Connect with us

Industri

Kemenperin Sebut Pengusaha Tekstil Harus Bertranfsormasi Hadapi Industri 4.0

Published

on

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Haris Mundandar.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pengusaha sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) harus melakukan transformasi untuk menghadapi era Industri 4.0 dalam upaya meningkatkan efisiensi dan daya saing menghadapi produk negara lain.

“Upaya memperkuat pelaku industri tekstil dan produk tekstil diperlukan peningkatan kapasitas melalui investasi mesin modern dengan skema pembiayaan yang ramah industri,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Mundandar di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Kementerian Perindustrian telah menetapkan 10 prioritas bagi industri yang akan masuk era 4.0 untuk melakukan perbaikan alur aliran material, desain ulang zona industri, akomodasi standar berkelanjutan, pemberdayaan UMKM, membangun infrastruktur digital nasional, menarik investasi asing, meningkatkan kualitas SDM, membentuk ekosistem inovasi, menerapkan insentif investasi teknologi dan melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan.

Khusus untuk industri TPT, menurut Haris, terdapat produk dalam negeri yang masih lemah untuk bersaing dengan produsen dari negara lain yaitu weaving, knitting, dyeing, finishing, serta sektor penunjang seperti spinning dan serat.

“Saya selalu tekankan kepada Bank Indonesia bahwa TPT ini bukan industri suram, tetapi akan terus tumbuh dan berkembang karena permintaan pakaian di masyarakat itu tidak mungkin berkurang,” kata Haris yang optimistis industri TPT mampu mengimplementasikan Industri 4.0 dengan baik.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengungkapkan seluruh perusahaan anggota asosiasi membutuhkan bantuan pemerintah dan pihak-pihak lainnya untuk dapat bertransformasi dan menerapkan standar Industri 4.0.

Selain menghadapi tantangan keterbatasan akses ke pasokan bahan mentah dan ketergantungan yang tinggi pada bahan impor, Ade mencatat ada tiga hal lain yang menghambat kinerja seluruh anggota API.

“Dari sisi kemampuan, tenaga kerja, dan akses pasat kita kalah segalanya dari Bangladesh dan Vietnam yang menjadi pemain tekstil baru yang mampu menyalip Indonesia,” kata Ade.

Co-Founder dan CMO 88Spares.com Rosari Soendjoto mengatakan PT Delapan Suku Cadang sebagai pengelola marketplace 88Spares.com setahun terakhir gencar membantu pelaku industri TPT bertransformasi menghadapi Industri 4.0.

Dikatakannya, dengan menjadi perusahaan yang mempertemukan pembeli dan penjual mesin, bahan baku dan produk akhir tekstil, berharap perusahaannya bisa membantu pelaku industri terbiasa dengan konsep kemudahan berbisnis dalam Industri 4.0.

“Selama hampir satu tahun beroperasi, kami sudah bekerja sama dengan 100 merek OEM dan memasarkan mesin dan bahan baku tekstil yang menjual lebih dari 6.000 item di 88Spares.com. Saat ini kami sedang dalam proses digitalisasi lebih banyak lagi produk, sehingga sampai akhir kuartal II tahun depan, jumlah item yang kami jual mencapai 252.000,” kata Rosari.

Dengan membeli suku cadang mesin dan bahan baku tekstil dari 88Spares.com, dia menjanjikan proses pembelian barang bisa dilakukan dengan cepat dan hemat. Ia menyebut biasanya untuk mencari suku cadang mesin tekstil lama butuh dua minggu dengan cara yang konvensional.

Industri 4.0 menurut, kata Rosari, menjadi hal yang penting bagi industri TPT, karena pemanfaatan teknologi dalam industri generasi keempat dapat mempermudah pekerjaan bukan menggantikan fungsi pekerja manusia dengan robot. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Industri

Menko Perekonomian Bilang Industri Penerima “Tax Holiday” Diperluas

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan cakupan sektor industri yang menerima fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau “tax holiday” akan diperluas.

“Sektor yang menerima diperluas karena ternyata itu sektor yang penting tetapi yang mau `invest` tidak terlalu banyak, karena itu merupakan andalan dari masing-masing negara,” ujar Darmin yang ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu malam (19/9/2018).

Mantan gubernur Bank Indonesia itu mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk mengkaji ulang dan menambah cakupan sektor karena belum banyak pihak yang menanamkan modalnya dengan memanfaatkan fasilitas “tax holiday”.

Darmin menilai ada beberapa sektor industri yang potensial untuk diberikan fasilitas “tax holiday”, namun ia masih belum bersedia mengungkapkan sektor industri yang dimaksud.

Pemerintah sendiri sebelumnya telah menetapkan 17 industri pionir yang mendapatkan fasilitas “tax holiday” sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

“Intinya ada beberapa yang belum masuk waktu itu karena terburu-buru jadi fokus pada besi baja dan turunannya kemudian petrokimia dan farmasi. Di luar itu sepertinya ada beberapa yang potensial untuk dimasukkan,” ujar Darmin.

Darmin mengatakan penajaman dan peninjauan kembali fasilitas “tax holiday” tersebut masih belum selesai dibahas oleh pemangku kepentingan terkait.

Ia menilai skema fasilitas pemberian pengurangan PPh Badan masih perlu dicocokkan dengan beberapa data lain.

“Memang kami meninjau kembali. Idenya adalah perlu kami cocokkan dengan beberapa data yang lain,” kata Darmin. (cal)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Kemenperin-BSN Sepakat Tingkatkan Kompetensi SDM Hadapi Era Industri 4.0

Published

on

Sekjen Kemenperin, Haris Munandar.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi Nasional sepakat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang terampil sesuai kebutuhan dan perkembangan era revolusi industri 4.0.

“Di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, yang telah diluncurkan Bapak Presiden Joko Widodo pada April lalu, salah satu program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah peningkatan kualitas SDM,” kata Sekjen Kemenperin Haris Munandar melalui keterangannya diterima di Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Kedua pihak membuat nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani ditandatangani Sekjen Kemenperin Haris Munandar dengan Kepala BSN Bambang Prasetya.

MoU ini ditujukan untuk Pengembangan SDM Industri melalui Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK).

Adapun ruang lingkup kerja sama yang bakal dilakukan Kemenperin dan BSN, antara lain menyiapkan infrastruktur dalam memacu kompetensi SDM di bidang SPK yang meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), asesor, dan sertifikasi kompetensi.

“Kami juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, paling sedikit satu kali dalam setahun sesuai peraturan perundang-undangan,” papar Haris.

MoU ini berlaku selama lima tahun dan dimulai sejak tanggal ditandatangani, serta dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak secara tertulis.

Haris meyakini, apabila nota kesepahaman ini dijalankan secara baik dan tepat, diyakini mampu mendukung tercapainya target di dalam Making Indonesia 4.0.

Misalnya, sasaran untuk lima sektor manufaktur nasional yang akan menjadi pionir memasuki era digital, yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, serta industri elektronika.

“Berdasarkan roadmap tersebut, pada tahun 2030 nanti, industri makanan dan minuman kita termasuk lima eksportir global. Kemudian, industri tekstil menjadi top 5 dunia khusus di functional clothing, dan industri otomotif kita akan mulai ekspor mobil listrik ke negara berkembang,” ujarnya.

Sedangkan, dalam 12 tahun ke depan, industri kimia di Indonesia bisa menjadi produsen biofuel dan bioplastik yang berada di jajaran top 5 dunia.

Sementara itu, industri elektronika nasional akan dapat mengurangi ketergantungan komponen impor yang signifikan dan mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri sehingga menjadi produsen berdaya saing tinggi di jajaran tiga besar Asean.

“Selama ini, kelima sektor industri manufaktur itu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, di mana secara keseluruhan memberikan kontribusi mencapai 60 persen terhadap PDB. Selain itu, 65 persen ekspor dan 60 persen tenaga kerja manufaktur dari lima industri tersebut,” ungkap Haris.

Pada kesempatan yang sama, Bambang menyampaikan, pihaknya menyambut baik langkah sinergi yang dilakukan Kemenperin dan BSN untuk meningkatkan keterampilan SDM industri di Indonesia.

Pasalnya, sangat penting program ini karena industri merupakan penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.

Bambang menambahkan, untuk membangun industri nasional yang berdaya saing, investasi yang juga dibutuhkan adalah pendidikan.

“Peranan pengetahuan mengenai standardisasi di sektor riil perlu untuk mendukung value chain,” imbuhnya.

SDM industri bidang SPK ini, antara lain akan berpartisipasi dalam pengembangan Standar Nasional Indonesi (SNI) melalui hilirisasi riset. (S038). (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Industri Minuman Berenergi Hadapi Stigma Salah

Published

on

PT Asia Health Energi Bevereges menghadapi stigma salah dari masyarakat sehingga tidak bisa berkembang optimal.

Zonaekonomi.com, Sukabumi – Industri minuman berenergi di Indonesia menghadapi stigma salah dari masyarakat sehingga tidak bisa berkembang optimal dan kalah bersaing dengan negara lain di ASEAN.

“Kebanyakan masyarakat masih menilai minuman berenergi tidak baik untuk kesehatan dan anggapan itu salah dan merugikan industri minuman berenergi,” kata Chief Operating Officer PT Asia Health Energi Bevereges Trisno Winata di Sukabumi, Rabu (19/9/2018).

Dia mengatakan akibat stigma tersebut persentase masyarakat Indonesia yang minum minuman berenergi sangat kecil dan jauh di bawah Vietnam dan Thailand.

Padahal, kata dia, yang perusahaan memproduksi Kratingdaeng, sudah mendapat izin edar dari BPOM dan dinyatakan aman dikonsumsi serta tidak membahayakan konsumen.

Selain itu, produknya juga sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI yang di dalamnya halal dalam proses produksi, persiapan produksi sampai pada penyiapan pascaproduksi.

Dia menilai, sebenarnya jika pengetahuan masyarakat mengenai minuman berenergi aman dikonsumsi, maka peluang di Indonesia sangat terbuka luas dan bisa berkembang.

“Kita akan terus memberikan informasi yang benar soal manfaat produk ini sehingga industrinya juga bisa berkembang. Kami tetap optimistis,” katanya.

Di Indonesia, pangsa Kratingdaeng merebut pasar sekitar 65 persen dibanding dengan perusahaan sejenis.

Perusahaan itu di Indonesia sebesar 51 persen merupakan penanam modal asing dan 49 persen merupakan penanam modal dalam negeri.

Sampai saat ini Kratingdaeng yang berasal dari Thailand sudah dijual di hampir di seluruh negara Asia Tenggara dan 165 negara lain di dunia dengan nama lain RedBull. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending