Connect with us

Properti

Waskita Ekspansi Bisnis Properti di Bali

Published

on

PT Waskita Karya Realty (WKR) ekspansi bisnis properti di Denpasar, Bali.

Zonaekonomi.com, Denpasar – PT Waskita Karya Realty (WKR) ekspansi bisnis properti di Denpasar, Bali, dengan mengembangkan kawasan perumahan seluas 12 hektare yang mengintegrasikan kebutuhan gaya hidup dan pusat komersial.

“Kami yakin hunian ini akan menjadi standar acuan baru untuk pasar properti di Bali, karena kami tahu apa yang dibutuhkan pasar,” kata Presiden Direktur WKR Tukijo di Denpasar, Bali, Minggu (16/9/2018).

Anak perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk itu kini tengah mengembangkan kawasan terpadu Vasaka Residence yang menyasar kebutuhan pasar segmentasi konsumen kelas menegah-atas.

Tukijo dalam keterangan persnya menambahkan proyek properti pertama di Pulau Dewata itu juga sekaligus menjawab kebutuhan investasi properti yang lebih aman serta lebih menguntungkan baik bagi para investor domestik maupun investor asing.

Ia menyebutkan kawasan perumahan itu layaknya walk to shop karena mengintegrasikan kebutuhan gaya hidup dan komersial yang dibangun di atas lahan seluas 1,2 hektare.?

Fasilitas yang dirancang itu di antaranya pusat berbelanjaan, kafe, restoran, bank, ATM, food court, layanan medis, farmasi, salon, toko busana, bioskop, toko buku, pusat gawai dan teknologi, pusat bisnis dan fasilitas lainnya.

Kawasan perumahan yang berada di Jalan WR Supratman Denpasar atau tepat berbatasan langsung dengan Batubulan, Kabupaten Gianyar itu akan dibangun empat kawasan atau klaster dengan total rumah yang akan dibangun mencapai sekitar 300 unit.

Setiap klaster, kata dia, akan dilengkapi sejumlah fasilitas di antaranya wahana bermain anak-anak, kolam renang, club house, dan fasilitas lainnya.

Klaster pertama yang akan dipasarkan, imbuh dia, yakni kawasan Evara dengan harga mulai dari Rp1,9 miliar dengan luas tanah 105 m2, luas bangunan 110 m2.

Tukijo juga menambahkan bahwa Vasaka juga menawarkan konsep pengembangan perumahan terbaru yakni Multi-Family Housing (MFH) yang diklaim pertama di Indonesia.

Setiap unit MFH, kata dia, dibangun di atas tanah hak guna bangunan (HGB)seluas sekitar 300 m2 dan investor langsung dapat dengan aman melakukan balik nama ke nama mereka, baik WNI maupun WNA.

Jika WNA, lanjut dia, maka mereka bisa mengubah HGB menjadi Hak Pakai dan itu solusi aman dibandingkan dengan sistem nominee di Bali.

“Kami tawarkan mulai dari Rp9 miliaran, dengan asumsi tingkat hunian dan harga sewa yang sangat konservatif saat ini, maka para pemilik MFH dapat menikmati hasil sewa minimum enam persen per tahun di awal operasional,” katanya. (dew)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Properti

Badan Pengelola Tapera Diharapkan Segera Beroperasi

Published

on

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diharapkan segera beroperasi setelah mengalami penundaan pembahasan karena terkendala oleh sejumlah faktor.

“Mudah-mudahan pembahasannya bulan ini bisa tuntas sehingga bisa segera beroperasi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi saat membuka diskusi “Tapera sebagai Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan” di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Sebagaimana diketahui, sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera, Badan Pengelola (BP) Tapera bakal dipimpin oleh satu komisioner dan maksimal diperkirakan memiliki empat deputi komisioner.

Empat deputi itu diperkirakan terdiri atas bidang pengerahan, pemungutan, pemupukan, serta administrasi dan hukum. Awalnya ditargetkan bahwa BP Tapera juga akan beroperasi sejak pertengahan tahun 2018.

“Terkait BP Tapera ini progresnya tinggal penetapan komisioner dan deputi komisioner,” paparnya.

Menurut Khalawi, harusnya pada tanggal 19 Oktober kemarin adalah rapat terakhir, tetapi terpaksa tertunda antara lain karena adanya bencana alam yang terjadi seperti di Lombok (NTB) dan Palu (Sulteng).

Sementara itu, pembicara dalam diskusi Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengakui bahwa awalnya diharapkan BP Tapera sudah terbentuk pada tahun 2018. “Ternyata masih berproses, karena itu diharapkan 2019 sudah beroperasi,” kata Adang Sudarta.

Sejak para komisioner ditetapkan oleh Presiden, ia berharap mereka dapat langsung bekerja seperti menentukan mekanisme terkait dengan bank kustodian dan manajer investasi.

Pihaknya juga sudah mempersiapkan semacam unit pendukung komite BP Tapera tersebut.

Harapannya, setelah komisioner dilantik sudah bisa diserahkan ke BP Tapera sehingga mereka tidak harus bekerja dari nol.

Adang juga berharap kerja sama dengan unsur bank kustodian dan manajer investasi dapat menekan biaya, sehingga kredit pemilikan rumah (KPR) bisa hanya harapan lima persen. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Properti

PUPR : Tapera Bakal Wujudkan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap

Published

on

Bentuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diyakini bakal memperlancar pembiayaan perumahan jangka panjang di Nusantara dan mewujudkan mimpi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi menyatakan bentuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diyakini bakal memperlancar pembiayaan perumahan jangka panjang di Nusantara dan mewujudkan mimpi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

“Dengan Tapera ini akan membuat pembiayaan perumahan ke depannya akan semakin cepat,” kata Khalawi ketika ditemui seusai acara diskusi tentang Tapera, di Jakarta, Senin. (22/10/2018)

Dalam kata sambutan yang membuka diskusi tersebut, Khalawi mengutarakan harapannya bila telah dioperasionalkan, maka Tapera akan mewujudkan impian terutama bagi masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap, agar mereka dapat memiliki rumah.

Dia mengutarakan bahwa program Tapera tersebut sebenarnya merupakan inovasi, karena bila hanya mengharapkan bantuan alokasi anggaran dari pemerintah tidak akan mencukupi sehingga pihaknya juga selalu mencari terobosan.

Ia mengemukakan ada tiga hal yang akan dilaksanakan melalui Tapera yaitu untuk pemanfaatan, pemupukan, dan pencadangan.

Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara menuturkan Tapera adalah bentuk penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu untuk digunakan dalam pembiayaan perumahan bagi masyarakat luas.

Adang Sutara juga mengungkapkan ada tiga asas yang melandasinya, yaitu asas kegotongroyongan, kemanfaatan, dan keadilan, sedangkan di antara ketiganya yang paling menonjol adalah kegotongroyongan.

“Ini karena bagi peserta yang sudah memiliki rumah, dananya akan digunakan untuk teman-teman peserta lainnya yang belum memiliki rumah,” paparnya.

Dia juga menjelaskan bahwa terkait dengan Tapera, aspek pemupukan diharapkan bisa meningkatkan simpanan para peserta saat berakhir kepesertaannya dan pencadangan adalah suatu manfaat ketika para peserta berhenti atau pensiun dari kepesertaan Tapera.

Dengan Tapera, ia juga menginginkan agar ke depannya tingkat suku bunga KPR-nya juga bisa ditekan hingga tetap lima persen seperti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekarang. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Properti

Basuki : Nusa Dua Bali Bisa Jadi Contoh Kawasan Wisata Terpadu

Published

on

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan bahwa kawasan Nusa Dua, Bali bisa menjadi contoh sebagai kawasan wisata terpadu yang juga bisa dikembangkan di destinasi lainnya di Indonesia.

“Nusa Dua, Bali, adalah proyek pembangunan kawasan pariwisata terpadu pertama oleh komunitas internasional di Indonesia pada tahun 1971,” kata Basuki dalam rilis di Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Menurut dia, pihaknya ingin agar ada kawasan seperti Nusa Dua di sejumlah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Danau Toba.

Menteri PUPR mengemukakan hal tersebut saat membuka Forum Tri Hita Karana, yang merupakan bagian dari Pertemuan Tahunan IMF-WB di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10).

Ia menuturkan, Kementerian PUPR turut mendukung pengembangan 10 KSPN atau disebut sebagai 10 “Bali Baru” guna mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan asing hingga tahun 2019.

Basuki Hadimuljono menyatakan optimismenya terhadap tercapainya target tersebut karena Indonesia memiliki alam dan kekayaan budaya yang bisa dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

“Dari target 20 juta wisatawan ke Indonesia hingga tahun 2019, masih didominasi oleh kunjungan ke Bali. Pemerintah saat ini mengembangkan sepuluh kawasan wisata sebagai Bali baru,” katanya.

Dukungan yang diberikan Kementerian PUPR dalam bentuk pembangunan infrastruktur PUPR berupa jalan akses menuju lokasi wisata, jalan di lokasi wisata, air baku, sanitasi, drainase dan persampahan.

Kementerian PUPR juga membangun ruang-ruang publik (termasuk rest area, parkir, pedestrian, dan penataan kawasan)?untuk mendukung kegiatan produktif sektor pariwisata.

Pengembangan kawasan wisata secara terpadu, menurut Menteri Basuki, amat penting karena ada beragam aspek yang saling berkaitan stu sama lain.

Danau Toba, misalnya kunjungan wisatawan masih terkendala karena kurangnya akses transportasi, meski minat wisatawan asing ke Danau Toba cukup tinggi, sehingga pihaknya membangun jalan tol Trans Sumatra dari Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi yang akan dilanjutkan hingga Parapat, serta dukungan akses bandar udara Silangit dan Sibisa.

“Kami juga mengundang investor untuk membangun hotel, restoran, dan tempat peristirahatan di sekitar wilayah tersebut,” katanya.

Menteri Basuki juga menyoroti perlunya pendekatan budaya dalam membangun infrastruktur di kawasan-kawasan wisata, misalnya dengan menggunakan gaya arsitektur daerah setempat, serta pentingnya melatih sumber daya manusia lokal agar menjadi tamu yang baik dan ramah bagi para pendatang. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending