Connect with us

Trade

Efisiensi Investasi Publik Tingkatkan 6,5 Persen Nilai Aset Indonesia

Published

on

Konferensi pers dalam rangkaian pertemuan tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/102018).

Zonaekonomi.com, Nusa Dua – Dana Moneter Internasional (IMF) menilai efisiensi investasi publik yang dilakukan Pemerintah Indonesia telah meningkatkan nilai aset Indonesia sebesar 6,5 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB).

“Sangat penting untuk menggarisbawahi bahwa jika pola efisiensi belanja investasi publik semakin baik, maka angka 6,5 persen terhadap GDP ini dapat mencapai 10 persen dari GDP,” kata Direktur Departemen Fiskal IMF Vitor Gaspar dalam konferensi pers tentang Monitor Fiskal, di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).

BACA JUGA : Ini Lima Tantangan Ekonomi Asia Timur, Sebut Menkeu

Penilaian tersebut didasarkan pada asumsi efisiensi peningkatan belanja infrastruktur di Indonesia dalam neraca sektor publik yang dibiayai pajak, yang meningkat 1 persen terhadap GDP dalam tiga tahun terakhir.

Menurut Gaspar, meskipun kontribusi pajak terhadap GDP masih rendah, namun upaya pembiayaan infrastruktur dengan pajak yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan pengelolaan anggaran yang seimbang.

IMF juga menilai Indonesia mencatat kemajuan yang mengesankan dalam 50 tahun terakhir yang bukan hanya ditandai pertumbuhan GDP per kapita, namun juga berbagai indikasi sosial, seperti menurunnya tingkat kematian bayi dan usia harapan hidup.

“Penting (bagi Indonesia) untuk melihat jauh ke depan tentang bagaimana menggunakan kebijakan fiskal untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif,” kata dia.

Terkait kebijakan fiskal di Indonesia, IMF merekomendasikan agar pemerintah menekankan pada investasi, baik infrastruktur, sosial, maupun kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan.

“Agar investasi infrastruktur, kesehatan dan pendidikan ini dapat dirasakan manfaatnya, sangat penting (bagi pemerintah) untuk membangun kapasitas pajak di Indonesia,” kata Gaspar.

Terkait rasio pajak terhadap GDP Indonesia yang masih rendah, yakni 11,8 persen, penelitian IMF mengidentifikasi bahwa angka minimal ideal untuk rasio pajak terhadap PDB adalah 15 persen.

Sebelumnya, dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019, Presiden Joko Widodo menargetkan rasio pajak terhadap PDB dapat mencapai 12,1 persen tahun depan. (zah)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trade

Ritel Keluhkan “VAT Refund” Tak Sejalan dengan Misi Genjot Wisman

Published

on

Diskusi bertajuk "Pertumbuhan Ekonomi dan Ritel Indonesia 2019" di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pengelola ritel belanja SOGO, PT Panen Lestari Internusa, mengeluhkan batas pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT) refund yang tidak sejalan dengan misi untuk menggenjot wisatawan mancanegara.

Managing Director PT Panen Lestari Internusa Handaka Santosa ditemui di Jakarta, Rabu (16/1/2019), mengatakan tingginya batasan VAT refund membuat wisatawan asing tak berminat belanja di Indonesia.

“Orang ke Indonesia paling jalan-jalan saja, lihat alam. Kalau belanja, nanti dulu deh, mending ke Singapura atau Bangkok. Jadinya kita ketinggalan peluang,” katanya.

VAT refund merupakan insentif perpajakan yang diberikan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri berupa pengembalian PPN yang sudah dibayar atas pembelian barang kena pajak di Indonesia, yang kemudian dibawa ke luar daerah pabean atau luar negeri.

Pengembalian pajak sebesar 10 persen atas transaksi belanja minimal Rp5 juta itu diberlakukan sejak 2010 untuk memberikan daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia.

Sayangnya, batasan transaksi minimal Rp5 juta masih dinilai terlalu tinggi sehingga belum banyak ritel yang memanfaatkannya. Selain itu, batasan tersebut dinilai masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan batasan VAT refund di sejumlah negara lain.

Di Singapura misalnya, jelas Handaka, turis asing bisa mengklaim VAT refund dengan berbelanja minimal 100 dolar Singapura (sekitar Rp1 juta), Inggris 50 poundsterling (sekitar Rp900 ribuan) dan di Jepang sebesar 5.000 yen (sekitar Rp650 ribu).

“VAT refundnya bahkan ada yang di kasir. Mudah sekali,” katanya.

Handaka berharap usaha pemerintah menggenjot sektor pariwisata dilakukan dengan konsep yang menyatu dan saling mendukung.

“Pemerintah ini usahanya bagus di pariwisata, hanya saja soal refund ini bagaimana? Seharusnya bisa menjadi satu sinergi dan kesatuan konsep,” harapnya.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengamini VAT refund dapat digunakan sebagai pendorong pariwisata dan sektor ritel.

Sayangnya, menurut dia, fasilitas tersebut hanya berlaku di lima bandara internasional yakni Soekarno-Hatta Jakarta, Ngurah Rai Denpasar Bali, Kualanamu Medan, Adi Sutjipto Yogyakarta, dan Djuanda Surabaya Jawa Timur serta sejumlah pusat belanja yang jumlahnya masih terbatas.

“Turis senang dapat itu, sayang (ritel VAT refund) terbatas. Mungkin bisa di setiap mal untuk bisa refund untuk memudahkan orang mendapatkan hal itu,” kata Aviliani. (aij)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tekan Defisit Perdagangan

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang sudah diterbitkan agar pelebaran defisit neraca perdagangan tidak terjadi lagi di masa depan.

“Setiap saat kita evaluasi efektivitas kebijakan ekspor dan upaya mengendalikan impor,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Sri Mulyani mengatakan berbagai upaya untuk mendorong ekspor nonmigas dan mengurangi impor migas sudah dilakukan pemerintah.

Kebijakan yang dilakukan antara lain dengan memperbaiki iklim investasi untuk mendorong masuknya modal kepada industri berbasis ekspor dan substitusi impor.

Selain itu, mewajibkan pemanfaatan biodiesel (B20) untuk mengurangi impor solar serta menaikkan tarif PPh impor untuk barang-barang mewah.

Sri Mulyani memastikan kebijakan tersebut sudah mulai memperlihatkan hasil karena pelaku industri sudah mulai memakai bahan bakar biodiesel.

“Berdasarkan statistik, sejak penggunaan B20, hampir semua impor minyak terutama diesel menurun,” katanya.

Kenaikan tarif PPh impor ikut menurunkan impor barang jadi sebesar 12,9 persen diikuti barang mewah 15,4 persen, meski barang konsumsi masih naik sebesar 0,5 persen.

Meski demikian, ia mengakui impor migas masih cukup tinggi sehingga menjadi salah satu penyebab utama defisit neraca perdagangan sepanjang 2018 mencapai 8,57 miliar dolar AS.

“Kita lihat beberapa langkah yang sudah dilakukan memberikan dampak, tapi impor masih cukup besar, seperti minyak,” ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, evaluasi ini dilakukan termasuk kemungkinan adanya penggunaan instrumen fiskal agar ekspor produk manufaktur meningkat dan negara tujuan dagang makin bertambah. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Kinerja 2018 Memuaskan, BPJS Ketenagakerjaan Optimistis Hadapi 2019

Published

on

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Enda Ilyas Lubis.

Zonaekonomi.com, Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan hasil positif pada pembukuan kinerja pertumbuhan kepesertaan tahun 2018.

Sebanyak 30,5 juta pekerja tercatat aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di akhir Desember 2018 dan melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 29,6 juta pekerja aktif. Hasil ini merupakan pencapaian yang positif untuk mengakhiri tahun 2018 yang lalu dengan total peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 50,7 juta pekerja.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Enda Ilyas Lubis, menegaskan pihaknya telah berupaya untuk terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pekerja agar program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan ini bisa didapatkan oleh seluruh pekerja Indonesia.

Khusus kinerja kepesertaan aktif segmen Penerima Upah (PU), pada tahun 2018 mencatatkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu meningkat sebesar 3,4 juta dari tahun 2017, sementara tren tahun-tahun sebelumnya kenaikan rata-rata sebanyak 1,2 juta pekerja aktif.

“Hasil ini kami raih bukan semata karena kerja keras insan BPJS Ketenagakerjaan sendiri, tapi juga atas kerjasama yang baik antara semua pihak, yaitu Pemerintah, stakeholder, dan tentu saja perusahaan serta pekerja yang semakin menyadari pentingnya memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan,” tukas Ilyas.

Salah satu kunci peningkatan positif dari kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan ini adalah dengan menggagas kerjasama-kerjasama strategis dengan Pemerintah, baik daerah, provinsi hingga pusat.

Kerjasama tersebut didorong dengan pemberian apresiasi khusus kepada kepala daerah dan provinsi yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Paritrana Awards, penghargaan yang diberikan kepada para Kepala Daerah dan Provinsi, serta perusahaan yang masuk dalam kategori unggulan yang telah ditentukan panitia pelaksana. Paritrana Awards ini sendiri merupakan terobosan bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia.

Pemberian penghargaan bagi kepala daerah ini menjadi salah satu faktor pendukung yang berpengaruh terhadap peningkatan kepesertaan aktif pekerja segmen PU, selain adanya faktor pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) yang efektif pula dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di sepanjang tahun 2018. Kemnaker melalui dukungannya pada Tim Terpadu bersama BPJS Ketenagakerjaan, memiliki peranan penting dalam menegakkan regulasi terkait ketenagakerjaan sehingga mendorong pertumbuhan positif akuisisi kepesertaan tenaga kerja sektor PU.

Di sisi lain, salah satu faktor yang mendukung peningkatan kepesertaan pada pekerja segmen Bukan Penerima Upah (BPU) adalah dengan munculnya inisiatif agen Penggerak Jaminan Sosial (PERISAI). Inisiatif ini merupakan program keagenan dengan memberdayakan masyarakat, disadur dari Sharoushi yang sukses diterapkan di Jepang dalam akuisisi jaminan sosial dari pemerintah kepada seluruh masyarakat.

“Perisai terbukti mampu mendorong peningkatan kepesertaan pada sektor BPU dan ini adalah hasil positif yang didukung berbagai pihak, khususnya para Perisai yang bekerja keras agar seluruh pekerja, khususnya sektor BPU dapat terlindungi,” terang Ilyas.

Ilyas menambahkan, kepesertaan yang digaet oleh Perisai mencapai 530 ribu orang dari 3.700 agen aktif.

“Hasil ini tidak membuat kami berpuas diri, tahun 2019 kami mengusung tema Aggressive Growth. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai seluruh target agar manfaat yang kami berikan kepada peserta bisa optimal, untuk kebaikan seluruh pekerja di Indonesia,” katanya.

Pelayanan optimal dan optomistis kinerja 2019 juga bagi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muarobungo yang memberikan pelayanan kepada para peserta atau pekerja di Provinsi Jambi wilayah barat yakni di Kabupaten Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun, Kerinci dan Kota Sungai Penuh. (ant)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending