Connect with us

Infrastruktur

Menkeu Dorong Skema Pembiayaan Inovatif Bagi Infrastruktur

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan terus mendorong skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif agar pembangunan sarana infrastruktur tidak sepenuhnya bergantung kepada APBN.

“Tujuan dari implementasi skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif adalah untuk mencapai target pembangunan, namun tetap menjaga APBN tetap sehat dan kredibel,” kata Sri Mulyani dalam diskusi media di Jakarta, Senin (8/10/2018), berjudul “Pembiayaan Kreatif dan Inovatif: Showcase Model Indonesia” yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali.

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani menyampaikan adanya keterbatasan fiskal di APBN dalam memenuhi kebutuhan sarana infrastruktur di Indonesia.

Untuk itu, upaya mendorong pembiayaan alternatif melalui partisipasi dari skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pendanaan BUMN atau skema “blended finance”, sangat penting.

“Hal ini agar ketahanan fiskal tetap terjaga dengan mendorong peningkatan partisipasi sektor atau pihak di luar pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan,” ujar Sri Mulyani.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ikut menyampaikan bahwa pembiayaan alternatif ini dibutuhkan karena bisa mempercepat pelaksanaan program pembangunan pemerintah.

“Selama ini tugas belanja infrastruktur kalau hanya memakai APBN tidak cukup, maka kita percepat pembangunan dengan pembiayaan alternatif,” kata Basuki.

Selain itu, alasan pemerintah untuk mendorong pembiayaan dari swasta melalui KPBU karena adanya tata kelola yang terjaga dengan baik dan dapat memperkaya produk keuangan.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan dan peluncuran proyek pembiayaan yang difasilitasi oleh BUMN dan Badan Layanan Umum dibawah Kementerian Keuangan.

Komitmen itu antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur untuk proyek KPBU SPAM Semarang Barat sebesar Rp1,19 triliun dan proyek KPBU Satelit Multi Fungsi senilai Rp6,7 triliun.

Kemudian, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia untuk proyek KPBU preservasi jalan nasional non tol ruas Sumatera Selatan senilai Rp1,35 triliun serta proyek KPBU Kereta Api Makassar Pare-Pare sebesar Rp1,1 triliun dan proyek KPBU pengembangan Bandar Udara Komodo sebesar Rp1,1 triliun.

Selain itu, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk fasilitas pembiayaan UMKM Ekspor kepada PT Gema Ista Raya dan pembiayaan untuk WIKA guna mendukung pembangunan konstruksi di Afrika.

Terakhir, PT Indonesia Infrastructure Finance untuk prakarsa pengusahaan jalan tol untuk wilayah Cikunir sampai Ulujami atau Jakarta Outer Ring Road Elevated (JORR III) senilai Rp22,5 triliun. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Infrastruktur

Tol Semarang-Demak Segera Dilelang

Published

on

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

Zonaekonomi.com, Semarang – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyebutkan proyek jalur tol yang menghubungkan Semarang-Demak segera dilelang pada tahun ini.

“Untuk prosesnya sendiri, Tol Semarang-Demak pada bulan-bulan ini segera dilelangkan,” kata politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Hendi tersebut di Semarang, Senin (22/10/2018).

Ia mengungkapkannya saat mengisi International Conference on Indonesian Social & Political Enquiries (ICISPE) yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Diponegoro Semarang.

“Saya menyaksikan sendiri dari Kementerian PUPR sudah menyerahkan sebuah draft kepada pemrakarsa pembangunan jalan tol untuk dilakukan tahun ini,” tambahnya.

Menurutnya jalur tol tersebut dibangun di atas laut sehingga sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut untuk penanggulangan banjir dan rob di kawasan pesisir Pantura.

Pembangunan jalur tol Semarang-Demak, lanjutnya merupakan bagian dari upaya pembangunan infrastruktur yang mendesak dan berkelanjutan, khususnya bagi Semarang.

“Bagi Semarang, keberadaan jalur tol ini juga berfungsi sebagai tanggul laut yang menjadi bagian upaya penanganan banjir di wilayah timur Semarang,” ujarnya.

Menurut dia, potensi, tantangan, dan kekuatan harus dipahami dalam mewujudkan Semarang sebagai kota berkelanjutan yang ramah dan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh warganya.

Dari 17 standar indikator terkait SDGs (Sustainable Development Goals), diakuinya, ada satu kendala yang dihadapi sebagaimana kota besar lain, yakni polusi udara.

“Meski (di Semarang) belum separah kota-kota lainnya, persoalan polusi perlu direm agar tidak semakin parah,” kata orang nomor satu di Kota Semarang itu.

Berbagai upaya terus dilakukan, tambah dia, di antaranya memaksimalkan fasilitas transportasi umum dengan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang yang sudah ada.

“Kemudian, rencana pembangunan moda transportasi LRT (lintas rel terpadu) yang tahap awal menghubungkan Bandara Ahmad Yani dengan Pasar Bulu Semarang,” lanjutnya.

Selain itu, Hendi mengatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Toyama, Jepang, untuk penggantian bahan bakar BRT Trans Semarang dari solar ke gas. (zuh)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

BPK Bantah Berita Bocornya Dana Proyek Infrastruktur

Published

on

Anggota IV BPK, Rizal Djalil.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membantah berita di salah satu media online yang menyebutkan adanya kebocoran dana sebesar Rp44 triliun dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

“BPK tidak pernah membuat pernyataan seperti yang disampaikan dalam judul maupun isi pemberitaan di salah satu pemberitaan media online,” kata Anggota IV BPK Rizal Djalil saat jumpa pers di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merealisasikan belanja infrastruktur selama tahun 2015, 2016, dan 2017, seluruhnya sebesar Rp289,93 triliun dan tidak ditemukan adanya infrastruktur yang mangkrak.

BPK juga mengapresiasi semua program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR termasuk pembangunan fasilitas Asian Games yang dapat diselesaikan dalam waktu yang terbatas dan dapat dimanfaatkan.

Untuk anggaran belanja infrastruktur 2018, BPK belum melakukan pemeriksaan karena saat ini kegiatan masih berlangsung dan pemeriksaan dimaksud akan dilakukan pada 2019.

“Saat ini Kementerian PUPR di samping mengerjakan program APBN tahun 2018 juga sedang fokus menyelesaikan program rehabilitasi atas dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah,” ujar Rizal. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

IPC Raih 4 Penghargaan Terbaik di Ajang DataGovAI 2018

Published

on

IPC Diwakili Oleh Raden Mulyadi, DVP Perencanaan dan Manajemen Informasi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC meraih 4 penghargaan di ajang DataGov AI 2018, untuk kategori ‘Best IT & Data Technology Governance’ (Teknologi Informasi & Tata Kelola Data Terbaik). IPC menyabet gelar CEO Terbaik yang dianugrahkan kepada Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya; Teknologi Informasi Terbaik terkait Tata Kelola Data; Teknologi Informasi Terbaik untuk Data Security (Kemanan Data); serta Teknologi Informasi Terbaik untuk Data Infrastruktur.

Keempat penghargaan tersebut diterima oleh perwakilan IPC, Raden Mulyadi (DVP Perencanaan dan manajemen Informasi IPC), di acara puncak DataGovAI Award 2018, di Balai Kartini, Jakarta, semalam Selasa, (17/10/2018).

DataGovAI Award 2018 merupakan penghargaan yang diberikan kepada dunia usaha serta institusi yang sukses menerapkan Tata Kelola Teknologi Informasi, termasuk transformasi teknologi data menghadapi disrupsi digital dan era ledakan data.

Event ini sendiri diadakan oleh Asosiasi Big data & AI (ABDI), majalah/portal Komite.ID dan SingEX (PT Omni eComm Expo) Singapore Event Manager, dengan dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan advisor berbagai asosiasi & enterprise dalam dan luar negeri.

“Melalui penganugerahan ini, kami mendorong dunia usaha serta semua institusi untuk lebih peduli terhadap tata kelola data, termasuk memberikan perlindungan kepada data masing –masing institusi, serta data pelanggan secara khusus, dari ancaman hacker, penyusup, ataupun insider threat,” kata Ketua Penyelenggara DataGovAI Award 2018, Rudi Rusdiah.

Terkait dengan penghargaan yang diraihnya, IPC menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola Teknologi Informasi di lingkungan korporasi.

“Hal ini sejalan dengan visi IPC untuk menjadi operator pelabuhan kelas dunia, yang unggul dalam operasional dan pelayanan. IPC sangat berkepentingan meningkatkan kualitas tata kelola sistem IT-nya, yang menjadi tulang punggung dalam menerapkan digitalisasi di semua lini pelayanan,” kata Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya.

Menurutnya, di era baru pelabuhan ini, IPC terus berupaya agar operasional dan pelayanannya menjadi lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah. (bpi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending