Connect with us

Trans

Pengamat : Ajak Pengusaha Rembukan Soal Polemik ODOL

Published

on

Pengamat sektor transportasi, Darmaningtyas.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan perlu lebih erat lagi dalam mengajak pengusaha berembuk terkait dengan solusi mengatasi overdimension overload (ODOL) di jalanan, kata pengamat sektor transportasi Darmaningtyas.

“Saat ini di lapangan secara de facto memang banyak truk yang dimensinya melanggar, sehingga untuk memotongnya pasti membutuhkan waktu,” kata Darmaningtyas ketika dihubungi Antaranews, di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Menurut dia, idealnya ada waktu transisi selama setengah tahun, sehingga pada awal tahun 2019 penindakan tegas sudah harus diberlakukan.

Dengan berembuk, ujar dia, maka dapat diperhitungkan selama beberapa bulan ini sampai pergantian tahun, berapa persentase truk setiap bulannya yang harus diperbaiki.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan permasalahan kendaraan muatan berlebih seperti truk akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, merusak infrastruktur jalan, serta merugikan kondisi keuangan negara di Tanah Air.

“Kami tidak ingin ekonomi biaya tinggi karena kelebihan dimensi dan kelebihan muatan,” kata Budi Karya Sumadi dalam acara diskusi di Jakarta (17/7).

Menurut Budi, kecepatan truk dengan muatan berlebih bisa mengakibatkan kecepatan kendaraan tersebut menurun hingga 50 persen, sehingga waktu yang digunakan untuk sampai ke tujuan juga bisa jauh lebih lama.

Menhub menegaskan bahwa selama ini regulasi yang terkait dengan jembatan timbang kerap dianggap angin lalu.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menegaskan bahwa tanggal 1 Agustus adalah batas toleransi yang diberikan kepada pelaku kendaraan atau truk yang bermuatan berlebih.

Budi Setiyadi memaparkan bahwa mulai tanggal tersebut, truk bermuatan lebih dari 100 persen akan dibongkar dan muatannya diturunkan, mulai 1 Agustus 2018. Penerapan itu akan dilakukan pada tiga Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang akan menjadi proyek rintisan.

Berdasarkan kajian yang dilakukan pihaknya, 75 persen truk yang melewati jembatan timbang melakukan pelanggaran kelebihan muatan.

Dari 75 persen tersebut, lanjut dia, sekitar 25 persen di antaranya melakukan pelanggaran muatan sampai dengan bobot 100 persen lebih, misalnya truk itu daya angkutnya 20 ton, tetapi mengangkut sampai dengan 40 ton atau lebih.

Ketiga jembatan timbang yang akan menjadi proyek rintisan mulai 1 Agustus 2018 yaitu UPPKB Losarang Indramayu (Provinsi Jawa Barat), UPPKB Balonggandu Karawang (Jawa Barat), dan UPPKB Widang Tuban (Jawa Timur). (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trans

Tunggu 27 Oktober Kepastian Suramadu Gratis, Kata Soekarwo

Published

on

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Zonaekonomi.com, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta masyarakat menunggu tanggal 27 Oktober 2018 terkait kepastian digratiskannya tarif melintasi Jembatan Suramadu bagi roda empat atau lebih.

“Saya memang mendengar informasi penggratisan, tapi tunggu kepastiannya pada tanggal tersebut,” ujarnya kepada wartawan ditemui usai peluncuran buku berjudul “Berkaca dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi” di Surabaya, Minggu (21/10/2018).

Ia menjelaskan, kepastian digratiskan atau tidaknya tarif jembatan Suramadu pada 27 Oktober berkaitan dengan kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo di beberapa daerah di Jawa Timur, salah satunya di Madura

Meski sudah mendengarnya, namun orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut masih belum bisa memastikannya 100 persen karena menunggu Pemerintah Pusat memberikan keterangan tertulis secara resmi.

“Biasanya informasi berdasar jalur struktural itu 99 persen betul, tapi bisa berubah karena masih ada 1 persen,” ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Menurut Pakde Karwo, jika tarif melintas di jembatan sepanjang 5,4 kilometer tersebut dibebaskan maka akan mengurangi ongkos barang di Madura sehingga lebih efisien dan tidak terlalu mahal saat sudah masuk pasar.

Sedangkan, ketika disinggung tentang biaya perawatan jembatan yang membutuhkan biaya besar, ia menyebut sudah dipikirkan oleh Pemerintah Pusat dan diambilkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Ini karena pembangunan itu jadi satu dengan perawatan sehingga sudah dipikirkan,” kata gubernur yang juga politikus tersebut.

Sementara itu, sejak dioperasikan 2009, tarif Jembatan Suramadu adalah Rp30 ribu bagi kendaraan roda empat atau lebih, lalu sejak 1 Maret 2016 diturunkan 50 persen menjadi Rp15 ribu, ditambah penggratisan bagi kendaraan roda dua.

Penurunan tarif tol jembatan saat itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 60/KPTS/M/2016 tentang penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Besaran Tarif Tol Pada jalan Tol Jembatan Surabaya-Madura.

Besaran tarif sampai sekarang yakni untuk kendaraan golongan I Rp15.000, golongan II Rp22.500, golongan III Rp30.000, golongan IV Rp37.500, golongan V Rp45.000, serta golongan VI gratis. (fiq)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Peraturan Taksi Daring Tiupayakan Mencakup Angkutan Barang

Published

on

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Peraturan taksi daring yang baru pengganti Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek diupayakan mencakup untuk angkutan barang yang saat ini bermunculan dengan aplikasi daring, kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi.

“Regulasi ini harus bisa menyentuh ‘ride sharing’ yang lain. ‘Ride sharing’ itu ‘kan ada penumpang ada yang bayar juga, minimal harus bisa menyentuh itu semua,” katanya di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Ia mengakui saat ini bermunculan aplikasi untuk pengangkutan barang di mana belum ada payung hukumnya.

Ditemui terpisah, Pengamat Transportasi Darmaningtyas menilai apapun bisnis yang melibatkan transportasi harus mengacu kepada undang-undang transportasi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

“Sebetulnya kalau transportasi mestinya landasannya UU transportasi. Teknologi itu sebagai sarana saja, sarana untuk mempermudah pesan, mempermudah pembayaran,” katanya.

Sudah seharusnya, lanjut dia, mengikuti aturan, termasuk tarif per kilometer yang sesuai dengan peraturan.

“Semestinya harus mengikuti aturan, termasuk misalnya tingkat keekonomian rupiah per kilometer. Kan sudah ada hitung-hitungannya secara ilmiah. Kalau mengangkut barang itu satu kilometer barang ongkosnya berapa. Itu yang harus ditegakkan,” katanya.

Darmaningtyas berpesan jangan sampai teknologi justru mengikis ketentuan-ketentuan yang sudah ada di undang-undang, seperti tarif.

“Jangan kemudian kita pertentangan antara teknologi dan transportasi. Yang jadi masalah sekarang ini karena teknologi mengikis tarif, tapi sebetulnya yang tertindas adalah pengemudinya,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Studi Kelaikan KA Semicepat Jakarta-Surabaya Rampung November

Published

on

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan studi kelaikan kereta api semicepat Jakarta-Surabaya akan rampung pada November 2018.

“KA Jakarta-Surabaya sedang dalam studi kelaikan oleh JICA, memang rencananya November mereka akan memberikan kepada kita,” kata Budi Karya ditemui usai menerima pegawai baru difabel di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Dia menyebutkan tiga hal yang menjadi fokus dalam studi kelaikan tersebut, yaitu harganya harus lebih ekonomis, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) harus lebh banyak, kemudian kontraktor porsinya harus seimbang antara kontraktor dalam negeri dan asing.

“Kita pikirkan mana yang lebih ekonomis, teknologi apa yang dipakai. Kedua TKDN, bagian konstruksi yang akan digunakan kita mengharapkan itu diprioritaskan. Ketiga, bagian mana kontraktor digunakan, kita juga minta dipikirkan, kontraktor lokal sama lah prosentasenya,” katanya.

Sebelumnya Kementerian Perhubungan menyatakan masih berupaya agar biaya proyek tersebut berada di kisaran Rp60 triliun.

Menhub menyampaikan kajian proyek KA Jakarta-Surabaya akan rampung pada Agustus 2018. Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan perihal proyek tersebut. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending