Connect with us

Agribisnis

KKP-Kemendagri Kerja Sama Data Kependudukan Pelaku Usaha Perikanan

Published

on

Sekjen KKP, Nilanto Perbowo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat data kependudukan terkait pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan menjalin kerja sama bersama Kementerian Dalam Negeri.

Sekjen KKP Nilanto Perbowo dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (9/10/2018), menyatakan, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengimplementasikan Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) sebagaimana telah ditetapkan sebagai PerMen KP No 31 tahun 2018.

Ia menuturkan bahwa MPTI menjadi dasar pengembangan e-KKP yang dibangun secara bertahap dan ditargetkan beroperasi secara penuh tahun 2022.

Penandatanganan kerja sama telah dilakukan oleh Sekjen KKP dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Senin (8/10).

“Entitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan menjadi salah satu kunci penting keberhasilan e-KKP. Saat ini KKP sedang melakukan pendataan pelaku usaha dan dilanjutkan dengan penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka),” ucapnya.

Data kependudukan dinilai akan mempercepat proses sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data Kusuka. Data Kusuka selanjutnya dimanfaatkan dalam proses pelayanan perijinan, penetapan Bantuan Pemerintah, pendataan produksi dan layanan lainnya.

Dalam hal ini, Ditjen Dukcapil bertugas untuk memberikan hak akses secara terbatas atas data kependudukan, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, menyediakan jaringan komunikasi data untuk satu titik jaringan kepada KKP untuk pengimplementasian data balikan secara otomatis.

Sementara KKP, berkewajiban memberikan laporan berkala per semester mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan kartu e-KTP kepada Ditjen Dukcapil, berupa data balikan Nomor Kartu Kusuka.

Sekretaris Jenderal KKP mengungkapkan NIK merupakan faktor penting bagi pemerintah untuk melayani masyarakat serta membangun sistem yang lebih efisien dan efektif, terutama untuk menjalankan program KKP, dalam hal sinkronisasi data calon maupun penerima kartu Kusuka.

Lebih lanjut Nilanto menuturkan, NIK merupakan salah satu data yang dibutuhkan dalam pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui Kartu Kusuka, yang juga akan menjadi identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia.

Data identitas dari Kusuka nantinya digunakan sebagai database tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan yang salah satunya dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Agribisnis

Pembangunan Perkebunan Perlu Kebijakan Jangka Panjang

Published

on

Direktur Eksekutif PASPI (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute), Tungkot Sipayung.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pembangunan perkebunan di tanah air tidak bisa dilakukan secara jangka pendek namun perlu kebijakan jangka panjang karena komoditas perkebunan berbeda dengan tanaman semusim seperti tanaman pangan.

“Jadi untuk membangun (komoditas) perkebunan diperlukan nafas yang cukup panjang sehingga caranya pun berbeda dengan membangun komoditas lainnya,” kata Direktur Eksekutif PASPI (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute) Tungkot Sipayung di Jakarta, Selasa (19/2/2019)

Artinya, menurut dia, untuk membangun perkebunan harus dilihat secara menyeluruh, dan itu memerlukan investasi yang cukup besar serta berkelanjutan.

Sebab, lanjutnya, jika salah dalam membangun perkebunan atau dilakukan secara setengah-setengah maka dampak kerugiannya akan jauh lebih besar.

Oleh karena itu, dia menegaskan untuk membangun perkebunan harus dibuat peta jalan jangka panjang, salah satunya pada sektor perkebunan kelapa sawit.

“Ini karena perkebunan adalah tanaman keras dan usia tanamannya cukup panjang,” ujar Tungkot yang juga akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Terkait hal itu, menurut dia, untuk membangun sektor perkebunan kelapa sawit tahun 2045 sudah harus disusun peta jalannya dari sekarang.

Sehingga untuk membangun perkebunan dibutuhkan orang yang konsisten dan serius serta berpengalaman di bidangnya. Itu karena membangun perkebunan tidak bisa dilakukan dengan sekejap.

“Jadi dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan harus konsisten serta visioner minimal 25 tahun ke depan. Sebab usia tanaman perkebunan cukup panjang berbeda dengan tanaman lainnya,” katanya.

Senada dengan itu, Sekjen Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gaperindo) Gamal Nasir menyatakan selain jangka panjang , untuk membangun perkebunan dibutuhkan kebijakan yang konsisten, mengingat sektor ini sebagai peraih devisa terbesar nasional.

“Atas dasar itulah perkebunan harus diselamatkan, apalagi komoditas perkebunan secara umum sebagian besar diusahakan oleh masyarakat atau petani swadaya. Sehingga yang dibutuhkan tidak hanya bagi-bagi benih tapi juga mengedukasi petaninya mengingat perkebunan adalah tanaman tahunan,” katanya.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor pertanian pada 2017 mencapai Rp441 triliun, atau naik 24 persen dibandingkan 2016 yang hanya Rp355 triliun.

Dari angka tersebut, ekspor di komoditas perkebunan meningkat sebesar 26,5 persen atau dari 25,5 miliar dolar AS atau Rp341,7 triliun menjadi 31,8 miliar dolar AS atau menjadi 432,4 triliun.

Mantan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian itu menyatakan, melihat pentingnya komoditas perkebunan sebagai penyangga ekonomi maka perlu adanya kesinambungan program pengembangan dapat dilanjutkan dengan orientasi pada pengembangan kawasan yg ditunjang dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan sistem kemitraan dalam setiap suksesi kepemimpinan di Kementerian Pertanian. (sub)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Agribisnis

Pengamat : Pemerintah Perlu Bantu Persiapan Ekspor Perikanan

Published

on

pemerintah perlu membantu pelaku usaha guna mempersiapkan kesiapan mereka mengekspor komoditas perikanan ke Amerika Serikat.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pengamat sektor perikanan Abdul Halim menyatakan pemerintah perlu membantu pelaku usaha guna mempersiapkan kesiapan mereka mengekspor komoditas perikanan ke Amerika Serikat, atau mencari pasar baru di luar sasaran tradisional ekspor.

“AS (Amerika Serikat) menerapkan standar baru untuk ekspor perikanan, yakni SIMP (Seafood Import Monitoring Program),” kata Abdul Halim di Jakarta, Minggu (27/1/2019).

Menurut Abdul Halim, penerapan standardisasi baru terkait dengan komoditas perikanan yang masuk ke negara adidaya tersebut dinilai merupakan hal yang wajar dilakukan.

Namun, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu juga mengingatkan bahwa permasalahannya adalah bagaimana kesiapan pemerintah dan pelaku usaha RI.

“Apakah semata fokus mengejar pasar AS dengan pelbagai syarat yang ditetapkan atau berani menciptakan pasar baru dengan keunggulan produk olahan misalnya,” tanyanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Arlinda menyatakan Republik Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen meningkatkan nilai perdagangan masing-masing negara.

“Indonesia dan AS memiliki keinginan yang sama guna meningkatkan hubungan perdagangan,” kata Arlinda dalam acara Business Matching Indonesia-USA yang diselenggarakan di Konjen RI di New York, Amerika Serikat, Kamis (17/1).

Arlinda ketika memberikan kata sambutan dalam acara tersebut memaparkan pada periode Januari hingga Oktober 2018, perdagangan antara kedua negara meningkat 2,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Menurut dia, pada saat ini juga terjadi peningkatan korporasi yang berasal dari Negeri Paman Sam yang ingin berinvestasi di dalam Indonesia.

Dirjen PEN juga mengemukakan dalam rangka menunjukkan keseriusan tersebut, dalam rangka kunjungan Mendag ke AS, 14-19 Januari, pihaknya membawa pengusaha dari sekitar 15 perusahaan.

Delegasi bisnis Indonesia yang menyertai kunjungan kerja Mendag itu terdiri dari para pengusaha yang berminat mengembangkan ekspor dan impor dengan AS, serta melakukan investasi baik di AS maupun di Indonesia.

Hal ini merupakan kelanjutan dari kunjungan kerja pada bulan Juli 2018, di mana Mendag RI dan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross antara lain sepakat untuk meningkatkan perdagangan dua arah dari 28 miliar dolar AS saat ini menjadi 50 miliar dolar AS.

Sebagaimana diketahui, total perdagangan Indonesia-AS mencapai 25,92 miliar dolar AS, surplus untuk Indonesia sebesar 9,7 miliar dolar AS.

Sementara total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39 persen. Pada tahun 2017, AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 setelah China dengan nilai 17,1 miliar dolar AS. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Agribisnis

Perum Perindo Berharap Jadi BUMN Perikanan Terbesar

Published

on

Direktur Utama Perum Perindo, Risyanto Suanda.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Memasuki HUT ke-29, Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) berharap bisa bertengger ke jajaran BUMN papan atas di bidang perikanan.

Direktur Utama Perum Perindo Risyanto Suanda mengatakan keyakinannya Perum Perindo dapat tumbuh menjadi perusahaan besar. Pasalnya, potensi bisnis perikanan saat ini mencapai Rp200 triliun hingga Rp300 triliun.

“Perindo punya misi raih 10 persen aja dari angka itu berarti Rp20 triliun hingga Rp30 triliun. Cukup mendongkrak Perum Perindo masuk di jajaran BUMN papan atas,” katanya di Jakarta dalam keterangan tertulis, Senin (21/1/2019).

Memasuki tahun 2019, perusahaan makin optimis berkembang dengan bekal pendapatan 2018 yang menembus Rp1 triliun, antara lain dengan strategi menambah nilai produk untuk meningkatkan ekspor dan memperbanyak devisa untuk negara.

Oleh karena itu, direksi berketetapan meningkatkan inovasi di segala lini, baik dari SDM-nya, proses bisnis yang digitalisasi dan otomatisasi, hingga ke pemanfaatan teknologi guna menambah kualitas dan kuantitas produksi.

Perum Perindo didirikan dengan PP No.2/1990 pada 20 Januari 1990. Awalnya bernama Perum Perikanan Samudera, dengan tugas utama mengelola sembilan pelabuhan perikanan, yaitu, Lampulo (Aceh), Belawan (Sumut), Muara Baru (Jakarta), Pekalongan (Jateng), Brondong dan Prigi (Jatim), Pemangkat (Kalbar), Tarakan (Kaltara) dan Banjarmasin (Kalsel).

Tahun 2013, terbit PP 9/2013, yang mengubah nama menjadi Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo). PP tersebut mencantumkan tugas tambahan yaitu Perum Perindo bisa melakukan budidaya, penangkapan, perdagangan dan pengolahan ikan & hasil laut, termasuk untuk ekspor.

Kini, Perum Perindo fokus ke tiga lini usaha, pengelolaan pelabuhan perikanan (mencakup sewa lahan, tambat labuh, docking, jual es, bbm dan logistik kapal ikan serta sewa cold storage); budidaya (udang, ikan tawar, payau dan laut); perdagangan dan pengolahan ikan hasil laut. Wilayah operasi perusahaan juga berkembang, dari 9 lokasi kini menyebar ke 29 titik dari Aceh sampai Merauke, Papua. (aji)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending