Connect with us

Maritim

INSA Soroti Pengenaan Tarif di Pelabuhan

Published

on

Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional (INSA) menyoroti pengenaan tarif pelabuhan yang tidak sesuai dengan praktik internasional dan tidak memiliki dasar kesepakatan antara pelayaran dan operator pelabuhan.

“Pengenaan tarif yang dimaksud adalah tarif jasa barang dan tarif progresif. Tarif jasa barang merupakan tarif yang dikenakan operator pelabuhan untuk consignee atau shipper,” kata Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Namun, pada praktik di lapangan, katanya, operator pelabuhan mengenakaannya kepada pelayaran. Alasannya, operator pelabuhan kerap memakan waktu yang lama untuk menerima pembayaran tarif jasa barang dari consignee atau shipper.

Dia menambahkan bahwa pelayaran harus menanggung lebih dulu beban biaya tarif jasa barang, untuk selanjutnya pihak pelayaran yang menagih kepada consignee ataupun shipper.

Bahkan, katanya, pelayaran harus menanggung lebih dulu tarif jasa barang di pelabuhan, yang tentunya memberatkan pelayaran karena mengeluarkan biaya lebih besar di awal. Padahal hal ini tidak lazim dalam praktek bisnis di dunia pelayaran internasional.

“Pada tarif progresif yang juga memberatkan pelayaran karena penerapannya tanpa berdasarkan service level agreement (SLA) atau service level guarantee (SLG) antara pelayaran dan operator pelabuhan. Kesepakatan SLA atau SLG dibuat dengan menimbang kondisi pelabuhan dan pelayaran,” katanya.

Carmelita juga mengatakan bahwa jika lambatnya produksifitas pelabuhan disebabkan oleh kondisi operator pelabuhan maka tarif progresif tidak bisa dibebankan kepada pelayaran. Namun jika keterlambatan disebabkan pihak pelayaran tentunya tarif progresif menjadi beban pelayaran.

“Untuk itu, penerapan tarif progresif di pelabuhan tanpa adanya kesepakatan SLA atau SLG sulit diterapkan dan merugikan pelayaran. Kalau tidak ada SLA atau SLG, maka tarif tersebut sulit diterapkan,” katanya.

Mengenai investasi di sektor pelayaran nasional, dia mengatakan, sebenarnya mengalami tren positif sejak diterapkannya asas cabotage pada 2005, yang tentunya berdampak pada industri terkait lainnya seperti galangan, asuransi hingga sekolah SDM pelaut.

“Untuk kondisi saat ini, fluktuasi nilai tukar rupiah yang telah mencapai sekitar Rp15 ribu per dolar Amerika, tentunya berdampak signifikan terhadap iklim investasi pada semua lini bisnis, tidak hanya pada industri sektor pelayaran,” katanya.

Salah satu dampaknya, kata Carmelita, yang dirasakan dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap industri pelayaran ini adalah penaikan sejumlah komponen untuk pembangunan atau reparasi kapal, yang masih didominasi komponen impor.

Industri pelayaran dan juga banyak bisnis industri lainnya memilih untuk “wait and see” menunggu stabil, baik nilai tukar rupiah dan juga kondisi politis menjelang pemilu. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Maritim

Program Tol Laut akan Terus Dilanjutkan

Published

on

Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi antarwilayah di Indonesia sebagaimana cita-cita dari tol laut.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah akan terus menjalankan program pemerataan ekonomi tol laut dengan terus menambah dan mengoperasikan kapal-kapal yang pada tahun terdahulu belum dioperasikan, memasuki pelabuhan-pelabuhan mulai tingkat terkecil pengumpan lokal, pengumpan regional, pengumpul hingga pelabuhan utama.

“Dari sejak konsep tol laut digagas oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo, Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi antarwilayah di Indonesia sebagaimana cita-cita dari tol laut. Jadi tidak benar kalau program tol laut ditinggalkan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan di Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Pada 2019 ini, pemerintah terus mengoptimalkan semua elemen armada tol laut kewajiban pelayanan publik meliputi Armada PSO kapal penumpang Kelas Ekonomi 26 unit Kapal Perintis, 113 Kapal Tol Laut angkutan barang, 19 kapal (empat kapal induk + 15 feeder), enam unit kapal ternak, 20 unit kapal erde.

Dari segi pencapaian total kinerja muatan yang diangkut dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan kenaikan. Misalnya armada tol laut angkutan barang pada tahun 2016 sebanyak, 81.404 MT, pada tahun 2017 meningkat menjadi 233.139 MT dan dan pada 2018 kembali meningkat menjadi 239.875 MT.

Sementara itu armada kapal perintis yang turut menjadi bagian dari program tol laut, juga mengalami kenaikan muatan. Pada 2016 sebanyak 67.306 MT.

Pada 2017 meningkat menjadi 80.080 MT dan 2018 kembali meningkat menjadi 97.242 MT. Begitupun kapal ternak, yang pada tahun 2016 berhasil mengangkut 1.998 MT, pada tahun 2017 meningkat menjadi 2.101 MT dan 2018 meningkat menjadi 8.534 MT.

Jumlah pelabuhan yang disinggahi juga terus bertambah, pada tahun 2016 untuk angkutan perintis, menyinggahi sebanyak 413 pelabuhan, tahun 2017 menjadi 486 pelabuhan dan 2018 meningkat menjadi 540 pelabuhan.

Sementara itu untuk angkutan barang pada tahun 2016 menyinggahi hingga 31 pelabuhan, pada 2017, 43 pelabuhan dan pada 2018 meningkat menjadi 61 pelabuhan.

Pemerintah menyadari bahwa capaian ini masih harus terus ditingkatkan. Untuk itu, Kemenhub terus meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan Kementerian Lembaga terkait.

Seperti Kementerian Perdagangan dalam menjaga distribusi dan harga logistik di seluruh wilayah tetap terjamin melalui program rumah kita dan gerai maritim.

Pada 2019 ini pemerintah melalui program rumah kita dan gerai maritim akan mengembangkan gudang-gudang distribusi baru bersama BUMN: Pelindo I hingga IV, Semen Indonesia, Bulog, PPI, RNI, PELNI, ASDP, Djakarta Lloyd untuk menjamin pasokan logistik tersedia dan disparitas harga terus ditekan.

Sementara itu guna ekspansi ke wilayah-wilayah terpencil program tol laut akan terus berusaha menembus titik-titik pelabuhan yang lebih jauh sehingga usaha pemerintah pusat memenuhi hak masyarakat terhadap kebutuhan pokok terus ditingkatkan meskipun dengan keterbatasan anggaran tetapi efisiensi selalu dilakukan.

“Untuk itu, Kemenhub telah mendorong pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan, Pertanian, Pelni, Djakarta Lloyd, Pelindo I hingga IV untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan muatan balik tol laut,” kata Hengki. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

Menteri Susi Sebut Ironi, Konsumsi Ikan Masyarakat Jambi Rendah

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyerukan agar masyarakat Jambi meningkatkan konsumsi ikan karena konsumsinya masih berada di bawah rata-rata angka konsumsi ikan nasional.

“Angka konsumsi ikan per kapita masyarakat Jambi masih sangat rendah, jauh di bawah angka konsumsi ikan nasional yang mencapai 50,69 kg per kapita pada tahun 2018 lalu,” kata Menteri Susi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Ia menyatakan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam kegiatan bertajuk “Ayo Makan Ikan untuk Mencegah Stunting” di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, 11 Februari 2019, yang dimeriahkan dengan demo memasak menu makanan ikan dan makan ikan bersama sekitar 200 anak sekolah.

Menurut Susi, angka konsumsi ikan yang masih sangat rendah merupakan ironi mengingat Jambi khususnya masyarakat Kerinci memiliki Danau Kerinci seluas 4,6 km persegi yang kaya dengan hasil perikanan.

Ia menilai persoalan ini harus segera ditanggulangi guna mencegah masyarakat sekitar tumbuh tidak optimal atau mengalami stunting.

Menteri Susi juga mengatakan bahwa ikan mengandung banyak nutrisi seperti protein, omega 3, kalsium, dan fosfor yang baik bagi tumbuh kembang tubuh dan otak manusia.

“Bukan cuma laut, danau ada, sungai juga ada, lubuk ada, rawa juga ada, dan semua wilayah air itu berpotensi untuk menghasilkan (komoditas perikanan dengan kandungan) protein sangat tinggi,” paparnya.

Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan konsumsi ikan sehari-hari guna mendorong kegiatan budi daya masyarakat.

Menurut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menyediakan bantuan mesin-mesin pembuat pakan mandiri melalui program Gerpari atau Gerakan Pakan Mandiri, untuk mengurangi ongkos yang harus dikeluarkan pembudi daya untuk membeli pakan dari pabrik yang dijual dengan harga tinggi.

Menteri Susi juga mengimbau masyarakat untuk melakukan swasembada pangan sehingga berbagai bahan makanan dapat diproduksi di daerah sendiri, tak perlu disuplai dari luar, utamanya hasil-hasil pertanian dan perikanan.

Agar kebutuhan pangan khususnya hasil perikanan dapat terpenuhi, ia mengimbau masyarakat menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan, salah satunya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan menghindari eksploitasi berlebihan.

Susi juga berpesan agar Pemda setempat memperhatikan daya dukung danau terhadap budi daya Keramba Jaring Apung (KJA). Ia meminta masyarakat tidak memaksa menambah jumlah KJA jika memang sudah mencapai limit.

Menurut dia, warga Kerinci masih memiliki alternatif lahan budi daya ikan lain, yaitu banyaknya lubuk-lubuk besar yang dapat dibangun menjadi embung tempat memelihara ikan ketimbang memaksakan KJA di danau yang sudah mencapai batas.

Susi menilai Danau Kerinci juga sangat berpotensi dijadikan daerah pariwisata dengan kondisi alam yang indah. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

KKP Kembali Tangkap Kapal Perikanan Ilegal Berbendera Malaysia

Published

on

Direktur Jenderal PSDKP, Nilanto Perbowo.

Zoanekonomi.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali berhasil menangkap kapal ikan asing (KIA) berbendera Malaysia yang diduga sedang menangkap ikan secara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

“Setelah berhasil menangkap dua KIA ilegal berbendera Malaysia pada tanggal 2 Februari 2019, kali ini KKP berhasil menangkap satu KIA yang juga berbendera Malaysia di laut teritorial Selat Malaka, 11 Februari,” kata Plt. Direktur Jenderal PSDKP, Nilanto Perbowo, di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Selanjutnya, Nilanto mengungkapkan penangkapan satu KIA Malaysia dengan nama KM. PKFB 217 (49,71 GT) dengan Nakhoda dan empat orang Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Myanmar.

Penangkapan tersebut dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh KP. Hiu Macan Tutul 002.

Kapal tersebut ditangkap saat sedang melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI tanpa dilengkapi dengan dokumen perijinan yang sah dari Pemerintah RI serta menggunakan alat tangkap yang dilarang (trawl), serta ditemukan adanya hasil tangkapan berupa ikan berbagai jenis sekitar 2.000 kilogram.

Kapal diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

Selanjutnya, kapal dikawal menuju Pangkalan PSDKP Batam, dan diperkirakan tiba pada Kamis (14/02) untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending