Connect with us

Maritim

Kemenhub Lakukan Pengawasan Pastikan Kapal Bersertifikat

Published

on

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, R. Agus H. Purnomo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melakukan pengawasan dan pembinaan secara terus-menerus untuk memastikan kapal dan awak kapal dilengkapi dengan sertifikat guna mendukung terwujudnya keselamatan pelayaran.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo di Jakarta, Jumat (12/10/2018), mengatakan
kapal dinyatakan laik laut apabila sudah dilengkapi dengan sertifikat keselamatan kapal dan dokumen keselamatan lainnya.

Selain itu, kapal juga harus diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.

Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa bahwa kelaikan kapal dan pengawakan kapal merupakan aspek keselamatan yang harus dipenuhi.

“Saat ini banyak kapal dan awak kapal di Indonesia khususnya kapal tradisional/kapal nelayan yang belum memiliki sertifikat sehingga sertifikat kapal dan pelaut sangat diperlukan,” kata Agus.

Pasalnya, dengan adanya sertifikasi tersebut, membuktikan bahwa kondisi kapal telah sesuai dengan persyaratan kelaiklautan, yang kemudian dirasa aman dan nyaman untuk dioperasikan oleh awak kapal yang terampil.

Dia menjelaskan sertifikasi kepelautan bisa didapatkan dengan mengikuti diklat kepelautan pada lembaga pendidikan yang sudah mendapatkan approval dan memenuhi ketentuan internasional.

Lebih lanjut Agus menuturkan Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) bekerja sama dengan Ditjen Perhubungan Laut juga memiliki program pendidikan dan pelatihan dasar keselamatan atau Basic Safety Training (BST) serta diklat keterampilan pelaut 30 Mil / 60 Mil yang diberikan secara gratis (tanpa biaya) kepada pelaut tradisional dan nelayan.

“Walaupun banyak pelaut yang telah memiliki keahlian alami, namun tetap harus dibekali dengan pendidikan dan pelatihan khusus ketrampilan pelaut sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko kecelakaan dalam pelaksanaan kegiatan di laut,” tegas Dirjen Agus.

Sementara itu, bagi pemilik kapal yang ingin melakukan pengurusan sertifikasi kapal seperti sertifikat keselamatan dan sertifikat pengukuran kapal, dapat melakukan pengurusan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan serta dikenai jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

“Selain pengurusan sertifikat yang dikenai PNBP, Ditjen Perhubungan Laut juga memiliki program gerai pelayanan pengukuran, pendaftaran, dan kebangsaan kapal khususnya bagi kapal penangkap ikan, kapal nelayan, dan kapal tradisional yang telah dilaksanakan di beberapa lokasi pelabuhan,” ujarnya.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Nomor UM.003/21/3/DJPL-18 tanggal 7 Maret 2018 tentang Gerai Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

“Kami berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan mempercepat para pemilik kapal dalam mengurus surat kelengkapan kapal dan sertifikasi serta meminimalisir dan menyederhanakan birokrasi dalam pengurusan dokumen kapal,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Maritim

Terapkan Perikanan Berkelanjutan, Susi Yakin Ekspor Ikan Naik Tahun Ini

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan nilai dan volume ekspor produksi perikanan pada 2018 meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Dalam pemaparan empat tahun kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10/2018), Menteri Susi menyebutkan bahwa sepanjang Januari-Juni 2018, nilai ekspor perikanan sudah mencapai 2,27 miliar dolar AS atau meningkat 12,88 persen dibandingkan periode sama 2017 sebesar 2,0 miliar dolar AS.

“Nilai ekspor tahun 2018 akan jauh lebih tinggi dibanding 2017. Yang masuk dua kuartal saja sudah 2,27 miliar dolar berarti ada kenaikan hampir 12,88 persen,” kata Susi.

Ada pun volume ekspor produksi perikanan pada Januari-Juni 2018 sudah mencapai 510 ribu ton atau naik 7,21 persen dibandingkan periode sama 2017 sebanyak 475 ribu ton.

Susi menjelaskan bahwa kini nelayan perikanan tangkap sudah menerapkan perikanan berkelanjutan atau selektif dalam penangkapan ikan yang ukurannya jauh lebih besar serta bernilai jual tinggi.

Ia pun membantah jika ekspor perikanan menurun karena tidak semua komoditas diekspor dalam bentuk ikan utuh atau gelondongan, melainkan dalam bentuk olahan makanan siap saji.

“Ekspor ikan banyak yang sudah diolah. Kalau dilihat dari kode HS untuk ikan gelondongan, tentu tidak terlihat tetapi kalau dari produk lain seperti bakso, nugget, surimi, ada kenaikan,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa selama empat tahun Pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah sangat berkomitmen mewujudkan perikanan tangkap berdaulat melalui kebijakan pemberantasan penangkapan ikan ilegal (illegal, unreported, and unregulated/IUU Fishing).

Hingga akhir pemerintahan, Susi mengaku gencar mengkampanyekan budaya gemar makan ikan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung revolusi industri 4.0. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

Menlu : Masa Depan Indonesia Tergantung Pengelolaan Laut

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan juga tergantung dari bagaimana upaya pengelolaan lautan dan sumber dayanya secara berkelanjutan.

“Wilayah Indonesia dua pertigannya adalah laut dan masa depan Indonesia ditentukan dari bagaimana kita dalam mengelola laut secara sustainable atau berkesinambungan,” kata Retno Marsudi dalam konferensi pers penyelenggaraan Our Ocean Conference (OOC) di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Menurut dia, penyelenggaraan OOC yang dijadwalkan di Bali pada akhir Oktober 2018. Perhelatan ini akan berbeda dengan konferensi lain pada umumnya, karena dalam OOC bukan hanya bersifat antarpemerintahan tetapi juga melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti LSM dan organisasi pemuda.

Menlu memaparkan OCC di Bali merupakan yang kelima, sedangkan OOC pertama dan kedua diselenggarakan di Amerika Serikat, ketiga di Chili, keempat di Malta, sedangkan yang kelima kali ini adalah di Indonesia.

Sedangkan untuk penyelenggaraan selanjutnya setelah di Bali, Indonesia, akan di gelar di Norwegia pada 2019.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mengundang semua pihak, yang mencintai lautan di seluruh dunia menghadiri penyelenggaraan “Our Ocean Conference” di Bali pada 29-30 Oktober 2018.

“Saya mengundang semua pemimpin, pecinta, penyayang, dan penjaga lautan untuk datang ke Bali pada tanggal 29 dan 30 Oktober 2018 di `Our Ocean Conference`,” katanya.

Menurut Susi, dalam konferensi tersebut akan dibahas mengenai berbagai komitmen-komitmen dalam rangka menjaga lautan yang telah dibuat oleh negara-negara di tingkat internasional.

Selain itu, ujar dia, juga akan dibicarakan mengenai bagaimana cara yang tepat untuk menjaga lautan tetap sehat dan produktif untuk bisnis perikanan, serta untuk masa depan generasi mendatang.

Pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo menyatakan laut adalah masa depan bangsa. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

INSA Soroti Pengenaan Tarif di Pelabuhan

Published

on

Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional (INSA) menyoroti pengenaan tarif pelabuhan yang tidak sesuai dengan praktik internasional dan tidak memiliki dasar kesepakatan antara pelayaran dan operator pelabuhan.

“Pengenaan tarif yang dimaksud adalah tarif jasa barang dan tarif progresif. Tarif jasa barang merupakan tarif yang dikenakan operator pelabuhan untuk consignee atau shipper,” kata Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Namun, pada praktik di lapangan, katanya, operator pelabuhan mengenakaannya kepada pelayaran. Alasannya, operator pelabuhan kerap memakan waktu yang lama untuk menerima pembayaran tarif jasa barang dari consignee atau shipper.

Dia menambahkan bahwa pelayaran harus menanggung lebih dulu beban biaya tarif jasa barang, untuk selanjutnya pihak pelayaran yang menagih kepada consignee ataupun shipper.

Bahkan, katanya, pelayaran harus menanggung lebih dulu tarif jasa barang di pelabuhan, yang tentunya memberatkan pelayaran karena mengeluarkan biaya lebih besar di awal. Padahal hal ini tidak lazim dalam praktek bisnis di dunia pelayaran internasional.

“Pada tarif progresif yang juga memberatkan pelayaran karena penerapannya tanpa berdasarkan service level agreement (SLA) atau service level guarantee (SLG) antara pelayaran dan operator pelabuhan. Kesepakatan SLA atau SLG dibuat dengan menimbang kondisi pelabuhan dan pelayaran,” katanya.

Carmelita juga mengatakan bahwa jika lambatnya produksifitas pelabuhan disebabkan oleh kondisi operator pelabuhan maka tarif progresif tidak bisa dibebankan kepada pelayaran. Namun jika keterlambatan disebabkan pihak pelayaran tentunya tarif progresif menjadi beban pelayaran.

“Untuk itu, penerapan tarif progresif di pelabuhan tanpa adanya kesepakatan SLA atau SLG sulit diterapkan dan merugikan pelayaran. Kalau tidak ada SLA atau SLG, maka tarif tersebut sulit diterapkan,” katanya.

Mengenai investasi di sektor pelayaran nasional, dia mengatakan, sebenarnya mengalami tren positif sejak diterapkannya asas cabotage pada 2005, yang tentunya berdampak pada industri terkait lainnya seperti galangan, asuransi hingga sekolah SDM pelaut.

“Untuk kondisi saat ini, fluktuasi nilai tukar rupiah yang telah mencapai sekitar Rp15 ribu per dolar Amerika, tentunya berdampak signifikan terhadap iklim investasi pada semua lini bisnis, tidak hanya pada industri sektor pelayaran,” katanya.

Salah satu dampaknya, kata Carmelita, yang dirasakan dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap industri pelayaran ini adalah penaikan sejumlah komponen untuk pembangunan atau reparasi kapal, yang masih didominasi komponen impor.

Industri pelayaran dan juga banyak bisnis industri lainnya memilih untuk “wait and see” menunggu stabil, baik nilai tukar rupiah dan juga kondisi politis menjelang pemilu. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending