Connect with us

BUMN

Melanggar UU, PN Jakarta Selatan Wajib Tolak Permohonan Bumigas

Published

on

PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi terikat dengan klausula arbitrase, dimana para pihak sepakat kalau terdapat permasalahan diantara para pihak maka diselesaikan melalui BANI.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Sesuai UU No. 30/1999 Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa pokok perkara atas permasalahan yang sudah tunduk pada klausula arbitrase (BANI). Adanya klausula arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan gugatan terkait pokok perkara ke Pengadilan.

“PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi terikat dengan klausula arbitrase, dimana para pihak sepakat kalau terdapat permasalahan diantara para pihak maka diselesaikan melalui BANI,” kata Kuasa hukum Geo Dipa, Asep Ridwan dari Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners (AHP) di Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Asep Ridwan merespon PT Bumigas Energi yang menyampaikan permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).

“Kami percaya bahwa Pengadilan akan profesional dan taat asas terkait hal ini. Pengadilan hanya berwenang sebatas permohonan pembatalan yang secara limitatif diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase,” katanya.

Menurut Asep, berkaitan dengan sengketa antara Geodipa dan Bumigas, BANI telah mengeluarkan putusannya pada tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan Bumigas terbukti telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian proyek pembangunan Panas Bumi Dieng dan Patuha, dan putusannya berkekuatan hukum tetap.

Asep menjelaskan, dalil-dalil yang disampaikan oleh Bumigas dalam permohonan pembatalan terhadap Putusan BANI di Pengadilan Negeri Jaksel seluruhnya merupakan pengulangan atas dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Bumigas di BANI.

“BANI juga telah memeriksa dan mempertimbangkan hal tersebut sebelum memutus perkara, termasuk seperti masalah nebis in idem dan sebagainya, sehingga sudah sepantasnya PN Jakarta Selatan menolak permohonan Bumigas ini,” katanya.

Menurut Asep, dalam putusan BANI sama sekali tidak ada ultra petita, karena putusan BANI telah sesuai dengan permohonan dan fakta-fakta dalam persidangan di BANI.

Bahkan BANI sebenarnya hanya mengabulkan sebagian permohonan dari Geodipa sebagai pemohon Di BANI, dimana dalam permohonannya Geodipa sebenarnya mengajukan terdapat banyak wanprestasi yang dilakukan oleh Bumigas berkaitan dengan perjanjian di antara para pihak.

Menurut Asep Ridwan, terkait tuduhan adanya tipu muslihat dalam putusan BANI, sama sekali tidak berdasar dan tidak logis.

“BANI sebagai lembaga pernyelesaian permasalahan yg telah dipilih kedua belah pihak sudah mendasarkan putusanya sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dimana dalam persidangan tersebut BANI juga telah memberikan kesempatan kepada Bumigas untuk mengajukan bukti, saksi dan ahli,” katanya.

Asep juga menyoroti terhadap tuduhan adanya tipu muslihat terkait surat KPK juga sangat tidak berdasar. Surat dari KPK hanya salah satu bukti dari sekian bukti lainnya yang diajukan Geodipa berkaitan dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Bumigas.

“KPK sebagai lembaga kredibel tentunya telah mempunyai dasar/pertimbangan sebelum mengeluarkan surat tersebut,” katanya.

Asep juga menjelaskan, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa Geo Dipa adalah BUMN yang 93 % saham dimiliki Pemerintah Indonesia yang membawa kepentingan nasional untuk mewujudkan pengembangan kapasitas energi nasional dalam penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 35.000 MW.

“Karenanya, hal- hal yang dilakukan oleh Bumigas selama ini sangat kontraproduktif terhadap program pemerintah tersebut. Oleh karena itulah pada akhirnya kami mengajukan permohonan arbitrase ke BANI karena Bumigas nyata-nyata telah melakukan wanprestasi,” kata Asep.

Geo Dipa juga akan menyampaikan jawaban sebagai tanggapan atas dalil Bumigas dalam permohonan pembatalan Putusan BANI No. 922/2017 pada sidang selanjutnya hari Kamis, 9 Agustus 2018 di PN Jaksel.

“Terkait dengan agenda sidang hari ini, pihak Geo Dipa akan menyampaikan tanggapannya secara resmi pada agenda sidang berikutnya yang akan diagendakan Kamis pekan ini,” kata Asep. (tsn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

Rini : PTPN Bakal Transformasi Jadi BUMN Agrikultur Modern

Published

on

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Grup bakal bertransformasi menjadi “Indonesia Modern Agriculture Company” yang mempekerjakan talenta-talenta terbaik negeri dengan produk-produk yang berkualitas.

Untuk mewujudkan hal itu, proses transformasi di PTPN pun senantiasa diikuti dengan upaya peningkatan kompetensi SDM di semua lini.

“Tak hanya itu, Kementerian BUMN bersama manajemen PTPN juga terus berupaya menguatkan kondisi keuangan perusahaan, didukung dengan penerapan teknologi yang modern dan efisien, meningkatkan riset dan pengembangan, serta mendorong terciptanya inovasi-inovasi bisnis lainnya,” kata Rini lewat keterangannya di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Termasuk juga, tambah Rini, melakukan kerja sama strategis baik dengan BUMN dan swasta.

Rini menyampaikan hal itu di sela acara Lokakarya Nasional dan Deklarasi Transformasi Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara di Jakarta.

PTPN Grup merupakan Holding Perkebunan yang telah berdiri sejak 2014 dengan luas area perkebunan sekitar 800 ribu hektare (data 2017) yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Jumlah karyawan PTPN tercatat mencapai 115 ribu orang.

Menteri Rini menerangkan, transformasi dilakukan dengan beberapa langkah utama yang berfokus kepada komoditas perkebunan strategis nasional seperti kelapa sawit, karet, gula, teh, kopi dan kakoa.

PTPN juga sedang mengembangkan industri hilir yang berbasis komoditas utama dan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan nasional seperti minyak goreng dan biofuel/green diesel.

Langkah lainnya yakni, PTPN juga terus meningkatkan produktivitas melalui penerapan Industri 4.0 di operasional perusahaan, menjalankan praktik-praktik operasional perkebunan yang berkelanjutan, hingga meningkatkan eskpor produk perkebunan yang berkualitas kepada pangsa pasar regional dan global.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara Dolly P Pulungan menambahkan, melalui proses transformasi tersebut, ke depan PTPN pun ditargetkan mampu memberikan nilai tambah kepada perekonomian nasional.

Di antaranya, berkontribusi sebesar Rp 37 triliun kepada GDP Indonesia setiap tahunnya, berkontribusi sebesar Rp 3 triliun kepada devisa dari ekspor setiap tahunnya.

Menurut dia, PTPN Grup juga akan berperan aktif dalam ketahanan energi melalui program green diesel (B20 – B100) dengan memaksimalkan sinergi dengan BUMN bidang energi.

“Kami pun senantiasa meningkatan kompetensi petani dan produktivitas perkebunan rakyat dengan memberi pelatihan-pelatihan dan pendampingan. Serta menyediakan lapangan kerja dari sektor hulu sampai hilir perkebunan,” ujar Dolly. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Menteri BUMN : Pajak Membedakan Avtur Indonesia dengan Singapura

Published

on

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan yang membedakan harga avtur Indonesia dengan Singapura adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penggunaan bahan bakar untuk pesawat terbang itu.

“Kita enggak terlalu berbeda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya pajak, di kita kena PPN, di mereka enggak kena,” kata Rini saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Ia menyebutkan, pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar melakukan kajian terhadap pengenaan PPN atas penggunaan avtur.

“Kami sudah lihat ‘cost structure’, saya sudah mendetailkan lagi, karena sekarang juga sudah ada surat dari Kementerian ESDM mengenai formula BBM,” katanya.

Ia menyebutkan formula base cost dari avtur saat ini sudah disamakan dengan Singapura dan negara-negara lain.

“Nah ini saya sekarang lihat di semua titik kita, base structure udah seperti yang mengikuti formula ESDM atau bagaimana sehingga kalau itu kita bisa turun, akan turun sampai berapa persen,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Rini juga menjelaskan bahwa investasi infrastruktur terkait BBM di Angkasa Pura I dan Angkasa Puta II, semua dilakukan oleh PT Pertamina.

“Infrastruktur di dalam, infrastruktur penyimpanan, itu semua investasinya oleh Pertamina,” tegasnya.

Ketika ditanya lagi langkah apa yang perlu dilakukan sehingga tarif penerbangan di Indonesia bisa bersaing dan sehat, Rini mengatakan harus dilihat hitungan struktur biayanya seperti apa.

“Kita enggak terlalu beda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya di pajak. Di kita kena PPN, di mereka enggak kena,” kata Menteri BUMN. (gus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Pemerintah Kebut Pembentukan BUMN Tekfin Kode QR

Published

on

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara berharap BUMN finansial berbasis teknologi (tekfin/fintech) yang menggunakan sistem pemindaian kode respon cepat atau “QR Code” dapat segera beroperasi untuk mendorong efisiensi dan efektivitas jasa sistem pembayaran.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (21/1/2019), mengemukakan pembentukan entitas baru itu masih dalam pembahasan.

Dia berharap pada Februari 2019, sudah terdapat kemajuan yang signifikan dari proses pendirian BUMN tekfin tersebut. “Sekarang belum final, masih semi final,” ujar Gatot.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng di tempat yang sama, mengaku belum menerima pengajuan izin dari perusahaan BUMN untuk pembentukkan perusahaan tekfin Kode QR.

Sugeng mendukung rencana pendirian BUMN tekfin Kode QR tersebut asalkan bisa menyesuaikan dengan peraturan standarisasi sistem pembayaran “QR Code” yang akan diluncurkan Bank Sentral dalam waktu dekat.

“Itu tidak masalah, asal nanti standarnya harus disesuaikan dengan standar kita,” kata dia.

Bank Sentral, kata Sugeng, masih berusaha menyelesaikan peraturan standardisasi QR Code tersebut.

Wacana pembentukan BUMN tekfin Kode QR ini pertama kali dilontarkan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Kartika Wirjoatmodjo.

Tiko, sapaan akrab Kartika, menyebut enam perusahaan pelat merah akan berkonsolidasi membentuk BUMN QR Code. Keenam perusahaan itu, yakni bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Tabungan negara Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk serta PT Telkom Indonesia Persero Tbk dan PT Pertamina Persero.

Tiko mengatakan BUMN Kode QR sistem pembayaran itu sudah disepakati. Rencananya BUMN QR Code tersebut akan diluncurkan pada kuartal I-2019. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending