Connect with us

Maritim

INSA Soroti Pengenaan Tarif di Pelabuhan

Published

on

Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional (INSA) menyoroti pengenaan tarif pelabuhan yang tidak sesuai dengan praktik internasional dan tidak memiliki dasar kesepakatan antara pelayaran dan operator pelabuhan.

“Pengenaan tarif yang dimaksud adalah tarif jasa barang dan tarif progresif. Tarif jasa barang merupakan tarif yang dikenakan operator pelabuhan untuk consignee atau shipper,” kata Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Namun, pada praktik di lapangan, katanya, operator pelabuhan mengenakaannya kepada pelayaran. Alasannya, operator pelabuhan kerap memakan waktu yang lama untuk menerima pembayaran tarif jasa barang dari consignee atau shipper.

Dia menambahkan bahwa pelayaran harus menanggung lebih dulu beban biaya tarif jasa barang, untuk selanjutnya pihak pelayaran yang menagih kepada consignee ataupun shipper.

Bahkan, katanya, pelayaran harus menanggung lebih dulu tarif jasa barang di pelabuhan, yang tentunya memberatkan pelayaran karena mengeluarkan biaya lebih besar di awal. Padahal hal ini tidak lazim dalam praktek bisnis di dunia pelayaran internasional.

“Pada tarif progresif yang juga memberatkan pelayaran karena penerapannya tanpa berdasarkan service level agreement (SLA) atau service level guarantee (SLG) antara pelayaran dan operator pelabuhan. Kesepakatan SLA atau SLG dibuat dengan menimbang kondisi pelabuhan dan pelayaran,” katanya.

Carmelita juga mengatakan bahwa jika lambatnya produksifitas pelabuhan disebabkan oleh kondisi operator pelabuhan maka tarif progresif tidak bisa dibebankan kepada pelayaran. Namun jika keterlambatan disebabkan pihak pelayaran tentunya tarif progresif menjadi beban pelayaran.

“Untuk itu, penerapan tarif progresif di pelabuhan tanpa adanya kesepakatan SLA atau SLG sulit diterapkan dan merugikan pelayaran. Kalau tidak ada SLA atau SLG, maka tarif tersebut sulit diterapkan,” katanya.

Mengenai investasi di sektor pelayaran nasional, dia mengatakan, sebenarnya mengalami tren positif sejak diterapkannya asas cabotage pada 2005, yang tentunya berdampak pada industri terkait lainnya seperti galangan, asuransi hingga sekolah SDM pelaut.

“Untuk kondisi saat ini, fluktuasi nilai tukar rupiah yang telah mencapai sekitar Rp15 ribu per dolar Amerika, tentunya berdampak signifikan terhadap iklim investasi pada semua lini bisnis, tidak hanya pada industri sektor pelayaran,” katanya.

Salah satu dampaknya, kata Carmelita, yang dirasakan dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap industri pelayaran ini adalah penaikan sejumlah komponen untuk pembangunan atau reparasi kapal, yang masih didominasi komponen impor.

Industri pelayaran dan juga banyak bisnis industri lainnya memilih untuk “wait and see” menunggu stabil, baik nilai tukar rupiah dan juga kondisi politis menjelang pemilu. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Maritim

Kemendagri Optimistis Kemaritiman Berkontribusi dalam Perkembangan Ekonomi Nasional

Published

on

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo optimistis sektor kemaritiman memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi nasional.

“Sektor hakemaritiman memberirapan bagi bangsa utntuk mengejar ketertinggalan dan menjadikan Indonesia sebagai negara kuat, baik dari ekonomi dan pertahanan keamanan,” kata Hadi dalam seminar kemaritiman di Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Kemendagri mengklaim meski pengembangan sektor maritim belum optimal namun turut berkontribusi pada menurunnya angka kemiskinan di Indonesia.

Hadi memaparkan target pencapaian indikator ekonomi pada tahun 2019 untuk angka kemiskinan sekitar delapan hingga 9,5 persen, namun pada tahun 2018 ini sudah mendekati angka tersebut yaitu 9,8 persen.

Sementara angka pertumbuhan ekonomi tahun depan ditargetkan 5,4-5,8 persen dan diharapkan bisa ikut menekan angka kemiskinan di Indonesia. “Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi juga masih terlihat di daerah-daerah terpencil atau yang jauh dari pusat ekonomi,” katanya.

Oleh karenanya pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa akan terus dikerjakan guna mengatasi kesenjangan serta mempercepat upaya menangani ketertinggalan di daerah, khususnya pulau terluar. “Kami dari pusat juga pasti akan membantu apa yang dibutuhkan daerah untuk pengembangan ekonomi,” katanya. (roy)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

Kadin Harap Pemerintah Buat Regulasi Kelautan Pro Bisnis

Published

on

Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah dapat membuat kebijakan dan regulasi bidang kelautan dan perikanan yang pro terhadap dunia usaha, khususnya di tengah proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Harapan itu disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto dalam forum diskusi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPM/Bappenas), Rabu (14/11/2018).

Dalam diskusi terkait penyusunan RPJMN 2020-2024 bidang kelautan dan perikanan, Yugi menjelaskan, regulasi pro bisnis diwujudkan melalui kebijakan pemerintah yang menitikberatkan pada aspek peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, penyediaan bahan baku dan logistik, upaya peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan keberlangsungan lingkungan hidup.

Hingga saat ini, Yugi menyebut, pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan masih menemui sejumlah tantangan.

“Tantangan pelaku usaha sebagian besar terletak pada rumitnya perpanjangan izin-izin operasional kapal nelayan dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pengurusan izin masih belum terintegrasi secara baik ke dalam sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS),” jelas Yugi.

Di samping terkait regulasi, Yugi menerangkan tantangan dunia usaha yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan, serta penerapan teknologi dan inovasi.

Dengan demikian, menurut Yugi, peran peneliti menjadi penting dalam penguatan industri kelautan dan perikanan.

“Peneliti perlu meningkatkan kerja sama dengan mitra industri yang menjadi salah satu cara sinergi pemerintah dan akademisi menghasilkan inovasi kelautan dan perikanan,” sebut Yugi.

Kalangan industri, menurut ketua Kadin bidang kelautan itu, harus ikut memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan berbagai pusat riset.

Badan Pangan Dunia memprediksi pasar produk pangan laut (seafood) dunia pada 2024 mencapai 240 juta ton, dan 160 juta ton diantaranya berasal dari sektor perikanan budidaya. Senada dengan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi perikanan naik hingga 20 persen per tahun.

Produksi perikanan tangkap pada 2017 mencapai 6,8 juta ton, sedangkan produksi perikanan budidaya menembus angka 16,1 juta ton dengan rincian 5,66 juta ton ikan dan 10,45 juta ton sisanya dari budidaya rumput laut. (gtm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

Kemenko Kemaritiman Kampanyekan Cinta Laut

Published

on

Asisten Deputi Bidang Olahraga dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Kosmas Harefa.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengkampanyekan gerakan Cinta Laut kepada para generasi muda khususnya pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama.

“Gerakan ini adalah sosialisasi lanjutan program yang telah kita jalankan selama ini, diantaranya Program Dapunta hasil kerja sama kita dengan RRI. Kami juga ingin sosialisasikan tentang bagaimana kita dapat mencintai laut dan turut menjaga kebersihannya,” ujar Asisten Deputi Bidang Olahraga dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Kosmas Harefa di Jakarta, Senin (12/11/2018).

Selanjutnya, dalam informasi tertulis tersebut Kemenko Bidang Kemaritiman akan terus menggaungkan kegiatan kepedulian serta kebersihan laut demi mendukung Gerakan Indonesia Bersih (GIB), dengan melibatkan lebih banyak pihak, khususnya generasi muda dikarenakan kalangan generasi muda relatif lebih mudah untuk diberikan pemahaman.

“Tinggal kita mengarahkan dengan harapan mereka dapat menularkan hal positif ini kepada lingkungan mereka, jadi kita gerakkan seluruh stake holder dan seluruh pihak untuk bersama-sama mengkampanyekan ini, karena ini adalah komitmen dan kewajiban kita karena kita akan kesulitan kalau kita tidak bergerak bersama,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Kemenko Bidang Kemaritiman juga mengadakan pelatihan kepada anak-anak muda setara SMP tentang bagaimana cara membuat Vlog yang berkualitas. Terlihat, puluhan siswa yang mengikuti kegiatan tersebut sangat antusias.

“Hal seperti ini sangat bermanfaat, kami mendapatkan pelajaran mengenai bagaimana cara menjaga lingkungan laut dan pesisir terutama dari sampah plastik. Kegiatan ini secara langsung menyadarkan kita untuk memberitahukan teman-teman kita untuk melestarikan lingkungan. Kita mulai dari diri sendiri tanpa nanti dan tanpa tapi,” ujar Widya dari SMP 201 Jakarta.

Kemudian, para siswa tersebut dengan didampingi guru pendamping dan para praktisi vlog langsung membuat Vlog di area sekitar Taman Wisata Angke Kapuk. Nantinya, Vlog tersebut akan dinilai mana yang paling bagus dan mendapatkan hadiah. Vlog tersebut rencananya juga akan dilombakan secara nasional. (asn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending