Connect with us

Trade

Menteri BUMN Kunjungi Kawasan Rusak Parah Sigi

Published

on

Menteri BUMN Rini Soemarno, Rabu siang (10/10/2018) mengunjungi sejumlah lokasi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Zonaekonomi.com, Palu – Menteri BUMN Rini Soemarno, Rabu siang (10/10/2018) mengunjungi sejumlah lokasi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang rusak parah akibat gempa berkekuatan 7,4 skala richter yang terjadi pada Sabtu, 28 September 2018.

Beberapa titik lokasi di wilayah ini mengalami kerusakan berat yang terkena likuifaksi, seperti di Desa Jono Oge dan Sibalaya.

Rini didampingi Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro, Dirut PLN Sofyan Basir, Dirut Bank BNI Achmad Baiquni, Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Mas’ud Khamid langsung melihat dari dekat dampak gempa di sepanjang jalan dari Kota Palu menuju Sigi.

Jalan terputus-putus, terbelah dan bergelombang, tiang listrik roboh, ratusan rumah rusak berat, sekolah rusak, termasuk sejumlah lokasi lahan pertanian juga rusak hebat.

Pada satu titik, Rini bersama rombongan berhenti pada satu jalan yang putus total terbelah sekitar 1 kilometer di Desa Jono Oge. Padahal jalan dua arah berukuran 7 meter ini biasanya digunakan masyarakat untuk akses menuju Kantor Bupati Sigi.

Rini yang juga bersama dengan Bupati Sigi Muhammad Irwan kemudian memasuki lingkungan SD Inpres Jono Oge.

Selanjutnya melihat dari dekat SPBU Sigi milik Pertamina yang rusak karena tanah dan bangunannya merengkah dan berlobang cukup besar pada hampir semua sisi SPBU.

Di SPBU Sigi ini, Rini langsung bediskusi dengan Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Mas’ud Khamid untuk segera merelokasi SPBU ke daerah di sekitarnya di dataran yang lebih aman yang dilakukan melalui berbagai penelitian.

“SPBU ini harus dipindahkan. Tidak bisa dibangun lagi karena posisinya berada di jalur cesar gempa likuifaksi. Sementara, untuk kebutuhan BBM masyarakat di sekitar SPBU Sigi akan didukung dari kota Palu dengan mengerahkan mobil tanki berdispenser,” ujarnya.

Setelah itu, Rini meninjau tenda pengungsian di Desa Biromaru Kecamatan Sigi yang dihuni sekitar 781 jiwa. Kemudian dilanjutkan meninjau jalan yang juga terputus akibat gempa likuifasi di desa Silabaya Utara.

Lagi-lagi Rini langsung berdiskusi dengan Bupati Sigi Muhammad Irwan dan para dirut BUMN untuk bersama-sama membangun hunian sementara dan termasuk penyediaan air besih bagi pengungsi di Desa Biromaru dan Desa Silabaya Utara.

“BUMN bersinergi, ada Bank BNI, Bank Mandiri, PLN, Wika siap bersama-sama membantu membuat hunian sementara bagi saudara-saudara kita sedang tertimpa musibah. Hunian sementara sudah pernah dibangun di Lombok,” ujar Rini.

Setelah meninjau dampak likuifaksi, Rini bersama rombongan menuju pelabuhan penyeberangan Taipa yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry. (roy)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trade

Payakumbuh Ekspor Rendang ke Arab Saudi

Published

on

Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz.

Zonaekonomi.com, Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh Sumatera Barat memastikan ekspor rendang ke luar negeri secara massal pada Mei 2019 setelah sukses menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pengusaha Arab Saudi.

“Insha Allah Mei kita akan melakukan pengiriman perdana kuliner rendang dalam bentuk kalio atau 2/3 jadi ke Arab Saudi,” kata Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz di Payakumbuh, Senin (18/2/2019).

Erwin Yunaz mengatakan pengiriman untuk tahap pertama ini sebanyak satu kontainer atau sekitar 20 ton bumbu.

“Penyediaan daging dari Arab Saudi karena perizinan untuk suplai daging langsung dari luar Saudi butuh birokrasi yang panjang disana,” ujarnya.

Pemerintah Payakumbuh saat ini dalam proses menyiapkan semua perizinan di Arab Saudi untuk pemasaran rendang.

Untuk menyuplai rendang secara massal ke luar negeri, Pemkot Payakumbuh telah menyiapkan koperasi khusus pelaku usaha rendang di Payakumbuh.

“Tinggal kita mengawal agar pengusaha mengakomodir semua rendang yang ada di koperasi,” kata Wakil Wali Kota.

Selain itu untuk peningkatan jumlah pengusaha rendang Pemkot telah mempermudah urusan perizinan di Balai POM.

“Balai POM sudah ada di Payakumbuh sehingga tidak perlu ke Padang,” ujarnya.

Sementara itu Payakumbuh juga tengah menunggu serah terima mesih retouch mesin pengawet rendang untuk ketahanan dan kebersihan rendang.

Dengan ekspor rendang tersebut Erwin mengatakan akan sangat besar berdampak terhadap ekonomi masyarakat.

“Empat butir kelapa per kilo berarti dibutuhkan 80 ribu butir kelapa untuk pengiriman perdana ini begitu juga kebutuhan cabai dan bawang,” ujarnya.

Menurutnya sektor pertanian akan hidup dan peningkatan perekonomian akan signifikan serta membuka lapangan kerja baru. (sya)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Tunggakan BPJS Kesehatan di Sulsel Rp400 Miliar

Published

on

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid.

Zonaekonomi.com, Makassar – DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan atas klaim 20 rumah sakit se-Sulsel telah mencapai Rp400 miliar lebih.

“Pertemuan tadi meminta BPJS Kesehatan segera membayar tunggakan tersebut. Bila tidak dilunasi maka akan berdampak pada penurunan pelayanan, termasuk obat,” ujar Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid di Makassar, Senin (18/2/2019)

Menurut dia, BPJS Kesehatan bisa segera menyelesaikan masalah tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan layanan terbaik di rumah sakit. Meski demikian, pihak pengelola rumah sakit diminta tidak kendur dan harus tetap melayani pasien dengan baik.

Selain itu, laporan yang dia terima dari sejumlah direktur rumah sakit atas belum terbayarnya klaim dari BPJS Kesehatan hingga mencapai ratusan miliar tentu menjadi perhatian khusus dewan dalam menyikapi persoalan tersebut.

“Awalnya dilaporkan pengelola rumah sakit yang terdaftar sebagai klien BJPS Kesehatan terdapat tunggakan klaim pembayaran sebesar Rp150 miliar. Tetapi ternyata data disampaikan Dinas Kesehatan lebih dari itu, yakni sebesar Rp400 miliar lebih,” ucapnya.

Pihaknya mendesak BPJS Kesehatan menjelaskan secara rinci serta alasan apa sampai terjadi tunggakan sebesar itu. Padahal, masyarakat rajin membayarkan iuran mereka, bahkan ada pula yang sudah dikenakan denda.

Kepala Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sulselbartrmal I Made Puja Yasa dalam pertemuan itu tidak menampik adanya tunggakan yang belum dibayarkan.

Pihaknya beralasan bahwa saat ini BPJS Kesehatan tengah dirundung defisit anggaran dengan dalih ada ketidaksesuaian dengan iuran pembayaran kepesertaan per orang. ?

Dengan kondisi seperti ini, lanjut dia, pihaknya mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenan Saksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

“Ada tiga hal yang harus diambil pemerintah, pertama mesti menyesuaikan besaran iuran, namun sampai saat ini belum diambil langkah itu karena melihat kondisi ekonomi masyarakat. Kedua, menyesuaikan manfaat dan ketiga ada dana subsidi dari pemerintah,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menghadirkan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sulselbartrmal I Made Puja Yasa beserta stafnya, Pemprov Sulsel dan direkrut rumah sakit kabupaten dan kota Se-Sulsel serta anggota Komisi E di gedung DPRD setempat. Rencanaya pertemuan akan kembali digelar dalam waktu dekat. (mdf)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Super Mall Tower Dibangun di Bekas Pendopo Bupati Pekalongan

Published

on

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi.

Zonaekonomi.com, Pekalongan – Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah segera membangun Super Mall Tower seluas sekitar 2,6 hektare di bekas kantor Pendopo Bupati Pekalongan di Jalan Nusantara Nomor 1 Kota Pekalongan.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi di Pekalongan, Kamis (14/2/2019), mengatakan bahwa pemkab akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terkait dengan rencana pembangunan plaza itu karena lokasinya berada di wilayah Kota Pekalongan.

“Rencananya, plaza `Super Mall Tower` ini, kita bangun pada tahun ini. Pemerintah kabupaten dan DPRD sudah menyetujui perencanaan pembangunan plaza ini, tinggal perlu berkoordinasi dengan Pemkot Pekalongan,” kata dia.

Upaya itu, kata dia, antara lain dengan memanfaatkan aset yang selama ini tidak terpakai untuk kegiatan kepegawaian seiring dengan berpindahnya kantor Pemerintah Kabupaten Pekalongan ke Kajen.

Pemanfaatan aset bangunan yang dimiliki tersebut, kata dia, dengan satu tujuan utamanya, yakni mendongkrak pendapatan asli daerah, ujarnya.

“Banyak aset yang dimiliki Pemkab Pekalongan, antara lain pendopo bupati di Jalan Nusantara Kota Pekalongan. Oleh karena, aset tanah ini akan kami bangun `Super Mall Pekalongan Tower`,” kata dia.

Ia mengatakan dalam upaya mendongkrak perekonomian, pemkab akan membuka berbagai bidang, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, pertambangan, sumber energi, properti perdagangan, pariwisata, dan investasi.

“Oleh karena itu, kami berharap pembangunan `Super Mall Tower` ini akan mampu meningkatkan PAD, selain dari sektor pertambangan, peternakan, maupun kelautan,” kata dia. (kut)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending