Connect with us

Properti

REI Apresiasi Langkah BI relaksasi Ketentuan LTV

Published

on

Ketua DPP REI, Soelaman Soemawinata.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengapresiasi langkah Bank Indonesia melakukan relaksasi terhadap ketentuan mengenai loan to value (LTV) atau besaran maksimum nilai kredit untuk sektor properti.

Ketua DPP REI Soelaman Soemawinata dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu (1/8/2018), menyatakan bahwa relaksasi LTV diprediksi berpotensi mendorong pertumbuhan penjualan sedikitnya 10 persen y-o-y khususnya untuk rumah hunian dengan kisaran harga Rp200 juta hingga Rp500 juta.

Untuk itu, ujar dia, diharapkan pula terobosan LTV tersebut juga dibarengi dengan kebijakan lainnya seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 20 persen untuk rumah tapak mewah seharga Rp20 miliar yang disarankan untuk dimasukkan ke dalam tax holiday atau bahkan dihilangkan.

Hal tersebut, lanjutnya, karena penerapan pajak tersebut dinilai bakal menghambat secara psikologis para pengembang yang ingin membangun hunian.

Selain itu, Ketum DPP REI juga menyoroti maraknya isu penerapan pajak final nonfinal dan penerapan pajak progresif untuk tanah terlantar beberapa waktu lalu yang cukup mengganggu psikologis pengembang sehingga mengakibatkan munculnya perilaku wait and see.

Ia mengingatkan bahwa sektor properti terkait erat dengan 174 industri pendukung serta dapat membuka banyak lapangan kerja, seperti satu mal atau pusat perbelanjaan yang dapat menciptakan sekitar 2.000 lapangan kerja.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Maryono mengatakan bahwa relaksasi besaran maksimum nilai kredit (LTV) akan bisa mendorong percepatan permintaan di sektor properti.

“Dengan pelonggaran LTV, saya kira ini bisa mendorong permintaan di sektor properti karena uang mukanya akan menjadi lebih kecil,” kata Maryono ketika ditemui usai halalbihalal Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Jakarta, Jumat (29/6) malam.

Maryono mengatakan pelonggaran LTV dapat mendorong masyarakat yang akan berinvestasi di sektor perumahan karena pelonggaran jumlah fasilitas kredit atau pembiayaan melalui mekanisme inden.

Sebelumnya, Bank Indonesia melonggarkan syarat uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) dengan membebaskan perbankan untuk memberikan besaran maksimum LTV untuk pembelian rumah pertama.

Dengan demikian, perbankan tidak terikat aturan pemberian besaran uang muka oleh nasabah. Perbankan bisa mensyaratkan pembayaran uang muka, termasuk kemungkinan uang muka nol persen, tergantung hasil penilaian manajemen risiko bank.

Sebelum revisi peraturan LTV ini, BI mengatur besaran LTV atau kredit pembelian rumah tahap pertama yang luasnya di atas 70 meter persegi, adalah 85 persen dari total harga rumah. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Properti

PUPR Bangun 22 Rusun di Lampung Selama 2015-2018

Published

on

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun 22 Rumah Susun (Rusun) bagi santri, mahasiswa dan aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Lampung selama 2015-2018.

“Pembangunan rusun disamping untuk pekerja, MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), TNI/Polri, mahasiswa, juga santri di pondok pesantren. Ini merupakan bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah dalam penyediaan rumah dan penataan kawasan lingkungan pendidikan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (26/11/2018).

Menteri Basuki mengatakan pembangunan rusun salah satunya untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, khusus terhadap santri dan mahasiswa dalam menimba ilmu.

Ada pun sebanyak 22 rusun yang telah dibangun terdiri dari 11 Rusun Santri Pondok Pesantren, 4 Rusun Mahasiswa dan 7 Rusun ASN/Polri. Seluruh Rusun yang dibangun telah dilengkapi fasilitas dasar yakni jaringan air bersih, sanitasi dan listrik. Selain itu setiap kamar juga telah dilengkapi dengan meubelair.

Rusun untuk santri umumnya memiliki 8-12 kamar tipe barak yang dapat menampung sekitar 216 santri/mahasiswa, sedangkan Rusun Mahasiswa menggunakan kamar tipe 24 yang dapat dihuni 2 orang.
Sementara Rusun ASN diperuntukan bagi ASN yang belum menikah maupun yang sudah berkeluarga. Pada umumnya memiliki 3-4 lantai dengan tiga tipe kamar yakni tipe 24, 36 dan 45 dan jumlah unit sebanyak 36-58 unit.

Rusun yang dibangun tahun 2015 sebanyak 3 tower yakni Rusun Ponpes Wali Songo, Rusun Polri di Bandar Lampung dan Mesuji. Tahun 2016 dibangun 5 tower Rusun terdiri Rusun Ponpes di Ponpes Al Hikamus Salafiyah di Lampung Tengah, Ponpes Mahad Aliy Tarbiyatul Mubalighin di Kota Metro, Ponpes Madinah di Lampung Timur dan Rusun Mahasiswa ITERA.

Tahun 2017, Kementerian PUPR membangun 4 tower Rusun terdiri dari 1 tower Rusun Ponpes Riyadul Ulum di Lampung Timur, 2 tower Rusun ASN di Kotabaru dan Mesuji serta 1 tower Rusun Mahasiswa ITERA.

Tahun 2018, Kementerian PUPR membangun 6 tower Rusun terdiri 3 Rusun Ponpes yakni di Ponpes Assyaroniyyah di Lampung Timur, Insan Cendekia di Lampung Selatan dan Darul Huffadz di Tulang Bawang. Kemudian 2 Rusun ASN di Bandar Lampung dan Tulang Bawang Barat serta 1 tower Rusun Universitas Lampung.

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Ponpes Darussalamah, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Jumat (23/11) menandatangani prasasti peresmian Rusun Ponpes Assyaroniyyah yang dibangun Kementerian PUPR tahun 2018. Biaya pembangunannnya sebesar Rp5,72 miliar yang dikerjakan kontraktor PT Laksana Quantum Konstruksi.

Ponpes tersebut memiliki kamar tipe Barak dengan jumlah kamar 24 unit, yang dapat dihuni 140 santri. Setiap kamar telah dilengkapi dengan tempat tidur tingkat, lemari pakaian, meja dan kursi belajar. Selain itu juga dilengkapi fasilitas umum berupa jalan lingkungan, sumur bor, ground tank, septic tank konvensional. Tahun 2018 pembangunan Rusun di Lampung ditambah sebanyak 3 Rusun Ponpes dan 1 Rusun mahasiswa ITERA. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Properti

Riyadh Group Akuisisi Dua Perusahaan Properti Malaysia

Published

on

Penandatanganan MoU antara Presiden Direktur RGI Bally Saputra Datuk Janosati dan Direktur Pelaksana Mainstay serta PTT Teo Swee dengan disaksikan Menteri Wilayah Federal Malaysia H Khalid bin Abd Shamad di Shah Alam.

Zonaekonomi.com, Kuala Lumpur – Perusahaan properti Riyadh Group Indonesia (RGI) mengakuisisi 65 persen kepemilikan saham dua perusahaan properti Malaysia, yakni Mainstay Holdings Sdn Bhd dan Pembinaan Tetap Teguh Sdn Bhd.

Akuisisi tersebut dituangkan melalui nota kesepahaman yang ditandatangani Presiden Direktur RGI Bally Saputra Datuk Janosati dan Direktur Pelaksana Mainstay serta PTT Teo Swee dengan disaksikan Menteri Wilayah Federal Malaysia H Khalid bin Abd Shamad di Shah Alam, Senin (19/11/2018).

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan di Space U8 Mall di Bukit Jelutong, Shah Alam, Negeri Selangor. Sebuah mall yang saat ini tingkat huniannya masih di bawah 50 persen dan nanti akan dikelola oleh RGI.

Space U8 Mall milik Mainstay Properties Sdn Bhd yang merupakan anak usaha Mainstay Holdings Sdn Bhd.

Melalui nota kesepahaman tersebut, RGI berkomitmen untuk melakukan investasi senilai 450 juta dollar AS dan ikut mengembangkan Horizon Village Outlet (HVO) Development di Serenia City, Sepang, Selangor.

“Investasi dan keterlibatan Riyadh sangat ditunggu karena akan memberi kami perspektif baru dan membantu penganekaragaman pengembangan kami dari para pesaing kami. Pengembangan HVO di Sepang akan memberikan beraneka komponen pelengkap,” kata Teo Swee.

Menurut dia, melalui kolabroasi dengan RGI akan memberikan kesempatan Mainstay dan PTT memasuki pasar Indonesia.

Dalam nota kesepahaman itu RGI mendapatkan kepemilikan 65 persen saham Mainstay Properties sebagai pemilik Space U8 dan 65 persen saham di anak perusahaan PTT, Horizon KLPO Sdn Bhd, yang memiliki 10 hektare lahan siap bangun di Sepang.

Sementara itu, Bally Saputra mengatakan bahwa Space U8 Mall nanti akan menjadi Mahakarya Town Square yang nantinya 60 persennya akan diisi oleh produk-produk kuliner dan hiburan dari Indonesia.

“Kami akan berkerja sama dengan Kementerian Pariwisata RI untuk menggaungkan kampanye `Wonderful Indonesia` di Malaysia sebagai bentuk kepedulian terhadap pengembangan sektor pariwisata, baik di Indonesia maupun Malaysia,” kata Bally yang juga Sekretaris Badan Pertimbangan Organisasi DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia.

Di lahan seluas 10 hektare di Sepang, RGI akan membangun 9 hektare untuk Sepang Premium Outlet (SPO) dua lantai dan enam tower apartemen setinggi 33 lantai yang terdiri dari 2.200 unit.

“Di depannya akan kami bangun rumah sakit Riyadh International Islamic Holding sehingga banyak orang-orang yang berobat di sana,” katanya. (gus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Properti

Apersi : DP Nol Persen Tidak Cocok untuk Rumah Bersubsidi

Published

on

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengatakan skema uang muka nol persen tidak cocok untuk rumah bersubsidi, melainkan untuk rumah komersial dengan angsuran lebih mahal, kata Ketua Umum Junaidi Abdillah di Jakarta, Kamis (8/11/2018).

“Kalau DP nol persen itu untuk rumah-rumah komersial, yang angsurannya lebih mahal. Tapi kalau untuk rumah-rumah bersubsidi, saya pikir satu persen untuk harga rumah ratusan juta kan cuma Rp1 juta-an, saya pikir (DP) itu kecil,” kata Junaidi usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Selaku pengembang rumah bersubsidi, baik untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri maupun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Apersi menyarankan agar skema pembangunan rumah tetap menggunakan uang muka karena harga bangunan rumahnya saja sudah lebih murah dibandingkan rumah komersial lainnya.

Program dari Pemerintah berupa Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2PT) juga telah meringankan angsuran rumah bersubsidi tersebut. Sehingga Apersi berharap, Pemerintah dapat mengalihkan program rumah dengan DP nol persen ke program tersebut.

“Program BP2PT itu angsurannya sama dengan bunga komersial, walaupun ada bantuan Rp25 juta. Harapan kami, kenapa ini tidak dilarikan ke program BP2PT atau SSB (subsidi selisih bunga), bisa saja lebih baik. Intinya meringankan angsuran masyarakat,” jelasnya.

Pemerintah berencana meyediakan rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri dengan skema DP nol persen. Program tersebut diharapkan supaya para abdi negara dapat memiliki rumah tinggal dengan harga terjangkau.

“Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri makin konsentrasi dalam bekerja,” kata Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/11).

Presiden juga meminta pembangunan perumahan tersebut turut memperhatikan akses ke tempat kerja, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut.

Terkait pembiayaannya, rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri tersebut bisa diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), badan usaha milik negara (BUMN) atau pun pinjaman dari pihak swasta. (fra)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending