Connect with us

Finansial

Investasi Singapura di Indonesia Naik 38 Persen

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Nilai investasi Singapura di Indonesia pada semester I/2018 tercatat sebesar 5,04 miliar dolar AS atau naik 38 persen dibandingkan periode sama 2017.

“Selama 50 tahun ini, hubungan bilateral (Indonesia-Singapura) telah terjalin dengan baik, terutama melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui rilis di Jakarta, Minggu (23/9/2018).

Sedangkan, sepanjang 2017, penanaman modal dari Negeri Singa itu mencapai 8,44 miliar dolar AS.

Untuk nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Singapura pada 2017 sudah tembus sembilan miliar dolar AS, yang menjadikan negara jiran tersebut sebagai tujuan ekspor terbesar kelima.

Menurut Airlangga, belakangan ini pihaknya juga aktif menarik investor Singapura ke Kawasan Industri Kendal (KIK), Jawa Tengah.

“Saat ini, kami sudah memiliki lebih dari 43 tenant di KIK. Selanjutnya, kami tengah memfokuskan untuk pengembangan politeknik furnitur di kawasan tersebut,” ungkapnya.

Pembangunan KIK itu merupakan hasil kerja sama antara investor Indonesia dengan Singapura.

Kawasan industri terintegrasi pertama di Jawa Tengah itu diproyeksikan menyerap potensi investasi sebesar Rp200 triliun.

Pada tahap pertama, lahan yang akan digarap seluas 1.000 hektare dengan target 300 penyewa dan menyerap tenaga kerja sebanyak 500 ribu orang hingga 2025.

“Untuk menjadi kawasan industri terpadu, pengembangan KIK direncanakan sampai tiga tahap dengan total lahan seluas 2.700 hektare. Kawasan ini akan didukung dengan pengembangan zona industri, pelabuhan, kota fesyen, dan permukiman,” paparnya.

Selain itu, menurut Menperin, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di bidang pendidikan kejuruan terutama untuk mengisi kebutuhan di sektor industri.

“Guru dan dosen dari Indonesia telah dikirim untuk mengikuti program pelatihan vokasi di Singapura, seperti di bidang permesinan, pembangkit listrik, dan teknik otomasi industri,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Indonesia untuk Singapura Ngurah Swajaya menyampaikan potensi kolaborasi RI-Singapura ke depannya akan dijalin di bidang ekonomi digital seiring dengan bergulirnya era revolusi industri 4.0.

“Salah satu prioritasnya adalah pengembangan Nongsa Digital Park di Batam sebagai wujud konkret kesepakatan kedua kepala pemerintahan untuk menjadikan Batam sebagai `digital bridge` Singapura ke Indonesia,” terangnya.

Menteri Airlangga menggelar pertemuan dengan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Chan Chun Sing, yang turut dihadiri Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) I Gusti Putu Suryawirawan.

Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan mengenai persiapan leaders retreat yang akan diselenggarakan di Bali pada 11 Oktober 2018. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Finansial

Menkeu Inginkan Peningkatan Pelayanan dalam Fasilitas Kawasan Berikat

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan adanya peningkatan pelayanan dalam fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk mendorong kegiatan ekspor nasional.

“Kita terus berusaha untuk menyeimbangkan kegiatan ekonomi untuk memperbaiki kinerja ekspor dan investasi,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (18/2/2019).

Pernyataan tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam menanggapi hasil survei manfaat ekonomi dari KB dan KITE yang merupakan hasil kerja sama antara institusi bea dan cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).

Survei ini merupakan survei kedua yang dilakukan Bea Cukai untuk memastikan dampak ekonomi dari penyediaan fasilitas kepabeanan tetap positif bagi pelaku usaha dan bertujuan juga untuk perumusan dari formulasi kebijakan selanjutnya.

Dalam survei ini, sebagian besar pelaku usaha puas terhadap pemberian fasilitas KB dan KITE karena dapat mengurangi biaya pengeluaran dan menciptakan efisiensi produksi, mengurangi pajak atau bea masuk dan mempermudah prosedur ekspor maupun impor.

Meski demikian, sebanyak 27,59 persen responden menginginkan adanya percepatan dan perbaikan birokrasi, 21,88 persen menginginkan adanya perbaikan sistem aplikasi kepabeanan CEISA, PEB dan PDE serta 3,23 persen mengharapkan adanya pengurangan pajak dan bea masuk.

Sri Mulyani mengatakan area percepatan dan perbaikan birokrasi serta pembenahan sistem aplikasi CEISA, PEB dan PDE merupakan hal yang dapat diperbaiki oleh institusi bea dan cukai sehingga seharusnya dalam survei selanjutnya tidak ada keluhan lagi terkait dua sektor pelayanan tersebut.

“Sebagian besar ingin memperbaiki aplikasi CEISA, PEB dan PDE serta mempercepat birokrasi, ini merupakan area yang bisa diperbaiki dan dikendalikan oleh kita. Tidak ada alasan bea cukai tidak bisa memperbaiki dua hal ini,” katanya.

Terkait pengurangan pajak atau bea masuk, Sri Mulyani akan melihat kembali pembenahan yang telah diberikan, apalagi insentif yang telah diberikan untuk fasilitas KB dan KITE telah memadai untuk meningkatkan kegiatan ekspor.

“Kita sudah mengurangi beban pajak secara maksimal, tapi masih ada sebanyak tiga persen, yang belum puas. Masalah lainnya seperti restitusi juga sudah diupayakan untuk mengurangi beban. Jadi seharusnya kedepan bisa nol persen,” ujarnya.

Ia memastikan upaya pembenahan maupun perbaikan regulasi terus diupayakan agar pengusaha benar-benar mendapatkan manfaat dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan mampu meningkatkan daya saing di tingkat global.

Dalam survei terlihat bahwa total fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor yang diberikan pemerintah sepanjang 2017 mencapai Rp57,28 triliun dengan kontribusi ekspor mencapai Rp780,83 triliun atau setara 34,37 persen nilai ekspor nasional.

Dengan penghitungan itu, maka nilai tambah pemberian fasilitas terhadap perekonomian mencapai Rp402,5 triliun serta penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang, yang sebanyak 97 persen diantaranya merupakan pekerja lokal.

Fasilitas ini juga memberikan nilai penerimaan dari pajak pusat mencapai Rp85,49 triliun dan pajak daerah Rp5,11 triliun dengan nilai investasi yang dihasilkan mencapai Rp178,17 triliun dari total perusahaan yang memanfaatkan mencapai 1.606.

Sebanyak 90,35 persen perusahaan yang menggunakan fasilitas kemudahan ekspor ini berada di pulau Jawa dengan sebanyak 705 perusahaan atau sekitar 43,9 persen berada di kawasan Jawa Barat.

Sedangkan, aktivitas ekonomi tidak langsung yang dihasilkan antara lain tumbuhnya 95.251 jaringan usaha langsung dan 268.509 usaha tidak langsung yang meliputi usaha akomodasi, perdagangan, makanan dan transportasi.

Rasio ekspor terhadap impor yang menggunakan instrumen ini tercatat mencapai 2,4, yang berarti setiap nilai satu dolar AS bahan baku yang diimpor dengan kedua fasilitas tersebut telah menghasilkan nilai 2,4 dolar AS produk yang telah diekspor. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

BI Dorong Perluasan Investasi Melalui Penguatan Kantor di Luar Negeri

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mendorong perluasan investasi melalui penguatan peran Kantor Perwakilan BI (KPw BI) di luar negeri.

“Untuk itu, Kepala KPw BI di luar negeri diharapkan dapat menjalin relasi yang baik dengan investor di wilayah kerja setempat, dan diharapkan dapat semakin mendukung keberadaan dan peran KPw BI luar negeri,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo seperti dikutip keterangan tertulis BI di Jakarta, Rabu (13/2/2019)

Perry mengatakan hal tersebut dalam serah terima jabatan (sertijab) kepada Kepala Perwakilan BI New York yang baru, Dwityapoetra Soeyasa Besar, menggantikan M. Noor Nugroho pada 12 Februari 2019 di New York.

Dalam kesempatan sertijab tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan tentang penguatan peran KPw BI luar negeri, yakni pertama, reformasi organisasi dan sumber daya manusia.

BI, katanya, melalui KPw BI luar negeri akan melakukan analisis secara lebih mendalam terhadap kondisi perekonomian global melalui asesmen isu-isu internasional, khususnya kondisi perekonomian di wilayah kerja setempat.

Kedua, peran KPw BI luar negeri dalam mendorong investasi perdagangan dan pariwisata Indonesia, serta bekerja sama dan berkoordinasi dengan kedutaan, konsulat, investor, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan.

Ketiga, menjangkau kebutuhan pemangku kepentingan dengan menata hubungan diplomasi dan kerja sama internasional dengan pemangku kepentingan. KPw BI di luar negeri senantiasa memberikan informasi mengenai peran dan tugas BI kepada mereka.

Keempat, peran dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan devisa. Peran ini merupakan bentuk reformasi yang diperkenalkan sebagai peran baru dari KPw BI luar negeri dalam mendukung perluasan investasi.

Perry juga mengatakan, pergantian kepemimpinan di BI merupakan hal yang lazim sebagai bagian dalam memperkuat efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas bank sentral Indonesia. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

BI Catat Penjualan Eceran pada Desember 2018 Meningkat

Published

on

Penjualan eceran meningkat pada Desember 2018 yang terindikasi dari indeks penjualan riil (IPR) yang tumbuh 7,7 persen.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank Indonesia mencatat penjualan eceran meningkat pada Desember 2018 yang terindikasi dari indeks penjualan riil (IPR) yang tumbuh 7,7 persen atau lebih tinggi dari 3,4 persen pada November 2018.

Laporan Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) soal hasil Survei Penjualan Eceran BI pada Desember 2018 yang dikutip di Jakarta, Senin (11/2/2019), menyebutkan penjualan eceran diprakirakan tetap tumbuh positif pada Januari 2019.

Dijelaskan, kenaikan penjualan eceran pada Desember 2018 ditopang oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, barang budaya dan rekreasi, perlengkapan rumah tangga Lainnya, dan suku cadang aksesoris.

Secara keseluruhan 2018, penjualan eceran menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan 2017.

Ini tercermin dari rata-rata pertumbuhan IPR sepanjang 2018 sebesar 3,7 persen (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pada 2017 yang sebesar 2,9 persen (yoy).

Menurut BI, penjualan eceran diperkirakan tetap tumbuh positif pada Januari 2019 yang terindikasi dari IPR Januari 2019 yang tumbuh 4,8 persen (yoy), karena ditopang oleh penjualan kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, barang budaya dan rekreasi, dan subkelompok sandang.

Namun, pertumbuhan tersebut tertahan dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya, sesuai dengan pola historis pada awal tahun.

Hasil survei juga mengindikasikan penurunan tekanan harga di tingkat pedagang eceran dalam tiga bulan mendatang pada Maret 2019.

Indikasi tersebut tercermin dari indeks ekspektasi harga umum (IEH) tiga bulan yang akan datang sebesar 156,9 atau lebih rendah dibandingkan dengan 160,1 pada bulan sebelumnya. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending