Connect with us

Trans

Pengamat : Jangan Ada Toleransi Komoditas dalam Penerapan ODOL

Published

on

Pengamat Transportasi Universitas Katholik Soegijapranata, Djoko Setijowarno.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pengamat transportasi menilai angkutan barang harus diberlakukan sama terkait pemberlakuan aturan untuk angkutan kelebihan muatan dan dimensi (overdimension overload/ ODOL) dan tidak ada toleransi.

“Tetap harus diberlakukan sama dengan komoditas lainnya,” kata Pengamat Transportasi Universitas Katholik Soegijapranata Djoko Setijowarno kepada Antaranews di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Pernyataan tersebut dikemukakan terkait kebijakan pemerintah cq Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memberikan toleransi terhadap angkutan barang yang mengangkut komoditas sembako, air dan semen.

“Apalagi semen itu milik BUMN, harus memberi contoh,” katanya.

Menurut dia, toleransi bisa diberlakukan, tetapi bentuknya bukan pembedaan komoditas barang, tetapi waktu pemberlakukan larangan ODOL itu sendiri.

“Toleransi boleh diberikan, bukan toleransi berat, tapi toleransi waktu, ada waktu penyesuaian, misalkan enam bulan ke depan baru dilakukan tilang,” katanya.

Pasalnya, dia menambahkan, para pelaku usaha membutuhkan waktu untuk penyesuaian, terutama armadanya yang selama ini hanya bisa mengangkut sedikit dengan menggantinya dengan angkutan berkapasitas lebih besar.

Karena itu, lanjut Djoko, setelah enam bulan, maka pemberlakuan larangan ODOL tidak pandang komoditas lagi, jadi harus keseluruhan.

“Jadi, harus ada batas waktu toleransi, bukan toleransi untuk lebih muat,” katanya.

Dengan memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha, Djoko berharap, mereka benar-benar siap dalam mengikuti aturan.

“Toleransi waktu untuk benar-benar diterapkan sesuai aturan, ada waktu jeda beberapa bulan agar siap mengikuti aturan, maksimal enam bulan,” ujarnya.

Sebelumnya, DirjenPerhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan angkutan barang sembako, air dan semen mendapatkan toleransi, yaitu masih diperbolehkan kelebihan muatan 50 persen dan tidak ditilang.

Sementara itu, angkutan lainnya apabila kelebihan muatan lebih dari 100 persen akan ditilang dan diturunkan barangnya. (jts)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trans

Menhub Telah Tandatangani Peraturan Baru Taksi Daring

Published

on

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menandatangani peraturan baru taksi daring sebagai pengganti Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017.

“Hari ini Pak Menteri telah menandatangani PM yang baru tetapi belum dinomori, pengganti PM 108,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Budi menyebutkan terdapat kekhususan dalam Peraturan Menteri (PM) yang baru tersebut, yakni apa yang telah ditolak oleh Mahkamah Agung tidak dimasukan kembali ke dalam PM yang baru.

“Pertama yang sudah dianulir oleh Mahkamah Agung itu kita tidak atur lagi, jadi sudah mengeluarkan beberapa pasal, yang menyangkut masalah KIR, tidak kita masukkan, stiker, tapi soal UMKM masih,” katanya.

Adapun, salah satu poin yang tidak ditolak MA, namun dikeluarkan dari PM baru taksi daring, yakni soal SIM Umum karena diatur oleh Kepolisian.

“SIM Umum itu ada di UU 22/2009 tapi domainnya Kepolisian, jadi nanti kita harapkan sepanjang menyangkut angkutan umum, maka SIM-nya adalah umum, maka tidak kita atur,” katanya.

Sementara itu, terkait kuota, Budi menegaskan tidak ada penambahan kuota baru sejak PM tersebut diputuskan.

“Kecuali ada kendaraan lama yang di-suspend, kemudian tidak boleh punya akun lagi. Kemudian yang sudah lama terdaftar, tapi tidak melanjutkan profesinya,” katanya.

Terkait sanksi, Budi mengatakan akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Kalau ada kenakalan dari pihak aplikator itu Kemenkominfo bisa menutup, tapi salah satu kenakalan itu saat aplikator tidak bisa mematuhi aturan kita, atau saat sudah ditentukan tarif batas atas dan bawah, tidak mematuhi,” katanya.

Untuk lebih menjamin penegakan hukum, dia menambahkam akan melibatkan pihak ketiga agar lebih independen.

” Tapi saya kira ini pertimbangan yang masak-masak, ini bukan perusahaan kecil. Jadi, kita akan sampaikam terus. Kita akan libatkan pihak ketiga atau konsultan untuk mengawasi, ini independen,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Chappy Hakim : Segera Selesaikan Masalah FIR yang Dikuasai Singapura

Published

on

Pengamat penerbangan, Chappy Hakim.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pengamat penerbangan Chappy Hakim mendesak pemerintah harus segera menyelesaikan terkait flight information region (FIR) yang dikuasai Singapura, yang saat ini masih mengatur penerbangan di wilayah Indonesia, yaitu sektor ABC ruang udara wilayah Kepulauan Natuna.

“Instruksi Presiden RI sudah jelas, untuk segera selesaikan masalah FIR,” kata Chappy dalam peluncuran tiga buku di Auditorium Perpustakaan Nasional, di Jakarta, Senin (17/12/2018).

Menurut dia, persoalan FIR yang dikuasai Singapura adalah agenda terdekat yang harus diselesaikan.

Perseoalannya, lanjut dia, wilayah udara kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di perairan Selat Malaka tersebut adalah masalah yang berkait langsung dengan sistem penyelenggaraan pertahanan keamanan negara pada wilayah perbatasan negara yang kritis.

“Pengelolaan wilayah udara kedaulatan adalah masalah martabat Indonesia sebagai bangsa,” katanya.

Terkait kesiapan sarana dan prasarana navigasi, menurut Chappy, Airnav Indonesia sudah mampu mengatur lalu lintas udara di sektor tersebut.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), masalah pengembalian FIR yang dikuasai Singapura sudah menjadi agenda nasional. Bahkan Presiden Jokowi sudah menginstruksikan pada 2019, FIR harus sudah dikelola Indonesia.

“Salah satu kendala yang perlu segera disikapi adalah perairan Selat Malaka berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara pada wilayah perbatasan, sehingga perlu langkah diplomatik dari pemerintah,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Lion Alokasikan Rp38 Miliar untuk Lanjutkan Pencarian JT 610

Published

on

Operator maskapai penerbangan Lion Air mengalokasikan dana Rp38 miliar untuk melanjutkan pencarian korban kecelakaan pesawat Boeing 737 Max 8 JT 610.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Operator maskapai penerbangan Lion Air mengalokasikan dana Rp38 miliar untuk melanjutkan pencarian korban kecelakaan pesawat Boeing 737 Max 8 JT 610 bernomor registrasi PK-LQP yang jatuh di Karawang, Jawa Barat.

Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin dini hari (17/12/2018), Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan pihaknya bekerja sama dengan perusahaan swasta asal Belanda dengan kapal lautnya MPV Everest untuk menunaikan misi tersebut.

“Apabila ditemukan kembali jenazah kru dan penumpang maka akan diambil lalu diserahkan kepada Badan SAR Nasional (Basarnas). Proses pencarian juga dilakukan terhadap kotak hitam yaitu alat perekam suara di ruang kemudi pilot (cockpit voice recorder/CVR),” ujar Danang.

Kapal MPV Everest yang saat ini berada di Johor Bahru, Malaysia, dijadwalkan tiba di perairan Karawang pada Rabu (19/12/2018), lebih lambat dua hari dari yang direncanakan.

Kondisi ini disebabkan karena cuaca buruk di Johor Bahru yang mengganggu proses mobilisasi peralatan dan kru selama tiga hari terakhir.

MPV Everest diagendakan berlayar mulai hari ini, Senin (17/12/2018), dengan perkiraan waktu tempuh dua hari lima jam sampai perairan Karawang.

Pihak Lion Air menyatakan pencarian korban dan bagian kotak hitam JT 610 dengan MPV Everest akan dipusatkan di area koordinat hasil pemetaan terakhir lokasi jatuhnya pesawat tersebut. Misi ini akan dilakukan selama 10 hari berturut-turut.

Pesawat Lion Air JT 610 bernomor registrasi PK-LQP rute Jakarta-Pangkalpinang yang membawa total 181 penumpang dan delapan awak jatuh di perairan Karawang pada Senin (29/12).

Dari jumlah tersebut, ada 125 jenazah korban yang sudah berhasil diidentifikasi hingga Basarnas menghentikan pencarian korban pada 10 November 2018. (mta)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending