Connect with us

Trade

Peneliti Katakan Waktu Impor Beras Harus Tepat

Published

on

waktu untuk melakukan impor beras harus tepat agar dapat melindungi harga beras hasil petani yang ditanam di berbagai daerah.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan waktu untuk melakukan impor beras harus tepat agar dapat melindungi harga beras hasil petani yang ditanam di berbagai daerah.

Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman di Jakarta, Kamis (13/9/2018), mengingatkan bahwa pengalaman impor di awal tahun 2018 di mana beras impor tiba dua minggu menjelang panen membuat harga beras petani turun.

“Mengingat beras itu komoditas esensial, pemerintah patut menjaga stok beras nasional untuk mencegah terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga,” kata Assyifa Szami Ilman.

Menurut dia, berkaca pada impor Januari 2018 lalu, Bulog patut untuk melakukan impor dengan waktu yang tepat agar impor tidak meredam harga beras terlalu rendah dan merugikan petani yang dapat terjadi apabila dilakukan saat masa panen.

Assyifa berpendapat bahwa impor masih menjadi instrumen penting dalam mengendalikan harga beras di Tanah Air. Berdasarkan data BPS, terdapat kenaikan harga gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) sebesar 3,05 persen dan 1,64 persen pada Agustus 2018.

Pada saat yang sama, lanjutnya, harga beras tidak mengalami kenaikan, malah justru turun sebesar 0,28 persen. Kedepannya, dengan adanya musim kemarau yang melanda dan disertai dengan semakin berkurangnya luasan lahan panen, tidak dapat dipungkiri adanya peluang harga beras akan naik dan memengaruhi inflasi secara keseluruhan.

Pengamat Pertanian Khudori mengatakan selama ini tidak ada data pembanding dari instansi terkait mengenai produksi beras, karena yang memproduksi data hanya Kementerian Pertanian.

Padahal, menurut dia, metode perolehan data tersebut diragukan, karena tidak ada penghitungan secara riil untuk jumlah luasan lahan. Sedangkan, luas lahan dapat menentukan seberapa besar produksi beras.

“Pengumpulan datanya memang bukan survei lapangan. Itu tadi perkiraan-perkiraan,” kata Khudori.

Meski demikian, persoalan impor tidak hanya mengacu pada produksi beras, karena ada masalah lain yaitu tidak optimalnya penyerapan Bulog karena masih rendahnya Harga Pokok Pembelian yang ditetapkan pemerintah.

“Problem utama terkait impor beras adalah kemampuan Bulog menyerap beras atau gabah hasil produksi dalam negeri,” tambahnya.Budi Suyanto. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trade

Sri Mulyani Katakan Kualitas SDM Jadi Pusat Perhatian

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi hal yang akan secara serius diperhatikan oleh pemerintah melalui pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan.

“Di dalam konteks bagaimana mengelola APBN, sesuai dengan prioritas yang disampaikan Presiden Joko Widodo, maka SDM merupakan prioritas utama pengalokasian,” kata Sri Mulyani dalam acara Penganugerahan Habibie Award Periode XX Tahun 2018 di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan bahwa Indonesia sesudah Reformasi memiliki komitmen 20 persen anggaran negara adalah untuk pendidikan.

Pada tahun 2018 terdapat sekitar Rp440 triliun untuk pendidikan. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar Rp500 triliun tahun berikutnya.

Anggaran pendidikan tersebut sebagian dialokasikan untuk dana abadi pendidikan (sovereign wealth fund) yang membiayai beasiswa pendidikan mahasiswa, seperti melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Sri Mulyani menyebutkan jumlah penerima beasiswa sudah mencapai lebih dari 18 ribu orang, terdiri dari tujuh ribu mahasiswa telah menyelesaikan studi dan sembilan ribu mahasiswa sedang dalam proses.

“Termasuk untuk tahun depan Rp55 triliun akan dilakukan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang memang perlu mendapatkan perhatian lebih tinggi,” ujar Menkeu.

Ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta supaya memperkuat pengelola pendidikan, peneliti, dan berbagai segmen lain seperti pesantren yang berada di bawah Kementerian Agama.

“Mereka membutuhkan pemihakan yang cukup baik. Kami juga memperhatikan institusi penting baik itu birokrasi di pusat dan daerah, serta TNI-Polri juga menjadi target beasiswa,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu juga mengharapkan adanya kolaborasi dari semua pemangku kepentingan mengingat investasi di bidang SDM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, institut, dan dunia akademik akan terus berjalan sehingga perbaikan kualitas SDM akan terwujud secara lebih efektif dan cepat. (vin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Asosiasi Hutan Optimistis Investasi Kehutanan Meningkat

Published

on

Ketua Umum APHI, Indroyono Soesilo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) optimistis investasi di bidang kehutanan akan meningkat, ditunjukkan dengan semakin membaiknya harga kayu log, tren positif produksi kayu nasional dan meningkatnya perolehan sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari.

“Kami optimistis investasi di bidang kehutanan akan meningkat. Luas kebakaran hutan dan lahan yang semakin menurun dan penanganan pengelolaan gambut telah menjadi titik awal bagi sektor usaha kehutanan untuk berbenah meningkatkan kinerjanya pada 2019,” ujar Ketua Umum APHI, Indroyono Soesilo, di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Salah satu indikator bakal meningkatnya investasi bidang kehutanan, adalah fondasi kinerja sektor hulu pada 2018 yang cukup kuat.

Data realisasi produksi kayu bulat menunjukkan sampai dengan September 2018, produksi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) mencapai 5,6 juta meter kubik atau melebihi realisasi 5,4 juta meter kubik pada 2017.

Untuk IUPHHK Hutan Tanaman Industri (HTI) produksi sampai dengan September mencapai 29,6 juta meter kubik atau 78 persen dibandingkan realisasi pada 2017

“Diperkirakan produksi HTI bisa melebihi tahun sebelumnya,” kata dia lagi.

Kinerja IUPHHK juga mengalami kenaikan yang diukur dari perolehan sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), baik yang bersifat wajib atau sukarela.

“Jumlah perolehan sertifikat PHPL/VLK yang bersifat wajib oleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) naik dari 121 unit menjadi 131 unit, sertifikat PHPL sukarela naik dari 24 menjadi 26 unit. ”

Dia menambahkan pihaknya juga bekerja sama dengan PNORS Technology dalam mengembangkan sistem pemasaran dan perdagangan hasil hutan secara daring berbasis SVLK, dalam bentuk bursa produk hasil hutan Indonesia Timber Exchange System.

“Sistem telah disempurnakan dan siap memfasilitasi anggota APHI dan industri kehutanan atau eksportir yang memasarkan kayu dan produk olahan yang terhubung dengan jaringan pasar domestik dan dunia,” papar dia.

Produk olahan kayu juga berpotensi besar meningkatkan kinerja ekspor dan menambah pundi devisa karena hampir seluruh bahan baku menggunakan bahan baku lokal. (ind)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

KPK Panggil Dua Anggota DPRD Kalteng

Published

on

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil dua anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah terkait penyidikan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil dua anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah terkait penyidikan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait perizinan perkebunan kelapa sawit di wilayah Danau Sembuluh.

Dua anggota DPRD Kalteng itu masing-masing Anggoro Dwi Purnomo dan Lodewik Cristopel Iban dijadwalkan diperiksa untuk tersangka CEO PT BAP Wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara Willy Agung Adipradhana (WAA).

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa dua anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai saksi untuk tersangka WAA,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih mendalami soal penyerahan uang kepada anggota DPRD Kalteng dan latar belakang pemberian tersebut.

Pada Sabtu (27/10) KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan perizinan perkebunan kelapa sawit di sekitar wilayah Danau Sembuluh, Kalteng.

Adapun tersangka yang diduga sebagai pihak penerima berjumlah empat orang, yaitu Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Borak Milton (BM), Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Punding LH Bangkan (PUN), anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arisavanah (A), dan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Edy Rosada (ER).

Sedangkan pihak swasta yang diduga sebagai pemberi adalah Direktur PT BAP atau Wakil Direktur Utama PT SMART. Tbk (PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology) Edy Saputra Suradjat (ESS), CEO PT BAP Wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara Willy Agung Adipradhana (WAA), dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy (TDS). (ben)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending