Connect with us

Trans

Pengamat : Ajak Pengusaha Rembukan Soal Polemik ODOL

Published

on

Pengamat sektor transportasi, Darmaningtyas.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan perlu lebih erat lagi dalam mengajak pengusaha berembuk terkait dengan solusi mengatasi overdimension overload (ODOL) di jalanan, kata pengamat sektor transportasi Darmaningtyas.

“Saat ini di lapangan secara de facto memang banyak truk yang dimensinya melanggar, sehingga untuk memotongnya pasti membutuhkan waktu,” kata Darmaningtyas ketika dihubungi Antaranews, di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Menurut dia, idealnya ada waktu transisi selama setengah tahun, sehingga pada awal tahun 2019 penindakan tegas sudah harus diberlakukan.

Dengan berembuk, ujar dia, maka dapat diperhitungkan selama beberapa bulan ini sampai pergantian tahun, berapa persentase truk setiap bulannya yang harus diperbaiki.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan permasalahan kendaraan muatan berlebih seperti truk akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, merusak infrastruktur jalan, serta merugikan kondisi keuangan negara di Tanah Air.

“Kami tidak ingin ekonomi biaya tinggi karena kelebihan dimensi dan kelebihan muatan,” kata Budi Karya Sumadi dalam acara diskusi di Jakarta (17/7).

Menurut Budi, kecepatan truk dengan muatan berlebih bisa mengakibatkan kecepatan kendaraan tersebut menurun hingga 50 persen, sehingga waktu yang digunakan untuk sampai ke tujuan juga bisa jauh lebih lama.

Menhub menegaskan bahwa selama ini regulasi yang terkait dengan jembatan timbang kerap dianggap angin lalu.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menegaskan bahwa tanggal 1 Agustus adalah batas toleransi yang diberikan kepada pelaku kendaraan atau truk yang bermuatan berlebih.

Budi Setiyadi memaparkan bahwa mulai tanggal tersebut, truk bermuatan lebih dari 100 persen akan dibongkar dan muatannya diturunkan, mulai 1 Agustus 2018. Penerapan itu akan dilakukan pada tiga Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang akan menjadi proyek rintisan.

Berdasarkan kajian yang dilakukan pihaknya, 75 persen truk yang melewati jembatan timbang melakukan pelanggaran kelebihan muatan.

Dari 75 persen tersebut, lanjut dia, sekitar 25 persen di antaranya melakukan pelanggaran muatan sampai dengan bobot 100 persen lebih, misalnya truk itu daya angkutnya 20 ton, tetapi mengangkut sampai dengan 40 ton atau lebih.

Ketiga jembatan timbang yang akan menjadi proyek rintisan mulai 1 Agustus 2018 yaitu UPPKB Losarang Indramayu (Provinsi Jawa Barat), UPPKB Balonggandu Karawang (Jawa Barat), dan UPPKB Widang Tuban (Jawa Timur). (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trans

Pemerintah Selesaikan Dua Proyek Infrastruktur Strategis pada Semester I

Published

on

KPPIP mencatat dua proyek infrastruktur yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) telah selesai dalam periode Januari-Juni 2018.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat dua proyek infrastruktur yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) telah selesai dalam periode Januari-Juni 2018.

Keterangan pers tertulis KPPIP yang diterima, di Jakarta, Rabu (15/8/2018), menyebutkan dua proyek tersebut adalah Kereta Api Prabumulih-Kertapati yang menjadi bagian dari jaringan kereta api Trans Sumatera dan Bendungan Raknamo di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dengan pencapaian ini, maka jumlah PSN yang telah selesai sejak 2016 hingga bulan Juni 2018 adalah sebanyak 32 PSN. KPPIP memproyeksikan sebanyak 10 PSN selesai pada akhir 2018.

Bila semua berjalan sesuai target, maka secara kumulatif terdapat 40 PSN yang akan selesai dalam jangka waktu 2016-2018.

KPPIP juga mencatat perkembangan 44 proyek dan satu program ketenagalistrikan yang mulai beroperasi dan dapat digunakan oleh masyarakat tapi belum mendapat status selesai.

Contoh proyek tersebut antara lain Bandara Kertajati, Bendungan Tanju, Jalan Tol Gempol-Pasuruan, Palapa Ring Paket Barat, Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, dan Jalan Tol Bogor Ring Road.

Proyek-proyek ini masih mempunyai beberapa bagian, fase, paket, dan ruas yang belum sepenuhnya selesai pengerjaannya.

Dalam kesempatan ini, KPPIP juga menargetkan 28 proyek konstruksi yang akan mulai beroperasi di 2018 serta sebanyak 49 proyek konstruksi akan mulai beroperasi di 2019.

Sedangkan, 41 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019, enam proyek dalam tahap transaksi dan 53 proyek serta satu program industri pesawat dalam tahap penyiapan.

KPPIP juga mencatat sebanyak 59 proyek telah kehilangan status PSN, dengan rincian 30 proyek telah selesai dan 29 proyek dicabut status PSN, karena tidak lagi memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, KPPIP menegaskan untuk terus mengawal dan mendorong percepatan pembangunan PSN bersama pemangku kepentingan lainnya agar capaian yang ditetapkan berhasil diraih dengan optimal. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

17 Agustus, Malindo Air Terbang Perdana Subang-Silangit

Published

on

Malindo Air akan memulai penerbangan dari Bandara Subang Skypark, Malaysia, menuju Bandara Silangit.

Zonaekonomi.com, Medan – Malindo Air akan memulai penerbangan dari Bandara Subang Skypark, Malaysia, menuju Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada 17 Agustus 2018.

Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Danau Toba Arie Prasetyo di Medan, Rabu (15/8/2018), mengatakan, keberangkatan perdana pesawat dengan nomor penerbangan OD-360 itu dilakukan pada pukul 13.45 waktu Malaysia.

Di Malaysia, penerbangan internasional ke Bandara Silangit dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam tersebut ditawarkan dengan harga 189 ringgit Malaysia.

Penerbangan dari Bandara Silangit menuju Bandara Subang Skypark, Malaysia, akan diberangkatkan pada pukul 14.50 WIB.

Penerbangan tersebut akan menggunakan pesawat ATR 72-6000 dengan kapasitas sebanyak 72 kursi penumpang.

Sementara itu, dalam keterangan tertulis, CEO Malindo Air Chandra Rama Muthy mengatakan, Bandara Silangit merupakan lokasi ketiga yang diterbangi Malindo Air dari Bandara Subang setelah Batam dan Pekanbaru.

Pembukaan rute ke Bandara Silangit tersebut merupakan salah satu upaya berkelanjutan Malindo Air untuk memperluas rute ke Sumatera Utara.

“Ini hasil dari kerja sama dengan Badan Pariwisata Indonesia untuk mempromosikan tujuan ekosisata,” katanya.

Menurut dia, penerbangan langsung dari Bandara Subang menuju bandara yang dekat dengan danau Toba itu akan memberikan keuntungan bagi penumpang, terutama akses kemudahan dan pengalaman perjalanan.

Dalam penerbangan tersebut, Malindo Air juga memberikan akses bagasi 15 kg secara cuma-cuma sehingga menambah akses lebih bagi wisatawan dalam efisiensi biaya. (wan)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Ini Pelaku Usaha Keberatan Aturan Kelebihan Muatan

Published

on

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia menyebutkan masih ada tiga pelaku usaha komoditas barang yang masih merasa keberatan tekait pelarangan ODOL.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia menyebutkan masih ada tiga pelaku usaha komoditas barang yang masih merasa keberatan tekait pelarangan kelebihan muatan dan dimensi (overdimension overload/ODOL).

“Ada tiga yang keberatan, yakni pelaku usaha komoditas gula, minyak goreng dan pupuk, komoditas lain tidak ada masalah,” kata Wakil Ketua Aptrindo Kyatmaja Lookman kepada Antara di Jakarta, Senin (13/8/2018)

Kyatmaja mengatakan hal itu dikarenakan muatan ketiga komoditas tersebut kelebihan 200 persen.

“Muatan mereka selama ini kelebihan berat 200 persen,” katanya.

Padahal, lanjut dia, biaya transportasi hanya tiga persen dibandingkan dengan kelebihan 200 persen yang sangat membahayakan keselamatan.

“Harusnya dampak kenaikan transportasi tidak separah itu, maksimal tiga persen saja. Silakan yang lain buka-buka ongkos transportasinya saja dibanding dengan harga barang,” katanya.

Untuk itu, Kyatmaja menyarankan untuk menggunakan moda yang lebih besar karena lebih aman.

“Kita ini sukanya truk yang lebih kecil dimuat berlebih seperti pengusaha beras pakai truk kecil dimuat dua kali lipat, jika pakai satu truk besar `kan lebih aman,” katanya.

Terkait moda alternatif lain, seperti kereta api logistik, ia menilai kelemahannya tidak bisa langsung dari pintu ke pintu (door to door) dan harus menggunakan truk lagi.

Namun, Kyatmaja pun tidak setuju apabila adanya penundaan peraturan pelarangan ODOl mulai 1 Agustus 2018 karena akan mengorbankan aspek keselamatan.

“Nanti ditunda masih minta ditunda lagi, kalau saya lihatnya lebih ke aspek keselamatannya. Ketika truk sudah melebihi spesifikasi teknisnya sudah enggak aman. 31.000 orang meninggal setiap tahunnya,” katanya.

Kebijakan peraturan ODOL ini baru diterapkan di tiga jembatan timbang, yaitu Balonggandu Karawang, Losarang Indramayu dan Widang Tuban mulai 1 Agustus 2018.

Untuk angkutan barang yang melebihi 100 persen akan dikenakan tilang dan akan diizinkan meneruskan perjalanan apabila telah memindahkan kelebihan muatan, khusus untuk angkutan dengan omoditas hajat hidup orang banyak diberikan toleransi hingga 50 persen dan untuk penurunan muatan akan diberlakukan bagi angkutan yang melebihi 75 persen. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending