Connect with us

Trans

Pengamat : Jangan Ada Toleransi Komoditas dalam Penerapan ODOL

Published

on

Pengamat Transportasi Universitas Katholik Soegijapranata, Djoko Setijowarno.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pengamat transportasi menilai angkutan barang harus diberlakukan sama terkait pemberlakuan aturan untuk angkutan kelebihan muatan dan dimensi (overdimension overload/ ODOL) dan tidak ada toleransi.

“Tetap harus diberlakukan sama dengan komoditas lainnya,” kata Pengamat Transportasi Universitas Katholik Soegijapranata Djoko Setijowarno kepada Antaranews di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Pernyataan tersebut dikemukakan terkait kebijakan pemerintah cq Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memberikan toleransi terhadap angkutan barang yang mengangkut komoditas sembako, air dan semen.

“Apalagi semen itu milik BUMN, harus memberi contoh,” katanya.

Menurut dia, toleransi bisa diberlakukan, tetapi bentuknya bukan pembedaan komoditas barang, tetapi waktu pemberlakukan larangan ODOL itu sendiri.

“Toleransi boleh diberikan, bukan toleransi berat, tapi toleransi waktu, ada waktu penyesuaian, misalkan enam bulan ke depan baru dilakukan tilang,” katanya.

Pasalnya, dia menambahkan, para pelaku usaha membutuhkan waktu untuk penyesuaian, terutama armadanya yang selama ini hanya bisa mengangkut sedikit dengan menggantinya dengan angkutan berkapasitas lebih besar.

Karena itu, lanjut Djoko, setelah enam bulan, maka pemberlakuan larangan ODOL tidak pandang komoditas lagi, jadi harus keseluruhan.

“Jadi, harus ada batas waktu toleransi, bukan toleransi untuk lebih muat,” katanya.

Dengan memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha, Djoko berharap, mereka benar-benar siap dalam mengikuti aturan.

“Toleransi waktu untuk benar-benar diterapkan sesuai aturan, ada waktu jeda beberapa bulan agar siap mengikuti aturan, maksimal enam bulan,” ujarnya.

Sebelumnya, DirjenPerhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan angkutan barang sembako, air dan semen mendapatkan toleransi, yaitu masih diperbolehkan kelebihan muatan 50 persen dan tidak ditilang.

Sementara itu, angkutan lainnya apabila kelebihan muatan lebih dari 100 persen akan ditilang dan diturunkan barangnya. (jts)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trans

Pemerintah Selesaikan Dua Proyek Infrastruktur Strategis pada Semester I

Published

on

KPPIP mencatat dua proyek infrastruktur yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) telah selesai dalam periode Januari-Juni 2018.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat dua proyek infrastruktur yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) telah selesai dalam periode Januari-Juni 2018.

Keterangan pers tertulis KPPIP yang diterima, di Jakarta, Rabu (15/8/2018), menyebutkan dua proyek tersebut adalah Kereta Api Prabumulih-Kertapati yang menjadi bagian dari jaringan kereta api Trans Sumatera dan Bendungan Raknamo di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dengan pencapaian ini, maka jumlah PSN yang telah selesai sejak 2016 hingga bulan Juni 2018 adalah sebanyak 32 PSN. KPPIP memproyeksikan sebanyak 10 PSN selesai pada akhir 2018.

Bila semua berjalan sesuai target, maka secara kumulatif terdapat 40 PSN yang akan selesai dalam jangka waktu 2016-2018.

KPPIP juga mencatat perkembangan 44 proyek dan satu program ketenagalistrikan yang mulai beroperasi dan dapat digunakan oleh masyarakat tapi belum mendapat status selesai.

Contoh proyek tersebut antara lain Bandara Kertajati, Bendungan Tanju, Jalan Tol Gempol-Pasuruan, Palapa Ring Paket Barat, Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, dan Jalan Tol Bogor Ring Road.

Proyek-proyek ini masih mempunyai beberapa bagian, fase, paket, dan ruas yang belum sepenuhnya selesai pengerjaannya.

Dalam kesempatan ini, KPPIP juga menargetkan 28 proyek konstruksi yang akan mulai beroperasi di 2018 serta sebanyak 49 proyek konstruksi akan mulai beroperasi di 2019.

Sedangkan, 41 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019, enam proyek dalam tahap transaksi dan 53 proyek serta satu program industri pesawat dalam tahap penyiapan.

KPPIP juga mencatat sebanyak 59 proyek telah kehilangan status PSN, dengan rincian 30 proyek telah selesai dan 29 proyek dicabut status PSN, karena tidak lagi memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, KPPIP menegaskan untuk terus mengawal dan mendorong percepatan pembangunan PSN bersama pemangku kepentingan lainnya agar capaian yang ditetapkan berhasil diraih dengan optimal. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

17 Agustus, Malindo Air Terbang Perdana Subang-Silangit

Published

on

Malindo Air akan memulai penerbangan dari Bandara Subang Skypark, Malaysia, menuju Bandara Silangit.

Zonaekonomi.com, Medan – Malindo Air akan memulai penerbangan dari Bandara Subang Skypark, Malaysia, menuju Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada 17 Agustus 2018.

Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Danau Toba Arie Prasetyo di Medan, Rabu (15/8/2018), mengatakan, keberangkatan perdana pesawat dengan nomor penerbangan OD-360 itu dilakukan pada pukul 13.45 waktu Malaysia.

Di Malaysia, penerbangan internasional ke Bandara Silangit dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam tersebut ditawarkan dengan harga 189 ringgit Malaysia.

Penerbangan dari Bandara Silangit menuju Bandara Subang Skypark, Malaysia, akan diberangkatkan pada pukul 14.50 WIB.

Penerbangan tersebut akan menggunakan pesawat ATR 72-6000 dengan kapasitas sebanyak 72 kursi penumpang.

Sementara itu, dalam keterangan tertulis, CEO Malindo Air Chandra Rama Muthy mengatakan, Bandara Silangit merupakan lokasi ketiga yang diterbangi Malindo Air dari Bandara Subang setelah Batam dan Pekanbaru.

Pembukaan rute ke Bandara Silangit tersebut merupakan salah satu upaya berkelanjutan Malindo Air untuk memperluas rute ke Sumatera Utara.

“Ini hasil dari kerja sama dengan Badan Pariwisata Indonesia untuk mempromosikan tujuan ekosisata,” katanya.

Menurut dia, penerbangan langsung dari Bandara Subang menuju bandara yang dekat dengan danau Toba itu akan memberikan keuntungan bagi penumpang, terutama akses kemudahan dan pengalaman perjalanan.

Dalam penerbangan tersebut, Malindo Air juga memberikan akses bagasi 15 kg secara cuma-cuma sehingga menambah akses lebih bagi wisatawan dalam efisiensi biaya. (wan)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Ini Pelaku Usaha Keberatan Aturan Kelebihan Muatan

Published

on

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia menyebutkan masih ada tiga pelaku usaha komoditas barang yang masih merasa keberatan tekait pelarangan ODOL.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia menyebutkan masih ada tiga pelaku usaha komoditas barang yang masih merasa keberatan tekait pelarangan kelebihan muatan dan dimensi (overdimension overload/ODOL).

“Ada tiga yang keberatan, yakni pelaku usaha komoditas gula, minyak goreng dan pupuk, komoditas lain tidak ada masalah,” kata Wakil Ketua Aptrindo Kyatmaja Lookman kepada Antara di Jakarta, Senin (13/8/2018)

Kyatmaja mengatakan hal itu dikarenakan muatan ketiga komoditas tersebut kelebihan 200 persen.

“Muatan mereka selama ini kelebihan berat 200 persen,” katanya.

Padahal, lanjut dia, biaya transportasi hanya tiga persen dibandingkan dengan kelebihan 200 persen yang sangat membahayakan keselamatan.

“Harusnya dampak kenaikan transportasi tidak separah itu, maksimal tiga persen saja. Silakan yang lain buka-buka ongkos transportasinya saja dibanding dengan harga barang,” katanya.

Untuk itu, Kyatmaja menyarankan untuk menggunakan moda yang lebih besar karena lebih aman.

“Kita ini sukanya truk yang lebih kecil dimuat berlebih seperti pengusaha beras pakai truk kecil dimuat dua kali lipat, jika pakai satu truk besar `kan lebih aman,” katanya.

Terkait moda alternatif lain, seperti kereta api logistik, ia menilai kelemahannya tidak bisa langsung dari pintu ke pintu (door to door) dan harus menggunakan truk lagi.

Namun, Kyatmaja pun tidak setuju apabila adanya penundaan peraturan pelarangan ODOl mulai 1 Agustus 2018 karena akan mengorbankan aspek keselamatan.

“Nanti ditunda masih minta ditunda lagi, kalau saya lihatnya lebih ke aspek keselamatannya. Ketika truk sudah melebihi spesifikasi teknisnya sudah enggak aman. 31.000 orang meninggal setiap tahunnya,” katanya.

Kebijakan peraturan ODOL ini baru diterapkan di tiga jembatan timbang, yaitu Balonggandu Karawang, Losarang Indramayu dan Widang Tuban mulai 1 Agustus 2018.

Untuk angkutan barang yang melebihi 100 persen akan dikenakan tilang dan akan diizinkan meneruskan perjalanan apabila telah memindahkan kelebihan muatan, khusus untuk angkutan dengan omoditas hajat hidup orang banyak diberikan toleransi hingga 50 persen dan untuk penurunan muatan akan diberlakukan bagi angkutan yang melebihi 75 persen. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending