Connect with us

Infrastruktur

Indonesia Berhasil Kantongi Investasi Infrastruktur Rp202,5 Triliun dari Pertemuan IMF

Published

on

Menteri BUMN, Rini Sumarno.

Zonaekonomi.com, Nusa Dua – Indonesia melalui 14 BUMN mengantongi investasi hingga 13,5 miliar dolar AS atau setara Rp202,5 triliun (kurs 1 dolar AS : Rp15.000) untuk pengembangan proyek infrastruktur dari kesepakatan di rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia 2018, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018).

Menteri BUMN Rini Sumarno di Forum Infrastruktur Indonesia, Nusa Dua, Bali, Kamis, mengatakan 80 persen dari total nilai investasi merupakan kerja sama berbentuk kemitraan strategis antara BUMN dan investor, sedangkan sisanya berupa investasi melalui pasar modal dan pembiayaan proyek.

BACA JUGA : Menkeu Dorong Investasi Infrastruktur Ramah Lingkungan

“Sebanyak 14 BUMN dapat sekitar 19 transaksi dengan nilai kesepakatan mencapai 13,5 miliar dolar AS,” ujarnya.

Rini mengatakan kesepakatan pembiayaan ini menjadi solusi untuk menambah alternatif sumber pendanaan di tengah kebutuhan membangun banyak proyek infrastrukur.

Dengan mayoritas skema investasi berbentuk kemitraan startegis (partnership strategic), Rini mengharapkan BUMN domestik mendapatkan keahlian dari sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur dengan kualitas internasional.

Selain kesepakatan investasi, Indonesia juga menandatangani kerja sama lindung nilai (hedging) kurs mata uang berbasis syariah. Lindung nilai syariah ini pertama kalinya diterapkan di Indonesia, kata Rini.

Inisiatif lain yang dilakukan untuk pembiayaan infrastruktur adalah penerbitan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA). Kontrak investasi ini diterbitkan Bank Mandiri bersama anak perusahaannya yaitu Mandiri Sekuritas dan Mandiri Manajemen Investasi dan berkerjasama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk Kartika Wirjoatmodjo mengatakan KIK-DINFRA akan diperdagangkan di pasar modal dengan target pengumpulan dana mencapai Rp1,5 triliun.

Adapun rincian kerja sama investasi dan pembiayaan yang ditandatangani 15 BUMN melalui 19 transaksi adalah sebagai berikut :

1. Kemitraan Strategis senilai 400 juta dolar AS antara PT GMF AeroAsia Tbk dan Airfrance Industries serta KLM Enginering & Maintenance
2. Kemitraan senilai 500 juta dolar AS antara GMF AeroAsia dan China Communications Contruction Indonesia
3. Peluncuran penawaran kerjasama strategis bandara Kualanamu oleh PT Angkasa Pura II Persero kepada investor, senilai hingga 500 Juta Dolar AS
4. Kemitraan Strategis senilai 100 juta dolar AS antara PT Pindad Persero dan Waterbury Farrel
5. Kemitraan Strategis senilai 320 juta dolar AS antara PT Aneka Tambang Tbk dengan Ocean Energy Nickel International Pty. Ltd
6. Kemitraan Strategis senilai 850 juta dolar AS antara PT Inalum Persero, Antam dan Aluminium Corporation of China Limited
7. Kerja sama senilai 500 juta dolar AS antara PT KAI Persero, PT INKA Persero dan Progress Rail (Caterpillar Group)
8. Kerjasama senilai 185 juta dolar AS antara PT Boma Bisma Indra Persero dan Doosan Infracore serta Equitek
9. KIK-Dinfra senilai 112 juta dolar AS oleh PT Jasa Marga dan Bank Mandiri serta pernyataan efektif OJK
10. RDPT PT Jasa Marga dan Bank Mandiri serta AIA, Taspen, Wana Artha, Allianz dan Indonesia Infrastruktur Finance (IIF) senilai 224 juta dolar AS
11. Kerjasama investasi senilai 6.5 miliar dolar AS antara PT Pertamina Persero dan CPC Corporation
12. Kerjasama investasi senlai 150 juta Euro antara PT. PLN Persero dan KfW
13. Kredit investasi Senilai 523 juta Dolar AS dari Bank Mega kepada PT Hutama Karya Persero untuk pembangunan ruas tol Pekanbaru – Dumai
14. Monetisasi Aset senilai 336 juta dolar AS oleh PT. Hutama Karya dengan ICBC, MUFG, Permata Bank, Sarana Multi Infrastruktur
15. Kredit Sindikasi 684 juta dolar AS kepada Hutama Karya dari Bank Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga dan Sarana Multi Infrastruktur
16. Investasi senilai 310 juta dolar AS antara Menjangan Group, ITDC dan Amorsk Group
17. Investasi senilai 198 juta dolar AS antara PT Wijaya Karya Persero, ITDC dan Menjangan Group
18. Kerja sama pembiayaan proyek Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika antara ITDC dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) senilai 248 juta dolar AS
19. Kerjasama lindung nilai nilai tukar berbasis Syariah senilai 128 juta dolar AS antara Sarana Multi Infrastruktur dan Maybank. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Infrastruktur

Direksi IPC, Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV Teken SKB Implementasi Sub-Holding Peralatan Pelindo Incorporated

Published

on

Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pembentukan Dewan Transformasi dalam rangka Implementasi Cluster Prioritas Pelindo Incorporated.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC, Elvyn G. Masassya bersama Dirut Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pembentukan Dewan Transformasi dalam rangka Implementasi Cluster Prioritas Pelindo Incorporated. Disaksikan oleh Menteri BUMN, Rini M. Soemarno, penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi IPC, Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV, tentang tindak lanjut pembentukan Pelindo Incorporated.

Dewan Transformasi akan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Transformasi, tim Project Management Office (PMO), Dewan Pengarah Teknis, Kelompok Kerja (Pokja). Semuanya akan bekerja untuk memastikan bahwa rencana pembentukan Pelindo Incorporated berjalan sesuai rencana.

“Ketua Dewan Pengarah akan diisi oleh Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis IPC. Namun karena posisi Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis IPC belum terisi, maka sementara Direktur Operasi IPC, Prasetyadi menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Transformasi,” kata Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya, seusai penandatangan Surat Keputusan Bersama, di Jakarta, Senin (18/2/2019).

Elvyn menegaskan, prinsip pembentukan holding Pelindo Incorporated adalah ‘collective value creation’ dan sinergi dari IPC, Pelindo I, III, dan IV. Penggabungan ini diharapkan bisa membuat lingkup bisnis anak usaha lebih besar lagi.

“Setelah penggabungan usaha, Pelindo Incorporated akan melakukan standarisasi operasional bisnis secara menyeluruh. Khusus di internal IPC, standarisasi operasional sudah dilakukan. Holding juga akan menghitung valuasi secara keseluruhan, untuk menentukan kepemilikan saham dari penggabungan usaha tersebut,” jelas Elvyn.

Dalam kesempatan yang sama dilakukan pula Penandatanganan Perjanjian Induk antara IPC dengan PT Pertamina (Persero) tentang Sinergi Kerjasama Dalam Bidang Kepelabuhanan, Energi dan Pendayagunaan Aset.

Kerjasama ini adalah bentuk konkret sinergi BUMN, yang terimplementasi dalam kegiatan bisnis kedua belah pihak. Sinergi Pertamina dan IPC akan memberikan nilai tambah bagi produk dan layanan kedua belah pihak serta memberikan hasil yang optimal juga. (bvi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Pakar Sarankan Capres Komitmen Sebar Infrastruktur ke Pedesaan

Published

on

Pakar ekonomi menyarankan calon presiden (capres) berkomitmen menyebar pembangunan infrastruktur khususnya pertanian ke daerah-daerah pedesaan.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pakar ekonomi dari Perbanas Institute, Profesor Hermanto Siregar menyarankan kedua calon presiden (capres) berkomitmen menyebar pembangunan infrastruktur khususnya pertanian ke daerah-daerah pedesaan.

“Komitmen mereka (capres) untuk menyebarkan sarana-sarana infrastruktur yang ada ke daerah-daerah pertanian, itu barangkali tantangan ke depan,” ujar Hermanto saat dihubungi, di Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Hermanto Siregar yang juga Rektor Perbanas Institute ini, menjelaskan bahwa kalau pembangunan infrastruktur di daerah-daerah perkotaan bisa dilakukan oleh swasta seperti jalan tol, nantinya akan digunakan oleh kalangan menengah ke atas yang tidak ada masalah kalaupun harus membayar untuk menikmati sarana tersebut, karena mereka memiliki kemampuan.

Namun, bagi masyarakat desa dan petani kalau infrastruktur tidak dibangun maka mereka tidak mampu untuk bisa membiayai apalagi memperbaiki pembangunan sarana infrastruktur tersebut.

“Pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat kelas bawah, infrastruktur yang memang pembangunannya memiliki dampak ekonomi tetapi lebih pada pro-pedesaan atau pertanian,” katanya.

Sebelumnya Hermanto memperkirakan kemanfaatan pembangunan infrastruktur selama empat tahun akan dibahas secara mendalam dalam debat kedua Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Ia menjelaskan bahwa maksud dari kemanfaatan itu adalah infrastruktur dibangun kalau yang memanfaatkannya hanya sedikit orang dan yang sangat sedikit itu adalah kalangan menengah ke atas, apa juga gunanya infrastruktur tersebut.

Topik infrastruktur diperkirakan akan menjadi salah satu topik yang ramai dibahas dalam debat kedua putaran kedua pilpres 2019. Topik infrastruktur ini kemungkinan akan dikaitkan dengan masalah utang, penyerapan tenaga kerja, dan dampak berantai infrastruktur terhadap ekonomi daerah.

Debat dalam rangka Pilpres 2019 babak kedua dilakukan pada Minggu 17 Februari 2019. Debat babak kedua tersebut akan membahas energi, pangan, infrastruktur, transportasi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. (aji)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Wakil Presiden Apresiasi Rencana Pengembangan dan Penataan Pelabuhan Bengkulu

Published

on

Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla melakukan kunjungan lapangan ke PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC Cabang Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.

Zonaekonomi.com, Bengkulu – Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla melakukan kunjungan lapangan ke PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC Cabang Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Direktur Operasi IPC, Prasetyadi turut mendampingi serta memberikan pemaparan terkait pelayanan operasional pelabuhan berbasis digital dan rencana pengembangan Cabang Pelabuhan Bengkulu.

Dalam kesempatan sebelumnya, Jumat (15/2/2019) Presiden Joko Widodo juga menyempatkan diri untuk mengunjungi Kampung Nelayan Sumber Jaya. Dimana IPC mendukung program pemerintah dan bersama sama Pemerintah Daerah serta pemerintah kota Bengkulu melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Penataan Pemukiman Kampung Nelayan di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, perjanjian ini ditandatangani oleh Dirops IPC, Gubernur Bengkulu H. Rohidin Mersyah dan Walikota Bengkulu H, Helmi.

“IPC bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota Bengkulu melakukan penataan pemukiman kampung nelayan kelurahan kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu. Kami telah mendapatkan persetujuan dari kementerian BUMN untuk menyerahkan lahan seluas 12,18 Ha guna relokasi warga, kami juga akan menyediakan transportasi untuk pemindahan warga yang akan direlokasi,” ujar Prasetyadi.

IPC mengajak masyarakat serta seluruh pihak terkait untuk ikut mendukung dan mengawal proses yang sedang berlangsung sehingga program ini segera terlaksana dengan baik.

Digitalisasi dan Pengembangan Pelabuhan Bengkulu

Menuju visi IPC menjadi World Class Port pada tahun 2020, IPC telah memetakan strategi melalui roadmap perusahaan yang secara gencar mengoptimalkan teknologi informasi dengan penerapan digitalisasi yang terintegrasi di seluruh kegiatan operasional baik di sisi laut maupun darat. Pada tahun 2019 ini IPC mantap melangkah memasuki Era Baru Pelabuhan dengan menargetkan 12 cabang pelabuhan yang dikelola IPC sudah didukung dengan sistem pelayanan digital yang setara.

“Secara keseluruhan, standardisasi pelayanan dengan didukung oleh aplikasi berbasis digital ini tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi waktu proses operasional di lapangan, karena kini pencatatan data dilakukan secara real time, perencanaan penumpukan kargo, hingga tracking dan tracing petikemas dan kapal dapat diakses langsung oleh pengguna jasa. Selain itu kami juga memberikan kemudahan pembayaran melalui sistem cashless. Kedepannya dengan digitalisasi kami harapkan dapat menurunkan biaya logistik dan Dwelling Time,” tambah Prasetyadi.

IPC juga melakukan beberapa pengembangan Cabang Pelabuhan Bengkulu yang telah dimulai pada tahun 2017, antara lain dengan mengoptimalisasi kondisi eksisting seperti Terminal Petikemas, pengembangan Terminal Curah Kering (TCK) dan Terminal Curah Cair (TCC) yang ada di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.

Untuk memacu peningkatan perekonomian daerah, IPC bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu mendukung dalam proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Baai. (bvi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending