Connect with us

Finansial

Bank Dunia Katakan Kecil Kemungkinan Krisis di Indonesia

Published

on

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Rodrigo A Chaves.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank Dunia menilai, kendati dihadapkan pada risiko penurunan pertumbuhan ekonomi akibat gejolak ekonomi global, peluang terjadi krisis keuangan di Indonesia relatif kecil.

“Pada 2018, Indonesia berada di posisi yang lebih kuat. Sekarang Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang lebih kuat,” kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo A Chaves saat peluncuran Laporan Kuartalan Ekonomi Indonesia di Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Rodrigo menuturkan, ketidakpastian global yang meningkat akibat perang dagang dan juga dampak dari krisis yang terjadi di negara-negara berkembang, di tengah normalisasi kebijakan bank sentral AS The Fed, memang telah menyebabkan keluarnya porfofolio dari pasar di negara berkembang termasuk Indonesia.

Keluarnya arus modal menyebabkan imbal hasil obligasi tenor 10 tahun naik 121 basis poin di kuartal kedua hingga mencapai 8,2 persen. Rupiah pun terdepresiasi 4,8 persen terhadap dolar AS di kuartal kedua, ditambah 2,7 persen pada Juli dan Agustus.

Merespon peningkatan volatilitas pasar keuangan global, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya hingga 125 basis poin sejak Mei 2018.

“Itu menjadi sinyal komitmen bank sentral terhadap stabilitas, meskipun inflasi 3,3 persen alias masih di bawah target Bank Indonesia,” kata Rodrigo.

Sementara itu, Lead Country Economist Bank Dunia Frederico Gil Sander, walaupun pertumbuhan ekonomi masih menghadapi risiko penurunan, terjadinya gejolak krisis keuangan di Indonesia relatif minim seiring dengan komitmen pemerintah menjaga stabilitas.

“Risiko yang terkait dengan krisis keuangan di Indonesia tetap kecil karena koordinasi kebijakan yang kuat dan fundamental ekonomi yang juga lebih kuat, terutama jika dibandingkan dengan periode Taper Tantrum pada 2013 dan Krisis Keuangan Asia 1998,” ujar Sander.

Sander menuturkan, Bank Indonesia memperketat kebijakan moneternya dengan menjaga perbedaan tingkat suku bunga acuannya dengan AS, sehingga diharapkan mampu “menjinakkan” terjadinya arus modal keluar.

Dari sisi pemerintah, defisit dan tingkat utang juga dijaga tetap rendah dimana utang pemerintah kurang dari setengah dari ambang 60 persen dari PDB, dan 57 persen dalam mata uang Rupiah.

“Yang terpenting, dengan fokus mempertahankan stabilitas, pemerintah diperkirakan akan melanjutkan kebijakan pengetatan untuk membendung arus modal keluar, bahkan jika itu membebani pertumbuhan,” kata Sander. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Finansial

OJK Soroti “Ayda” BPR di Bali Meningkat

Published

on

Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara, Hizbullah.

Zonaekonomi.com, Denpasar – Otoritas Jasa Keuangan menyoroti jumlah agunan yang diambilalih atau “ayda” BPR di Bali melonjak hingga September 2018 mendekati Rp250 miliar atau meningkat 20 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

“Kami minta BPR mencermati ayda yang terus meningkat karena itu berpotensi menurunkan modal bank,” kata Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara Hizbullah di Denpasar, Minggu (9/12/2018).

Ia menjelaskan peningkatan ayda yang tidak terselesaikan dalam jangka waktu satu tahun itu disebabkan oleh penanganan kredit bermasalah atau NPL yang belum optimal.

Selain itu sulitnya penjualan agunan juga membuat ayda semakin menumpuk dan belum dapat memberikan hasil untuk menutup modal.

Untuk itu Hizbullah mendorong pengurus BPR menyusun rencana aksi yang terukur dan menerapkan mitigasi risiko yang memadai.

Ia juga mendorong pemegang saham perlu memperkuat permodalan tidak hanya untuk memenuhi ketentuan tetapi juga meningkatkan kapasitaa bank dalam menyerap risiko.

“Caranya dengan menambah modal disetor, merger dan atau mencari mitra strategis,” ucapnya.

Terkait dengan permodalan, Hizbullah memberi catatan bagi BPR dengan ayda tinggi agar tidak melakukan distribusi laba atau pembayaran deviden kepada pemegang saham, pembagian bonus kepada pengurus dan insentif yang sifatnya nonoperasional.

Catatan itu juga diberikan bagi BPR yang juga modal intinya kurang dari Rp6 miliar, sesuai dengan ketentuan yang harus dipenuhi akhir tahun 2019.

OJK mencatat dari 136 BPR di Bali, 38 persen di antaranya atau sekitar 51 BPR memiliki modal inti terbatas di bawah Rp6 miliar.

“Itu memberi dampak krusial bagi BPR seperti pengelolaan SDM yang tidak optimal dan lemahnya keunggulan bersaing dengan lembaga jasa keuangan lain,” ucapnya. (dew)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Indonesia Miliki Perusahaan Reasuransi Khusus Bencana

Published

on

Indonesia sudah memiliki perusahaan reasuransi yang spesialis yang fokus dalam bencana khususnya gempa dan tsunami.

Zonaekonomi.com, Sukabumi – Indonesia sudah memiliki perusahaan reasuransi yang spesialis yang fokus dalam bencana khususnya gempa dan tsunami yang dikarenakan negara ini merupakan daerah rawan terjadi bencana tersebut.

“Kami mendirikan perusahaan reasuransi khusus bencana ini karena dari data statistik gempa memang jarang terjadi, tetapi jika terjadi selalu menimbulkan dampak yang luar biasa seperti belum lama ini terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Palu, Sulawesi Tengah,” kata Direktur Utama Maskapai Asuransi dan Perusahaan Asurasi Risiko Khusus (MAIPARK) Ahmad Fauzie Darwis di Sukabumi, Minggu (9/12/2018).

Menurutnya, pihaknya saat ini tengah fokus mengembangkan ke bencana lainnya seperti angin puting beliung, longsor dan lain-lain. Sehingga tidak hanya fokus terhadap gempa bumi dan tsunami saja.

Bahkan, karyawannya pun setiap tahunnya mendapatkan pelatihan tentang kebencanaan yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan risiko bencana khususnya dalam penilaian dan pengelolaan risiko bencana.

Lanjut dia, dipilihnya kawasan Geopak Cileuteuh Palabuhanratu sebagai lokasi pelatihan karyawan dan beberapa pekerja dari perusahaan asuransi lainnya karena daerah ini merupakan salah satu wilayah rawan terjadi gempa bumi dan tsunami. Sehingga mereka yang mendapatkan pelatihan ini memiliki kemampuan dalam menangani risiko bencana.

“Kami pun menggandeng Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) setempat, ahli tsunami dan ahli geologi dari Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung (ITB),” tambahnya.

Sementara, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsigaan BPBD Kabupaten Sukabumi Dudung Abdulah mengatakan Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah rawan bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Dengan adanya seminar dan pelatihan seperti ini kepada karyawan asuransi dan reasiuransi bisa memberikan pengetahuan khusus terkait bencana.

Selain itu, keterlibatan berbagai pihak terkait pengetahuan tentang kebencanaan diperlukan, apalagi warga yang tinggal di daerah rawan gempa dan tsunami agar bisa mengikuti program asuransi agar jika terjadi bencana dan merusak harta bencana bisa mendapatkan penggantian klaim asuransi.

“Gempa dan tsunami tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi, tetapi harus tetap diwaspadai apalagi Kabupaten Sukabumi memiliki garis pantai sepanjang 117 km dan berada di tiga lempeng bumi seperti Lempeng Australia, Eurasia dan Cimandiri,” katanya. (aar)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Mathla’ul Anwar Launching Lembaga Keuangan “Kopmawar 1916”

Published

on

Rakernas Mathla’ul Anwar pada 9 Desember 2018 melaunching lembaga keuangan syariah berupa “Koperasi Mathlaul Anwar 1916 (Kopmawar 1916)".

Zonaekonomi.com, Jakarta – Rakernas Mathla’ul Anwar pada 9 Desember 2018 melaunching lembaga keuangan syariah berupa “Koperasi Mathlaul Anwar 1916 (Kopmawar 1916)” dalam upaya mengembangkan ekonomi ummat, khususnya di lingkungan Ormas Islam yang kini berusia lebih dari seratus tahun itu.

“Bila lembaga keuangan modern berbasis teknologi informasi ini dikelola dengan baik, maka akan menjadi potensi pengembangan ekonomi ummat, khususnya di lingkungan Mathla’ul Anwar,” kata Ketua Kopmawar 1916, Arief Rachman di Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Berbicara kepada wartawan sebelum penutupan Rakernas II Mathla’ul Anwar, Arief mengemukakan, pada era perkembangan teknologi informasi (IT) saat ini Kopmawar 1916 jelas harus “go digital”.

Rakernas kedua Mathla’ul Anwar selama kepemimpinan KH Ahmad Sadeli Karim periode 2015-2020 yang berlangsung dari 7 hingga 9 Desember 2018 itu sendiri diikuti Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Mathla’ul Anwar se-Indonesia dengan jumlah peserta sekitar 500 orang.

Ketua Kopmawar 1916 lebih lanjut mengemukakan, koperasi yang dipimpinnya mempunyai produk berupa simpanan, deposito, pinjaman atau pembiayaan syariah, perdagangan, dan e-channel berupa Perusahaan Pelaksana Operasional Bank (PPOB) melalui MA Mobile dan VIP Mobile.

Kopmawar 1916 dengan aplikasi IT itu juga melayani pembelian pulsa dan token listrik, pembayaran telpon, cicilan kendaraan atau rumah, pembayaran BPJS, transfer dari anggota, VIP Mobile, Bank Mini Sekolah, serta pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS), wakaf uang dan bank sampah.

Arief juga menjelaskan, MA Mobile adalah sebuah sistem layanan aplikasi yang diperuntukkan bagi anggota dan terintegrasi dengan software koperasi, sehingga anggota bisa melihat saldo simpanan dan melakukan sejumlah transaksi keuangan elektronik melalui smartphone android dengan mendebet rekening simpanannya.

Melalui MA Mobile, anggota Kopmawar 1916 tidak akan kesulitan lagi membeli token PLN karena bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, meskipun di malam hari.

Dengan model transaksi ini anggota tidak perlu kawatir kehabisan pulsa HP dan token listrik karena bisa diisi kapan saja dan di mana saja.

Sementara itu VIP Mobile adalah layanan keuangan yang menjadikan nomor HP sebagai nomor rekening VIP Mobile yang bisa diisi saldo dan ditransaksikan sesuai kebutuhan.

Layanan ini bisa menggunakan smartphone android, SMS dan internet, namun tidak terintegrasi dengan simpanan di koperasi, dan identitas VIP Mobile yang muncul di android bisa disesuaikan dengan kebutuhan anggota.

“Pengelolaan Kopmawar 1916 memang harus mengikuti perkembangan IT. Kalau tidak, maka lembaga keuangan syariah itu akan ketinggalan zaman,” kata Ketua Kopmawar yang juga pejabat di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten itu. (des)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending