Connect with us

UKM & Koperasi

Pengembangan IKM Berbasis Internet Telah Jamah 22 Provinsi

Published

on

Dirjen Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Program pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis internet E-Smart IKM yang dilaksanakan Kementerian Perindustrian telah menjamah 22 provinsi di Indonesia hingga pertengahan 2018.

“Untuk itu, kami terus menyelenggarakan workshop e-Smart IKM di berbagai provinsi di Indonesia. Hingga saat ini, program tersebut telah dilaksanakan di 22 provinsi dengan melibatkan stakeholders, antara lain Bank Indonesia, BNI, Google, iDeA, Kementerian Kominfo dan pemerintah daerah,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Program e-Smart IKM merupakan sistem basis data IKM nasional yang tersaji dalam bentuk profil industri, sentra, dan produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang telah ada dengan tujuan untuk semakin meningkatkan akses pasar IKM melalui internet marketing.

Menurut Gati, di tengah tren ekonomi digital yang berkembang pesat, IKM nasional semakin didorong untuk aktif dalam memasarkan produknya melalui perdagangan online. Dalam hal ini, Kemenperin telah bekerja sama dengan marketplace dalam negeri, di antaranya adalah Bukalapak, Tokopedia, Shopee, BliBli, Blanja.com, Ralali, dan Gojek Indonesia.

“Melalui berbagai kerja sama yang telah dilakukan, kami berharap, akan terjadi sinergi dalam pengembangan dan pembinaan IKM yang mengarah pada one stop solution,” ungkapya.

Contohnya, kolaborasi dengan Google dalam rangka pengembangan kemampuan IKM dalam pemanfaatan fitur-fitur pada aplikasi Google untuk promosi produk dan pengembangan bisnis online.

Sejak diluncurkan pada 27 Januari 2017 lalu, workshop e-Smart IKM telah diikuti sebanyak 2.900 peserta dan membukukan nilai transaksi online melampaui Rp600 juta.

Pada 2018, ditargetkan peserta e-Smart IKM mampu bertambah menjadi 4.000 IKM dari seluruh Indonesia.

“IKM kita harus update dengan teknologi, sesuai program prioritas Making Indonesia 4.0. Untuk itu, Kemenperin berupaya melakukan edukasi pentingnya teknologi digital, manajemen keuangan yang baik, serta produk yang memenuhi standard sebagai implementasi era industri 4.0,” paparnya. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

UKM & Koperasi

Krisis Turki, Tidak Pengaruhi Target Pertumbuhan IKM

Published

on

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menyampaikan bahwa krisis yang melanda Turki tidak akan berpengaruh terhadap IKM di dalam negeri.

“Turki itu berbeda dengan kita. Fundamental kita sudah cukup bagus. Jadi, ya tidak akan terpengaruh IKM kita,” kata Gati dihubungi di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Dengan demikian, Ditjen IKM Kemenperin tetap pada target yang dicanangkan, yakni pertumbuhan kinerja IKM di atas 10 persen hingga akhir 2018, atau meningkat dibanding capaian kinerja tahun lalu yang berada di kisaran sembilan persen.

Ia mengemukakan, Kemenperin akan berupaya mendorong pertumbuhan kinerja IKM itu melalui penggunaan sistem berbasis data yang mengintegrasikan sentra dan produk IKM dengan marketplace lokal.

Adapun IKM unggulan yang dijagokan selain perhiasan adalah alas kaki, serta makanan dan minuman, kata Gati Wibawaningsih. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Menkeu : Paling Lambat Minggu Depan Aturan PPh UMKM Terbit

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan peraturan menteri keuangan (PMK) tentang tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebesar 0,5 persen akan segera diterbitkan.

“PMK-nya nanti kami keluarkan paling lambat minggu depan,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Aturan penurunan tarif PPh final bagi pelaku UMKM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur mengenai tarif PPh final bagi UMKM sebesar 0,5 persen dan berlaku efektif mulai 1 Juli 2018.

Pelaku usaha UMKM adalah mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan menegaskan PMK mengenai tarif PPh final memang masih dalam tahap penyelesaian dan belum ditandatangani.

Namun, ia menegaskan bahwa penurunan tarif dari satu persen menjadi 0,5 persen juga akan tetap berlaku tanpa harus menunggu PMK terbit.

“Yang mungkin agak terganggu pelayanannya adalah surat keterangan pengusaha UMKM, dalam hal dia berhubungan misalnya pemasok ke pemerintah, perlu surat keterangan. Kami berikan surat keterangan sementara,” ujar dia.

Ditjen Pajak optimistis tren pembayaran pajak pelaku UMKM akan meningkat, setelah tarif PPh final diturunkan dari satu persen menjadi 0,5 persen.

Melalui kebijakan tarif PPh final 0,5 persen, UMKM yang jumlahnya ditaksir mencapai lebih dari 62 juta pelaku usaha diharapkan mampu naik kelas salah satunya melalui pembelajaran pembukuan. (rcb)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Modalku Salurkan Pinjaman Kepada 7.000 UMKM

Published

on

Perusahaan teknologi finansial, Modalku menyalurkan pinjaman modal usaha sekitar Rp2 triliun kepada lebih dari 7.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Perusahaan teknologi finansial, Modalku menyalurkan pinjaman modal usaha sekitar Rp2 triliun kepada lebih dari 7.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

Kepala Bisnis Mikro Modalku Sigit Aryo Tejo dalam rilis di Jakarta, Selasa (14/8/2018), mengatakan pinjaman Rp2 triliun itu dicapai pada Juli 2018 atau hanya enam bulan setelah perolehan Rp1 triliun dari UMKM di Asia Tenggara.

Dari total pencairan di Asia Tenggara itu, Modalku telah menyalurkan lebih dari Rp1,1 triliun bagi UMKM di Indonesia.

Untuk merangkul lebih banyak UMKM yang berpotensi, Modalku menyediakan berbagai solusi arus kas melalui produk Trade Finance untuk mengatasi tantangan keuangan utama yang dihadapi usaha kecil dan menengah di Indonesia, yaitu siklus kas.

Sigit mengatakan, di Indonesia, UMKM memiliki peran yang penting dalam mendukung perekonomian.

“Kami sangat bangga dapat mendukung perkembangan sektor ini. Rangkaian solusi arus kas kami diharapkan akan semakin memperluas jangkauan modal usaha bagi UMKM yang selama ini kurang terlayani oleh fasilitas pinjaman dari ekosistem keuangan yang sudah ada,” ujarnya.

Studi Deloitte dan Visa terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) di ASEAN menunjukkan bahwa pasar UKM di Indonesia didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 27 persen dari total UKM di Tanah Air.

Studi yang sama menemukan bahwa arus kas macet adalah permasalahan finansial nomor satu bagi UKM Indonesia.

Tantangan terberat selanjutnya adalah terkait penagihan ke pelanggan, yakni 22-26 persen dari tagihan akan dilunasi secara terlambat. Permasalahan arus kas inilah yang dapat diatasi dengan produk Trade Finance Modalku.

Rangkaian produk ini merupakan pembiayaan modal tambahan bagi UMKM dalam menjalankan rantai bisnisnya, baik dalam proses invoice di antara UMKM dengan klien atau pelanggannya atau terkait pembiayaan di antara UMKM dan supplier atau penyedia barangnya.

Suatu bisnis, terutama usaha kecil, selalu membutuhkan arus kas yang lancar agar operasional usaha maksimal. Apabila pendapatan UMKM sering terlambat dilunasi oleh pelanggannya, maka perputaran kas usaha akan terkena dampak negatif.

Bagi bisnis di sektor perdagangan (trade sector) konsisten membutuhkan persediaan barang dari pemasok, tagihan pemasok yang harus segera dibayar bisa memacetkan arus kas apabila UMKM memerlukan kas yang ada untuk menjalankan proyek bisnis.

Modalku merupakan perusahaan teknologi finansial, yang menyediakan layanan peer to peer (P2P) lending modal usaha tanpa agunan ke UMKM hingga Rp2 miliar yang didanai oleh pemberi pinjaman platform (individu atau institusi yang mencari alternatif investasi) melalui pasar digital. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending