Connect with us

Properti

Basuki : Nusa Dua Bali Bisa Jadi Contoh Kawasan Wisata Terpadu

Published

on

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan bahwa kawasan Nusa Dua, Bali bisa menjadi contoh sebagai kawasan wisata terpadu yang juga bisa dikembangkan di destinasi lainnya di Indonesia.

“Nusa Dua, Bali, adalah proyek pembangunan kawasan pariwisata terpadu pertama oleh komunitas internasional di Indonesia pada tahun 1971,” kata Basuki dalam rilis di Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Menurut dia, pihaknya ingin agar ada kawasan seperti Nusa Dua di sejumlah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Danau Toba.

Menteri PUPR mengemukakan hal tersebut saat membuka Forum Tri Hita Karana, yang merupakan bagian dari Pertemuan Tahunan IMF-WB di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10).

Ia menuturkan, Kementerian PUPR turut mendukung pengembangan 10 KSPN atau disebut sebagai 10 “Bali Baru” guna mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan asing hingga tahun 2019.

Basuki Hadimuljono menyatakan optimismenya terhadap tercapainya target tersebut karena Indonesia memiliki alam dan kekayaan budaya yang bisa dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

“Dari target 20 juta wisatawan ke Indonesia hingga tahun 2019, masih didominasi oleh kunjungan ke Bali. Pemerintah saat ini mengembangkan sepuluh kawasan wisata sebagai Bali baru,” katanya.

Dukungan yang diberikan Kementerian PUPR dalam bentuk pembangunan infrastruktur PUPR berupa jalan akses menuju lokasi wisata, jalan di lokasi wisata, air baku, sanitasi, drainase dan persampahan.

Kementerian PUPR juga membangun ruang-ruang publik (termasuk rest area, parkir, pedestrian, dan penataan kawasan)?untuk mendukung kegiatan produktif sektor pariwisata.

Pengembangan kawasan wisata secara terpadu, menurut Menteri Basuki, amat penting karena ada beragam aspek yang saling berkaitan stu sama lain.

Danau Toba, misalnya kunjungan wisatawan masih terkendala karena kurangnya akses transportasi, meski minat wisatawan asing ke Danau Toba cukup tinggi, sehingga pihaknya membangun jalan tol Trans Sumatra dari Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi yang akan dilanjutkan hingga Parapat, serta dukungan akses bandar udara Silangit dan Sibisa.

“Kami juga mengundang investor untuk membangun hotel, restoran, dan tempat peristirahatan di sekitar wilayah tersebut,” katanya.

Menteri Basuki juga menyoroti perlunya pendekatan budaya dalam membangun infrastruktur di kawasan-kawasan wisata, misalnya dengan menggunakan gaya arsitektur daerah setempat, serta pentingnya melatih sumber daya manusia lokal agar menjadi tamu yang baik dan ramah bagi para pendatang. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Properti

Badan Pengelola Tapera Diharapkan Segera Beroperasi

Published

on

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diharapkan segera beroperasi setelah mengalami penundaan pembahasan karena terkendala oleh sejumlah faktor.

“Mudah-mudahan pembahasannya bulan ini bisa tuntas sehingga bisa segera beroperasi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi saat membuka diskusi “Tapera sebagai Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan” di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Sebagaimana diketahui, sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera, Badan Pengelola (BP) Tapera bakal dipimpin oleh satu komisioner dan maksimal diperkirakan memiliki empat deputi komisioner.

Empat deputi itu diperkirakan terdiri atas bidang pengerahan, pemungutan, pemupukan, serta administrasi dan hukum. Awalnya ditargetkan bahwa BP Tapera juga akan beroperasi sejak pertengahan tahun 2018.

“Terkait BP Tapera ini progresnya tinggal penetapan komisioner dan deputi komisioner,” paparnya.

Menurut Khalawi, harusnya pada tanggal 19 Oktober kemarin adalah rapat terakhir, tetapi terpaksa tertunda antara lain karena adanya bencana alam yang terjadi seperti di Lombok (NTB) dan Palu (Sulteng).

Sementara itu, pembicara dalam diskusi Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengakui bahwa awalnya diharapkan BP Tapera sudah terbentuk pada tahun 2018. “Ternyata masih berproses, karena itu diharapkan 2019 sudah beroperasi,” kata Adang Sudarta.

Sejak para komisioner ditetapkan oleh Presiden, ia berharap mereka dapat langsung bekerja seperti menentukan mekanisme terkait dengan bank kustodian dan manajer investasi.

Pihaknya juga sudah mempersiapkan semacam unit pendukung komite BP Tapera tersebut.

Harapannya, setelah komisioner dilantik sudah bisa diserahkan ke BP Tapera sehingga mereka tidak harus bekerja dari nol.

Adang juga berharap kerja sama dengan unsur bank kustodian dan manajer investasi dapat menekan biaya, sehingga kredit pemilikan rumah (KPR) bisa hanya harapan lima persen. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Properti

PUPR : Tapera Bakal Wujudkan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap

Published

on

Bentuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diyakini bakal memperlancar pembiayaan perumahan jangka panjang di Nusantara dan mewujudkan mimpi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi menyatakan bentuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diyakini bakal memperlancar pembiayaan perumahan jangka panjang di Nusantara dan mewujudkan mimpi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

“Dengan Tapera ini akan membuat pembiayaan perumahan ke depannya akan semakin cepat,” kata Khalawi ketika ditemui seusai acara diskusi tentang Tapera, di Jakarta, Senin. (22/10/2018)

Dalam kata sambutan yang membuka diskusi tersebut, Khalawi mengutarakan harapannya bila telah dioperasionalkan, maka Tapera akan mewujudkan impian terutama bagi masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap, agar mereka dapat memiliki rumah.

Dia mengutarakan bahwa program Tapera tersebut sebenarnya merupakan inovasi, karena bila hanya mengharapkan bantuan alokasi anggaran dari pemerintah tidak akan mencukupi sehingga pihaknya juga selalu mencari terobosan.

Ia mengemukakan ada tiga hal yang akan dilaksanakan melalui Tapera yaitu untuk pemanfaatan, pemupukan, dan pencadangan.

Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara menuturkan Tapera adalah bentuk penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu untuk digunakan dalam pembiayaan perumahan bagi masyarakat luas.

Adang Sutara juga mengungkapkan ada tiga asas yang melandasinya, yaitu asas kegotongroyongan, kemanfaatan, dan keadilan, sedangkan di antara ketiganya yang paling menonjol adalah kegotongroyongan.

“Ini karena bagi peserta yang sudah memiliki rumah, dananya akan digunakan untuk teman-teman peserta lainnya yang belum memiliki rumah,” paparnya.

Dia juga menjelaskan bahwa terkait dengan Tapera, aspek pemupukan diharapkan bisa meningkatkan simpanan para peserta saat berakhir kepesertaannya dan pencadangan adalah suatu manfaat ketika para peserta berhenti atau pensiun dari kepesertaan Tapera.

Dengan Tapera, ia juga menginginkan agar ke depannya tingkat suku bunga KPR-nya juga bisa ditekan hingga tetap lima persen seperti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekarang. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Properti

Konsultan : Tren Pengguna KPR Properti Meningkat

Published

on

Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia, Ferry Salanto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Konsultan properti, Colliers International menyatakan tren pengguna kredit pemilikan rumah (KPR) atau kredit pemilikan apartemen (KPA) di sektor properti semakin meningkat dengan adanya revisi rasio kredit.

“Apalagi, saat ini sudah ada bank-bank yang menawarkan suku bunga digit tunggal selama 1-2 tahun pertama, meski setelah itu mengambang kembali,” kata Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia, Ferry Salanto, dalam paparan properti di Jakarta, Rabu (3/10/2018).

Ferry memaparkan jumlah pengguna KPR/KPA pada 2013 baru sekitar 16 persen, tetapi pada tahun 2018 ini jumlah pembeli properti dengan menggunakan pinjaman dari perbankan meningkat hingga 33 persen.

Menurut dia, pada saat ini memang perlu adanya kebijakan seperti revisi aturan rasio kredit yang diperbolehkan (LTV) agar memudahkan orang untuk membeli properti dengan fasilitas kredit, karena mereka yang memiliki KPR biasanya adalah “end-user” (pengguna akhir) yang bukan semata-mata investor.

Ia mengingatkan bahwa berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini jumlah simpanan dalam tabungan di masyarakat meningkat.

Bank Indonesia juga melakukan kebijakan untuk menaikkan tingkat suku bunga darlamangka menahan pelemahan rupiah.

“Ketika tingkat suku bunga naik, maka akan berdampak terhadap ongkos pinjaman dari bank yang lebih mahal dan akhirnya mempengaruhi keputusan calon pembeli untuk membeli properti lewat KPR,” ucapnya.

Ferry juga mengingatkan bahwa calon pembeli properti (terutama untuk kelas menengah-atas), saat ini masih cenderung untuk menunggu atau menunda membeli properti sampai pemerintahan baru terbentuk.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah mengharapkan kebijakan baru BI terkait makroprudensial dalam bentuk ketentuan pelonggaran “Loan to Value/Financing to Value” (LTV/FTV) Ratio dari fasilitas kredit/pembiayaan perumahan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Jatim.

“Kebijakan LTV/FTV BI merupakan bauran kebijakan yang ditujukan untuk mendorong perekonomian melalui pertumbuhan kredit properti secara nasional yang pada saat ini masih memiliki potensi akselerasi, tapi tetap memperhatikan aspek prudensial,” kata Difi pada kegiatan Diseminasi Kebijakan Makroprudensial di Surabaya, Kamis (13/9).

Ia mengatakan kebijakan ini memberikan kewenangan kepada industri perbankan untuk mengatur sendiri jumlah LTV/FTV dari fasilitas kredit/pembiayaan pertama, sesuai dengan risk appetite dan kebijakan manajemen risiko masing-masing bank. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending