Connect with us

Properti

PT Pembangunan Perumahan Raih Penghargaan Internasional

Published

on

PT Pembangunan Perumahan meraih penghargaan bertaraf internasional Asian Power Awards 2018.

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk (PT PP) , perusahaan konstruksi dan investasi Indonesia, meraih penghargaan bertaraf internasional Asian Power Awards 2018 sebagai bukti kepercayaan pihak asing kepada kinerja perseroan.

“Seleksi peraih penghargaan ini merupakan ajang bergengsi di Asia yang dijuluki sebagai Oscar di bidang energi di mana lebih dari 100 senior eksekutif dan tokoh industri turut hadir meramaikan acara tersebut,” sebut siaran pers PT PP yang diterima di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Dalam ajang tersebut perseroan menyabet dua penghargaan, yakni kategori pertama Dual Fuel Power Plant of the Year – Gold Award, untuk Proyek Mobile Power Plant and Fixed Type Gas Engine Power Plant Package VIII – Jayapura and Kendari powered by Consortium of PT PP (Persero) Tbk and Wartsila.

Proyek Mobile Power Plant (MPP) Paket 8 adalah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dengan kapasitas 100 MW dibagi dalam dua wilayah timur di Jayapura dan Kendari masing-masing dengan kapasitas 50 MW, termasuk salah satu program pemerintah untuk pengembangan 35.000 MW listrik nasional.

PT PLN (Persero) sebagai pemilik proyek MPP Paket 8 menunjuk Perseroan sebagai pemimpin dalam konsorsium dengan Wartsila Oy dan PT Wartsila Indonesia untuk menyelesaikan proyek ini.

Kategori kedua adalah Geothermal Power Project of the Year – Gold Award untuk Proyek EPCC Rehabilitation Works PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Kamojang Unit 1 powered by PT PP (Persero) Tbk.

Proyek Kamojang merupakan proyek rehabilitasi proses Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi unit 1 di Kamojang dengan kapasitas 30 MW dan merupakan salah satu energi terbarukan.

Dengan rekam jejak sebagai Engineering, Procurement and Construction (EPC) kontraktor yang handal, dapat dipercaya, cepat dan hemat biaya, Perseroan diberikan kesempatan untuk menjadi BUMN pertama yang merehabilitasi Geothermal Power Plant pertama di Indonesia.

Harapan besar muncul dari proyek ini karena tidak hanya tentang merehabilitasi pembangkit listrik tersebut, tetapi juga mengambil bagian dalam rencana pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan.

Perhargaan tersebut diterima oleh Drektur EPC dan Kerjasama Luar Negeri Perseroan Abdul Haris Tatang.

Dengan raihan penghargaan itu berarti perseroan berhasil mempertahankan menjadi juara selama tiga tahun berturut-turut yang diraihnya sejak 2016. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Properti

Badan Pengelola Tapera Diharapkan Segera Beroperasi

Published

on

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diharapkan segera beroperasi setelah mengalami penundaan pembahasan karena terkendala oleh sejumlah faktor.

“Mudah-mudahan pembahasannya bulan ini bisa tuntas sehingga bisa segera beroperasi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi saat membuka diskusi “Tapera sebagai Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan” di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Sebagaimana diketahui, sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera, Badan Pengelola (BP) Tapera bakal dipimpin oleh satu komisioner dan maksimal diperkirakan memiliki empat deputi komisioner.

Empat deputi itu diperkirakan terdiri atas bidang pengerahan, pemungutan, pemupukan, serta administrasi dan hukum. Awalnya ditargetkan bahwa BP Tapera juga akan beroperasi sejak pertengahan tahun 2018.

“Terkait BP Tapera ini progresnya tinggal penetapan komisioner dan deputi komisioner,” paparnya.

Menurut Khalawi, harusnya pada tanggal 19 Oktober kemarin adalah rapat terakhir, tetapi terpaksa tertunda antara lain karena adanya bencana alam yang terjadi seperti di Lombok (NTB) dan Palu (Sulteng).

Sementara itu, pembicara dalam diskusi Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengakui bahwa awalnya diharapkan BP Tapera sudah terbentuk pada tahun 2018. “Ternyata masih berproses, karena itu diharapkan 2019 sudah beroperasi,” kata Adang Sudarta.

Sejak para komisioner ditetapkan oleh Presiden, ia berharap mereka dapat langsung bekerja seperti menentukan mekanisme terkait dengan bank kustodian dan manajer investasi.

Pihaknya juga sudah mempersiapkan semacam unit pendukung komite BP Tapera tersebut.

Harapannya, setelah komisioner dilantik sudah bisa diserahkan ke BP Tapera sehingga mereka tidak harus bekerja dari nol.

Adang juga berharap kerja sama dengan unsur bank kustodian dan manajer investasi dapat menekan biaya, sehingga kredit pemilikan rumah (KPR) bisa hanya harapan lima persen. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Properti

PUPR : Tapera Bakal Wujudkan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap

Published

on

Bentuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diyakini bakal memperlancar pembiayaan perumahan jangka panjang di Nusantara dan mewujudkan mimpi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi menyatakan bentuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diyakini bakal memperlancar pembiayaan perumahan jangka panjang di Nusantara dan mewujudkan mimpi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

“Dengan Tapera ini akan membuat pembiayaan perumahan ke depannya akan semakin cepat,” kata Khalawi ketika ditemui seusai acara diskusi tentang Tapera, di Jakarta, Senin. (22/10/2018)

Dalam kata sambutan yang membuka diskusi tersebut, Khalawi mengutarakan harapannya bila telah dioperasionalkan, maka Tapera akan mewujudkan impian terutama bagi masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap, agar mereka dapat memiliki rumah.

Dia mengutarakan bahwa program Tapera tersebut sebenarnya merupakan inovasi, karena bila hanya mengharapkan bantuan alokasi anggaran dari pemerintah tidak akan mencukupi sehingga pihaknya juga selalu mencari terobosan.

Ia mengemukakan ada tiga hal yang akan dilaksanakan melalui Tapera yaitu untuk pemanfaatan, pemupukan, dan pencadangan.

Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara menuturkan Tapera adalah bentuk penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu untuk digunakan dalam pembiayaan perumahan bagi masyarakat luas.

Adang Sutara juga mengungkapkan ada tiga asas yang melandasinya, yaitu asas kegotongroyongan, kemanfaatan, dan keadilan, sedangkan di antara ketiganya yang paling menonjol adalah kegotongroyongan.

“Ini karena bagi peserta yang sudah memiliki rumah, dananya akan digunakan untuk teman-teman peserta lainnya yang belum memiliki rumah,” paparnya.

Dia juga menjelaskan bahwa terkait dengan Tapera, aspek pemupukan diharapkan bisa meningkatkan simpanan para peserta saat berakhir kepesertaannya dan pencadangan adalah suatu manfaat ketika para peserta berhenti atau pensiun dari kepesertaan Tapera.

Dengan Tapera, ia juga menginginkan agar ke depannya tingkat suku bunga KPR-nya juga bisa ditekan hingga tetap lima persen seperti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekarang. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Properti

Basuki : Nusa Dua Bali Bisa Jadi Contoh Kawasan Wisata Terpadu

Published

on

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan bahwa kawasan Nusa Dua, Bali bisa menjadi contoh sebagai kawasan wisata terpadu yang juga bisa dikembangkan di destinasi lainnya di Indonesia.

“Nusa Dua, Bali, adalah proyek pembangunan kawasan pariwisata terpadu pertama oleh komunitas internasional di Indonesia pada tahun 1971,” kata Basuki dalam rilis di Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Menurut dia, pihaknya ingin agar ada kawasan seperti Nusa Dua di sejumlah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Danau Toba.

Menteri PUPR mengemukakan hal tersebut saat membuka Forum Tri Hita Karana, yang merupakan bagian dari Pertemuan Tahunan IMF-WB di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10).

Ia menuturkan, Kementerian PUPR turut mendukung pengembangan 10 KSPN atau disebut sebagai 10 “Bali Baru” guna mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan asing hingga tahun 2019.

Basuki Hadimuljono menyatakan optimismenya terhadap tercapainya target tersebut karena Indonesia memiliki alam dan kekayaan budaya yang bisa dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

“Dari target 20 juta wisatawan ke Indonesia hingga tahun 2019, masih didominasi oleh kunjungan ke Bali. Pemerintah saat ini mengembangkan sepuluh kawasan wisata sebagai Bali baru,” katanya.

Dukungan yang diberikan Kementerian PUPR dalam bentuk pembangunan infrastruktur PUPR berupa jalan akses menuju lokasi wisata, jalan di lokasi wisata, air baku, sanitasi, drainase dan persampahan.

Kementerian PUPR juga membangun ruang-ruang publik (termasuk rest area, parkir, pedestrian, dan penataan kawasan)?untuk mendukung kegiatan produktif sektor pariwisata.

Pengembangan kawasan wisata secara terpadu, menurut Menteri Basuki, amat penting karena ada beragam aspek yang saling berkaitan stu sama lain.

Danau Toba, misalnya kunjungan wisatawan masih terkendala karena kurangnya akses transportasi, meski minat wisatawan asing ke Danau Toba cukup tinggi, sehingga pihaknya membangun jalan tol Trans Sumatra dari Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi yang akan dilanjutkan hingga Parapat, serta dukungan akses bandar udara Silangit dan Sibisa.

“Kami juga mengundang investor untuk membangun hotel, restoran, dan tempat peristirahatan di sekitar wilayah tersebut,” katanya.

Menteri Basuki juga menyoroti perlunya pendekatan budaya dalam membangun infrastruktur di kawasan-kawasan wisata, misalnya dengan menggunakan gaya arsitektur daerah setempat, serta pentingnya melatih sumber daya manusia lokal agar menjadi tamu yang baik dan ramah bagi para pendatang. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending