Connect with us

BUMN

Melanggar UU, PN Jakarta Selatan Wajib Tolak Permohonan Bumigas

Published

on

PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi terikat dengan klausula arbitrase, dimana para pihak sepakat kalau terdapat permasalahan diantara para pihak maka diselesaikan melalui BANI.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Sesuai UU No. 30/1999 Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa pokok perkara atas permasalahan yang sudah tunduk pada klausula arbitrase (BANI). Adanya klausula arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan gugatan terkait pokok perkara ke Pengadilan.

“PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi terikat dengan klausula arbitrase, dimana para pihak sepakat kalau terdapat permasalahan diantara para pihak maka diselesaikan melalui BANI,” kata Kuasa hukum Geo Dipa, Asep Ridwan dari Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners (AHP) di Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Asep Ridwan merespon PT Bumigas Energi yang menyampaikan permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).

“Kami percaya bahwa Pengadilan akan profesional dan taat asas terkait hal ini. Pengadilan hanya berwenang sebatas permohonan pembatalan yang secara limitatif diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase,” katanya.

Menurut Asep, berkaitan dengan sengketa antara Geodipa dan Bumigas, BANI telah mengeluarkan putusannya pada tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan Bumigas terbukti telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian proyek pembangunan Panas Bumi Dieng dan Patuha, dan putusannya berkekuatan hukum tetap.

Asep menjelaskan, dalil-dalil yang disampaikan oleh Bumigas dalam permohonan pembatalan terhadap Putusan BANI di Pengadilan Negeri Jaksel seluruhnya merupakan pengulangan atas dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Bumigas di BANI.

“BANI juga telah memeriksa dan mempertimbangkan hal tersebut sebelum memutus perkara, termasuk seperti masalah nebis in idem dan sebagainya, sehingga sudah sepantasnya PN Jakarta Selatan menolak permohonan Bumigas ini,” katanya.

Menurut Asep, dalam putusan BANI sama sekali tidak ada ultra petita, karena putusan BANI telah sesuai dengan permohonan dan fakta-fakta dalam persidangan di BANI.

Bahkan BANI sebenarnya hanya mengabulkan sebagian permohonan dari Geodipa sebagai pemohon Di BANI, dimana dalam permohonannya Geodipa sebenarnya mengajukan terdapat banyak wanprestasi yang dilakukan oleh Bumigas berkaitan dengan perjanjian di antara para pihak.

Menurut Asep Ridwan, terkait tuduhan adanya tipu muslihat dalam putusan BANI, sama sekali tidak berdasar dan tidak logis.

“BANI sebagai lembaga pernyelesaian permasalahan yg telah dipilih kedua belah pihak sudah mendasarkan putusanya sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dimana dalam persidangan tersebut BANI juga telah memberikan kesempatan kepada Bumigas untuk mengajukan bukti, saksi dan ahli,” katanya.

Asep juga menyoroti terhadap tuduhan adanya tipu muslihat terkait surat KPK juga sangat tidak berdasar. Surat dari KPK hanya salah satu bukti dari sekian bukti lainnya yang diajukan Geodipa berkaitan dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Bumigas.

“KPK sebagai lembaga kredibel tentunya telah mempunyai dasar/pertimbangan sebelum mengeluarkan surat tersebut,” katanya.

Asep juga menjelaskan, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa Geo Dipa adalah BUMN yang 93 % saham dimiliki Pemerintah Indonesia yang membawa kepentingan nasional untuk mewujudkan pengembangan kapasitas energi nasional dalam penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 35.000 MW.

“Karenanya, hal- hal yang dilakukan oleh Bumigas selama ini sangat kontraproduktif terhadap program pemerintah tersebut. Oleh karena itulah pada akhirnya kami mengajukan permohonan arbitrase ke BANI karena Bumigas nyata-nyata telah melakukan wanprestasi,” kata Asep.

Geo Dipa juga akan menyampaikan jawaban sebagai tanggapan atas dalil Bumigas dalam permohonan pembatalan Putusan BANI No. 922/2017 pada sidang selanjutnya hari Kamis, 9 Agustus 2018 di PN Jaksel.

“Terkait dengan agenda sidang hari ini, pihak Geo Dipa akan menyampaikan tanggapannya secara resmi pada agenda sidang berikutnya yang akan diagendakan Kamis pekan ini,” kata Asep. (tsn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

Konflik Hukum BUMN – Bumigas, Berpotensi Merugikan Negara Rp 2,4 Triliun

Published

on

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Berlarut-larutnya kasus sengketa hukum antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi terkait dengan kontrak pengembangan PTLP Dieng dan Patuha dinilai memberikan preseden buruk bagi pengembangan panas bumi dan menghambat program penyediaan listrik nasional.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait kasus tersebut tidak tepat dan berpotensi merugikan negara.

Menurutnya, Bumigas tak memiliki hak untuk meminta ganti rugi atau melanjutkan kontrak dengan Geo Dipa karena telah terbukti gagal memenuhi ketentuan kontrak.

Dampak dibatalkannya Putusan BANI No.922/2017 adalah Bumigas meminta membayar ganti rugi sebesar Rp 5 triliun sebagaimana gugatannya di PN Jakarta Selatan. Bumigas pun meminta Geo Dipa menyerahkan aset PLTP Patuha Unit 1 senilai Rp2,5 triliun kepada Bumigas.

“Padahal PLTP ini sudah dibangun sendiri oleh Geo Dipa melalui pinjaman dari BNI. Tentu saja keputusan PN Jaksel di atas sangat pantas dicurigai sarat KKN, karena bukan saja absurd, tidak masuk akal, tetapi juga dengan vulgar melegalkan upaya perampokan aset negara,” katanya di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Marwan menjelaskan, Bumigas terbukti telah gagal memenuhi ketentuan kontrak, gagal menyediakan dana proyek, melakukan kriminalisasi dan berbohong memiliki rekening di HSBC Hongkong (rekening fiktif-red).

Karena didukung dan terlibat KKN dengan oknum-oknum penguasa, Bumigas leluasa menjalankan agenda bisnis dan mempengaruhi lembaga-lembaga pengadilan, sehingga putusan-putusan BANI dan MA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat pun dapat dianulir.

Adapun Putusan BANI No.922/2017 pada 30 Mei 2018 menyatakan Bumigas gagal menyediakan dana sesuai ketentuan Pasal 55 Kontrak dan menyatakan Kontrak dinyatakan berakhir terhitung 30 Mei 2018. Namun, Bumigas kemudian kembali mengajukan permohonan (ketiga) pembatalan Putusan BANI No.922/2017 kepada PN Jakarta Selatan pada 4 September 2018.

Lebih jauh, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas.

“Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak. Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan rupiah,” tegasnya.

Oleh karena itu, Marwan mendesak agar pemerintah dan DPR turun tangan menyelesaikan kasus ini.

Potensi kerugian negara jika GDE menyerahkan PLTP Patuha Unit 1 kepada Bumigas mencapai Rp 2,4 triliun. Salah satu upaya kriminalisasi Bumigasterhadap GDE adalah terkait perizinan hak pengusahaan SDA panas bumi rezim lama yang dianggap tidak sah dan illegal.

Padahal menurut aturan yang berlaku, izin pengelolaan pengusahaan panas bumi rezim lama berupa kuasa pengusahaan jelas diakui oleh hukum Indonesia, seperti yang dijalankan oleh Pertamina Geothermal Energi (PGE) dalam mengelola 14 wilayah kerja PLTP.

Jika kriminalisasi tanpa dasar dibiarkan, dan dikuatkan pula oleh putusan pengadilan (MA), maka seluruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta pemegang saham GDE dan PGE pun dapat dilaporkan pidana oleh pihak lain yang bermaksud merebut dan mengambil wilayah pengusahaan panas bumi diluar ketentuan peraturan yang berlaku.

“Yang jauh lebih penting, hal ini tentu akan menjadi preseden buruk yang akan menghambat program penyediaan listrik di Indonesia,” kata Marwan.

Di sisi lain, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas. Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak.

“Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan Rupiah,” kata Marwan Batubara. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

LSM Ajak Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Turut Jaga Aset BUMN

Published

on

Lembaga swadaya masyarakat mengajak Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi untuk berperan aktif untuk melakukan mencegahan korupsi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Lembaga swadaya masyarakat Barisan Rakyat Anti Korupsi dan Kriminalisasi (BRAKK) mengajak Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KMSAK) untuk berperan aktif untuk melakukan mencegahan korupsi di Indonesia, dan ikut berjuang menjaga aset negara, termasuk BUMN.

“Kami akan mendatangi anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi satu per satu agar mereka mau turut serta menjaga aset bangsa termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” kata Koordinator BRAKK Hans Suta Widhya di Jakarta, Jumat (5/10/2018)

Setidaknya ada lebih dari 10 anggota koalisi yang akan didatangi, terutama ICW, YLBHI, Banten Bersih, Perkumpulan Integritas, KRPK, PBHI, PUSAKO FH UNAND, MATA Aceh, MCW, TRUTH, SAHDAR Medan, IBC, Pondok Keadilan, PUKAT FH UGM, Gemawan, FITRA Riau, Jaringan Anti Korupsi Riau, dan Bengkel APPEK NTT.

Hans merasa perlu untuk menjelaskan kepada mereka satu per satu, karena pihaknya menduga anggota koalisi tersebut telah menerima informasi yang salah dalam hal penyelamatan aset negara.

“Puluhan anggota koalisi itu telah mempertaruhkan integritasnya. Bukan itu saja, kredibilitas lembaga anti korupsi yang dibangun oleh para pendahulunya juga bisa hancur berantakan gara-gara masalah ini,” kata Hans.

Sebelummya, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi pada Kamis (4/10/2018) mendatangi KPK guna untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku pegawai KPK atas nama Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK).

“Langkah yang dilakukan koalisi itu sesungguhnya kontra produktif. Tekanan yang dilakukan koalisi kepada KPK berbahaya bagi penyelamatan aset negara dan malah bisa mendorong untuk penghilangan aset BUMN,” kata Hans.

Seperti diketahui, BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) meminta KPK untuk melakukan penelusuran finansial terkait dengan sengketa bisnis dengan PT Bumigas Energi yang diterminasi oleh Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) karena tidak pernah merealisasikan komitmennya.

Kemudian KPK memberikan hasil investigasinya yang menyatakan bahwa Bumigas tidak memiliki rekening dan dana sesuai dengan yang diperjanjikan. Karena kontrak antara GeoDipa dengan Bumigas adalah Kontrak dengan syarat batal. Jadi klo Bumigas tidak memiliki rekening dan dana sesuai yang diperjanjikan maka kontrak sudah batal dengan sendirinya.

Padahal sederhana saja, klo Bumigas memang memiliki rekening dan dana sesuai kesepakatan kontrak Bumigas tinggal menunjukkan bukti-bukti otentik adanya rekening dan dana yg dimaksud untuk mengcounter KPK.

Menurut Hans, apa yang dilakukan oleh KPK selama ini merupakan hak dan kewajiban KPK untuk melakukan pencegahan kerugian aset BUMN. Jelas ini merupakan tupoksi KPK.

“Termasuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penyelidikan, serta memberikan informasi yang diperlukan yang diajukan oleh BUMN karena kegiatan BUMN ada dalam ranah pengawasan KPK,” katanya.

Bahkan, secara hukum surat KPK seharusnya dianggap sah dan benar (asas het vermoeden van rechmatigheid) oleh proses Pengadilan yang berwenang atau institusi manapun, kecuali Bumigas bisa membuktikan sebaliknya.

“Singkatnya, adanya Surat KPK dapat dikategorikan sebagai salah satu upaya KPK mencegah kerugian BUMN. Sepanjang itu dikeluarkan oleh institusi resmi dan dalam bentuk resmi, surat itu memiliki nilai kekuatan hukum sesuai dengan isinya, apalagi ini yang mengeluarkan KPK yang merupakan institusi negara.” kata Hans. (wes)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

IPC Group Salurkan Bantuan Logistik ke Sulawesi Tengah

Published

on

IPC Group mengirimkan bantuan logistik untuk korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC Group mengirimkan bantuan logistik untuk korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Bantuan dikirim dengan Kapal KM Camara Nusantara 3, dari Dermaga 106, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

“Dengan semangat kemanusiaan untuk membantu meringankan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Palu, Donggala dan beberapa wilayah lain di Sulawesi Tengah, kami mengirimkan bantuan logistik yang dapat dimanfaatkan warga di lokasi bencana,” kata Direktur Utama IPC, Elvyn G Masassya.

Bantuan yang dikirim antara lain barang siap pakai seperti makanan, pakaian, popok, kebutuhan lainnya maupun dana, dengan nilai total satu milyar rupiah. Bantuan ini merupakan gabungan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan kepedulian karyawan IPC Group.

Adapun penyaluran bantuan gempa dan tsunami ini terkumpul melalui kontribusi Kantor Pusat IPC, Mejelis Amil Zakat Infaq Sodaqoh (MAZISKA) IPC, IPC Cabang Panjang, PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT Energi Pelabuhan Indonesia, PT Electronic Data Interchange Indonesia, PT IPC Terminal Petikemas, PT Jasa Armada Indonesia Tbk., TPK Koja, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia Investama, PT Jakarta International Container Terminal, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk., dan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia.

“Kami berharap bantuan ini akan meringankan beban masyarakat Palu dan Donggala yang terkena dampak bencana alam.” jelas Elvyn. (bvi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending