Connect with us

Maritim

Kemenhub Lakukan Pengawasan Pastikan Kapal Bersertifikat

Published

on

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, R. Agus H. Purnomo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melakukan pengawasan dan pembinaan secara terus-menerus untuk memastikan kapal dan awak kapal dilengkapi dengan sertifikat guna mendukung terwujudnya keselamatan pelayaran.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo di Jakarta, Jumat (12/10/2018), mengatakan
kapal dinyatakan laik laut apabila sudah dilengkapi dengan sertifikat keselamatan kapal dan dokumen keselamatan lainnya.

Selain itu, kapal juga harus diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.

Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa bahwa kelaikan kapal dan pengawakan kapal merupakan aspek keselamatan yang harus dipenuhi.

“Saat ini banyak kapal dan awak kapal di Indonesia khususnya kapal tradisional/kapal nelayan yang belum memiliki sertifikat sehingga sertifikat kapal dan pelaut sangat diperlukan,” kata Agus.

Pasalnya, dengan adanya sertifikasi tersebut, membuktikan bahwa kondisi kapal telah sesuai dengan persyaratan kelaiklautan, yang kemudian dirasa aman dan nyaman untuk dioperasikan oleh awak kapal yang terampil.

Dia menjelaskan sertifikasi kepelautan bisa didapatkan dengan mengikuti diklat kepelautan pada lembaga pendidikan yang sudah mendapatkan approval dan memenuhi ketentuan internasional.

Lebih lanjut Agus menuturkan Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) bekerja sama dengan Ditjen Perhubungan Laut juga memiliki program pendidikan dan pelatihan dasar keselamatan atau Basic Safety Training (BST) serta diklat keterampilan pelaut 30 Mil / 60 Mil yang diberikan secara gratis (tanpa biaya) kepada pelaut tradisional dan nelayan.

“Walaupun banyak pelaut yang telah memiliki keahlian alami, namun tetap harus dibekali dengan pendidikan dan pelatihan khusus ketrampilan pelaut sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko kecelakaan dalam pelaksanaan kegiatan di laut,” tegas Dirjen Agus.

Sementara itu, bagi pemilik kapal yang ingin melakukan pengurusan sertifikasi kapal seperti sertifikat keselamatan dan sertifikat pengukuran kapal, dapat melakukan pengurusan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan serta dikenai jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

“Selain pengurusan sertifikat yang dikenai PNBP, Ditjen Perhubungan Laut juga memiliki program gerai pelayanan pengukuran, pendaftaran, dan kebangsaan kapal khususnya bagi kapal penangkap ikan, kapal nelayan, dan kapal tradisional yang telah dilaksanakan di beberapa lokasi pelabuhan,” ujarnya.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Nomor UM.003/21/3/DJPL-18 tanggal 7 Maret 2018 tentang Gerai Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

“Kami berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan mempercepat para pemilik kapal dalam mengurus surat kelengkapan kapal dan sertifikasi serta meminimalisir dan menyederhanakan birokrasi dalam pengurusan dokumen kapal,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Maritim

Program Tol Laut akan Terus Dilanjutkan

Published

on

Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi antarwilayah di Indonesia sebagaimana cita-cita dari tol laut.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah akan terus menjalankan program pemerataan ekonomi tol laut dengan terus menambah dan mengoperasikan kapal-kapal yang pada tahun terdahulu belum dioperasikan, memasuki pelabuhan-pelabuhan mulai tingkat terkecil pengumpan lokal, pengumpan regional, pengumpul hingga pelabuhan utama.

“Dari sejak konsep tol laut digagas oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo, Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi antarwilayah di Indonesia sebagaimana cita-cita dari tol laut. Jadi tidak benar kalau program tol laut ditinggalkan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan di Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Pada 2019 ini, pemerintah terus mengoptimalkan semua elemen armada tol laut kewajiban pelayanan publik meliputi Armada PSO kapal penumpang Kelas Ekonomi 26 unit Kapal Perintis, 113 Kapal Tol Laut angkutan barang, 19 kapal (empat kapal induk + 15 feeder), enam unit kapal ternak, 20 unit kapal erde.

Dari segi pencapaian total kinerja muatan yang diangkut dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan kenaikan. Misalnya armada tol laut angkutan barang pada tahun 2016 sebanyak, 81.404 MT, pada tahun 2017 meningkat menjadi 233.139 MT dan dan pada 2018 kembali meningkat menjadi 239.875 MT.

Sementara itu armada kapal perintis yang turut menjadi bagian dari program tol laut, juga mengalami kenaikan muatan. Pada 2016 sebanyak 67.306 MT.

Pada 2017 meningkat menjadi 80.080 MT dan 2018 kembali meningkat menjadi 97.242 MT. Begitupun kapal ternak, yang pada tahun 2016 berhasil mengangkut 1.998 MT, pada tahun 2017 meningkat menjadi 2.101 MT dan 2018 meningkat menjadi 8.534 MT.

Jumlah pelabuhan yang disinggahi juga terus bertambah, pada tahun 2016 untuk angkutan perintis, menyinggahi sebanyak 413 pelabuhan, tahun 2017 menjadi 486 pelabuhan dan 2018 meningkat menjadi 540 pelabuhan.

Sementara itu untuk angkutan barang pada tahun 2016 menyinggahi hingga 31 pelabuhan, pada 2017, 43 pelabuhan dan pada 2018 meningkat menjadi 61 pelabuhan.

Pemerintah menyadari bahwa capaian ini masih harus terus ditingkatkan. Untuk itu, Kemenhub terus meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan Kementerian Lembaga terkait.

Seperti Kementerian Perdagangan dalam menjaga distribusi dan harga logistik di seluruh wilayah tetap terjamin melalui program rumah kita dan gerai maritim.

Pada 2019 ini pemerintah melalui program rumah kita dan gerai maritim akan mengembangkan gudang-gudang distribusi baru bersama BUMN: Pelindo I hingga IV, Semen Indonesia, Bulog, PPI, RNI, PELNI, ASDP, Djakarta Lloyd untuk menjamin pasokan logistik tersedia dan disparitas harga terus ditekan.

Sementara itu guna ekspansi ke wilayah-wilayah terpencil program tol laut akan terus berusaha menembus titik-titik pelabuhan yang lebih jauh sehingga usaha pemerintah pusat memenuhi hak masyarakat terhadap kebutuhan pokok terus ditingkatkan meskipun dengan keterbatasan anggaran tetapi efisiensi selalu dilakukan.

“Untuk itu, Kemenhub telah mendorong pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan, Pertanian, Pelni, Djakarta Lloyd, Pelindo I hingga IV untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan muatan balik tol laut,” kata Hengki. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

Menteri Susi Sebut Ironi, Konsumsi Ikan Masyarakat Jambi Rendah

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyerukan agar masyarakat Jambi meningkatkan konsumsi ikan karena konsumsinya masih berada di bawah rata-rata angka konsumsi ikan nasional.

“Angka konsumsi ikan per kapita masyarakat Jambi masih sangat rendah, jauh di bawah angka konsumsi ikan nasional yang mencapai 50,69 kg per kapita pada tahun 2018 lalu,” kata Menteri Susi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Ia menyatakan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam kegiatan bertajuk “Ayo Makan Ikan untuk Mencegah Stunting” di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, 11 Februari 2019, yang dimeriahkan dengan demo memasak menu makanan ikan dan makan ikan bersama sekitar 200 anak sekolah.

Menurut Susi, angka konsumsi ikan yang masih sangat rendah merupakan ironi mengingat Jambi khususnya masyarakat Kerinci memiliki Danau Kerinci seluas 4,6 km persegi yang kaya dengan hasil perikanan.

Ia menilai persoalan ini harus segera ditanggulangi guna mencegah masyarakat sekitar tumbuh tidak optimal atau mengalami stunting.

Menteri Susi juga mengatakan bahwa ikan mengandung banyak nutrisi seperti protein, omega 3, kalsium, dan fosfor yang baik bagi tumbuh kembang tubuh dan otak manusia.

“Bukan cuma laut, danau ada, sungai juga ada, lubuk ada, rawa juga ada, dan semua wilayah air itu berpotensi untuk menghasilkan (komoditas perikanan dengan kandungan) protein sangat tinggi,” paparnya.

Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan konsumsi ikan sehari-hari guna mendorong kegiatan budi daya masyarakat.

Menurut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menyediakan bantuan mesin-mesin pembuat pakan mandiri melalui program Gerpari atau Gerakan Pakan Mandiri, untuk mengurangi ongkos yang harus dikeluarkan pembudi daya untuk membeli pakan dari pabrik yang dijual dengan harga tinggi.

Menteri Susi juga mengimbau masyarakat untuk melakukan swasembada pangan sehingga berbagai bahan makanan dapat diproduksi di daerah sendiri, tak perlu disuplai dari luar, utamanya hasil-hasil pertanian dan perikanan.

Agar kebutuhan pangan khususnya hasil perikanan dapat terpenuhi, ia mengimbau masyarakat menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan, salah satunya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan menghindari eksploitasi berlebihan.

Susi juga berpesan agar Pemda setempat memperhatikan daya dukung danau terhadap budi daya Keramba Jaring Apung (KJA). Ia meminta masyarakat tidak memaksa menambah jumlah KJA jika memang sudah mencapai limit.

Menurut dia, warga Kerinci masih memiliki alternatif lahan budi daya ikan lain, yaitu banyaknya lubuk-lubuk besar yang dapat dibangun menjadi embung tempat memelihara ikan ketimbang memaksakan KJA di danau yang sudah mencapai batas.

Susi menilai Danau Kerinci juga sangat berpotensi dijadikan daerah pariwisata dengan kondisi alam yang indah. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

KKP Kembali Tangkap Kapal Perikanan Ilegal Berbendera Malaysia

Published

on

Direktur Jenderal PSDKP, Nilanto Perbowo.

Zoanekonomi.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali berhasil menangkap kapal ikan asing (KIA) berbendera Malaysia yang diduga sedang menangkap ikan secara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

“Setelah berhasil menangkap dua KIA ilegal berbendera Malaysia pada tanggal 2 Februari 2019, kali ini KKP berhasil menangkap satu KIA yang juga berbendera Malaysia di laut teritorial Selat Malaka, 11 Februari,” kata Plt. Direktur Jenderal PSDKP, Nilanto Perbowo, di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Selanjutnya, Nilanto mengungkapkan penangkapan satu KIA Malaysia dengan nama KM. PKFB 217 (49,71 GT) dengan Nakhoda dan empat orang Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Myanmar.

Penangkapan tersebut dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh KP. Hiu Macan Tutul 002.

Kapal tersebut ditangkap saat sedang melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI tanpa dilengkapi dengan dokumen perijinan yang sah dari Pemerintah RI serta menggunakan alat tangkap yang dilarang (trawl), serta ditemukan adanya hasil tangkapan berupa ikan berbagai jenis sekitar 2.000 kilogram.

Kapal diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

Selanjutnya, kapal dikawal menuju Pangkalan PSDKP Batam, dan diperkirakan tiba pada Kamis (14/02) untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending