Connect with us

Finansial

Menkeu Tekankan Indonesia Peroleh Manfaat Positif dari Pertemuan IMF-WB

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Nusa Dua – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Indonesia memperoleh banyak manfaat positif saat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali.

“Hal positif tersebut sifatnya tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga dari sisi image,” kata Sri Mulyani saat berbincang dengan Antara di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).

BACA JUGA : Menkeu Ingatkan Potensi Penghambat Pertumbuhan, Termasuk Kenaikan Bunga The Fed

Sri Mulyani mengatakan manfaat positif ini ada yang bersifat intangible atau tidak bisa dirasakan seperti reputasi maupun kehormatan di dunia internasional dan ada juga yang bersifat tangible atau dapat dirasakan seperti peningkatan kegiatan perekonomian dan peluang investasi.

Ia menjelaskan manfaat positif ini yang menjadikan Pertemuan Tahunan IMF-WB diyakini dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat Indonesia maupun perbaikan lingkungan global yang saat ini masih dilanda ketidakpastian.

Manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Bali karena para peserta maupun delegasi yang berjumlah 30.000 orang bisa membelanjakan uangnya untuk akomodasi maupun kegiatan lainnya.

“Bappenas menghitung bahwa ekonomi Bali meningkat, dan itu ditaksir nilainya Rp1,1 triliun, Rp1,2 triliun atau Rp 1,5 triliun yang jauh lebih besar dari pengeluaran langsung yang dipakai untuk perhelatan ini sendiri,” kata Sri Mulyani.

Tercatat, pemerintah sudah menghabiskan dana yang terpakai sebesar Rp566 miliar dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp855 miliar sebagai persiapan acara akbar ini.

Dana ini lebih banyak dimanfaatkan untuk penyediaan teknologi informasi maupun akomodasi karena pemerintah tidak perlu membangun gedung baru untuk penyelenggaraan seminar berkelas internasional.

Kemudian, pertemuan ini juga membahas berbagai persoalan pembangunan yang relevan bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, seperti penanganan bencana alam yang saat ini merupakan salah satu topik yang menjadi isu nasional.

“Penanganan suatu negara dalam bencana alam, kesiapannya, bagaimana emergency-nya, membersihkan berbagai macam reruntuhan dan kemudian menciptakan kembali kehidupan ekonomi masyarakat sosial yang normal kembali, dan itu suatu proses yang banyak negara menghadapi,” ujar Sri Mulyani.

Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari perhelatan yang berlangsung selama 8-15 Oktober 2018 karena banyaknya pelaku usaha maupun pebisnis yang ikut hadir dapat meningkatkan peluang masuknya investasi yang besar.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah menyiapkan daftar proyek untuk ditawarkan kepada investor swasta serta menyediakan berbagai skema pembiayaan alternatif guna memenuhi kebutuhan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat.

“Dalam kegiatan ini BUMN kita menyampaikan daftar proyek yang mampu menarik investor dan ketersediaan pemerintah dalam menyampaikan dukungan, apakah bentuk jaminan, apakah avaibility payment, banyak sekali proyek yang akan ditandatangani untuk menciptakan kepercayaan dan menjadi daya tarik investor,” katanya.

Dalam Pertemuan Tahunan ini, Kementerian BUMN menawarkan kesempatan investasi sebesar 42,1 miliar dolar AS kepada pihak swasta untuk 78 proyek yang mencakup infrastruktur di berbagai sektor.
Sri Mulyani menegaskan potensi masuknya arus modal dari para pelaku usaha ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan memperkuat fundamental, apalagi kondisi global masih banyak diliputi ketidakpastian. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Finansial

OJK Soroti “Ayda” BPR di Bali Meningkat

Published

on

Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara, Hizbullah.

Zonaekonomi.com, Denpasar – Otoritas Jasa Keuangan menyoroti jumlah agunan yang diambilalih atau “ayda” BPR di Bali melonjak hingga September 2018 mendekati Rp250 miliar atau meningkat 20 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

“Kami minta BPR mencermati ayda yang terus meningkat karena itu berpotensi menurunkan modal bank,” kata Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara Hizbullah di Denpasar, Minggu (9/12/2018).

Ia menjelaskan peningkatan ayda yang tidak terselesaikan dalam jangka waktu satu tahun itu disebabkan oleh penanganan kredit bermasalah atau NPL yang belum optimal.

Selain itu sulitnya penjualan agunan juga membuat ayda semakin menumpuk dan belum dapat memberikan hasil untuk menutup modal.

Untuk itu Hizbullah mendorong pengurus BPR menyusun rencana aksi yang terukur dan menerapkan mitigasi risiko yang memadai.

Ia juga mendorong pemegang saham perlu memperkuat permodalan tidak hanya untuk memenuhi ketentuan tetapi juga meningkatkan kapasitaa bank dalam menyerap risiko.

“Caranya dengan menambah modal disetor, merger dan atau mencari mitra strategis,” ucapnya.

Terkait dengan permodalan, Hizbullah memberi catatan bagi BPR dengan ayda tinggi agar tidak melakukan distribusi laba atau pembayaran deviden kepada pemegang saham, pembagian bonus kepada pengurus dan insentif yang sifatnya nonoperasional.

Catatan itu juga diberikan bagi BPR yang juga modal intinya kurang dari Rp6 miliar, sesuai dengan ketentuan yang harus dipenuhi akhir tahun 2019.

OJK mencatat dari 136 BPR di Bali, 38 persen di antaranya atau sekitar 51 BPR memiliki modal inti terbatas di bawah Rp6 miliar.

“Itu memberi dampak krusial bagi BPR seperti pengelolaan SDM yang tidak optimal dan lemahnya keunggulan bersaing dengan lembaga jasa keuangan lain,” ucapnya. (dew)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Indonesia Miliki Perusahaan Reasuransi Khusus Bencana

Published

on

Indonesia sudah memiliki perusahaan reasuransi yang spesialis yang fokus dalam bencana khususnya gempa dan tsunami.

Zonaekonomi.com, Sukabumi – Indonesia sudah memiliki perusahaan reasuransi yang spesialis yang fokus dalam bencana khususnya gempa dan tsunami yang dikarenakan negara ini merupakan daerah rawan terjadi bencana tersebut.

“Kami mendirikan perusahaan reasuransi khusus bencana ini karena dari data statistik gempa memang jarang terjadi, tetapi jika terjadi selalu menimbulkan dampak yang luar biasa seperti belum lama ini terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Palu, Sulawesi Tengah,” kata Direktur Utama Maskapai Asuransi dan Perusahaan Asurasi Risiko Khusus (MAIPARK) Ahmad Fauzie Darwis di Sukabumi, Minggu (9/12/2018).

Menurutnya, pihaknya saat ini tengah fokus mengembangkan ke bencana lainnya seperti angin puting beliung, longsor dan lain-lain. Sehingga tidak hanya fokus terhadap gempa bumi dan tsunami saja.

Bahkan, karyawannya pun setiap tahunnya mendapatkan pelatihan tentang kebencanaan yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan risiko bencana khususnya dalam penilaian dan pengelolaan risiko bencana.

Lanjut dia, dipilihnya kawasan Geopak Cileuteuh Palabuhanratu sebagai lokasi pelatihan karyawan dan beberapa pekerja dari perusahaan asuransi lainnya karena daerah ini merupakan salah satu wilayah rawan terjadi gempa bumi dan tsunami. Sehingga mereka yang mendapatkan pelatihan ini memiliki kemampuan dalam menangani risiko bencana.

“Kami pun menggandeng Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) setempat, ahli tsunami dan ahli geologi dari Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung (ITB),” tambahnya.

Sementara, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsigaan BPBD Kabupaten Sukabumi Dudung Abdulah mengatakan Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah rawan bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Dengan adanya seminar dan pelatihan seperti ini kepada karyawan asuransi dan reasiuransi bisa memberikan pengetahuan khusus terkait bencana.

Selain itu, keterlibatan berbagai pihak terkait pengetahuan tentang kebencanaan diperlukan, apalagi warga yang tinggal di daerah rawan gempa dan tsunami agar bisa mengikuti program asuransi agar jika terjadi bencana dan merusak harta bencana bisa mendapatkan penggantian klaim asuransi.

“Gempa dan tsunami tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi, tetapi harus tetap diwaspadai apalagi Kabupaten Sukabumi memiliki garis pantai sepanjang 117 km dan berada di tiga lempeng bumi seperti Lempeng Australia, Eurasia dan Cimandiri,” katanya. (aar)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Mathla’ul Anwar Launching Lembaga Keuangan “Kopmawar 1916”

Published

on

Rakernas Mathla’ul Anwar pada 9 Desember 2018 melaunching lembaga keuangan syariah berupa “Koperasi Mathlaul Anwar 1916 (Kopmawar 1916)".

Zonaekonomi.com, Jakarta – Rakernas Mathla’ul Anwar pada 9 Desember 2018 melaunching lembaga keuangan syariah berupa “Koperasi Mathlaul Anwar 1916 (Kopmawar 1916)” dalam upaya mengembangkan ekonomi ummat, khususnya di lingkungan Ormas Islam yang kini berusia lebih dari seratus tahun itu.

“Bila lembaga keuangan modern berbasis teknologi informasi ini dikelola dengan baik, maka akan menjadi potensi pengembangan ekonomi ummat, khususnya di lingkungan Mathla’ul Anwar,” kata Ketua Kopmawar 1916, Arief Rachman di Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Berbicara kepada wartawan sebelum penutupan Rakernas II Mathla’ul Anwar, Arief mengemukakan, pada era perkembangan teknologi informasi (IT) saat ini Kopmawar 1916 jelas harus “go digital”.

Rakernas kedua Mathla’ul Anwar selama kepemimpinan KH Ahmad Sadeli Karim periode 2015-2020 yang berlangsung dari 7 hingga 9 Desember 2018 itu sendiri diikuti Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Mathla’ul Anwar se-Indonesia dengan jumlah peserta sekitar 500 orang.

Ketua Kopmawar 1916 lebih lanjut mengemukakan, koperasi yang dipimpinnya mempunyai produk berupa simpanan, deposito, pinjaman atau pembiayaan syariah, perdagangan, dan e-channel berupa Perusahaan Pelaksana Operasional Bank (PPOB) melalui MA Mobile dan VIP Mobile.

Kopmawar 1916 dengan aplikasi IT itu juga melayani pembelian pulsa dan token listrik, pembayaran telpon, cicilan kendaraan atau rumah, pembayaran BPJS, transfer dari anggota, VIP Mobile, Bank Mini Sekolah, serta pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS), wakaf uang dan bank sampah.

Arief juga menjelaskan, MA Mobile adalah sebuah sistem layanan aplikasi yang diperuntukkan bagi anggota dan terintegrasi dengan software koperasi, sehingga anggota bisa melihat saldo simpanan dan melakukan sejumlah transaksi keuangan elektronik melalui smartphone android dengan mendebet rekening simpanannya.

Melalui MA Mobile, anggota Kopmawar 1916 tidak akan kesulitan lagi membeli token PLN karena bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, meskipun di malam hari.

Dengan model transaksi ini anggota tidak perlu kawatir kehabisan pulsa HP dan token listrik karena bisa diisi kapan saja dan di mana saja.

Sementara itu VIP Mobile adalah layanan keuangan yang menjadikan nomor HP sebagai nomor rekening VIP Mobile yang bisa diisi saldo dan ditransaksikan sesuai kebutuhan.

Layanan ini bisa menggunakan smartphone android, SMS dan internet, namun tidak terintegrasi dengan simpanan di koperasi, dan identitas VIP Mobile yang muncul di android bisa disesuaikan dengan kebutuhan anggota.

“Pengelolaan Kopmawar 1916 memang harus mengikuti perkembangan IT. Kalau tidak, maka lembaga keuangan syariah itu akan ketinggalan zaman,” kata Ketua Kopmawar yang juga pejabat di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten itu. (des)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending