Connect with us

BUMN

Melanggar UU, PN Jakarta Selatan Wajib Tolak Permohonan Bumigas

Published

on

PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi terikat dengan klausula arbitrase, dimana para pihak sepakat kalau terdapat permasalahan diantara para pihak maka diselesaikan melalui BANI.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Sesuai UU No. 30/1999 Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa pokok perkara atas permasalahan yang sudah tunduk pada klausula arbitrase (BANI). Adanya klausula arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan gugatan terkait pokok perkara ke Pengadilan.

“PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi terikat dengan klausula arbitrase, dimana para pihak sepakat kalau terdapat permasalahan diantara para pihak maka diselesaikan melalui BANI,” kata Kuasa hukum Geo Dipa, Asep Ridwan dari Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners (AHP) di Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Asep Ridwan merespon PT Bumigas Energi yang menyampaikan permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).

“Kami percaya bahwa Pengadilan akan profesional dan taat asas terkait hal ini. Pengadilan hanya berwenang sebatas permohonan pembatalan yang secara limitatif diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase,” katanya.

Menurut Asep, berkaitan dengan sengketa antara Geodipa dan Bumigas, BANI telah mengeluarkan putusannya pada tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan Bumigas terbukti telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian proyek pembangunan Panas Bumi Dieng dan Patuha, dan putusannya berkekuatan hukum tetap.

Asep menjelaskan, dalil-dalil yang disampaikan oleh Bumigas dalam permohonan pembatalan terhadap Putusan BANI di Pengadilan Negeri Jaksel seluruhnya merupakan pengulangan atas dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Bumigas di BANI.

“BANI juga telah memeriksa dan mempertimbangkan hal tersebut sebelum memutus perkara, termasuk seperti masalah nebis in idem dan sebagainya, sehingga sudah sepantasnya PN Jakarta Selatan menolak permohonan Bumigas ini,” katanya.

Menurut Asep, dalam putusan BANI sama sekali tidak ada ultra petita, karena putusan BANI telah sesuai dengan permohonan dan fakta-fakta dalam persidangan di BANI.

Bahkan BANI sebenarnya hanya mengabulkan sebagian permohonan dari Geodipa sebagai pemohon Di BANI, dimana dalam permohonannya Geodipa sebenarnya mengajukan terdapat banyak wanprestasi yang dilakukan oleh Bumigas berkaitan dengan perjanjian di antara para pihak.

Menurut Asep Ridwan, terkait tuduhan adanya tipu muslihat dalam putusan BANI, sama sekali tidak berdasar dan tidak logis.

“BANI sebagai lembaga pernyelesaian permasalahan yg telah dipilih kedua belah pihak sudah mendasarkan putusanya sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dimana dalam persidangan tersebut BANI juga telah memberikan kesempatan kepada Bumigas untuk mengajukan bukti, saksi dan ahli,” katanya.

Asep juga menyoroti terhadap tuduhan adanya tipu muslihat terkait surat KPK juga sangat tidak berdasar. Surat dari KPK hanya salah satu bukti dari sekian bukti lainnya yang diajukan Geodipa berkaitan dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Bumigas.

“KPK sebagai lembaga kredibel tentunya telah mempunyai dasar/pertimbangan sebelum mengeluarkan surat tersebut,” katanya.

Asep juga menjelaskan, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa Geo Dipa adalah BUMN yang 93 % saham dimiliki Pemerintah Indonesia yang membawa kepentingan nasional untuk mewujudkan pengembangan kapasitas energi nasional dalam penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 35.000 MW.

“Karenanya, hal- hal yang dilakukan oleh Bumigas selama ini sangat kontraproduktif terhadap program pemerintah tersebut. Oleh karena itulah pada akhirnya kami mengajukan permohonan arbitrase ke BANI karena Bumigas nyata-nyata telah melakukan wanprestasi,” kata Asep.

Geo Dipa juga akan menyampaikan jawaban sebagai tanggapan atas dalil Bumigas dalam permohonan pembatalan Putusan BANI No. 922/2017 pada sidang selanjutnya hari Kamis, 9 Agustus 2018 di PN Jaksel.

“Terkait dengan agenda sidang hari ini, pihak Geo Dipa akan menyampaikan tanggapannya secara resmi pada agenda sidang berikutnya yang akan diagendakan Kamis pekan ini,” kata Asep. (tsn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Agribisnis

Pertamina-Perindo Fasilitasi Program Kemitraan untuk 514 Petambak Udang

Published

on

Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan PT Pertamina (Persero) bersinergi memberikan program kemitraan senilai total Rp40miliar untuk 512 petambak udang di Kabupaten Tulangbawang, Lampung.

Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro menyambut positif program kemitraan tersebut. Menurutnya, BUMN turut aktif mengambil peran dalam membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah ke bawah melalui beragam program kemitraan.

“Pola kemitraan yang diterapkan Perum Perindo dan Pertamina ini sangat baik dalam rangka memberdayakan masyarakat menengah ke bawah untuk berwirausaha. Pola bisnis ini pun memberikan kepastian bantuan modal, pendampingan, hingga jaminan penyerapan hasil panen para petambak,” kata Wahyu Kuncoro melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Ada pun realisasi program kemitraan tersebut dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama disalurkan pada Mei 2018 lalu sebesar Rp8,5 Miliar untuk 110 petambak. Lalu tahap kedua disalurkan untuk 404 petambak dengan nilai total Rp31,34 Miliar, dan diserahkan langsung oleh Direktur Utama Perum Perindo Risyanto Suanda serta Region Manager Communication & CSR Pertamina Sumbagsel Rifky Rachman Yusuf di lokasi tambak Bratasena, Tulangbawang.

Bersamaaan dengan penyerahan program kemitraan tahap II tersebut, dilakukan juga kegiatan panen hasil tambak dari para penerima program Tahap I. Hasil panen berupa udang vanamei pun langsung dibeli oleh Perum Perindo.

“Sesuai kesepakatan dengan Pertamina, Perindo yang jadi off taker. Sehingga, petambak langsung bisa menjual hasil panennya saat itu juga,” kata Dirut Perindo Risyanto Suanda.

Risyanto menjelaskan Pertamina dan Perum Perindo sudah bersepakat berbagi peran. Pertamina sebagai penyedia dana program kemitraan, sedangkan Perum Perindo sebagai off taker atau pembeli hasil panennya, sekaligus pendampingan teknis.

“Kami menempatkan SDM khusus untuk mengelola program ini yang sewaktu-waktu dibutuhkan siap membantu para petambak jika ada masalah,” katanya.

Program kemitraan ini diharapkan efektif karena dana kemitraan yang merupakan pinjaman dengan biaya administrasi hanya 3 persen per tahun itu tidak sekadar diserahkan begitu saja. Namun, para petambak penerimanya juga diberi pendampingan dan dijamin pasarnya.

Risyanto menambahkan, program kemitraan ini diharapkan mampu merevitalisasi kegiatan budidaya di Tulang Bawang yang dulu pernah menjadi penghasil udang vanamei hingga 200 ton per hari.

Dia juga optimistis sinergi dua BUMN ini akan membantu peningkatan penghasilan 514 petambak yang berada di kawasan Tulang Bawang.

“Program ini akan terus ditingkatkan agar produksi udang terus bertambah karena hasilnya sebagian besar untuk memenuhi pasar ekspor yang mampu mendatangkan devisa cukup besar,” ujarnya. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Kementerian BUMN Sebut Aset Perusahaan Negara Naik

Published

on

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Aloysius Kiik Ro.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara Aloysius Kiik Ro menunjukkan total aset 143 perusahaan plat merah naik dari Rp7.210 triliun pada 2017 menjadi Rp7.718 triliun pada kuartal III 2018.

Nilai aset yang meningkat sejalan dengan angka liabilitas yang turut tergerek dari Rp4.830 triliun pada 2017 menjadi Rp5.271 triliun pada kuartal III 2018. Sementara itu, nilai ekuitas juga naik dari Rp2.387 triliun pada 2017 menjadi Rp2.414 triliiun jelang akhir tahun ini.

Walau demikian, katanya di Jakarta, Selasa (4/12/2018), laba bersih pada kuartal III 2018 turun dari Rp176 triliun pada 2017 menjadi Rp79 triliun.

Terkait dengan kondisi utang atau liabilitas, Aloysius mengatakan, kondisi pinjaman BUMN cenderung aman dibanding dengan rata-rata industri.

“Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan rasio utang terhadap ekuitas (DER) BUMN masih lebih rendah dibanding rata-rata industri. Misalnya sektor transportasi, BUMN memiliki DER senilai 1,59 kali, sementara rata-rata industri 1,96 kali,” tutur Aloysius.

Bahkan angka liabilitas sebanyak Rp5.271 triliun, Aloysius berpendapat, tidak mencerminkan total utang riil BUMN karena nilai liabilitas masih mengikutsertakan dana pihak ketiga (DPK), cadangan premi, dan dana-dana talangan.

Utang riil BUMN hingga kuartal III 2018, menurut Aloysius, hanya sebesar Rp2.448 triliun.

Alhasil secara umum, menurut Aloysius, performa BUMN cenderung baik, mengingat Kementerian BUMN terus melakukan pengawasan ketat terhadap neraca keuangan 143 perusahaan negara, khususnya terkait upaya menghimpun pendanaan.

“Bentuk nyata monitoring diantaranya dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tiap perusahaan,” kata Aloysius.

Pengawasan secara eksternal, menurut Aloysius juga dilakukan oleh lembaga pemeringkat domestik dan internasional yang menilai kemampuan perusahaan mendapatkan pinjaman dari luar negeri.

“Tiap kali melakukan pinjaman komersial luar negeri (PKLN), BUMN juga harus berkoordinasi dan meminta persetujuan dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Koordinator Perekonomian,” demikian Aloysius. (gtm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Kunjungi BUMN Geo Dipa, DPR Dukung Pengembangan Energi Panas Bumi

Published

on

Komisi VII DPR RI meninjau operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) milik PT Geo Dipa Energi (Persero) di Dieng.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Komisi VII DPR RI meninjau operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) milik PT Geo Dipa Energi (Persero) di Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Jumat (30/11/2018) kemarin.

Peninjauan ini dalam rangka kunjungan kerja spesifik yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam selaku Ketua Tim.

Dalam sambutannya pada acara tersebut, Ridwan menyampaikan bahwa DPR – dalam hal ini Komisi VII, sangat memberikan perhatian terkait pengembangan energi baru dan terbarukan di tanah air.

Hal ini mengingat sumber energi panas bumi sebagai energi terbarukan, dapat menggantikan peran energi fosil yang cadangannya terus menurun dari waktu ke waktu. Sementara pada saat yang sama, wilayah Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia.

“Jika kita bisa mengoptimalkan potensi panas bumi ini sebagai sumber energi listrik, maka hal ini sejalan dengan tujuan kita untuk mencapai kemandirian energi nasional,” tegas Ridwan.

Dalam kunjungan tersebut hadir para anggota DPR RI Komisi VII, Dirjen EBTKE dan Dirjen Gatrik KESDM, Direktur PLN Regional Bisnis Jawa Bagian Barat serta Dirut PT Geo Dipa Energi beserta jajarannya, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Wakil Bupati Wonosobo.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Geo Dipa, Riki Ibrahim melaporkan informasi penting terkait perkembangan BUMN ini, terutama mengenai proyek small scale, pembangunan binary power plant, serta pengembangan lapangan panas bumi Candradimuka yang berlokasi di Dataran Tinggi Dieng.

Riki juga memberikan informasi terakhir mengenai hambatan pengembangan Geo Dipa, terutama yang berkaitan dengan isu hukum, dan isu harga listrik energi baru terbarukan (EBT) ke PLN.

Terkait hal tersebut, Ridwan Hisjam menyampaikan bahwa DPR-RI mendukung penuh rencana pengembangan Geo Dipa sebagai BUMN yang diamanatkan untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Seperti diketahui, pencapaian target porsi EBT pada bauran energi nasional sebesar 23% persen pada 2025.

Adapun bentuk dukungan DPR adalah dengan membentuk Panitia Kerja Rancangan Undang – Undangan Energi Terbarukan dan merancang peraturan UU. Saat ini penyusunan UU sudah dalam tahap konsepsi naskah akademik dan akan segera diselesaikan.

Selain mengoperasikan PLTP Unit Dieng, BUMN ini juga menjadi operator dan pemilik PLTP Patuha di Jawa Barat. PT Geo Dipa Energi adalah BUMN di bawah Kementerian Keuangan dengan prosentasi saham 93,33 % milik Pemerintah cq Kementerian Keuangan dan 6,67 % saham PT PLN (Persero). (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending