Connect with us

Agribisnis

Mentan Targetkan 10 Juta Ayam untuk Warga Miskin

Published

on

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan hingga akhir 2018 dapat membagikan 10 juta ekor ayam kampung untuk 200 ribu rumah tangga miskin (RTM) melalui program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja).

Hal itu ia sampaikan saat meluncurkan Program Bekerja dan membagikan ayam petelur untuk 569 RTM di Desa Talagawangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Kamis (27/9/2018).

“Kami targetkan 10 juta ayam untuk 200 ribu RTM sampai akhir tahun dan itu saya yakin mengubah, menekan kemiskinan di desa. Kita ibarat memberikan pancingnya, bukan ikannya,” kata Menteri Amran.

Ia menjelaskan Program Bekerja dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian Sosial, BUMN, Kementerian Desa PDTT dan BKKBN. Penerima bantuan program bekerja merupakan RTM petani atau masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah Rp1,4 juta.

Khusus di Kabupaten Garut sendiri, setidaknya ada 11.381 RTM yang layak diberikan bantuan atau lebih dari 569 ribu ekor ayam yang dibagikan.

Ada pun Program Bekerja dilakukan dengan tahapan yakni jangka pendek sampai jangka panjang dan dikembangkan dengan sistem klaster.

Untuk jangka pendek, petani miskin diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui penanaman komoditas harian yakni sayur-sayuran. Sementara jangka menengah, bantuan dilakukan dengan pemberian 50 ekor ayam per rumah tangga pra sejahtera. Ayam yang diberikan jenis petelur yang berumur dua bulan.

Tahun ini Kementan menyediakan bantuan ayam sebanyak 6 juta ekor berikut kandang dan pakan serta pendampingan. Amran menjanjikan pada 2019, bantuan diberikan dua kali lipat.

Amran optimis, melalui bantuan pada Program Bekerja, masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya, misalnya, budi daya ayam mampu bertelur saat usia enam bulan sebanyak 50 butir per hari dengan masa produktif 3 tahun.

“Kalau 50 telur per hari, pendapatan Rp2 juta sampai Rp2,5 juta per bulan. Masyarakat pra sejahtera memiliki pendapatan Rp1,4 juta. Ditambah Rp2,5 juta, berarti Rp3,5 juta per bulan,” ujarnya.

Selain diberi bantuan ayam petelur dan bibit sayuran, RTM petani juga diharapkan dapat menanam kopi. Setelah tiga tahun tanaman kopi akan berbuah dan bisa memberikan tambahan pendapatan.

Amran menuturkan pengelolaan Program Bekerja dilakukan dengan sistem klaster. Tujuannya agar terbangun industri olahan yang langsung mengolah dan memasarkan produk pangan petani, sehingga tidak lagi sebagai penghasil bahan pangan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk akhir yang memberikan keuntungan yang lebih besar.

“Kita bangun program kemiskinan ini dengan sistem klaster. Bila perlu ada 1 jenis tanaman per klaster, karena kita ingin berskala industri.

Kita akan bangun industri, jadi kopi diolah langsung di desa dengan kemasan industri. Manfaatnya tidak hanya menjamin pendapatan petani, tapi juga membuka lapangan kerja baru,” tuturnya. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Agribisnis

Pembangunan Perkebunan Perlu Kebijakan Jangka Panjang

Published

on

Direktur Eksekutif PASPI (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute), Tungkot Sipayung.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pembangunan perkebunan di tanah air tidak bisa dilakukan secara jangka pendek namun perlu kebijakan jangka panjang karena komoditas perkebunan berbeda dengan tanaman semusim seperti tanaman pangan.

“Jadi untuk membangun (komoditas) perkebunan diperlukan nafas yang cukup panjang sehingga caranya pun berbeda dengan membangun komoditas lainnya,” kata Direktur Eksekutif PASPI (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute) Tungkot Sipayung di Jakarta, Selasa (19/2/2019)

Artinya, menurut dia, untuk membangun perkebunan harus dilihat secara menyeluruh, dan itu memerlukan investasi yang cukup besar serta berkelanjutan.

Sebab, lanjutnya, jika salah dalam membangun perkebunan atau dilakukan secara setengah-setengah maka dampak kerugiannya akan jauh lebih besar.

Oleh karena itu, dia menegaskan untuk membangun perkebunan harus dibuat peta jalan jangka panjang, salah satunya pada sektor perkebunan kelapa sawit.

“Ini karena perkebunan adalah tanaman keras dan usia tanamannya cukup panjang,” ujar Tungkot yang juga akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Terkait hal itu, menurut dia, untuk membangun sektor perkebunan kelapa sawit tahun 2045 sudah harus disusun peta jalannya dari sekarang.

Sehingga untuk membangun perkebunan dibutuhkan orang yang konsisten dan serius serta berpengalaman di bidangnya. Itu karena membangun perkebunan tidak bisa dilakukan dengan sekejap.

“Jadi dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan harus konsisten serta visioner minimal 25 tahun ke depan. Sebab usia tanaman perkebunan cukup panjang berbeda dengan tanaman lainnya,” katanya.

Senada dengan itu, Sekjen Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gaperindo) Gamal Nasir menyatakan selain jangka panjang , untuk membangun perkebunan dibutuhkan kebijakan yang konsisten, mengingat sektor ini sebagai peraih devisa terbesar nasional.

“Atas dasar itulah perkebunan harus diselamatkan, apalagi komoditas perkebunan secara umum sebagian besar diusahakan oleh masyarakat atau petani swadaya. Sehingga yang dibutuhkan tidak hanya bagi-bagi benih tapi juga mengedukasi petaninya mengingat perkebunan adalah tanaman tahunan,” katanya.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor pertanian pada 2017 mencapai Rp441 triliun, atau naik 24 persen dibandingkan 2016 yang hanya Rp355 triliun.

Dari angka tersebut, ekspor di komoditas perkebunan meningkat sebesar 26,5 persen atau dari 25,5 miliar dolar AS atau Rp341,7 triliun menjadi 31,8 miliar dolar AS atau menjadi 432,4 triliun.

Mantan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian itu menyatakan, melihat pentingnya komoditas perkebunan sebagai penyangga ekonomi maka perlu adanya kesinambungan program pengembangan dapat dilanjutkan dengan orientasi pada pengembangan kawasan yg ditunjang dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan sistem kemitraan dalam setiap suksesi kepemimpinan di Kementerian Pertanian. (sub)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Agribisnis

Pengamat : Pemerintah Perlu Bantu Persiapan Ekspor Perikanan

Published

on

pemerintah perlu membantu pelaku usaha guna mempersiapkan kesiapan mereka mengekspor komoditas perikanan ke Amerika Serikat.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pengamat sektor perikanan Abdul Halim menyatakan pemerintah perlu membantu pelaku usaha guna mempersiapkan kesiapan mereka mengekspor komoditas perikanan ke Amerika Serikat, atau mencari pasar baru di luar sasaran tradisional ekspor.

“AS (Amerika Serikat) menerapkan standar baru untuk ekspor perikanan, yakni SIMP (Seafood Import Monitoring Program),” kata Abdul Halim di Jakarta, Minggu (27/1/2019).

Menurut Abdul Halim, penerapan standardisasi baru terkait dengan komoditas perikanan yang masuk ke negara adidaya tersebut dinilai merupakan hal yang wajar dilakukan.

Namun, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu juga mengingatkan bahwa permasalahannya adalah bagaimana kesiapan pemerintah dan pelaku usaha RI.

“Apakah semata fokus mengejar pasar AS dengan pelbagai syarat yang ditetapkan atau berani menciptakan pasar baru dengan keunggulan produk olahan misalnya,” tanyanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Arlinda menyatakan Republik Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen meningkatkan nilai perdagangan masing-masing negara.

“Indonesia dan AS memiliki keinginan yang sama guna meningkatkan hubungan perdagangan,” kata Arlinda dalam acara Business Matching Indonesia-USA yang diselenggarakan di Konjen RI di New York, Amerika Serikat, Kamis (17/1).

Arlinda ketika memberikan kata sambutan dalam acara tersebut memaparkan pada periode Januari hingga Oktober 2018, perdagangan antara kedua negara meningkat 2,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Menurut dia, pada saat ini juga terjadi peningkatan korporasi yang berasal dari Negeri Paman Sam yang ingin berinvestasi di dalam Indonesia.

Dirjen PEN juga mengemukakan dalam rangka menunjukkan keseriusan tersebut, dalam rangka kunjungan Mendag ke AS, 14-19 Januari, pihaknya membawa pengusaha dari sekitar 15 perusahaan.

Delegasi bisnis Indonesia yang menyertai kunjungan kerja Mendag itu terdiri dari para pengusaha yang berminat mengembangkan ekspor dan impor dengan AS, serta melakukan investasi baik di AS maupun di Indonesia.

Hal ini merupakan kelanjutan dari kunjungan kerja pada bulan Juli 2018, di mana Mendag RI dan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross antara lain sepakat untuk meningkatkan perdagangan dua arah dari 28 miliar dolar AS saat ini menjadi 50 miliar dolar AS.

Sebagaimana diketahui, total perdagangan Indonesia-AS mencapai 25,92 miliar dolar AS, surplus untuk Indonesia sebesar 9,7 miliar dolar AS.

Sementara total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39 persen. Pada tahun 2017, AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 setelah China dengan nilai 17,1 miliar dolar AS. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Agribisnis

Perum Perindo Berharap Jadi BUMN Perikanan Terbesar

Published

on

Direktur Utama Perum Perindo, Risyanto Suanda.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Memasuki HUT ke-29, Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) berharap bisa bertengger ke jajaran BUMN papan atas di bidang perikanan.

Direktur Utama Perum Perindo Risyanto Suanda mengatakan keyakinannya Perum Perindo dapat tumbuh menjadi perusahaan besar. Pasalnya, potensi bisnis perikanan saat ini mencapai Rp200 triliun hingga Rp300 triliun.

“Perindo punya misi raih 10 persen aja dari angka itu berarti Rp20 triliun hingga Rp30 triliun. Cukup mendongkrak Perum Perindo masuk di jajaran BUMN papan atas,” katanya di Jakarta dalam keterangan tertulis, Senin (21/1/2019).

Memasuki tahun 2019, perusahaan makin optimis berkembang dengan bekal pendapatan 2018 yang menembus Rp1 triliun, antara lain dengan strategi menambah nilai produk untuk meningkatkan ekspor dan memperbanyak devisa untuk negara.

Oleh karena itu, direksi berketetapan meningkatkan inovasi di segala lini, baik dari SDM-nya, proses bisnis yang digitalisasi dan otomatisasi, hingga ke pemanfaatan teknologi guna menambah kualitas dan kuantitas produksi.

Perum Perindo didirikan dengan PP No.2/1990 pada 20 Januari 1990. Awalnya bernama Perum Perikanan Samudera, dengan tugas utama mengelola sembilan pelabuhan perikanan, yaitu, Lampulo (Aceh), Belawan (Sumut), Muara Baru (Jakarta), Pekalongan (Jateng), Brondong dan Prigi (Jatim), Pemangkat (Kalbar), Tarakan (Kaltara) dan Banjarmasin (Kalsel).

Tahun 2013, terbit PP 9/2013, yang mengubah nama menjadi Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo). PP tersebut mencantumkan tugas tambahan yaitu Perum Perindo bisa melakukan budidaya, penangkapan, perdagangan dan pengolahan ikan & hasil laut, termasuk untuk ekspor.

Kini, Perum Perindo fokus ke tiga lini usaha, pengelolaan pelabuhan perikanan (mencakup sewa lahan, tambat labuh, docking, jual es, bbm dan logistik kapal ikan serta sewa cold storage); budidaya (udang, ikan tawar, payau dan laut); perdagangan dan pengolahan ikan hasil laut. Wilayah operasi perusahaan juga berkembang, dari 9 lokasi kini menyebar ke 29 titik dari Aceh sampai Merauke, Papua. (aji)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending