Connect with us

Finansial

“Fintech” Diyakini Ampuh Perdalam Inklusi Keuangan Asia

Published

on

The Bali Fintech Agenda akan membahas berbagai peluang dan tantangan yang bisa diperoleh dari teknologi yang berpotensi mengubah lansekap ekonomi dan keuangan, Kamis (11/10/2018).

Zonaekonomi.com, Nusa Dua – Para pimpinan lembaga multilateral perekonomian dan bank sentral mengakui besarnya potensi layanan finansial berbasis teknologi (fintech) untuk meningkatkan pertumbuhan inklusi keuangan di Asia.

Namun para eksekutif tersebut juga menyadari risiko yang ditimbulkan oleh “Fintech” dan harus segera dimitigasi oleh otoritas ataupun bank sentral di Asia.

BACA JUGA : Korea Tawarkan Perluasan Akses Pembiayaan UMKM Indonesia

Direktur Kantor Riset Makroekonomi ASEAN+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office – AMRO) Junhong Chang dalam sebuah diskusi di Nusa Dua, Bali, Kamis 11/10/2018), mengatakan teknologi memang menjadi amunisi bagi pemangku kepentingan untuk menyebarkan manfaat perekonomian, tetapi juga teknologi bisa menimbulkan risiko yang bahkan melintasi batas negara.

“Para pembuat kebijakan perlu memahami dan mengelola dampak teknologi di dalam sistem keuangan kita demi mempertahankan stabilitas keuangan,” ujar Chang dalam Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi Mengenai Kerja Sama Kawasan untuk Mendukung Inovasi, Inklusi, dan Stabilitas di Asia yang Bank Indonesia dan beberapa mitra.

Forum diskusi itu juga menjadi acara sela di Pembukaan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018, Nusa Dua, Bali.

Adapun contoh teknologi di bidang keuangan adalah “mobile banking”, “big data”, dan jaringan transfer “peer-to-peer”. Teknologi itu memang berhasil memperluas jangkauan layanan keuangan kepada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank atau tidak terjangkau bank sehingga meningkatkan pendapatan dan standar hidup.

Namun ada risiko teknologi yakni penipuan siber, keamanan data, dan pembobolan privasi. Intermediasi terpisah layanan “FinTech” atau konsentrasi layanan di antara beberapa penyedia juga dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan.

Presiden ADB Takehiko Nakao mengatakan teknologi keuangan baru yang menyebar dengan begitu cepat adalah teknologi yang sangat menjanjikan untuk inklusi keuangan.

“Kita harus mendorong lingkungan yang memungkinkan teknologinya berkembang serta memperkuat kerja sama kawasan guna membangun standar peraturan dan sistem pengawasan yang harmonis demi mencegah pencucian uang internasional, pendanaan teroris, dan kejahatan siber,” kata Nakao.

Pasar Potensial

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan Asia, termasuk Indonesia, merupakan tempat ideal bagi “fintech” untuk berkembang.

Hal itu karena Indonesia memiliki lebih dari seperempat juta masyarakat yang tersebar di ribuan pulau, menunggu untuk terintegrasi dengan teknologi baru. Kemudian, Indonesia juga memiliki struktur demografi muda, dengan semangat untuk memasuki dunia digital masa depan;.

“Ada juga masyarakat baru yang didorong oleh kelompok kelas menengah yang dinamis dan demokratis, yang memandang ekonomi digital sebagai sesuatu yang tak terhindarkan, seperti layaknya evolusi,” kata Mirza.

Forum ini juga menyoroti kondisi Asia yang mengalami pertumbuhan perekonomian tinggi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi sektor keuangan masih tertinggal di sejumlah negara.

Kurang dari 27 persen orang dewasa di kawasan Asia yang sedang berkembang sudah memiliki rekening bank, jauh di bawah median global sebesar 38 persen.

Sementara itu, hanya 84 persen dari perusahaan di kawasan ini sudah memiliki rekening giro atau tabungan, setara dengan Afrika tetapi ketinggalan dari Amerika Latin yang mencapai 89 persen dan 92 persen di kawasan Eropa Tengah dan Timur.

Oleh sebab itu, BI memandang inklusi keuangan dapat ditingkatkan melalui kebijakan yang mendorong inovasi keuangan, dengan meningkatkan literasi keuangan, serta dengan memperluas dan meningkatkan infrastruktur dan jaringan digital.

Namun, hal itu membutuhkan peraturan untuk mencegah kegiatan ilegal, meningkatkan keamanan siber, dan melindungi hak dan privasi konsumen, juga akan membangun keyakinan terhadap teknologi keuangan yang baru.

Panel dialog terdiri dari Deputi Gubernur National Bank of Cambodia Neav Chanthana; Deputi Gubernur Bangko Sentral ng Pilipinas Diwa Guinigundo, Presiden dan CEO Women’s World Banking Mary Ellen Iskenderian, Direktur Pengelola Monetary Authority of Singapore Ravi Menon, Presiden ADB Takehiko Nakao, Deputi Gubernur Bank Negara Malaysia Abdul Rasheed dan Gubernur Bank of Thailand Veerathai Santiprabhob. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Finansial

Menkeu : Tambahan Utang untuk Peningkatan Produktivitas

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tambahan utang sebesar Rp1.329,9 triliun dalam tiga tahun (2015-2017) digunakan untuk sektor-sektor produktif dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Belanja pendidikan bukan belanja yang tidak produktif, jadi jangan hanya melihat infrastruktur saja. Kesehatan juga belanja produktif walaupun bentuknya bukan jembatan maupun jalan,” kata Sri Mulyani dalam pemaparan empat tahun kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Tambahan utang Rp1.329,9 triliun selama 2015 hingga 2017 tersebut memang meningkat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp799,8 triliun. Namun, total alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga meningkat.

“Kalau mau membandingkan apel dengan apel, seharusnya tidak hanya yang tambahan utang saja, tetapi bandingkan untuk apanya,” kata Sri Mulyani.

Dari sisi infrastruktur, alokasi belanja mencapai Rp904,6 triliun (2015-2017) atau meningkat hampir dua kali lipat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp456,1 triliun.

Belanja sektor pendidikan meningkat 118,7 persen, dari Rp983,1 triliun (2012-2014) menjadi Rp1.167,1 triliun (2015-2017). Sementara sektor kesehatan meningkat 170 persen, dari Rp146,4 triliun (2012-2014) menjadi Rp249,8 triliun (2015-2017).

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa penerimaan perpajakan tetap menjadi tulang punggung perekonomian. Utang, menurut dia, hanya sebagai suplemen untuk peningkatan produktivitas.

Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan pembiayaan utang negatif 9,7 persen pada outlook 2018 yang sebesar Rp387,4 triliun dibandingkan Rp429,1 triliun pada 2017.

Penerbitan surat berharga negara (SBN) juga mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 12,2 persen dari Rp441,8 triliun (2017) menjadi Rp388 triliun (outlook 2018). (vin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Pembagian Dana Kelurahan akan Diputuskan Kemenkeu dan Kemendagri

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dana kelurahan yang dialokasikan dalam RAPBN 2019 ditujukan untuk menjaga harmonisasi antara pemerintah daerah, karenanya formulasi pembagian dana kelurahan akan dibuat keputusannya oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia menceritakan dalam rapat dengar pendapat antara Presiden Joko Widodo dengan pemda dan DPR, muncul keluhan adanya kelurahan yang tidak mendapatkan dana desa, namun di sisi lain ada kelurahan yang mendapatkan dana desa.

“Untuk satu kabupaten yang sama desanya dapat anggaran langsung dari pemerintah pusat berupa dana desa, sementara kelurahan tidak dapat. Sehingga perlu kita menjaga suatu tensi itu, dari sisi harmoni antara pemerintah-pemerintah di daerah,” ujar Sri Mulyani usai “Entry Meeting Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018” di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Ia menjelaskan, dana kelurahan sendiri formulasi anggarannya tidak sama seperti seperti dana desa yang didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan juga tingkat ketertinggalannya. Pemerintah masih membahas formulasi untuk dana kelurahan tersebut.

“Tapi karena merupakan SKPD (satuan kerja perangkat daerah), jadi nanti Mendagri dan kami akan membuat keputusan terkait formula pembagiannya,” ujarnya.

Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran pekan lalu, pemerintah mengusulkan adanya anggaran sebesar Rp3 triliun untuk dana kelurahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2019.

Anggaran sebesar Rp 3 triliun tersebut diambil dari pos dana desa yang sebesar Rp 73 triliun, sehingga nantinya dana desa hanya sebesar Rp 70 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan segera mengeluarkan program dana kelurahan yang rencananya akan dimulai pada awal 2019 mendatang. Kebijakan tersebut dikeluarkan karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan.

“Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan. Banyak keluhan, ‘Pak ada dana desa, kok nggak ada dana untuk kota’. Ya sudah, tahun depan dapat,” ujar Jokowi.

Untuk dana desa sendiri, terus mengalami peningkatan. Pada 2015, anggaran dana desa sebesar Rp20 triliun. Pada 2016 meningkat menjadi Rp47 triliun dan Rp60 triliun pada 2017 dan 2018. Pada 2019, dana desa dianggarkan sebesar Rp70 triliun. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Hasil Revaluasi, Nilai Barang Milik Negara Naik Jadi Rp5.728,49 Triliun

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Nilai Barang Milik Negara (BMN) setelah dilakukan revaluasi atau penilaian kembali oleh pemerintah pada periode 2017-2018 menjadi Rp5.728,49 triliun dibandingkan nilai BMN pada satu dekade yang lalu.

“Nilai yang meningkat atau kenaikan dari barang milik negara adalah sebesar Rp4.190,31 triliun dari Rp1.538,18 triliun. Sekarang nilai BMN sesudah dilakukan penilaian kembali menjadi RpRp5.728,49 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam “Entry meeting Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018” di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Revaluasi BMN sendiri sebenarnya merupakan tindaklanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Revaluasi BMN dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bersama-sama Kementerian/Lembaga.

Revaluasi kali ini merupakan yang termutakhir dari valuasi yang dilakukan 10 tahun silam dan terhadap BMN yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015.

Pemerintah sendiri mulai menyusun neraca keuangan dan aset negara untuk pertama kalinya pada 2004 lalu, sejalan dengan terbentuknya Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Saat itu, nilai aset yang disajikan saat itu hanya sebesar Rp229 triliun.

“Penilaian kembali tahun 2017-2018 sendiri dimulai pada saat perancangan pada 29 Agustus 2017 lalu dan telah dilaksanakan selesai pada 12 Oktober 2018, termasuk objek penilaian kembali di NTB yang terkena dampak gempa,” ujar Sri Mulyani.

Program revaluasi BMN sendiri berlangsung selama dua tahun (2017-2018). Dalam kurun waktu tersebut, Pemerintah melakukan penilaian terhadap 934.409 jenis BMN yang berupa 108.524 bidang tanah, 434.801 gedung dan bangunan, serta 391.084 jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Dalam proses revaluasi BMN sendiri, pemerintah berkonsultasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai standar dan objek penilaian kembali BMN, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan.

Pemerintah juga berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, antara lain dengan bimbingan dan pelatihan teknis bagi petugas-petugas mengingat K/L terlibat langsung dengan pelaksanaan revaluasi BMN.

“Sebagai bentuk akuntabilitas, telah kami sampaikan kepada Ketua BPK pada 15 Oktober 2018 lalu. Untuk selanjutnya, dilakukan pemeriksaan rinci terkait hal tersebut. Pemeriksaan BPK atas penilaian kembali BMN ini sangat penting agar nilai revaluasinya valid, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sri Mulyani. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending