Connect with us

Internasional

Perang Dagang Amerika Serikat-China Memanas

Published

on

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.

Zonaekonomi.com, Beijing – Amerika Serikat dan China meningkatkan perang dagang mereka, yang sengit, pada Kamis (23/8/2018),dengan menerapkan tarif 25 persen atas komoditi satu sama lain senilai 16 miliar dolar AS (sekitar Rp234 triliun).

Perang itu memanas bahkan pada saat pejabat tingkat menengah dari kedua negara memulai kembali pembicaraan di Washington.

Dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu saling balas mengeluarkan tarif pada produk, yang jika digabungkan bernilai 100 miliar dolar (Rp1,4 biliun), sejak awal Juli.

Kementerian Perdagangan China mengatakan Washington “masih keras kepala” dengan menerapkan tarif terbaru.

Tarif itu akan diberlakukan kedua pihak terhitung mulai pukul 12.01 di Beijing (19.01 WIB). kata Reuters.

“China dengan tegas menentang (penerapan tarif) ini, dan akan terus mengambil langkah-langkah pembalasan,” kata kementerian dalam pernyataan singkat.

“Pada saat sama, untuk melindungi sistem perdagangan bebas dan multilateral serta membela kepentingan-kepentingannya yang sah, China akan mengajukan tuntutan menyangkut penerapan tarif-tarif ini melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO,” kata kementerian itu merujuk pada Badan Perdagangan Dunia.

Presiden Donald Trump sudah mengancam akan memberlakukan tarif pada hampir seluruh impor barang dari China, yang bernilai lebih dari 500 miliar dolar (Rp7,3 biliun), setiap tahunnya kecuali jika Beijing setuju untuk membersihkan dan mengubah praktik hak cipta, program subsidi industri, struktuf tarif serta lebih banyak membeli produk-produk AS.

Nilai itu akan lebih besar dibandingkan impor China dari Amerika Serikat. Kemungkinan tersebut meningkatkan kekhawatiran bahwa Beijing akan mempertimbangkan mengeluarkan bentuk-bentuk pembalasan lainnya, seperti membuat keberadaan perusahaan-perusahaan Amerika di China lebih sulit atau mengizinkan mata uangnya, yuan, melemah supaya dapat mendorong para perusahaan ekspor negaranya.

Gedung Putih tampaknya meyakini bahwa AS sedang menang dalam perang dagang dengan China karena perekonomian China melambat dan pasar modalnya jatuh.

“Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tentunya mereka akan sedikit melakukan pembalasan,” kata Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Wilbur Ross, di NBC pada Rabu.

“Tapi pada akhirnya, kita punya lebih banyak amunisi dibandingkan mereka. Mereka tahu itu. Kita punya perekonomian yang jauh lebih kuat dibandingkan mereka, mereka juga tahu soal itu,” kata Ross.

Pakar ekonomi memperhitungkan bahwa setiap impor senilai 100 miliar dolar, yang terkena tarif, akan menurunkan perdagangan dunia sekitar 0,5 persen. (ant)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Internasional

Kata Menkeu Beda G20 saat Ini dan 10 Tahun Lalu

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan suasana pertemuan tingkat tinggi G20 di Buenos Aires, Argentina berbeda dengan sepuluh tahun silam, ketika pertemuan tingkat tinggi G20 pertama kali diadakan pada 2008.

“Kekompakan, kebersamaan dan kesepakatan bersama sepuluh tahun yang lalu seperti menguap,” kata Sri Mulyani dalam laman media sosial resmi yang dipantau di Jakarta, Minggu (2/12/2018).

Sri Mulyani menceritakan kondisi perekonomian global saat ini ditandai oleh pemulihan ekonomi yang masih belum merata serta kebijakan ekonomi antara negara yang makin tidak sinkron dan tidak searah. Ketegangan tersebut diperparah oleh kebijakan konfrontasi perdagangan, normalisasi kebijakan moneter dan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) yang tidak disukai oleh Presiden AS Donald Trump.

Kondisi ini menimbulkan arus modal keluar dan gejolak nilai tukar di negara berkembang, harga komoditas terutama minyak bumi yang naik turun dan persaingan kebijakan pajak yang berlomba saling menurunkan.

Padahal ketika pertemuan tingkat tinggi G20 pertama kali dilakukan pada 2008 di Washington DC, AS, semua pemimpin dunia sepakat untuk menyelamatkan ekonomi global dari krisis dan kehancuran.

Upaya penyelamatan tersebut melalui kolaborasi kebijakan moneter maupun fiskal dan mendorong sektor riil untuk mengembalikan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Fokus lain yang juga sangat penting waktu itu adalah melakukan reformasi regulasi serta kebijakan sektor perbankan dan keuangan untuk menghindarkan krisis keuangan kembali terjadi.

“Semua pemimpin negara G20 kompak sepakat menyelamatkan ekonomi dunia dengan kebijakan ekonomi satu arah dan saling mendukung, karena mereka percaya bahwa ekonomi global harus dijaga bersama,” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, Indonesia ikut terlibat melakukan berbagai langkah strategis di bidang perbankan dan kebijakan fiskal yang suportif untuk menyelamatkan ekonomi agar tidak terkena imbas negatif keguncangan ekonomi global pada 2008.

“Indonesia dapat melalui dengan selamat dan termasuk dalam kategori sebagian kecil dari negara ’emerging’ yang masih memiliki pertumbuhan relatif tinggi dan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga,” tambah Sri Mulyani.

Kemajuan penting lainnya adalah kerja sama perpajakan antara negara untuk memerangi penghindaran pajak melalui Base Erosion Profit Shifting (BEPS) dan Automatic Exchange of Information (AEOI), serta perpajakan ekonomi digital.

Indonesia memanfaatkan kerja sama itu untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan basis pajak terutama pada kelompok sangat kaya yang selama ini mudah memanfaatkan “tax haven” dan kelonggaran regulasi antar negara.

Meski demikian, tantangan maupun risiko lainnya yang masih melingkupi adalah lonjakan utang di berbagai negara maju dan negara berkembang, juga kenaikan utang korporasi swasta yang menimbulkan beban dan risiko ekonomi yang nyata.

“Indonesia memiliki tingkat dan rasio utang yang rendah dan terjaga. Kita harus terus menjaga kehati-hatian dalam kebijakan fiskal dan memperdalam sektor keuangan untuk menjaga stabilitas dan menghindari gejolak global,” kata Sri Mulyani. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Internasional

Indonesia-Rusia Bahas Kerja Sama Ekonomi

Published

on

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Suntec Convention Center, Singapura pada Rabu (14/11/2018).

Zonaekonomi.com, Singapura – Pemerintah Indonesia dan Rusia melakukan pertemuan bilateral di Pusat Konvensi Suntec, Singapura disela-sela rangkaian KTT Asean dengan sejumlah negara mitra membahas sejumlah isu antara lain hubungan kerja sama ekonomi.

Presiden Joko Widodo menerima Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu sekitar pukul 16.00 Waktu Singapura.

“Saya menyambut baik kenaikan hubungan perdagangan kita. Di data kami, perdagangan bilateral meningkat 14,34% di tahun 2017 atau senilai USD2,52 miliar. Saya berharap target perdagangan USD5 miliar akan dapat tercapai di tahun 2020,” kata Presiden.

Indonesia membahas tentang potensi peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Rusia dalam bidang perdagangan, yakni mengenai dukungan positif bagi ekspor minyak sawit mentah Indonesia.

“Kami memohon dukungan untuk promosi dan kampanye positif bagi CPO Indonesia,” kata Presiden.

Kepala Negara juga mendorong pemerintah Rusia untuk meningkatkan volume impor bagi sejumlah produk perikanan Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga akan mendorong peningkatan ekspor buah tropis.

Dalam pertemuan itu, Presiden juga menyampaikan tentang perdagangan Indonesia dengan kerja sama ekonomi kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah (EAEU).

Presiden mengatakan Indonesia berniat untuk meningkatkan perdagangan dengan EAEU.

“Saya harap Rusia sebagai Ketua EAEU dapat membantu mempercepat keputusan kolektif bagi dimulainya perundingan FTA (persetujuan perdagangan bebas) antara Indonesia dengan EAEU utamanya untuk menanggapi prosedur pengajuan yang telah kami sampaikan sejak 2017,” tuturnya.

Nilai perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2017 tercatat meningkat 14,34 persen atau senilai USD2,5 miliar.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Bidang Polhukam Wiranto, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Duta Besar RI untuk Singapura Ngurah Swajaya. (bay)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Internasional

Presiden Iran : Sanksi “Kejam” AS Tak akan Hentikan Ekspor Minyak Iran

Published

on

Presiden Iran, Hassan Rouhani.

Zonaekonomi.com, Teheran – Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Amerika Serikat (AS) tidak akan dapat menghentikan ekspor minyak Iran.

Ia mengatakan Iran akan terus menjual minyak mentahnya di pasar internasional meski ada sanksi-sanksi AS yang “kejam”.

Iran akan melanggar sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Washington atas Teheran dengan cara yang “tepat”, Rouhani mengatakan tidak lama setelah putaran baru sanksi-sanksi anti-Iran diberlakukan oleh AS pada Senin waktu setempat.

“Dengan bantuan rakyat, dan persatuan yang ada di masyarakat kami, kami harus membuat Amerika mengerti bahwa mereka tidak boleh menggunakan bahasa kekuatan, tekanan, atau ancaman, untuk berbicara dengan bangsa Iran yang besar. Mereka harus dihukum secepatnya dan selamanya,” ujar Rouhani seperti dikutip oleh Press TV.

Para pejabat AS telah memahami bahwa mereka tidak dapat mengganti minyak Iran di pasar, katanya, menambahkan bahwa sekalipun jika mereka tidak memberikan keringanan ke beberapa negara untuk tetap memperdagangkan minyak dengan Iran. “Kami masih akan dapat menjual minyak kami dan kami memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan itu.”

Semua sanksi-sanksi AS terhadap Iran yang telah dihapus berdasarkan kesepakatan nuklir Iran 2015 dipulihkan kembali oleh Amerika Serikat pada Jumat (2/11) dan mulai berlaku pada Senin (5/11).

Embargo AS menargetkan banyak “sektor penting” negara itu seperti energi, perkapalan, pembuatan kapal, dan keuangan.

Washington menuduh Iran mengguncang ketidakstabilan regional dan mengekspor kekerasan, yang telah dibantah oleh Teheran.

Presiden AS Donald Trump, yang mengakhiri perjanjian nuklir Iran yang menang dengan susah payah pada 8 Mei, mengatakan bahwa itu adalah “salah satu kesepakatan terburuk dan paling berat yang pernah dilakukan Amerika Serikat.”

Pada Senin (5/11), Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif di akun twitter resminya mengecam penolakan AS terhadap konvensi-konvensi internasional.

“AS menentang pengadilan tinggi PBB dan Dewan Keamanan dengan menerapkan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran yang menargetkan orang biasa,” kata Zarif.

“Tapi bullying AS adalah bumerang, bukan hanya karena JCPOA (kesepakatan nuklir) penting, tetapi karena dunia tidak dapat mengizinkan Trump untuk menghancurkan tatanan global. AS, bukan Iran, terisolasi,” Zarif menambahkan.

Sebelumnya Zarif mengatakan bahwa putaran baru sanksi AS terhadap Iran telah gagal memangkas ekspor minyak Teheran ke nol.

Penarikan AS dari JCPOA multilateral pada Mei adalah “skandal” untuk Washington, katanya.

“Kita bisa melihat … JCPOA sangat mendukung kepentingan Iran bahwa Amerika menarik diri dari skandal itu,” kata Zarif kepada parlemen Iran.

Selain itu, diplomat utama Iran itu menyentuh tentang kemungkinan negosiasi antara AS dan Republik Islam dalam kondisi tertentu.

Zarif mengatakan bahwa pembicaraan dengan AS mengenai perjanjian nuklir baru tetap terbuka jika Washington mengubah pendekatannya pada kesepakatan nuklir internasional 2015, Press TV melaporkan.

Iran akan mempertimbangkan diplomasi baru jika ada “dasar untuk dialog yang bermanfaat” tentang kesepakatan nuklir Iran, kata Zarif.

Namun, pemerintah AS saat ini “tidak percaya pada diplomasi. AS percaya pada tekanan,” tambahnya.

“Ini rasa saling menghormati, bukan rasa saling percaya yang merupakan persyaratan untuk memulai negosiasi,” kata Zarif. Demikian laporan yang dikutip dari Xinhua. (pep)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending