Connect with us

Trans

Delapan Cabang dan Empat Anak Perusahaan IPC Raih Penghargaan Pelayanan Prima Sektor Transportasi

Published

on

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC menerima penghargaan Pelayanan Prima untuk Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi 2018.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Sebanyak delapan Cabang Pelabuhan dan empat Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC menerima penghargaan Pelayanan Prima untuk Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi 2018. Terdapat total 14 penghargaan yang diterima yang seluruhnya dianugerahkan oleh Kementerian Perhubungan, dalam rangka Hari Perhubungan Nasional.

Penghargaan Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi ini didasarkan atas penilaian dalam kurun waktu satu tahun yang dilakukan Kementerian Perhubungan, yang melibatkan tim penilai independen dari YLKI, pengamat transportasi, perwakilan akademisi dan media massa, Ombudsman, Staf Kepresidenan, serta perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Senin (17/9/2018).

Ada sembilan instrumen penilaian yang mendasari penilaian, yaitu visi misi & motto pelayanan, standar pelayanan & maklumat pelayanan, sistem mekanisme prosedur, sumber daya manusia, sarana prasarana pelayanan, penanganan pengaduan, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), sistem informasi pelayanan publik, serta produktivitas dalam pencapaian target pelayanan.

“Kami bersyukur, 12 entitas di dalam korporasi IPC berhasil meraih penghargaan prima di sektor transportasi. Hal ini memacu IPC untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat,” kata Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya.

Penghargaan tersebut, menurutnya, merupakan bukti nyata bahwa IPC terus bergerak mewujudkan visi korporasi sebagai pengelola pelabuhan kelas dunia, yang unggul dalam opersional dan pelayanan.

“Kita sedang memasuki era baru pelabuhan, dimana semua pelabuhan yang dikelola IPC harus menjadi pelabuhan yang mampu memberikan pelayanan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah. Kami sangat menyadari bahwa pelabuhan adalah salah satu mata rantai penting dalam perekonomian nasional,” jelas Elvyn.

Dari ke-14 penghargaan yang diraih, lima diantaranya meraih Penghargaan Prima Utama, yaitu Terminal Petikemas Tanjung Priok (PT IPC Terminal Petikemas), Terminal Petikemas Pelabuhan Panjang, Terminal Curah Kering Pelabuhan Panjang, PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IKT Tbk.).

Sebanyak delapan penghargaan lainnya yaitu Penghargaan Prima Madya, yaitu Terminal Petikemas Pelabuhan Teluk Bayur, Terminal Curah Kering Pelabuhan Banten, Terminal Penumpang Nusantarapura Tanjung Priok, Terminal Petikemas Pelabuhan Pontianak, Terminal Petikemas Koja, Terminal Petikemas Pelabuhan Jambi, Terminal Curah Cair Pelabuhan Teluk Bayur, serta Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Pandan.

Sedangkan Terminal Petikemas Pelabuhan Palembang mendapatkan Penghargaan Prima Pratama. (bvi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trans

Tunggu 27 Oktober Kepastian Suramadu Gratis, Kata Soekarwo

Published

on

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Zonaekonomi.com, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta masyarakat menunggu tanggal 27 Oktober 2018 terkait kepastian digratiskannya tarif melintasi Jembatan Suramadu bagi roda empat atau lebih.

“Saya memang mendengar informasi penggratisan, tapi tunggu kepastiannya pada tanggal tersebut,” ujarnya kepada wartawan ditemui usai peluncuran buku berjudul “Berkaca dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi” di Surabaya, Minggu (21/10/2018).

Ia menjelaskan, kepastian digratiskan atau tidaknya tarif jembatan Suramadu pada 27 Oktober berkaitan dengan kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo di beberapa daerah di Jawa Timur, salah satunya di Madura

Meski sudah mendengarnya, namun orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut masih belum bisa memastikannya 100 persen karena menunggu Pemerintah Pusat memberikan keterangan tertulis secara resmi.

“Biasanya informasi berdasar jalur struktural itu 99 persen betul, tapi bisa berubah karena masih ada 1 persen,” ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Menurut Pakde Karwo, jika tarif melintas di jembatan sepanjang 5,4 kilometer tersebut dibebaskan maka akan mengurangi ongkos barang di Madura sehingga lebih efisien dan tidak terlalu mahal saat sudah masuk pasar.

Sedangkan, ketika disinggung tentang biaya perawatan jembatan yang membutuhkan biaya besar, ia menyebut sudah dipikirkan oleh Pemerintah Pusat dan diambilkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Ini karena pembangunan itu jadi satu dengan perawatan sehingga sudah dipikirkan,” kata gubernur yang juga politikus tersebut.

Sementara itu, sejak dioperasikan 2009, tarif Jembatan Suramadu adalah Rp30 ribu bagi kendaraan roda empat atau lebih, lalu sejak 1 Maret 2016 diturunkan 50 persen menjadi Rp15 ribu, ditambah penggratisan bagi kendaraan roda dua.

Penurunan tarif tol jembatan saat itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 60/KPTS/M/2016 tentang penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Besaran Tarif Tol Pada jalan Tol Jembatan Surabaya-Madura.

Besaran tarif sampai sekarang yakni untuk kendaraan golongan I Rp15.000, golongan II Rp22.500, golongan III Rp30.000, golongan IV Rp37.500, golongan V Rp45.000, serta golongan VI gratis. (fiq)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Peraturan Taksi Daring Tiupayakan Mencakup Angkutan Barang

Published

on

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Peraturan taksi daring yang baru pengganti Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek diupayakan mencakup untuk angkutan barang yang saat ini bermunculan dengan aplikasi daring, kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi.

“Regulasi ini harus bisa menyentuh ‘ride sharing’ yang lain. ‘Ride sharing’ itu ‘kan ada penumpang ada yang bayar juga, minimal harus bisa menyentuh itu semua,” katanya di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Ia mengakui saat ini bermunculan aplikasi untuk pengangkutan barang di mana belum ada payung hukumnya.

Ditemui terpisah, Pengamat Transportasi Darmaningtyas menilai apapun bisnis yang melibatkan transportasi harus mengacu kepada undang-undang transportasi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

“Sebetulnya kalau transportasi mestinya landasannya UU transportasi. Teknologi itu sebagai sarana saja, sarana untuk mempermudah pesan, mempermudah pembayaran,” katanya.

Sudah seharusnya, lanjut dia, mengikuti aturan, termasuk tarif per kilometer yang sesuai dengan peraturan.

“Semestinya harus mengikuti aturan, termasuk misalnya tingkat keekonomian rupiah per kilometer. Kan sudah ada hitung-hitungannya secara ilmiah. Kalau mengangkut barang itu satu kilometer barang ongkosnya berapa. Itu yang harus ditegakkan,” katanya.

Darmaningtyas berpesan jangan sampai teknologi justru mengikis ketentuan-ketentuan yang sudah ada di undang-undang, seperti tarif.

“Jangan kemudian kita pertentangan antara teknologi dan transportasi. Yang jadi masalah sekarang ini karena teknologi mengikis tarif, tapi sebetulnya yang tertindas adalah pengemudinya,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Studi Kelaikan KA Semicepat Jakarta-Surabaya Rampung November

Published

on

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan studi kelaikan kereta api semicepat Jakarta-Surabaya akan rampung pada November 2018.

“KA Jakarta-Surabaya sedang dalam studi kelaikan oleh JICA, memang rencananya November mereka akan memberikan kepada kita,” kata Budi Karya ditemui usai menerima pegawai baru difabel di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Dia menyebutkan tiga hal yang menjadi fokus dalam studi kelaikan tersebut, yaitu harganya harus lebih ekonomis, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) harus lebh banyak, kemudian kontraktor porsinya harus seimbang antara kontraktor dalam negeri dan asing.

“Kita pikirkan mana yang lebih ekonomis, teknologi apa yang dipakai. Kedua TKDN, bagian konstruksi yang akan digunakan kita mengharapkan itu diprioritaskan. Ketiga, bagian mana kontraktor digunakan, kita juga minta dipikirkan, kontraktor lokal sama lah prosentasenya,” katanya.

Sebelumnya Kementerian Perhubungan menyatakan masih berupaya agar biaya proyek tersebut berada di kisaran Rp60 triliun.

Menhub menyampaikan kajian proyek KA Jakarta-Surabaya akan rampung pada Agustus 2018. Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan perihal proyek tersebut. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending