Connect with us

Infrastruktur

Satu Lagi, Terminal Internasional di IPC Group Aplikasikan TPS Online

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Panjaitan, meninjau Peluncuran aplikasi TPS Online di Terminal Petikemas Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung.

Zonaekonomi.com, Lampung – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC Cabang Pelabuhan Panjang, hari ini mulai memanfaatkan aplikasi Tempat Penimbunan Sementara berbasis Online (TPS Online) di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. TPS Online merupakan solusi digital untuk melakukan Pertukaran Data Elektronik (PDE) kontainer antara sistem IPC di Terminal Peti Kemas dengan sistem Bea Cukai di pelabuhan, sehingga IPC dan Bea Cukai dapat memberikan pelayanan lebih optimal kepada pelanggan.

Penerapan TPS Online ini melengkapi aplikasi Auto Gate System serta Automatic Tally System yang juga akan diterapkan di pelabuhan tersebut. Setelah sebelumnya TPS Online juga sukses diimplementasikan di Pelabuhan Tanjung Priok, Pontianak dan Palembang, sebagai komitmen berkesinambungan untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan, maka TPS Online ini akan diterapkan di seluruh Terminal Peti Kemas ocean going (internasional) di wilayah IPC.

“TPS Online akan mengurangi biaya logistik dan memangkas dwelling time. Kita sedang memasuki era baru pelabuhan, dengan mengaplikasikan digital port di seluruh pelabuhan yang dikelola IPC,” kata Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya, saat meluncurkan aplikasi TPS Online di Terminal Petikemas Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, Selasa (4/9/2018).

Dalam kesempatan itu, hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Panjaitan, yang sengaja datang untuk meninjau program digital port di Pelabuhan Panjang.

Menurut Elvyn, IPC berkomitmen mengembangkan dan memanfaatkan teknologi digital di semua lini, agar pelayanan IPC semakin cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Semua ini diharapkan akan menekan biaya logistik, yang akhirnya akan meningkatkan daya saing produk nasional.

Sementara itu, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha IPC, Saptono R. Irianto menjelaskan, melalui aplikasi TPS Online, pihak Bea Cukai akan lebih cepat memonitor pergerakan kontainer di Tempat Penimbunan Sementara dan lebih cepat merespons Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diajukan pemilik barang.

“Dengan TPS Online, pihak terminal juga dapat melakukan cross check keaslian dokumen Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) yang diunggah pemilik barang melalui E-Service dengan data yang ada di Bea Cukai. Hal ini membantu mencegah pengeluaran peti kemas yang belum memiliki izin dari Bea Cukai. Aplikasi ini juga mengurangi pemeriksaan secara manual (paper based),” jelasnya.

Sebelumnya, Pelabuhan Panjang telah mengaplikasikan tiga layanan kepelabuhanan berbasis digital, seperti Vessel Management System (VMS) yang terintegrasi dengan Inaportnet yang dikembangkan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. VMS ini mencakup informasi tentang pemberitahuan kedatangan kapal, rencana kedatangan kapal, serta permintaan pelayanan kapal dan barang, yang berbasis online.

Pelabuhan Panjang juga mengaplikasikan e-service solution, yang berisi modul-modul layanan registrasi, booking, tracking, pembayaran, penerbitan tagihan, serta layanan umum bagi pelanggan berbasis online. Terkait dengan arus keluar masuk kapal, Pelabuhan Panjang telah memanfaatkan aplikasi Terminal Opertaing System OPUS, yang terintegrasi dengan Terminal Billing System. (bvi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Infrastruktur

Gubernur Sumut : Pengerjaan Tol Medan-Binjai Mulai Kembali Awal April

Published

on

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan pengerjaan proyek pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Seksi 1 akan kembali dimulai pada awal April 2019 setelah pembebasan lahan usai.

“Tanggal 1 April sudah harus kerja kembali, dan dalam waktu dekat harus selesai, tol itu sudah harus bisa digunakan,” katanya usai rapat koordinasi membahas kelanjutan Jalan Tol Medan-Binjai di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Proyek Jalan Tol Medan-Binjai Seksi 1 (Helvetia-Tanjungmulia) sepanjang 6,071 kilometer ini masih terhambat pembangunannya karena persoalan sengketa tanah.

Padahal, pembangunan ruas tol seksi 2 (Helvetia-Seisemayang) sepanjang 9,051 kilometer dan seksi 3 (Seisemayang-Binjai) sepanjang 10,319 kilometer telah selesai 100 persen.

Edy memastikan proses pembebasan lahan ini akan segera selesai dengan skema 70-30 untuk proses ganti rugi tanah masyarakat.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Arie Yuriwin menambahkan pembayaran ganti rugi lahan akan selesai paling cepat pada akhir Maret 2019.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah sepanjang 700 meter yang melibatkan 378 kepala keluarga dapat segera selesai dan pembangunan ruas tol dapat dimulai kembali.

“Lahan sudah disepakati bahwa akhir bulan Maret ini untuk pembayaran ganti rugi, sebagaimana keputusan Menteri ATR akan dilaksanakan,” ujarnya.

Meski demikian, Arie tidak menyebutkan nominal penggantian ganti rugi yang disiapkan untuk pembebasan tanah tersebut.

Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yang memakan biaya Rp1,1 triliun telah dimulai sejak April 2015 dan seharusnya telah beroperasi pada Juni 2018.

Untuk proyek infrastruktur ini, total luas lahan yang dibebaskan seluas 25,441 hektare dengan kebutuhan lahan 144,06 hektare. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Perkuat Sinergi, IPC Gelar Stakeholder Gathering

Published

on

IPC melakukan pertemuan dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian Terkait, Instansi Pemerintah di lingkungan Jakarta Utara.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menyongsong visi menjadi operator pelabuhan berkelas dunia di tahun 2020, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC secara agresif mendorong sinergi dengan berbagai stakeholder pelabuhan untuk menciptakan efisiensi pelayanan kepelabuhanan dipelabuhan.

“Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi terbaiknya sehingga IPC dapat memberikan pelayanan yang semakin efisien dan berkontribusi dalam menurunkan biaya logistik dan mendorong geliat perekonomian Indonesia. Kedepan dunia kepelabuhanan dan logistik akan semakin menantang. Untuk dapat bersaing dengan pelabuhan internasional, IPC terus membutuhkan dukungan dan komitmen dari seluruh stakeholder. Ini adalah kerja bersama kita.” ujar Elvyn, Direktur Utama IPC.

Bertempat di Museum Maritim Indonesia, IPC melakukan pertemuan dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian Terkait, Instansi Pemerintah di lingkungan Jakarta Utara, Asosiasi Pengguna Jasa, Customer, Perbankan dan internal IPC Grup. mengangkat tema Dengan Sinergi, Bekerja Nyata Untuk Negeri, acara Stakeholder Gathering yang dibuka dengan paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro terkait Rencana Jangka Panjang Nasional Bidang Maritim.

Stakeholder Gathering adalah upaya IPC untuk duduk bersama dengan stakeholder untuk menyamakan persepsi dan membahas hal-hal yang terkait dunia kepelabuhanan guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong efektifitas dan efisiensi layanan di pelabuhan. Pada kesempatan ini Dirut IPC memaparkan informasi koorporasi baik rencana kerja maupun pencapaian IPC di tahun sebelumnya.

Menilik kinerja operasional di tahun 2018, IPC mencatat peningkatan diseluruh lini operasional baik arus barang, arus kapal dan arus penumpang. Arus peti kemas meningkat 12,7% sebesar 7,80 juta TEUs dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,92 juta TEUs. Sementara arus non petikemas juga meningkat 8,54% sebesar 61,97 juta Ton dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 57,09 juta Ton. Untuk arus kapal, terjadi peningkatan 2,86% sebesar 208 juta GT dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 202,2 juta GT. Pertumbuhan yang signifikan terjadi pada arus penumpang 16,68% sebesar 714,93 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 612,68 ribu orang (unaudited).

Senada dengan kinerja operasional di tahun 2018, kinerja keuangan IPC juga mengalami peningkatan. Pendapatan usaha meningkat 4,94% sebesar 11,45 triliun rupiah (unaudited) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10.91 tiriliun rupiah. Laba bersih meningkat 9,95% sebesar 2,43 triliun rupiah (unaudited) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,21 triliun rupiah. EBITDA meningkat 4,71% sebesar 4,22 triliun rupiah (unaudited) dibandingkan tahun sebelumnya 4,03 triliun rupiah. Sementara itu nilai BOPO yang menjadi acuan adanya efisiensi perusahaan tercatat menurun 0,35% sebesar 69,90% (unaudited) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar dari 70,15%.

Pada kesempatan ini Dirut IPC juga memaparkan bahwa sepanjang tahun 2018, IPC telah melayani direct call ke 4 benua, Inter Asia, Amerika, Eropa, Australia. Direct call telah mendorong peningkatan nilai ekspor 6,7% sebesar 180,215 juta US$ dibandingkan tahun sebelumnya 168,828 juta US$. Selain itu proyek direct call telah menghemat biaya logistik sebesar 20% atau US$ 300 per kontainer dan menghemat waktu pengiriman barang dari 31 hari menjadi 21 hari.

Bambang Brodjonegoro mengapresiasi capaian yang diraih IPC, baik dari sisi keuangan dan operasional. Menurutnya capaian tersebut harus terus ditingkatkan, sehingga IPC, khususnya Tanjung Priok, bisa menjadi pelabuhan penopang utama ekonomi negara, dan menjadi pendorong perekonomian nasional. “Saya berharap IPC bisa menjadi salah satu pelabuhan hub terbesar di Indonesia, yang bisa mengambil kembali pasar muatan kita yang selama ini dikirim melalui Singapura” ujarnya.

“Ditahun 2020 IPC akan bertransformasi dari Terminal Operator menjadi Trade Corridors. Transforming From Infrastructure Player into Ecosystem Player. Nantinya IPC akan berperan sebagai Trade Facilitator dan lebih jauh lagi menjadi Trade Acceletator. Dengan konsep ini IPC tidak hanya akan melayani bongkar muat barang tapi juga mendorong perdagangan melalui ekosistem.” tutup Elvyn. (bvi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Direksi IPC, Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV Teken SKB Implementasi Sub-Holding Peralatan Pelindo Incorporated

Published

on

Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pembentukan Dewan Transformasi dalam rangka Implementasi Cluster Prioritas Pelindo Incorporated.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC, Elvyn G. Masassya bersama Dirut Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pembentukan Dewan Transformasi dalam rangka Implementasi Cluster Prioritas Pelindo Incorporated. Disaksikan oleh Menteri BUMN, Rini M. Soemarno, penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi IPC, Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV, tentang tindak lanjut pembentukan Pelindo Incorporated.

Dewan Transformasi akan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Transformasi, tim Project Management Office (PMO), Dewan Pengarah Teknis, Kelompok Kerja (Pokja). Semuanya akan bekerja untuk memastikan bahwa rencana pembentukan Pelindo Incorporated berjalan sesuai rencana.

“Ketua Dewan Pengarah akan diisi oleh Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis IPC. Namun karena posisi Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis IPC belum terisi, maka sementara Direktur Operasi IPC, Prasetyadi menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Transformasi,” kata Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya, seusai penandatangan Surat Keputusan Bersama, di Jakarta, Senin (18/2/2019).

Elvyn menegaskan, prinsip pembentukan holding Pelindo Incorporated adalah ‘collective value creation’ dan sinergi dari IPC, Pelindo I, III, dan IV. Penggabungan ini diharapkan bisa membuat lingkup bisnis anak usaha lebih besar lagi.

“Setelah penggabungan usaha, Pelindo Incorporated akan melakukan standarisasi operasional bisnis secara menyeluruh. Khusus di internal IPC, standarisasi operasional sudah dilakukan. Holding juga akan menghitung valuasi secara keseluruhan, untuk menentukan kepemilikan saham dari penggabungan usaha tersebut,” jelas Elvyn.

Dalam kesempatan yang sama dilakukan pula Penandatanganan Perjanjian Induk antara IPC dengan PT Pertamina (Persero) tentang Sinergi Kerjasama Dalam Bidang Kepelabuhanan, Energi dan Pendayagunaan Aset.

Kerjasama ini adalah bentuk konkret sinergi BUMN, yang terimplementasi dalam kegiatan bisnis kedua belah pihak. Sinergi Pertamina dan IPC akan memberikan nilai tambah bagi produk dan layanan kedua belah pihak serta memberikan hasil yang optimal juga. (bvi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending