Connect with us

Finansial

“Fintech” Diyakini Ampuh Perdalam Inklusi Keuangan Asia

Published

on

The Bali Fintech Agenda akan membahas berbagai peluang dan tantangan yang bisa diperoleh dari teknologi yang berpotensi mengubah lansekap ekonomi dan keuangan, Kamis (11/10/2018).

Zonaekonomi.com, Nusa Dua – Para pimpinan lembaga multilateral perekonomian dan bank sentral mengakui besarnya potensi layanan finansial berbasis teknologi (fintech) untuk meningkatkan pertumbuhan inklusi keuangan di Asia.

Namun para eksekutif tersebut juga menyadari risiko yang ditimbulkan oleh “Fintech” dan harus segera dimitigasi oleh otoritas ataupun bank sentral di Asia.

BACA JUGA : Korea Tawarkan Perluasan Akses Pembiayaan UMKM Indonesia

Direktur Kantor Riset Makroekonomi ASEAN+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office – AMRO) Junhong Chang dalam sebuah diskusi di Nusa Dua, Bali, Kamis 11/10/2018), mengatakan teknologi memang menjadi amunisi bagi pemangku kepentingan untuk menyebarkan manfaat perekonomian, tetapi juga teknologi bisa menimbulkan risiko yang bahkan melintasi batas negara.

“Para pembuat kebijakan perlu memahami dan mengelola dampak teknologi di dalam sistem keuangan kita demi mempertahankan stabilitas keuangan,” ujar Chang dalam Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi Mengenai Kerja Sama Kawasan untuk Mendukung Inovasi, Inklusi, dan Stabilitas di Asia yang Bank Indonesia dan beberapa mitra.

Forum diskusi itu juga menjadi acara sela di Pembukaan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018, Nusa Dua, Bali.

Adapun contoh teknologi di bidang keuangan adalah “mobile banking”, “big data”, dan jaringan transfer “peer-to-peer”. Teknologi itu memang berhasil memperluas jangkauan layanan keuangan kepada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank atau tidak terjangkau bank sehingga meningkatkan pendapatan dan standar hidup.

Namun ada risiko teknologi yakni penipuan siber, keamanan data, dan pembobolan privasi. Intermediasi terpisah layanan “FinTech” atau konsentrasi layanan di antara beberapa penyedia juga dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan.

Presiden ADB Takehiko Nakao mengatakan teknologi keuangan baru yang menyebar dengan begitu cepat adalah teknologi yang sangat menjanjikan untuk inklusi keuangan.

“Kita harus mendorong lingkungan yang memungkinkan teknologinya berkembang serta memperkuat kerja sama kawasan guna membangun standar peraturan dan sistem pengawasan yang harmonis demi mencegah pencucian uang internasional, pendanaan teroris, dan kejahatan siber,” kata Nakao.

Pasar Potensial

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan Asia, termasuk Indonesia, merupakan tempat ideal bagi “fintech” untuk berkembang.

Hal itu karena Indonesia memiliki lebih dari seperempat juta masyarakat yang tersebar di ribuan pulau, menunggu untuk terintegrasi dengan teknologi baru. Kemudian, Indonesia juga memiliki struktur demografi muda, dengan semangat untuk memasuki dunia digital masa depan;.

“Ada juga masyarakat baru yang didorong oleh kelompok kelas menengah yang dinamis dan demokratis, yang memandang ekonomi digital sebagai sesuatu yang tak terhindarkan, seperti layaknya evolusi,” kata Mirza.

Forum ini juga menyoroti kondisi Asia yang mengalami pertumbuhan perekonomian tinggi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi sektor keuangan masih tertinggal di sejumlah negara.

Kurang dari 27 persen orang dewasa di kawasan Asia yang sedang berkembang sudah memiliki rekening bank, jauh di bawah median global sebesar 38 persen.

Sementara itu, hanya 84 persen dari perusahaan di kawasan ini sudah memiliki rekening giro atau tabungan, setara dengan Afrika tetapi ketinggalan dari Amerika Latin yang mencapai 89 persen dan 92 persen di kawasan Eropa Tengah dan Timur.

Oleh sebab itu, BI memandang inklusi keuangan dapat ditingkatkan melalui kebijakan yang mendorong inovasi keuangan, dengan meningkatkan literasi keuangan, serta dengan memperluas dan meningkatkan infrastruktur dan jaringan digital.

Namun, hal itu membutuhkan peraturan untuk mencegah kegiatan ilegal, meningkatkan keamanan siber, dan melindungi hak dan privasi konsumen, juga akan membangun keyakinan terhadap teknologi keuangan yang baru.

Panel dialog terdiri dari Deputi Gubernur National Bank of Cambodia Neav Chanthana; Deputi Gubernur Bangko Sentral ng Pilipinas Diwa Guinigundo, Presiden dan CEO Women’s World Banking Mary Ellen Iskenderian, Direktur Pengelola Monetary Authority of Singapore Ravi Menon, Presiden ADB Takehiko Nakao, Deputi Gubernur Bank Negara Malaysia Abdul Rasheed dan Gubernur Bank of Thailand Veerathai Santiprabhob. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Finansial

Menkeu Inginkan Peningkatan Pelayanan dalam Fasilitas Kawasan Berikat

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan adanya peningkatan pelayanan dalam fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk mendorong kegiatan ekspor nasional.

“Kita terus berusaha untuk menyeimbangkan kegiatan ekonomi untuk memperbaiki kinerja ekspor dan investasi,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (18/2/2019).

Pernyataan tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam menanggapi hasil survei manfaat ekonomi dari KB dan KITE yang merupakan hasil kerja sama antara institusi bea dan cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).

Survei ini merupakan survei kedua yang dilakukan Bea Cukai untuk memastikan dampak ekonomi dari penyediaan fasilitas kepabeanan tetap positif bagi pelaku usaha dan bertujuan juga untuk perumusan dari formulasi kebijakan selanjutnya.

Dalam survei ini, sebagian besar pelaku usaha puas terhadap pemberian fasilitas KB dan KITE karena dapat mengurangi biaya pengeluaran dan menciptakan efisiensi produksi, mengurangi pajak atau bea masuk dan mempermudah prosedur ekspor maupun impor.

Meski demikian, sebanyak 27,59 persen responden menginginkan adanya percepatan dan perbaikan birokrasi, 21,88 persen menginginkan adanya perbaikan sistem aplikasi kepabeanan CEISA, PEB dan PDE serta 3,23 persen mengharapkan adanya pengurangan pajak dan bea masuk.

Sri Mulyani mengatakan area percepatan dan perbaikan birokrasi serta pembenahan sistem aplikasi CEISA, PEB dan PDE merupakan hal yang dapat diperbaiki oleh institusi bea dan cukai sehingga seharusnya dalam survei selanjutnya tidak ada keluhan lagi terkait dua sektor pelayanan tersebut.

“Sebagian besar ingin memperbaiki aplikasi CEISA, PEB dan PDE serta mempercepat birokrasi, ini merupakan area yang bisa diperbaiki dan dikendalikan oleh kita. Tidak ada alasan bea cukai tidak bisa memperbaiki dua hal ini,” katanya.

Terkait pengurangan pajak atau bea masuk, Sri Mulyani akan melihat kembali pembenahan yang telah diberikan, apalagi insentif yang telah diberikan untuk fasilitas KB dan KITE telah memadai untuk meningkatkan kegiatan ekspor.

“Kita sudah mengurangi beban pajak secara maksimal, tapi masih ada sebanyak tiga persen, yang belum puas. Masalah lainnya seperti restitusi juga sudah diupayakan untuk mengurangi beban. Jadi seharusnya kedepan bisa nol persen,” ujarnya.

Ia memastikan upaya pembenahan maupun perbaikan regulasi terus diupayakan agar pengusaha benar-benar mendapatkan manfaat dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan mampu meningkatkan daya saing di tingkat global.

Dalam survei terlihat bahwa total fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor yang diberikan pemerintah sepanjang 2017 mencapai Rp57,28 triliun dengan kontribusi ekspor mencapai Rp780,83 triliun atau setara 34,37 persen nilai ekspor nasional.

Dengan penghitungan itu, maka nilai tambah pemberian fasilitas terhadap perekonomian mencapai Rp402,5 triliun serta penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang, yang sebanyak 97 persen diantaranya merupakan pekerja lokal.

Fasilitas ini juga memberikan nilai penerimaan dari pajak pusat mencapai Rp85,49 triliun dan pajak daerah Rp5,11 triliun dengan nilai investasi yang dihasilkan mencapai Rp178,17 triliun dari total perusahaan yang memanfaatkan mencapai 1.606.

Sebanyak 90,35 persen perusahaan yang menggunakan fasilitas kemudahan ekspor ini berada di pulau Jawa dengan sebanyak 705 perusahaan atau sekitar 43,9 persen berada di kawasan Jawa Barat.

Sedangkan, aktivitas ekonomi tidak langsung yang dihasilkan antara lain tumbuhnya 95.251 jaringan usaha langsung dan 268.509 usaha tidak langsung yang meliputi usaha akomodasi, perdagangan, makanan dan transportasi.

Rasio ekspor terhadap impor yang menggunakan instrumen ini tercatat mencapai 2,4, yang berarti setiap nilai satu dolar AS bahan baku yang diimpor dengan kedua fasilitas tersebut telah menghasilkan nilai 2,4 dolar AS produk yang telah diekspor. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

BI Dorong Perluasan Investasi Melalui Penguatan Kantor di Luar Negeri

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mendorong perluasan investasi melalui penguatan peran Kantor Perwakilan BI (KPw BI) di luar negeri.

“Untuk itu, Kepala KPw BI di luar negeri diharapkan dapat menjalin relasi yang baik dengan investor di wilayah kerja setempat, dan diharapkan dapat semakin mendukung keberadaan dan peran KPw BI luar negeri,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo seperti dikutip keterangan tertulis BI di Jakarta, Rabu (13/2/2019)

Perry mengatakan hal tersebut dalam serah terima jabatan (sertijab) kepada Kepala Perwakilan BI New York yang baru, Dwityapoetra Soeyasa Besar, menggantikan M. Noor Nugroho pada 12 Februari 2019 di New York.

Dalam kesempatan sertijab tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan tentang penguatan peran KPw BI luar negeri, yakni pertama, reformasi organisasi dan sumber daya manusia.

BI, katanya, melalui KPw BI luar negeri akan melakukan analisis secara lebih mendalam terhadap kondisi perekonomian global melalui asesmen isu-isu internasional, khususnya kondisi perekonomian di wilayah kerja setempat.

Kedua, peran KPw BI luar negeri dalam mendorong investasi perdagangan dan pariwisata Indonesia, serta bekerja sama dan berkoordinasi dengan kedutaan, konsulat, investor, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan.

Ketiga, menjangkau kebutuhan pemangku kepentingan dengan menata hubungan diplomasi dan kerja sama internasional dengan pemangku kepentingan. KPw BI di luar negeri senantiasa memberikan informasi mengenai peran dan tugas BI kepada mereka.

Keempat, peran dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan devisa. Peran ini merupakan bentuk reformasi yang diperkenalkan sebagai peran baru dari KPw BI luar negeri dalam mendukung perluasan investasi.

Perry juga mengatakan, pergantian kepemimpinan di BI merupakan hal yang lazim sebagai bagian dalam memperkuat efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas bank sentral Indonesia. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

BI Catat Penjualan Eceran pada Desember 2018 Meningkat

Published

on

Penjualan eceran meningkat pada Desember 2018 yang terindikasi dari indeks penjualan riil (IPR) yang tumbuh 7,7 persen.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank Indonesia mencatat penjualan eceran meningkat pada Desember 2018 yang terindikasi dari indeks penjualan riil (IPR) yang tumbuh 7,7 persen atau lebih tinggi dari 3,4 persen pada November 2018.

Laporan Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) soal hasil Survei Penjualan Eceran BI pada Desember 2018 yang dikutip di Jakarta, Senin (11/2/2019), menyebutkan penjualan eceran diprakirakan tetap tumbuh positif pada Januari 2019.

Dijelaskan, kenaikan penjualan eceran pada Desember 2018 ditopang oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, barang budaya dan rekreasi, perlengkapan rumah tangga Lainnya, dan suku cadang aksesoris.

Secara keseluruhan 2018, penjualan eceran menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan 2017.

Ini tercermin dari rata-rata pertumbuhan IPR sepanjang 2018 sebesar 3,7 persen (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pada 2017 yang sebesar 2,9 persen (yoy).

Menurut BI, penjualan eceran diperkirakan tetap tumbuh positif pada Januari 2019 yang terindikasi dari IPR Januari 2019 yang tumbuh 4,8 persen (yoy), karena ditopang oleh penjualan kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, barang budaya dan rekreasi, dan subkelompok sandang.

Namun, pertumbuhan tersebut tertahan dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya, sesuai dengan pola historis pada awal tahun.

Hasil survei juga mengindikasikan penurunan tekanan harga di tingkat pedagang eceran dalam tiga bulan mendatang pada Maret 2019.

Indikasi tersebut tercermin dari indeks ekspektasi harga umum (IEH) tiga bulan yang akan datang sebesar 156,9 atau lebih rendah dibandingkan dengan 160,1 pada bulan sebelumnya. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending