Connect with us

Energi

Kementerian ESDM Mulai Tentukan Mekanisme Sanksi B20

Published

on

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menentukan teknis sanksi yang akan dikenakan jika tidak mematuhi aturan penggunaan campuran biodiesel (B20).

“Saat ini masih dibuat aturan teknisnya,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, di Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Potensi pelanggaran menurutnya masih relatif, bisa terjadi di badan usaha penyedia BBM ataupun Bahan Bakar Nabati (BBN). “Itu potensi baru temuan awal kurang lebih Rp270 miliar dendanya. Jumlah perusahaannya lupa saya. Karena itu dicatat di teman Kemenko (Perekonomian),” kata Rida.

Sebelumnya, Rida Mulyana menekankan bahwa yang harus diperhatikan baik dari penyalur maupun Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM), yaitu kualitas dan keberlanjutan.

“Kalau kualitas turun, nanti ditolak karena pernah dikembalikan satu kapal B0. Jadi, dari awal sampai tiba di tujuan sebelum dicampur ada jaminan sesuai standarnya,” katanya.

Terkait keberlanjutan (sustainability), lanjut dia, seharusnya diatur sedemikian rupa agar pasokan tidak terhambat, meskipun terkendala oleh cuaca.

Dia mengatakan apabila berkurang kualitas dari B20 menjadi B19, maka akan dikenakan denda satu persen tersebut dikalikan dengan Rp6.000.

“Besok denda juga sudah jalan, nanti akan kita awasi dan audit sampai ke hulu. Denda ini berlaku ke pemasok dan BUBBM biar adil,” katanya.

Aturan tersebut dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan usaha maupun penyalur yang melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban B20 akan didenda Rp6.000 per liter.

“Kalau CPO-nya gagal dikirim oleh perusahaan, denda Rp6.000 per liter. Bukan kejam, itu supaya tidak ada yang melanggar, kami sedang mencari mekanisme,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Dia menegaskan mulai 1 September 2018 sudah tidak adalagi B0, seluruhnya harus menggunakan B20 dan pemasok harus menjamin ketersediaan tersebut. (asn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Energi

PJB Paiton Aktif Bangkitkan Perekonomian Masyarakat

Published

on

PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Unit Pembangkitan (UP) Paiton selain dikenal sebagai penyuplai aliran listrik ke sistem Jawa-Madura-Bali.

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Unit Pembangkitan (UP) Paiton selain dikenal sebagai penyuplai aliran listrik ke sistem Jawa-Madura-Bali, juga turut bersinergi dengan elemen masyarakat untuk membangkitkan perekonomian di Probolinggo, Jawa Timur.

“Selain listrik yang dihasilkan, kami juga berupaya untuk bermanfaat bagi rakyat dan menjadikan hidup masyarakat menjadi lebih baik,” ujar General Manager PT PJB UP Paiton Mustofa Abdillah dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Mustofa menyebut pihaknya juga berfokus pada keberlangsungan nelayan dan petani di area ring 1 pembangkit yang didirikan di Jalan Raya Surabaya – Situbondo KM 142, Desa Binor, Kecamatan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur.

Sebab, kedua profesi tersebut telah menjadi pekerjaan utama masyarakat di kawasan Paiton sejak sebelum berdirinya unit pembangkit listrik 25 tahun silam.

“Kami tidak ingin dua profesi tersebut hilang dikarenakan sudah tidak menarik dari sisi pendapatan dibanding kerja di unit pembangkit,” ujar dia.

Oleh karenanya, PJB UP Paiton melalui dua program kemasyarakatan ramah lingkungan yakni Organic Integrated System (OIS) dan Desa Wisata Binor Harmoni (Dewi Harmoni) mengupayakan peningkatan perekonomian keluarga nelayan dan petani di sekitar kawasan UP Paiton.

Program OIS oleh UP Paiton dilakukan untuk meningkatkan produktifitas pertanian dengan penerapan sistem pertanian organik.

Petani Paiton pionir OIS Abdul Nasir menyebut adanya peningkatan produktifitas hasil tani yang juga diikuti pendapatan kelompok tani menjadi 861 juta untuk dua kali masa tanam pada 2018.

“Dampak lainnya adalah dibentuknya kelompok petani organik ‘Suka Maju’, di mana 10 orang di antaranya telah berhasil mendapatkan sertifikat sebagai fasilitator pertanian organik dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pertanian Seloliman, Mojokerto, Jawa Timur,” ujar Abdul.

Selain di bidang pertanian, PJB UP Paiton juga mengembangkan Desa Wisata Pantai Harmoni (Dewi Harmoni) bersama Kepala Desa Binor, Hostifawati, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, para nelayan, serta masyarakat untuk konsisten menjaga kebersihan pantai dan melestarikan ekosistem laut.

Berbagai upaya juga dilakukan seperti transplantasi terumbu karang, pembangunan fish apartement dan pembentukam Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang bertugas menjadi “Polisi” untuk menjaga kawasan laut Desa Binor dari praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

Hasilnya, untuk per hari nelayan Paitonmampu mendapatkan rata-rata 80 kg tangkapan ikan dengan harga jual tertinggi adalah Rp 56.000,00 per kilogramnya.

“Kondisi ini dapat tercapai karena adanya simetris bantuan PT PJB dan terjaganya ekosistem perairan di wilayah Desa Binor,” ujar Ketua Kelompok Nelayan Johan Oktarianto. (dns)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Gunung Botak Diinginkan Warga Pulau Buru Jadi Pertambangaan Rakyat

Published

on

Warga adat di Pulau Buru, Provinsi Maluku, menginginkan kawasan tambang emas Gunung Botak dijadikan pemerintah sebagai pertambangan rakyat agar masyarakat juga bisa menikmati hasilnya.

Zonaekonomi.com, Ambon – Warga adat di Pulau Buru, Provinsi Maluku, menginginkan kawasan tambang emas Gunung Botak dijadikan pemerintah sebagai pertambangan rakyat agar masyarakat juga bisa menikmati hasilnya.

“Masyarakat setempat juga menyatakan ingin menikmati hasil tambang emas Gunung Botak, namun tanpa menggunakan merkuri, sianida dan atau bahan kimia berbahaya lainnya,” kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirt di Ambon, Rabu (12/12/2018).

Permintaan warga itu disampaikan saat berdialog dengan tim asisten operasi merkuri Siwalima 2018 dipimpin Karo Ops Polda Maluku, Gatot Mangkurat.

Mereka meminta agar izin pertambangan rakyat (IPR) secepatnya dibuka, dan berharap pemerintah dapat memperhatikan nasib masyarakat Pulau Buru.

Menurut Muhammad Roem Ohoirt, menanggapi permintaan masyarakat itu, Karo Ops Polda Maluku Gatot Mangkurat menegaskan bahwa kedatangan tim yang dipimpinnya tidak untuk main-main menangani persoalan penambang emas tanpa izin dan menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Ia menegaskan bahwa penutupan tambang emas Gunung Botak sendiri merupakan bentuk keseriusan Polda Maluku dan pemerintah daerah dalam menertibkan peredaran bahan kimia berbahaya tersebut.

Sebab, katanya, penggunaan B3 akan berdampak fatal terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat.

“Kehadiran kami di sini tidak bermain-main dengan masalah ini. Kapolda Maluku sangat tegas dengan penggunaan obat-obatan kimia terutama merkuri dan sianida,” kata Kabid Humas mengutip pernyataan Gatot Mangkurat.

Karo Ops juga meminta masyarakat mendukung regulasi yang kini dilakukan agar semuanya bisa menikmati hasilnya kelak.

“Semua harus memperjuangkan Gunung Botak menjadi tambang rakyat, bukan orang-orang pemodal saja yang menikmatinya dan masyarakat Buru menjadi penonton,” katanya.

Untuk pertambangan rakyat sendiri, tim dari Bareskrim Polri dan Wantimpres sedang melakukan penelitian terkait metode ramah lingkungan yang akan digunakan dalam pengolahan material emas.

Nanti ketika IPR keluar, katanya, ada pendampingan dari pemerintah yang mengatur dan tidak akan pernah menyiksa atau melihat masyarakatnya susah, tetapi pemerintah mencari pengolahan yang aman bagi masyarakat Pulau Buru.

“Mereka juga tidak tahu selama ini efek dari pada mercuri maupun sianida itu seperti apa. Makanya setelah kita menjelaskan baru dipahami dan sangat mendukung kebijakan yang diambil kepolisian bersama pemerintah,” katanya. (dan)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Pemkab Lebak Apresiasi Pengolahan Emas Non Merkuri

Published

on

Pengolahan emas non merkuri berlokasi di Desa Lebak Situ Kecamatan Lebak Gedong Kabupaten Lebak.

Zonaekonomi.com, Lebak – Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, mengapresiasi pengolahan emas non merkuri yang dibangun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menjadikan ramah lingkungan.

“Kami berharap pertambangan emas rakyat itu bebas dari bahan berbahaya penggunaan merkuri,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Nana Sundjana di Lebak, Rabu (12/12/2018).

Pengolahan emas non merkuri itu sudah diresmikan oleh BPPT sehingga menjadikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak menggunakan merkuri dalam pengolahan emas.

Sebab, penggunaan merkuri bisa menimbulkan gangguan kesehatan manusia juga merusak ekosistem lingkungan.

Pembangunan pengolahan emas non merkuri berlokasi di Desa Lebak Situ, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, merupakan percontohan di Indonesia.

Dengan demikian, pihaknya berharap penambang emas rakyat menjadi ramah lingkungan, karena tidak menggunakan merkuri itu.

Pemerintah menghapuskan penggunaan merkuri sesuai dengan intruksi Presiden Joko Widodo yang menandatangani Undang-undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan “Minamata Convention on Mercury” atau Konvensi Minamata Mengenai Merkuri.

Dengan diratifikasinya Konvensi Minamata itu, tentu pemerintah hadir untuk pengurangan dan penghapusan merkuri.

“Kami yakin dengan diresmikan pengolahan emas non merkuri tidak ada lagi penambang menggunakan bahan merkuri,” katanya menjelaskan.

Ia mengatakan, apabila manusia menggunakan zat merkuri bisa menimbulkan berbagai penyakit, di antaranya kanker, kebutaan dan penyakit lain.

Begitu juga daerah aliran sungai yang terpapar zat merkuri menimbulkan kerusakan ekosistem lingkungan di antaranya populasi ikan mati.

“Kami akan menindaktegas jika penambang emas menggunakan zat merkuri dan bisa diproses hukum,” katanya. (man)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending