Connect with us

Finansial

Bank Dunia : Indonesia Perlu Tingkatkan Investasi “Human Capital”

Published

on

Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim.

Zonaekonomi.com, Nusa Dua – Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim mendorong pemerintah semua negara dengan nilai Human Capital Index (HCI) yang masih rendah, termasuk Indonesia, untuk mengambil langkah cepat dan tepat untuk meningkatkan investasi human capital.

Berdasarkan laporan HCI Bank Dunia yang diluncurkan dalam Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018), nilai HCI Indonesia 0,53 yang diukur berdasarkan jarak masing-masing negara ke titik batas masa pendidikan dilaksanakan secara lengkap dan kesehatan secara penuh untuk anak yang lahir hari ini dalam skala 0-1, dengan 1 menjadi nilai terbaik.

Presiden Bank Dunia menggarisbawahi human capital yang meliputi keseluruhan pengetahuan dan keterampilan dan kesehatan yang dimiliki individu selama hidup mereka telah menjadi faktor kunci di balik pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tingkat pengurangan kemiskinan di banyak negara pada abad ke-20, terutama di kawasan Asia Timur.

“Namun demikian, investasi dalam kesehatan dan pendidikan belum mendapatkan perhatian yang layak. Indeks ini menghubungkan langsung perbaikan hasil di bidang kesehatan dan pendidikan, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Saya berharap ini mendorong negara-negara untuk mengambil tindakan segera dan berinvestasi lebih banyak, lebih efektif pada masyarakat mereka,” kata Jim Yong Kim.

Sementara itu, empat negara dengan pendapatan menengah di kawasan ASEAN lainnya, yakni Malaysia 0,62; Filipina 0,55; Thailand 0,60; dan Vietnam 0,67. Vietnam baru-baru ini mencapai salah satu skor PISA tertinggi untuk rata- rata negara anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

HCI mencerminkan produktivitas anak yang lahir hari ini sebagai pekerja masa depan, dibandingkan dengan kemungkinan yang bisa terjadi jika ia memiliki kesehatan yang baik dan pendidikan yang lengkap serta berkualitas tinggi.

Ukuran penghitungan meliputi 3 kriteria, yakni kelangsungan hidup (akankah anak-anak yang lahir hari ini bertahan hidup hingga mereka mencapai usia sekolah?), pendidikan (berapa banyak masa sekolah yang akan mereka selesaikan dan berapa banyak yang akan mereka pelajari?), kesehatan (apakah mereka akan meninggalkan bangku sekolah dengan kesehatan yang baik, siap untuk belajar lebih lanjut dan/atau bekerja saat mereka dewasa?).

Menurut kriteria tersebut, jika skor suatu negara, misalnya 0,5, berarti individu dan negara secara keseluruhan kehilangan setengah potensi ekonomi masa depan mereka.

Artinya, HCI Indonesia yang 0,53 mengindikasikan pemerintah perlu meningkatkan investasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas human capital melalui kesehatan dan pendidikan demi daya saing ekonomi Indonesia di masa depan.

Bank Dunia mengukur HCI berdasarkan tingkat pendapatan dari 158 negara yang menunjukkan bahwa 56 persen anak-anak yang lahir hari ini di seluruh dunia akan kehilangan lebih dari setengah potensi pendapatan seumur hidup mereka karena pemerintah mereka saat ini belum melakukan investasi yang efektif pada penduduk untuk memastikan populasi yang sehat, berpendidikan, dan tangguh siap untuk tempat kerja di masa depan.

Singapura menjadi negara dengan HCI tertinggi di dunia dengan nilai 0,88, sementara di Asia, angka tersebut disusul Jepang dan Korea Selatan dengan HCI masing-masing 0,84. (zah)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Finansial

Perbaikan Neraca Transaksi Berjalan Perlu Kebijakan Berkesinambungan

Published

on

Jumpa pers terkait dampak ekonomi Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Kantor Bappenas, Jakarta.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, perbaikan neraca transaksi berjalan yang masih mengalami defisit atau “current account deficit” (CAD), memerlukan kebijakan yang berkesinambungan antar pemerintahan.

“Pasti kami ingin kebijakan itu kita buat secara permanen artinya berkesinambungan. Upaya mengurangi CAD tidak bisa dalam satu masa pemerintahan saja, ini harus jadi upaya berkesinambungan,” ujar Bambang usai jumpa pers terkait dampak ekonomi pelaksanaan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Bambang menuturkan, saat ini Bappenas tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan akan mengarahkan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan, terutama terkait pengalihan ekspor dari yang berbasis sumber daya alam menjadi ekspor barang-barang olahan atau yang memiliki nilai tambah.

“Sehingga itu bisa memperbaiki CAD ke depan dan kita bisa susun langkah jangka panjang. Sehingga CAD tidak lagi permanen di Indonesia. Harapan kita “current account” bisa surplus,” kata Bambang.

Bank Indonesia mencatat, defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal III 2018 meningkat menjadi 3,37 persen dari PDB atau sebesar 8,8 miliar dolar AS, dibandingkan kuartal II 2018 yaitu 3,02 persen dari PDB atau delapan miliar dolar AS.

Kendati pada paruh ketiga ini defisit meningkat, namun jika melihat dari awal tahun hingga akhir kuartal III 2018, defisit neraca transaksi berjalan secara akumulatif sebesar 2,86 persen PDB.

Terkait neraca perdagangan sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (17/12) lalu baru saja mengumumkan neraca perdagangan November 2018 mengalami defisit hingga 2,05 miliar dolar AS, yang juga menjadi defisit tertinggi sepanjang tahun ini.

Nilai ekspor pada November 2018 mencapai 14,83 miliar dolar AS atau turun 3,28 persen (tahun ke tahun/yoy), sedangkan impor membengkak menjadi 16,88 miliar dolar AS atau naik 11,08 persen. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Bank DKI-Taspen Dukung Layanan Keuangan Pensiunan

Published

on

Acara kerja sama Bank DKI-Taspen dalam layanan keuangan pensiunan di Jakarta, Senin (17/12/208).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank DKI bekerja sama dengan PT Taspen (Persero) mendukung layanan keuangan bagi para pensiunan berupa pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui Bank DKI.

“Kerja sama tersebut sekaligus dalam rangka mewujudkan visi sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi,” kata Corporate Secretary Bank DKI, Listya Widada dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Listya menyampaikan kerja sama tersebut merupakan komitmen dalam memberikan layanan keuangan kepada para pensiunan peserta Taspen khususnya pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta.

“Layanan perbankan itu terkait dengan pembayaran hak pensiun, fasilitas kredit dengan bunga yang lebih murah dari bank-bank lain serta layanan TransJakarta gratis dengan kartu debit combo,” katanya.

Dalam perluasan kerja sama ini, Bank DKI dan PT Taspen telah memanfaatkan teknologi informasi, yaitu penerapan aplikasi new e-dapem dan Taspen Smart Card.

New e-dapem digunakan untuk memudahkan ketepatan pembayaran dan pelaporan pembayaran pensiun bulanan peserta Taspen. Dengan adanya new e-dapem ini setiap mitra bayar cukup mengakses satu E-Dapem saja tanpa adanya aplikasi E-Dapem dari masing-masing mitra bayar.

Sementara itu, sistem pembayaran pensiun yang menggunakan teknologi informasi dalam bentuk Taspen Smart Card berfungsi antara lain sebagai Kartu Identitas Penerima Pensiun (Karip), sarana otentikasi pembayaran pensiun bulanan, sebagai kartu atau alat bayar melalui Automatic Teller Machine (ATM), kartu debit, serta kartu diskon pada merchant tertentu.

Listya Widada juga menyebutkan bahwa pensiunan dapat menggunakan fasilitas kartu debit combo Bank DKI untuk mengakses layanan TransJakarta gratis, pangan murah serta dapat mengajukan fasilitas kredit Multiguna pensiunan.

“Termasuk pilihan untuk menerima pembayaran pensiun melalui rekening tabungan berbasis syariah di Kantor Layanan Bank DKI Syariah,” kata Listya. (sal)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Tahun Pengelolaan Anggaran Tanpa APBN Perubahan

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Tahun 2018 hampir terlewati dengan sejumlah catatan pengelolaan makro ekonomi yang stabil dan kokoh dalam menghadapi kondisi global yang masih bergejolak.

Hal ini terlihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yang hingga triwulan III-2018 berada pada kisaran 5,17 persen dan laju inflasi yang masih dibawah 3,5 persen.

Pergerakan harga komoditas minyak dunia yang cenderung mengalami kenaikan bahkan memberikan dampak positif kepada penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kondisi ini yang menyebabkan pemerintah pada pertengahan tahun, setelah melihat pencapaian pada semester I 2018, memutuskan tidak mengajukan APBN Perubahan.

Pemerintah berani mengambil risiko tersebut, meski pergerakan rupiah pada waktu itu mulai memperlihatkan tanda-tanda perlemahan, dan menjauhi asumsi Rp13.400 per dolar AS.

Situasi ini merupakan hal di luar kebiasaan, karena asumsi makro ekonomi yang selalu bergerak membuat pemerintah selalu mengajukan perubahan anggaran.

Namun, perjudian itu membuahkan hasil karena pengelolaan APBN sama sekali tidak terganggu dengan tekanan eksternal dan bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan.

Mengecilnya defisit anggaran

Melalui pengelolaan yang memadai, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan defisit anggaran pada akhir tahun berada pada kisaran 1,86 persen – 1,87 persen terhadap PDB.

Perkiraan realisasi ini lebih rendah dari target defisit anggaran dalam APBN 2018 yang ditetapkan sebesar 2,19 terhadap PDB.

Ia menegaskan realisasi defisit anggaran ini didukung kuatnya penerimaan dari sektor perpajakan serta kinerja belanja pemerintah yang efektif dan efisien.

Penerimaan pajak yang stabil membuat pemerintah tidak khawatir dengan persoalan pembiayaan dan memutuskan untuk tidak melakukan penerbitan surat utang pada Desember 2018.

Mengecilnya defisit anggaran ikut memberikan dukungan kepada keseimbangan primer yang pada akhir tahun diperkirakan mencapai negatif Rp15 triliun atau mendekati nol.

Hingga akhir November 2018, realisasi defisit anggaran telah tercatat sebesar Rp287,9 triliun atau 1,95 persen terhadap PDB.

Realisasi tersebut berasal dari pendapatan negara sebesar Rp1.654,5 triliun atau 87,3 persen dari target dan belanja negara Rp1.942,4 triliun atau 87,5 persen dari pagu.

Pencapaian defisit anggaran ini merupakan yang terendah sejak 2014, yang berarti memperlihatkan adanya pengelolaan APBN yang semakin baik dan optimal.

Sebelumnya, defisit anggaran pada 2014 tercatat sebesar 2,19 persen terhadap PDB, pada 2015 sebesar 2,78 persen terhadap PDB, pada 2016 sebesar 2,53 persen terhadap PDB dan pada 2017 sebesar 2,59 persen terhadap PDB.

Selama ini, pemerintah terus menjaga defisit anggaran di bawah tiga persen terhadap PDB sesuai amanat Undang Undang Keuangan nomor 17 Tahun 2003.

Tetap Terkendali

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pelaksanaan anggaran hingga mendekati akhir tahun 2018 tetap terkendali meski pemerintah tidak mengajukan APBN Perubahan.

Bahkan, menurut dia, pelaksanaan APBN tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, karena penerimaan pajak tumbuh double digit dan penerimaan negara bukan pajak melampaui target karena tingginya harga minyak dunia.

Pencapaian tersebut juga didukung oleh kecepatan penyerapan belanja yang lebih baik dari 2016-2017 dan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi.

Secara tidak langsung, perbaikan kinerja APBN ini didukung oleh keberanian pemerintah untuk tidak mengajukan APBN Perubahan.

Menurut dia, kinerja belanja pemerintah bisa saja melambat apabila pengajuan revisi APBN dilakukan pada pertengahan tahun.

Selama ini, pelaksanaan APBN Perubahan selalu membuat Kementerian/Lembaga (KL) harus kembali melakukan revisi dokumen maupun rancangan belanja anggaran.

Dengan kondisi tersebut, maka proses birokrasi pencairan anggaran belanja pemerintah bisa berlangsung lebih lama, bahkan menumpuk pada akhir tahun.

“Bagusnya dengan tidak ada APBN-P, pemerintah dan Kementerian Lembaga bisa fokus melaksanakan tugas. Kalau kita mengajukan APBN-P, kita harus melakukan perubahan dokumen dan rancangan,” kata Askolani.

Ia mengharapkan kinerja KL ini terus dipertahankan untuk tahun anggaran 2019 agar tercipta pengelolaan anggaran yang makin efektif dan efisien untuk mendukung target pembangunan yang sudah ditetapkan.

Tunggu Pantauan

Dalam kesempatan terpisah, Ekonom Destry Damayanti mengatakan fundamental makroekonomi Indonesia masih berada dalam posisi yang kuat sehingga dapat menahan sentimen negatif yang datang dari global.

Situasi ini menyebabkan pendapatan negara diperkirakan melebihi target karena kuatnya realisasi penerimaan pajak jelang akhir tahun.

Membaiknya pengelolaan fiskal ini, bisa memberikan keyakinan terhadap masuknya modal asing ke Indonesia seiring dengan perlambatan ekonomi China.

“Investor akan mencari pasar baru, karena kondisi ekonomi Eropa juga masih bermasalah,” ujar Destry yang juga Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menambahkan pengelolaan penerimaan maupun belanja negara sudah memperlihatkan banyak perbaikan pada 2018.

Namun, ia mengingatkan situasi ini didukung oleh kenaikan harga minyak dunia maupun perlemahan rupiah yang sudah melampaui asumsi.

Untuk itu, Piter mengharapkan pemerintah dapat memperkuat daya tahan pelaksanaan APBN agar lebih optimal di tahun politik 2019.

Pantauan terhadap pergerakan asumsi makro ekonomi juga harus terus dilakukan karena dinamika perekonomian global diperkirakan sama seperti 2018.

Meningkatnya tensi perang dagang dan normalisasi kebijakan moneter di negara maju, merupakan dua “hantu” yang masih bergentayangan dan momok bagi negara berkembang.

Meski demikian, Piter belum bisa memastikan pemerintah akan belajar dari pengalaman 2018 dan berani tidak mengajukan APBN Perubahan, karena semua tergantung perjalanan APBN di triwulan I-2019.

“Kalau selama tiga bulan pertama itu realisasi indikator makro seperti harga minyak dan nilai tukar masih mendekati asumsi APBN 2019 maka tidak perlu ada APBN perubahan,” ujarnya. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending