Connect with us

Infrastruktur

Pemerintah Belum Bisa Pastikan Lama Penundaan Proyek

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution belum bisa memastikan jangka waktu penghentian pembangunan proyek strategis nasional yang ditunda oleh pemerintah.

“Memang kita masih konsolidasi mengenai itu, karena harus dihitung ditundanya berapa lama, karena setiap proyek itu tidak bisa ramai-ramai ditunda lima tahun,” kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menunda proyek infrastruktur strategis yang selama ini menggunakan bahan baku impor dan membebani neraca transaksi berjalan.

Pemerintah mengharapkan dengan pengurangan impor bahan baku atau bahan modal, maka terjadi perbaikan defisit neraca transaksi berjalan, yang saat ini menjadi salah satu alasan depresiasi rupiah terhadap dolar AS.

Darmin mengatakan lama penundaan masing-masing proyek tersebut bervariasi dan tidak sama, karena semua disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi dari penundaan proyek.

“Misalnya proyek listrik ramai-ramai digeser lima tahun, tapi kemudian tiga tahun dari sekarang (kebutuhannya) kurang. Nanti bagaimana? baru sibuk mencari? itu repot namanya. Ini satu per satu masih dihitung,” ujarnya.

Ia juga memastikan tidak hanya proyek di ketenagalistrikan yang bisa mengalami penundaan, karena proyek infrastruktur di sektor lainnya juga dapat terkena penghentian sementara.

Namun, Darmin menegaskan proyek yang ditunda sebagian besar merupakan proyek infrastruktur yang belum memasuki masa pemenuhan penyelesaian pembiayaan (financial closing).

“Semua yang belum ‘financial closing’, karena kalau sudah ‘financial closing’, nanti marah yang investasi,” ujar Darmin. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Infrastruktur

Menkeu Sebut Opini WTP Pemda Berkorelasi dengan Kinerja Pembangunan

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan laporan keuangan pemerintah daerah, yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) minimal lima tahun berturut-turut, mempunyai korelasi dengan kinerja pembangunan.

“Keuangan negara, termasuk dana transfer ke daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka menyejahterakan rakyat, memperbaiki kualitas SDM dan mengurangi kesenjangan,” kata Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Sri Mulyani menyebutkan terdapat delapan pemerintah provinsi yang mendapatkan opini WTP lima kali berturut-turut selama kurun waktu 2013-2017.

Delapan pemerintah provinsi tersebut yaitu DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Barat.

Rata-rata kinerja pembangunan di delapan provinsi tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM), dan rasio gini.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di delapan provinsi tersebut adalah 5,96 persen atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dalam lima tahun terakhir yang tercatat 5,09 persen.

Sementara rata-rata tingkat pengangguran di delapan provinsi yang memperoleh WTP itu adalah 5,28 persen atau lebih rendah dibandingkan 5,88 persen secara nasional.

Kemudian, rata-rata IPM di delapan provinsi tercatat 69,86 atau lebih tinggi dari 69,55 secara nasional dan rasio gini tercatat 0,402 atau lebih kecil dari 0,418 secara nasional.

“Saya menyambut gembira, bahwa ternyata indikator WTP yang diharapkan merupakan indikator pengelolaan keuangan daerah dan nasional yang baik, memang memiliki korelasi dengan tujuan akhir yang kita ingin capai,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu juga berharap opini WTP menutup potensi terjadinya tata kelola buruk termasuk korupsi.

“Banyak yang mendapatkan opini WTP, tetapi korupsi tetap jalan. Sepanjang Januari hingga Juli ada 19 kepala daerah ditetapkan tersangka oleh KPK,” ujar Sri Mulyani. (cal)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Bappenas : Manfaatkan Teknologi untuk Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Published

on

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia harus bisa memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

“Peningkatan teknologi adalah peluang yang perlu dieksploitasi karena memiliki manfaat yang dapat dihitung, salah satunya menciptakan peluang ekonomi dan membawa kesejahteraan bagi semua warga negara,” kata Bambang, di Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Selain itu, manfaat lainnya yaitu menawarkan produk dan layanan yang kompetitif di pasar regional dan internasional, serta bisa juga menarik perusahaan inovatif dan orang-orang kreatif untuk datang dan tinggal di Tanah Air.

Pada 2015, sebanyak 93,4 juta orang di Indonesia adalah pengguna internet dan akan terus meningkat di masa depan.

Dengan Indonesia memiliki salah satu demografi termuda, terbesar dan paling digital di dunia, fenomena ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, media sosial saat ini memainkan peran penting dalam membantu memenuhi aspirasi masyarakat Indonesia. Dengan jaringan informasi yang terbuka dan terkini bisa menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pada 2017, informasi dan komunikasi tumbuh lebih dari sembilan persen. Transportasi dan pergudangan juga tumbuh tinggi, lebih dari delapan persen. Pertumbuhan yang tinggi di sektor ini didukung oleh peningkatan perdagangan elektronik dan perusahaan rintisan (start up) transportasi,” kata Bambang.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia. Dengan banyaknya pengguna internet tersebut, nilai bisnis dalam jaringan (daring) atau online di Indonesia sendiri mencapai 12 miliar dolar AS.

Kominfo menilai, dengan besarnya nilai bisnis daring tersebut, Indonesia berpeluang besar menjadi kekuatan ekonomi baru pada 2020 mendatang. Potensi bisnis daring pun, baik toko daring, “marketplace”, atau “e-commerce,” sudah tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Bappenas : Peta Jalan Ekonomi Syariah Rampung Akhir Tahun

Published

on

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menargetkan peta jalan (roadmap) ekonomi syariah akan rampung pada akhir tahun ini.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, peta jalan ekonomi syariah akan fokus pada pengembangan industri halal domestik secara menyeluruh.

“Kami ingin selesaikan secepatnya mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ada, sehingga tahun depan perkembangan pengembangan industri halal itu lebih terkoordinasi dan lebih jelas arahnya,” ujar Bambang di Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Menurut Bambang, pengembangan industri halal di Indonesia masih berjalan sendiri-sendiri. Ia menginginkan Indonesia memiliki strategi dalam mengembangkan potensi industri halal yang besar di Tanah Air, sehingga Indonesia tidak hanya jadi pasar terbesar namun juga produsen yang signifikan.

Selain itu, ia menilai salah satu kekurangan dalam industri halal dalam negeri yaitu kemampuan produksi, terutama manufaktur.

“Karena kita yang kuat di wisata halal, itu kan jasa. Tapi yang industri halal yang product-based belum terlalu kuat,” ujar Bambang.

Peta jalan ekonomi syariah sendiri merupakan perluasan dari peta jalan keuangan syariah oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden. Kepala Bappenas sendiri sebagai Sekretaris KNKS.

Salah satu tujuan penyusunan peta jalan ekonomi syariah tersebut adalah supaya ada pihak yang mengurusi industri halal sehingga tidak bergerak sendiri-sendiri.

Kerja sama antara regulator dan pelaku usaha, serta dikaitkan dengan badan penjaminan halal yang sudah ada, sangat diperlukan.

Peta jalan ekonomi syariah juga dinilai mampu mengembangkan sektor riil produk-produk halal yang kemudian turut memajukan industri keuangan syariah. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending