Connect with us

UKM & Koperasi

Pengembangan IKM Berbasis Internet Telah Jamah 22 Provinsi

Published

on

Dirjen Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Program pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis internet E-Smart IKM yang dilaksanakan Kementerian Perindustrian telah menjamah 22 provinsi di Indonesia hingga pertengahan 2018.

“Untuk itu, kami terus menyelenggarakan workshop e-Smart IKM di berbagai provinsi di Indonesia. Hingga saat ini, program tersebut telah dilaksanakan di 22 provinsi dengan melibatkan stakeholders, antara lain Bank Indonesia, BNI, Google, iDeA, Kementerian Kominfo dan pemerintah daerah,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Program e-Smart IKM merupakan sistem basis data IKM nasional yang tersaji dalam bentuk profil industri, sentra, dan produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang telah ada dengan tujuan untuk semakin meningkatkan akses pasar IKM melalui internet marketing.

Menurut Gati, di tengah tren ekonomi digital yang berkembang pesat, IKM nasional semakin didorong untuk aktif dalam memasarkan produknya melalui perdagangan online. Dalam hal ini, Kemenperin telah bekerja sama dengan marketplace dalam negeri, di antaranya adalah Bukalapak, Tokopedia, Shopee, BliBli, Blanja.com, Ralali, dan Gojek Indonesia.

“Melalui berbagai kerja sama yang telah dilakukan, kami berharap, akan terjadi sinergi dalam pengembangan dan pembinaan IKM yang mengarah pada one stop solution,” ungkapya.

Contohnya, kolaborasi dengan Google dalam rangka pengembangan kemampuan IKM dalam pemanfaatan fitur-fitur pada aplikasi Google untuk promosi produk dan pengembangan bisnis online.

Sejak diluncurkan pada 27 Januari 2017 lalu, workshop e-Smart IKM telah diikuti sebanyak 2.900 peserta dan membukukan nilai transaksi online melampaui Rp600 juta.

Pada 2018, ditargetkan peserta e-Smart IKM mampu bertambah menjadi 4.000 IKM dari seluruh Indonesia.

“IKM kita harus update dengan teknologi, sesuai program prioritas Making Indonesia 4.0. Untuk itu, Kemenperin berupaya melakukan edukasi pentingnya teknologi digital, manajemen keuangan yang baik, serta produk yang memenuhi standard sebagai implementasi era industri 4.0,” paparnya. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

UKM & Koperasi

Sandiaga : UKM akan Tingkatkan Perekonomian

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno saat mengunjungi Pasar Raya Inpres Padang, Jumat (19/10/2019).

Zonaekonomi.com, Jakarta  – Calon Wakil Presiden RI nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno menjanjikan perubahan dan mengembalikan kekuatan ekonomi di Tanah Air.
 
“Intinya UMKM seperti ini yang bisa mengembalikan kekuatan ekonomi nasional,” kata Sandiaga dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

BACA JUGA : Koalisi Prabowo-Sandi Prioritaskan Kampanye di Pulau Jawa

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan dan menyerap aspirasi masyarakat dengan sarapan serta berdialog  dengan warga di Bopet  Rajawali Juanda. Salah satu tempat sarapan favorit di Jalan Juanda, Padang.

Cawapres pasangan Prabowo Subianto ini menikmati soto daging campur Padang dan dua butir telor setengah matang yang direndam dengan kuah sup. 
 
“Enaknya maknyus, kuliner seperti ini menyerap lapangan kerja dan bisa mensejahterakan masyarakat sekitarnya,” kata Sandiaga.

Selain itu, katanya, kuliner bisa mengembangkan potensi pariwisata di daerah Padang. Wisata kuliner sekarang menjadi primadona, katanya.

Usai makan, di luar rumah makan Rajawali, ratusan emak-emak sudah menunggu calon wakil presiden yangn diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat itu.

Sandiaga dalam pidato singkatnya menyatakan sudah saatnya ada perubahan. Perubahan ekonomi yang lebih bagus, ekonomi yang menyerap lapangan kerja dan menjaga  harga -harga kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau. (sus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

LPDB Sebut Moratorium Pencairan Dana Bergulir Tak Rugikan UMKM

Published

on

Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyebutkan moratorium pencairan dana bergulir tidak merugikan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo di Jakarta, Jumat (19/10/2018), mengatakan moratorium yang dilakukan pihaknya selama beberapa waktu sepanjang tahun ini sama sekali tidak merugikan para pelaku UMKM.

“Moratorium tidak kami lakukan selama setahun ini, kami sudah mencairkan dana bergulir Rp38,5 miliar sampai sejauh ini. Hanya sekitar 4-5 bulan saja moratorium diterapkan,” katanya.

Ia mengatakan sebelum moratorium diberlakukan, ada berbagai persoalan misalnya terkait ketatnya persyaratan untuk bisa mengakses dana bergulir.

Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk melakukan moratorium sekaligus membenahi sistem secara internal lembaga tersebut.

“Kami sengaja melakukan moratorium penyaluran dana untuk memverifikasi data yang ada dan juga sekalian melakukan perbaikan dan penyempurnaan seluruh regulasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran sekaligus mempermudah akses pendanaan bagi para pelaku koperasi dan UMKM,” katanya.

Selain itu, moratorium penyaluran dana juga untuk membenahi peraturan dan kebijakan sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2018 guna mempermudah akses modal ke LPDB KUMKM.

Meski demikian, LPDB-KUMKM tetap optimistis dapat menyalurkan dana begulir sesuai target yakni sebesar Rp1,2 triliun.

Braman menambahkan, berdasarkan proses yang berjalan untuk potensi penyaluran melalui skim konvensional sebanyak 26 proposal dengan jumlah plafon pengajuan Rp845,7 juta dan melalui skim syariah sebanyak 15 proposal dengan plafon pengajuan Rp342,5 juta sehingga total berjumlah Rp1,188 miliar.

Tercatat, LPDB-KUMKM sejak 2008 hingga saat ini telah menyalurkan dana bergulir mencapai lebih dari Rp8,5 triliun kepada lebih dari satu juta pelaku usaha mikro dan kecil di berbagai pelosok Tanah Air. (han)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Kemenperin Sempurnakan Peta Jalan Pengembangan IKM Busana Muslim

Published

on

Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian menyempurnakan peta jalan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) busana muslim sebagai upaya mewujudkan Indonesia sebagai kiblat busana muslim dunia pada 2020.

“Kami kumpulkan seluruh pelaku usaha, asosiasi, perancang busana dan pihak terkait untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan ini,” kata Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih usai membuka acara diskusi “Penyusunan Roadmap Pengembangan IKM Fesyen Muslim” di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Diskusi tersebut, lanjut Gati, bertujuan untuk menyempurnakan peta jalan (roadmap) pengembangan industri fesyen muslim dengan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian KUKM, dan Badan Ekonomi Kreatif, akademisi, desainer, asosiasi dan para pelaku usaha industri fesyen muslim.

“Kolaborasi ABGC (Academicy, Business, Government dan Community) sangat penting dalam mengembangkan industry fesyen muslim yang beberapa tahun terakhir ini sedang berkembang pesat,” ujar Gati.

Gati menyampaikan penyempurnaan peta jalan ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan pelaku industri demi kemajuan industri fesyen dalam negeri.

Peta jalan tersebut, tambahnya, nantinya akan memprioritaskan program-program yang akan dilakukan, termasuk soal bagaimana ketersediaan bahan baku industri ini dapat terjaga keberlanjutannya. Pasalnya, ketersediaan bahan baku produk fesyen saat ini masih perlu diimpor dari beberapa negara. Misalnya, bahan baku kapas dan wool yang masih diimpor dari Amerika, Mesir, Turki dan Australia.

“Ada juga bahan baku rayon impor dari Thailand,” tambah Gati.

Selama ini, pemerintah gencar mendorong industri fesyen di dalam negeri untuk terus meningkatkan pangsa pasar Indonesia di pasar internasional.

Oleh karena itu, agar mampu bersaing di kancah global, pemerintah juga terus berupaya memacu pertumbuhan industri fesyen dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Gati berharap peta jalan tersebut nantinya dapat menjadi acuan untuk para pelaku usaha maupun pemerintah untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis busana muslimnya sehingga mampu menembus pasar dunia.

“Meningkatkan ekspor pasti. Pemerintah akan dukung industri fesyen muslim nanti maunya kemana,” ujar Gati. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending