Connect with us

Agribisnis

KKP-Kemendagri Kerja Sama Data Kependudukan Pelaku Usaha Perikanan

Published

on

Sekjen KKP, Nilanto Perbowo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat data kependudukan terkait pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan menjalin kerja sama bersama Kementerian Dalam Negeri.

Sekjen KKP Nilanto Perbowo dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (9/10/2018), menyatakan, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengimplementasikan Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) sebagaimana telah ditetapkan sebagai PerMen KP No 31 tahun 2018.

Ia menuturkan bahwa MPTI menjadi dasar pengembangan e-KKP yang dibangun secara bertahap dan ditargetkan beroperasi secara penuh tahun 2022.

Penandatanganan kerja sama telah dilakukan oleh Sekjen KKP dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Senin (8/10).

“Entitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan menjadi salah satu kunci penting keberhasilan e-KKP. Saat ini KKP sedang melakukan pendataan pelaku usaha dan dilanjutkan dengan penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka),” ucapnya.

Data kependudukan dinilai akan mempercepat proses sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data Kusuka. Data Kusuka selanjutnya dimanfaatkan dalam proses pelayanan perijinan, penetapan Bantuan Pemerintah, pendataan produksi dan layanan lainnya.

Dalam hal ini, Ditjen Dukcapil bertugas untuk memberikan hak akses secara terbatas atas data kependudukan, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, menyediakan jaringan komunikasi data untuk satu titik jaringan kepada KKP untuk pengimplementasian data balikan secara otomatis.

Sementara KKP, berkewajiban memberikan laporan berkala per semester mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan kartu e-KTP kepada Ditjen Dukcapil, berupa data balikan Nomor Kartu Kusuka.

Sekretaris Jenderal KKP mengungkapkan NIK merupakan faktor penting bagi pemerintah untuk melayani masyarakat serta membangun sistem yang lebih efisien dan efektif, terutama untuk menjalankan program KKP, dalam hal sinkronisasi data calon maupun penerima kartu Kusuka.

Lebih lanjut Nilanto menuturkan, NIK merupakan salah satu data yang dibutuhkan dalam pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui Kartu Kusuka, yang juga akan menjadi identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia.

Data identitas dari Kusuka nantinya digunakan sebagai database tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan yang salah satunya dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Agribisnis

Susi : OOC Bali akan Dihadiri 1.900 Delegasi

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Zonaekonomi.com, Bogor – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan Our Ocean Conference (OOC) di Bali pada 29-30 Oktober 2018 akan dihadiri 1.900 delegasi.

“Ada enam kepala negara atau presiden, satu wakil presiden, 36 menteri yang sudah confirm,” kata Susi usai mengikuti Rapat Kabinet Terbatas membahaa persiapan “Our Ocean Conference 2018 (OOC) di Istana Bogor, Senin (22/10/2018).

Selain itu, kata Susi, OCC ini diikuti oleh 200 masyarakat sipil, serta ada banyak organisasi kemasyarakatan lainnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan ini yakin penyelenggaraan OCC akan sukses karena Indonesia sudah memiliki pengalaman menyelenggarakan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu.

Susi juga mengungkapkan bahwa OCC Ke-5 ini akan memprioritaskan beberapa isu, di antaranya area konservasi laut, komitmen mencegah polusi laut dari sampah plastik, perikanan berkelanjutan hingga perubahan iklim.

Susi berharap pelaksanaan OCC 2018 akan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di bidang kelautan internasional.

“Indonesia yang akan menjadi poros maritim harus menunjukkan kepemimpinan di bidang kelautan internasional,” katanya.

Selain itu, katanya, penyelenggaaraan OCC 2018 juga akan memberikan keuntungan yang positif terhadap kebijakan-kebijakan kelautan internasional.

Dalam Rapat Kabibet Terbatas, Presiden Joko Widodo meminta laporan secara detil terkait penyelenggaraan OCC 2018 yang sudah mempet waktu pelaksanaannya.

Jokowi berharap pelaksanaan OCC 2018 bisa membuktikan Indonesia sebagai negara besar setelah berhasil menyelenggarakan acara-acara kelas dunia.

“Ini adalah kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia dalam menyelenggarakan acara kelas dunia,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Kabinet Terbatas persiapan “Our Ocean Conference 2018 (OOC) di Istana Bogor.

Kepala Negara menegaskan bahwa penyelenggaraan OCC di Bali yang akan dilaksanakan pada 29-30 Oktober 2018 ini untuk membangun sebuah kepercayaan dari dunia internasional yang terus harus dijaga.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa persiapan OCC 2018 sudah mencapai 95 persen, namun dia mengakui masih ada banyak yang harus diperbaiki.

Rapat Kabinwt Terbatas persiapan OCC 2018 ini dihadiri beberapa Menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, Menkominfo Rudiantara, Menkes Nilla Moeloek, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan. (jok)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Agribisnis

Sawit Sumbermas Tambah Tiga Pabrik Baru 2019

Published

on

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) akan menambah tiga pabrik kelapa sawit baru pada 2019 mendatang dalam rangka mengembangkan bisnis usaha.

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) akan menambah tiga pabrik kelapa sawit baru pada 2019 mendatang dalam rangka mengembangkan bisnis usaha.

Direktur Utama SSMS Vallauthan Subraminam di Jakarta, Senin (22/10/2018), mengatakan bahwa perseroan telah memiliki enam pabrik kelapa sawit yang sudah beroperasi dengan kapasitas produksi mencapai 300.000 ton per jam.

“Awal tahun, kami menambah satu pabrik. Selanjutnya dua pabrik kemudian pada sepanjang 2019,” katanya usai rapat umum penawaran saham (RUPS) perseroan.

Di tengah harga minyak sawit dunia yang sedang menurun, lanjut dia, pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan volume produksi sehingga dapat menjaga margin.

Ia juga mengatakan perseroan menyiapkan belanja modal (capital expanditure/capex) sebesar Rp500 miliar hingga Rp530 miliar pada tahun depan yang di antaranya untuk membangun pabrik tersebut.

Terkait RUPS, Vallauthan mengatakan, perseroan resmi mengangkat mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012 dan 2012-2015 yakni Ito Warsito menjadi Komisaris Sawit Sumbermas Sarana.

“Penunjukan itu merupakan bagian dari upaya SSMS untuk senantiasa memperkuat tata kelola perusahaan,” katanya. (zub)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Agribisnis

Produk Perikanan Dipromosikan dalam Trade Expo Indonesia

Published

on

Produk hasil laut akan dipromosikan dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2018 di ICE-BSD City, Tangerang, Banten, pada 24-28 Oktober 2018.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Produk hasil laut akan dipromosikan dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2018 di ICE-BSD City, Tangerang, Banten, pada 24-28 Oktober 2018.

Kegiatan promosi yang bertema “From Our Sea to the World” diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri.

“Tujuan kegiatan ini mendorong peningkatan ekspor produk perikanan yang aman dan berkelanjutan, sekaligus mempromosikan potensi daerah yang memiliki keunggulan hasil laut,” kata Sekretaris Dirjen Amerika dan Eropa Kemlu Ratu Silvy Gayatri dalam press briefing di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Selain itu, kegiatan yang melibatkan 20 peserta dari pelaku bisnis perikanan, Perum Perindo, PT Perikanan Nusantara, pelaku jasa kargo, serta pemerintah provinsi dan kabupaten ini juga memperkenalkan potensi sentra kelautan dan perikanan (SKPT) untuk kerja sama pengembangan industri perikanan dan hub bagi kemudahan ekspor.

Sejumlah daerah yang memiliki keunggulan hasil laut adalah Aceh, Natuna, Morotai, Maluku, Biak, dan Mimika.

Berdasarkan data KKP, tren nilai ekspor produk perikanan terus meningkat.

Pada Januari 2017 sampai April 2018, nilai ekspor produk perikanan meningkat 20 persen yang menunjukkan makin tingginya tingkat kepercayaan konsumen luar negeri terhadap produk perikanan Indonesia.

Khusus kawasan Amerika dan Eropa, ekspor produk perikanan pada 2017 sebesar 4,51 miliar dolar AS dengan pasar terbesar adalah Amerika Serikat senilai 1,81 miliar dolar AS, diikuti Jepang dengan 672,3 juta dolar AS, dan negara-negara ASEAN dengan 563,9 juta dolar AS.

Tahun ini, ekspor produk perikanan ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 5 miliar dolar AS.

Kegiatan promosi terpadu produk perikanan merupakan pertama kali diselenggarakan dalam TEI 2018, dan diharapkan dapat mencapai sasaran kesepakatan bisnis TEI secara keseluruhan sejumlah 1,5 miliar dolar AS.

“Melalui kegiatan promosi perikanan terpadu ini dapat lebih meyakinkan pembeli potensial dari kawasan Amerika dan Eropa, juga Asia Pasifik dan Afrika bahwa produk perikanan Indonesia dapat bersaing secara global dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan keberlanjutan,” kata Ratu. (ydp)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending