Connect with us

Trade

Efisiensi Investasi Publik Tingkatkan 6,5 Persen Nilai Aset Indonesia

Published

on

Konferensi pers dalam rangkaian pertemuan tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/102018).

Zonaekonomi.com, Nusa Dua – Dana Moneter Internasional (IMF) menilai efisiensi investasi publik yang dilakukan Pemerintah Indonesia telah meningkatkan nilai aset Indonesia sebesar 6,5 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB).

“Sangat penting untuk menggarisbawahi bahwa jika pola efisiensi belanja investasi publik semakin baik, maka angka 6,5 persen terhadap GDP ini dapat mencapai 10 persen dari GDP,” kata Direktur Departemen Fiskal IMF Vitor Gaspar dalam konferensi pers tentang Monitor Fiskal, di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).

BACA JUGA : Ini Lima Tantangan Ekonomi Asia Timur, Sebut Menkeu

Penilaian tersebut didasarkan pada asumsi efisiensi peningkatan belanja infrastruktur di Indonesia dalam neraca sektor publik yang dibiayai pajak, yang meningkat 1 persen terhadap GDP dalam tiga tahun terakhir.

Menurut Gaspar, meskipun kontribusi pajak terhadap GDP masih rendah, namun upaya pembiayaan infrastruktur dengan pajak yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan pengelolaan anggaran yang seimbang.

IMF juga menilai Indonesia mencatat kemajuan yang mengesankan dalam 50 tahun terakhir yang bukan hanya ditandai pertumbuhan GDP per kapita, namun juga berbagai indikasi sosial, seperti menurunnya tingkat kematian bayi dan usia harapan hidup.

“Penting (bagi Indonesia) untuk melihat jauh ke depan tentang bagaimana menggunakan kebijakan fiskal untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif,” kata dia.

Terkait kebijakan fiskal di Indonesia, IMF merekomendasikan agar pemerintah menekankan pada investasi, baik infrastruktur, sosial, maupun kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan.

“Agar investasi infrastruktur, kesehatan dan pendidikan ini dapat dirasakan manfaatnya, sangat penting (bagi pemerintah) untuk membangun kapasitas pajak di Indonesia,” kata Gaspar.

Terkait rasio pajak terhadap GDP Indonesia yang masih rendah, yakni 11,8 persen, penelitian IMF mengidentifikasi bahwa angka minimal ideal untuk rasio pajak terhadap PDB adalah 15 persen.

Sebelumnya, dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019, Presiden Joko Widodo menargetkan rasio pajak terhadap PDB dapat mencapai 12,1 persen tahun depan. (zah)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trade

Kemendag Genjot Perjanjian Perdagangan untuk Tingkatkan Ekspor

Published

on

Pemaparan capaikan kinerja empat tahun Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perdagangan menggenjot berbagai perjanjian perdagangan dengan negara lain sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor.

“Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, membuka pasar baru dan kemudian dengan pasar lama kita harus membuka diri yaitu dengan perjanjian perdagangan guna meningkatkan ekspor,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Enggar menyampaikan hal tersebut saat menghadiri konferensi pers bertajuk ‘Empat Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla: Membangun Manusia Indonesia Menuju Negara Maju’.

Enggar memaparkan, selama empat tahun berjalan Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, setidaknya Indonesia menandatangani 3 perjanjian dagang.

Pertama yakni perjanjian dagang dengan Palestina sebagai bentuk dukungan politik secara konsisten terhadap negara tersebut.

“Ini tidak pakai studi, tapi merupakan konsistensi kita berupa dukungan politik, jadi bukan hanya retorika semata tapi juga dengan kemitraan ekonomi,” ujar Enggar.

Melalui perjanjian tersebut, Indonesia membuka barang dari Palestina dengan bea masuk 0 persen, di mana saat ini baru dua produk yang diajukan, yakni kurma dan minyak zaitun.

“Yang kita jaga sama-sama adalah menghindari ‘free rider’ yang akan ikut serta. Mereka meminta kita juga untuk mengirimkan komoditi yang ada dan kita mempersilahkan Palestina memilih apa yg mereka butuhkan,” papar Enggar.

Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani kemitraan dengan Chili.

Sementara dengan Australia, secara substantif perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) sudah selesai dibahas dan tinggal mengikuti kebijakan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Enggar menambahkan, saat ini terdapat delapan perundingan dagang yang sedang berjalan, dan tiga perjanjian masih ditinjau untuk dikembangkan dan dua lainnya sedang melakukan inisiasi pembahasan.

“Jadi total ada 13 yang kita kejar, paling tidak secara substantif tahun ini bisa kita kejar, sehingga semester I tahun 2019 sudah bisa berjalan,” ujar Enggar.

Ia menambahkan, dalam setiap persiapan pembahasan perjanjian perdagangan, Kemendag tidak hanya datang dan bernegosiasi dalam kunjugan kerja, namun juga melibatkan dunia usaha untuk melakukan misi dagang.

“Ini momentum promosi dan transaksi, dengan demikian kami melibatkan mitra usaha,” tukas Enggar. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Kemendag Hadirkan Anjungan Kayu Ringan Indonesia di TEI

Published

on

Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Arlinda.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perdagangan akan menghadirkan anjungan kayu ringan Indonesia pada perhelatan ekspor terbesar Trade Expo Indonesia (TEI) 2018 pada 24-28 Oktober 2018 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang.

“Ini merupakan tahun ketiga Kementerian Perdagangan memfasilitasi perusahaan-perusahaan kayu ringan Indonesia tampil di TEI sebagai bagian dari program pembinaan ekspor jangka panjang,” kata Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Arlinda melalui keterangannya di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Program tersebut dilakukan bersama Indonesian Light Wood Association (ILWA), Swiss Import Promotion Programme (SIPPO), dan Import Promotion Desk (IPD) Jerman.

Pavilion Kayu Ringan ini akan berada di Hall 3 Booth Nomor 14 Indonesia ICE BSD.

Desain yang akan digunakan untuk paviliun tahun ini adalah model sarang lebah (beehive).

Selain unik, model ini dinilai dapat membuktikan bahwa dengan pemanfaatan teknologi, kayu pohon Sengon yang selama ini dianggap tidak memiliki manfat ekonomi yang besar, dapat digunakan untuk menahan beban berat.

Desain ini juga diharapkan dapat menarik perhatian buyers asing yang berkunjung ke TEI sehingga mampu mengulang keberhasilan yang diraih Paviliun Kayu Ringan Indonesia dengan model beehive pada pameran Interzum 2017 di Cologne, Jerman, yang mendapatkannilai initial order sebesar 22,5 juta dolar AS.

“Fasilitasi semacam ini merupakan bentuk apresiasi Kementerian Perdagangan terhadap perusahaan-perusahaan yang mau terus berinovasi melakukan diverisfikasi produk dan dapat secara kontinyu didorong ekspornya ke pasar global,” ujar Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Marolop Nainggolan.

Menurut Marolop, paviliun ini merupakan salah satu amjungan yang dijadwalkan akan dikunjungi oleh Presiden RI Joko Widodo setelah acara pembukaan pameran

Paviliun Kayu Ringan tahun ini akan menampilkan produk-produk kayu inovatif yang ramah lingkungan dari lima perusahaan yang telah mendapatkan pembinaan dalam hal product development dari IPD dan SIPPO sehingga memiliki nilai fungsi dan estetika yang sesuai dengan keinginan buyers dan tren yang sedang berkembang di pasar Eropa.

Kelima perusahaan itu adalah PT. Abhirama Kresna, PT. Hasil Albizia Nusantara, PT. Abioso Batara Alba, PT Tatalestari Rimbabuana, dan PT. Sumber Abadi Bersama.

Kelima perusahaan ini memproduksi blockboard, dorecore, panel board, plywood, laminated door dan produk inovatif lainya yang telah dilengkapi oleh sertifikat SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu). (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Soal Pelanggaran, Kementerian PUPR Bakal Cek Proyek Meikarta

Published

on

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid menyatakan pihaknya bakal mengecek mengenai apakah ada pelanggaran terkait pembangunan proyek Meikarta.

“Untuk Meikarta, nanti kami cek apakah kalau dari sisi kebijakan ada pelanggaran,” kata Khalawi kepada wartawan seusai memberi kata sambutan dalam diskusi di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Menurut Khalawi, yang akan memberikan sanksi adalah pihak pemerintah daerah (pemda). Bila ditemukan pelanggaran, lanjutnya, maka pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada pemda untuk menindaknya.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan perizinan tata ruang proyek Meikarta yang disetujui oleh pihaknya baru mencakup lahan seluas 84 hektare.

“Di ATR tidak ada masalah, karena sudah disampaikan surat, yang selesai dan sesuai tata ruang itu adalah 84 hektare,” kata Sofyan di Jakarta, Jumat (19/10).

Baca juga: Menteri Agraria sebut perizinan Meikarta hanya 84 hektare

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah 12 lokasi sejak Rabu (17/10) sampai Kamis (18/10) sore dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

KPK melakukan penggeledahan di Kantor Lippo Cikarang, Kantor Bupati Bekasi, rumah pribadi Bupati Bekasi, Kantor Lippo Group di Gedung Matahari Tower Tangerang, rumah tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending