Connect with us

Properti

Penerima Manfaat KPR FLPP Didominasi Pegawai Swasta

Published

on

Sekretaris Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Irma Yanti.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Sebagian besar penerima manfaat kredit perumahan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah pegawai swasta yang mendominasi penyaluran fasilitas tersebut sebesar 73,72 persen.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, hingga semester I tahun 2018, capaian rumah subsidi yang telah didanai melalui KPR FLPP sebanyak 12.455 unit rumah atau senilai Rp1,43 Triliun.

Kelompok penerima manfaat KPR FLPP dari 2010 terbagi atas 73,72 persen pegawai swasta, 12,85 persen PNS, 7,72 persen wiraswasta, dan 3,98 persen TNI/Polri.

Realisasi penyaluran dana FLPP tahun 2010 hingga 31 Juli 2018, telah mencapai Rp32,36 triliun untuk 532.283 unit rumah.

“Tahun ini ditargetkan sebanyak 312 unit dengan anggaran Rp10 miliar. Tahun 2019, kami usulkan anggaran bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan lebih besar yakni Rp448 miliar untuk 14 ribu unit,” kata Sekretaris Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Irma Yanti dalam rilis, Kamis (9/8/2018).

Ia mengatakan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan bakal mempermudah para pekerja informal untuk dapat memiliki rumah pertamanya. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Properti

Basuki : Nusa Dua Bali Bisa Jadi Contoh Kawasan Wisata Terpadu

Published

on

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan bahwa kawasan Nusa Dua, Bali bisa menjadi contoh sebagai kawasan wisata terpadu yang juga bisa dikembangkan di destinasi lainnya di Indonesia.

“Nusa Dua, Bali, adalah proyek pembangunan kawasan pariwisata terpadu pertama oleh komunitas internasional di Indonesia pada tahun 1971,” kata Basuki dalam rilis di Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Menurut dia, pihaknya ingin agar ada kawasan seperti Nusa Dua di sejumlah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Danau Toba.

Menteri PUPR mengemukakan hal tersebut saat membuka Forum Tri Hita Karana, yang merupakan bagian dari Pertemuan Tahunan IMF-WB di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10).

Ia menuturkan, Kementerian PUPR turut mendukung pengembangan 10 KSPN atau disebut sebagai 10 “Bali Baru” guna mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan asing hingga tahun 2019.

Basuki Hadimuljono menyatakan optimismenya terhadap tercapainya target tersebut karena Indonesia memiliki alam dan kekayaan budaya yang bisa dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

“Dari target 20 juta wisatawan ke Indonesia hingga tahun 2019, masih didominasi oleh kunjungan ke Bali. Pemerintah saat ini mengembangkan sepuluh kawasan wisata sebagai Bali baru,” katanya.

Dukungan yang diberikan Kementerian PUPR dalam bentuk pembangunan infrastruktur PUPR berupa jalan akses menuju lokasi wisata, jalan di lokasi wisata, air baku, sanitasi, drainase dan persampahan.

Kementerian PUPR juga membangun ruang-ruang publik (termasuk rest area, parkir, pedestrian, dan penataan kawasan)?untuk mendukung kegiatan produktif sektor pariwisata.

Pengembangan kawasan wisata secara terpadu, menurut Menteri Basuki, amat penting karena ada beragam aspek yang saling berkaitan stu sama lain.

Danau Toba, misalnya kunjungan wisatawan masih terkendala karena kurangnya akses transportasi, meski minat wisatawan asing ke Danau Toba cukup tinggi, sehingga pihaknya membangun jalan tol Trans Sumatra dari Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi yang akan dilanjutkan hingga Parapat, serta dukungan akses bandar udara Silangit dan Sibisa.

“Kami juga mengundang investor untuk membangun hotel, restoran, dan tempat peristirahatan di sekitar wilayah tersebut,” katanya.

Menteri Basuki juga menyoroti perlunya pendekatan budaya dalam membangun infrastruktur di kawasan-kawasan wisata, misalnya dengan menggunakan gaya arsitektur daerah setempat, serta pentingnya melatih sumber daya manusia lokal agar menjadi tamu yang baik dan ramah bagi para pendatang. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Properti

Konsultan : Tren Pengguna KPR Properti Meningkat

Published

on

Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia, Ferry Salanto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Konsultan properti, Colliers International menyatakan tren pengguna kredit pemilikan rumah (KPR) atau kredit pemilikan apartemen (KPA) di sektor properti semakin meningkat dengan adanya revisi rasio kredit.

“Apalagi, saat ini sudah ada bank-bank yang menawarkan suku bunga digit tunggal selama 1-2 tahun pertama, meski setelah itu mengambang kembali,” kata Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia, Ferry Salanto, dalam paparan properti di Jakarta, Rabu (3/10/2018).

Ferry memaparkan jumlah pengguna KPR/KPA pada 2013 baru sekitar 16 persen, tetapi pada tahun 2018 ini jumlah pembeli properti dengan menggunakan pinjaman dari perbankan meningkat hingga 33 persen.

Menurut dia, pada saat ini memang perlu adanya kebijakan seperti revisi aturan rasio kredit yang diperbolehkan (LTV) agar memudahkan orang untuk membeli properti dengan fasilitas kredit, karena mereka yang memiliki KPR biasanya adalah “end-user” (pengguna akhir) yang bukan semata-mata investor.

Ia mengingatkan bahwa berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini jumlah simpanan dalam tabungan di masyarakat meningkat.

Bank Indonesia juga melakukan kebijakan untuk menaikkan tingkat suku bunga darlamangka menahan pelemahan rupiah.

“Ketika tingkat suku bunga naik, maka akan berdampak terhadap ongkos pinjaman dari bank yang lebih mahal dan akhirnya mempengaruhi keputusan calon pembeli untuk membeli properti lewat KPR,” ucapnya.

Ferry juga mengingatkan bahwa calon pembeli properti (terutama untuk kelas menengah-atas), saat ini masih cenderung untuk menunggu atau menunda membeli properti sampai pemerintahan baru terbentuk.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah mengharapkan kebijakan baru BI terkait makroprudensial dalam bentuk ketentuan pelonggaran “Loan to Value/Financing to Value” (LTV/FTV) Ratio dari fasilitas kredit/pembiayaan perumahan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Jatim.

“Kebijakan LTV/FTV BI merupakan bauran kebijakan yang ditujukan untuk mendorong perekonomian melalui pertumbuhan kredit properti secara nasional yang pada saat ini masih memiliki potensi akselerasi, tapi tetap memperhatikan aspek prudensial,” kata Difi pada kegiatan Diseminasi Kebijakan Makroprudensial di Surabaya, Kamis (13/9).

Ia mengatakan kebijakan ini memberikan kewenangan kepada industri perbankan untuk mengatur sendiri jumlah LTV/FTV dari fasilitas kredit/pembiayaan pertama, sesuai dengan risk appetite dan kebijakan manajemen risiko masing-masing bank. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Properti

PUPR : Gerakan Sejuta Rumah Sinergikan Berbagai Pihak

Published

on

Gerakan Satu Juta Rumah dilakukan dengan menyinergikan berbagai pihak secara nasional untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencapainya.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, Gerakan Satu Juta Rumah dilakukan dengan menyinergikan berbagai pihak secara nasional untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencapainya.

“Program ini merupakan gerakan bersama pemerintah, daerah, dunia usaha atau pengembang, dan masyarakat di mana setiap tahun ditargetkan mencapai jumlah satu juta unit hunian,” kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Wijayanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (24/9/2018).

Menurut dia, program satu juta rumah merupakan salah satu bentuk nyata keseriusan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita terpenuhinya kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama rumah terjangkau layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program tersebut, lanjutnya, meliputi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan proporsi sekitar 70 persen bagi MBR, dan 30 persen bagi non-MBR.

Pada saat ini juga sedang digelar Indonesia Properti Expo 2018 di Jakarta Convention Center (JCC), 22-30 September, yang diikuti oleh 149 pengembang yang menawarkan 700 proyek terdiri baik KPR subsidi maupun nonsubsidi.

Kementerian PUPR turut berpartisipasi dalam pameran tersebut dengan gerai berupa purwarupa rumah Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat). Para pengunjung dapat melihat langsung dan mendapatkan penjelasan dari petugas mengenai pembangunan Risha dan dekorasi rumah di dalam rumah Risha.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid menyatakan bahwa teknologi Risha bisa membantu mewujudkan Program Satu Juta Rumah.

Khalawi Abdul Hamid menyatakan bahwa pihaknya telah menawarkan teknologi Risha kepada para pengembang perumahan.

“Kami sudah mengundang para pengembang serta asosiasi pengembang yang ada di Indonesia untuk melihat langsung teknologi Risha,” katanya.

Menurut dia, adanya teknologi Risha ini akan mempermudah dan mempercepat pembangunan rumah dan yang penting adalah tahan gempa.

Selain itu, teknologi ini dinilai sangat mudah untuk diaplikasikan juga dapat digunakan untuk pembangunan perumahan di daerah terpencil yang sulit untuk menemukan bahan material bangunan.

“Kami terus mendorong pemanfaatan dan aplikasi Risha yang merupakan hasil penelitian yang dikembangkan oleh Balitbang PUPR. Dan ini juga upaya pemerintah untuk mendorong capaian Program Satu Juta Rumah,” jelasnya. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending