Connect with us

UKM & Koperasi

OECD Rekomendasikan 10 Kebijakan Pengembangan UKM di Indonesia

Published

on

Peluncuran OECD-Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship Review 2018 di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).

Zonaekonomi.com, Nusa Dua – Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pengembangan (OECD) merekomendasikan 10 kebijakan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia.

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria saat peluncuran OECD-Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship Review 2018 dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018), memaparkan usaha kecil yang mempekerjakan kurang dari 20 tenaga kerja jumlahnya mencapai tiga perempat seluruh penyedia lapangan kerja secara nasional di Indonesia.

“Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan negara OECD lainnya,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, diperlukan kebijakan untuk mendorong pemberdayaan UKM, yang direkomendasikan menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Indonesia.

OECD merekomendasikan 10 kebijakan bagi Pemerintah Indonesia agar UKM di Tanah Air bisa didorong pertumbuhannya.

“Beberapa poin penting rekomendasi OECD bagi Pemerintah Indonesia sesuai dengan hasil review (tinjauan) kebijakan antara lain menyusun database UKM Indonesia dengan menggunakan kriteria tenaga kerja sebagai basis identifikasi UKM agar data UKM dapat disandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara anggota OECD,” katanya.

Rekomendasi kedua yakni menyusun strategi nasional UKM yang memuat tujuan, sasaran, dan langkah-langkah program serta pengaturan mengenai pembagian tanggung jawab dan tugas kementerian/lembaga dalam pengembangan UKM.

Rekomendasi ketiga yakni melakukan integrasi dan penggabungan antarprogram-program UKM yang serupa dalam rangka penyederhanaan kebijakan misalnya penggabungan sejumlah sistem layanan BDS dengan sistem PLUT.

Selanjutnya, rekomendasi keempat yaitu meningkatkan dukungan dalam hal pengembangan produktivitas UKM, contohnya pengembangan inovasi, internasionalisasi, dan pelatihan manajerial serta tenaga kerja, melalui peningkatan belanja pemerintah terkait peningkatan produktivitas UKM.

Kemudian, rekomendasi kelima yakni meningkatan optimalisasi program KUR dengan sasaran khususnya bagi first-time borrowers atau pelaku UKM di daerah tertinggal, maupun UKM di sektor yang sulit mendapatkan akses pembiayaan.

Rekomendasi keenam OECD yakni melakukan monitoring terhadap pinjaman kredit UKM yang dilakukan melalui bank maupun lembaga keuangan lainnya, untuk menghindari adanya risiko non-performing loan serta terjadinya penurunan daya saing di sektor perbankan.

Lalu rekomendasi yang diajukan berikutnya yakni menjalin kerja sama antara lembaga inkubator bisnis dengan sektor swasta, lembaga BDS, perguruan tinggi, lembaga riset, maupun lembaga keuangan.

“Kami juga merekomendasikan penyusunan kebijakan untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital bagi UKM, selain e-commerce, terutama dalam penggunaan software program yang mendukung profesionalisme dan kinerja UKM,” kata Gurria.

OECD pun merekomendasikan perkuatan dan peningkatan partisipasi UKM dalam global value chains melalui kerja sama yang dilakukan antara UKM dengan perusahaan multinasional yang diberi insentif pajak.

Rekomendasi terakhir yang disampaikan organisasi itu yakni melakukan amendemen UU Nomor 23/2014 terutama pada aturan mengenai pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan UKM, mengingat sulitnya implementasi dari aturan ini serta berisiko terjadinya ketimpangan antardaerah maju dengan daerah tertinggal.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menyambut baik rekomendasi tersebut.

“Indonesia menyambut baik rekomendasi ini sebagai pijakan untuk menyusun kebijakan ke depan,” katanya. (han)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

UKM & Koperasi

Mulai 2019, Alibaba Bantu Tingkatkan Produktivitas Industri Kecil Menengah Indonesia

Published

on

Direktur Jenderal IKM Kemenperin, Gati Wibawaningsih.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Perusahaan multinasional asal China Alibaba bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian akan membina Industri Kecil Menengah (IKM) di Indonesia mulai tahun 2019.

“Kemarin Alibaba datang ke kami. Mereka menyatakan mau membantu industri kecil menengah di Indonesia yang sudah ikut program e-Smart untuk meningkatkan kualitasnya,” kata Direktur Jenderal IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Menurut Gati, Alibaba akan menyediakan instruktur untuk membina IKM dari berbagai bidang unggulan asal Indonesia agar meningkatkan produktivitas dan kualitas.

Selain itu, Alibaba akan memberi pembinaan soal memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan bisnis hingga meraup keuntungan maksimal.

“Kalau namanya IKM kan digitalnya agak sulit. Nah, mereka mau bina yang soal digitalnya,” tukas Gati.

Ke depan, rencananya produk IKM asal Tanah Air juga akan dijajakan di pasar dagang elektronik milik Alibaba.

“Awalnya pembinaan, nantinya bisa ada di Alibaba. Kalau lihat Alibaba kan b to b (business to business), memang harus besar barangnya, kalau kecil ya tidak bisa,” ungkap Gati.

Alibaba tertarik untuk membina IKM binaan Kemenperin karena dinilai telah terorganisir dengan baik melalui Program e-Smart IKM. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Digencarkan, Sosialisasi Program Restrukturisasi Mesin IKM

Published

on

Direktur Jenderal IKM Kemenperin, Gati Wibawaningsih.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian menggencarkan sosialisasi program restrukturisasi mesin Industri Kecil Menengah (IKM) mulai 2019 agar pemanfaatannya lebih meluas.

“Sosialisasinya harus gegap gempita karena dananya besar,” kata Direktur Jenderal IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Menurut Gati, sosialisasi yang dilakukan selama ini masih belum tajam dan meluas, sehingga pemanfaatannya belum maksimal.

Selama ini, sosialisasi dilakukan berdasarkan kerja sama dengan dinas perindustrian dan perdagangan.

Namun, Gati menilai masih banyak IKM yang belum mengetahui tentang penggunaan mesin maupun tempat membeli mesin itu sendiri.

“Misalnya IKM kayu di Solo, itu mereka masih banyak yang manual, karena mereka tidak tahu kalau ada mesin yang bisa membantu mereka dalam bekerja, bahkan lebih cepat. Mereka juga tidak tahu beli mesinnya dimana,” tutur Gati.

Oleh karena itu, Kemenperin akan melakukan sosialisasi tentang program restrukturisasi mesin, berikut jenis-jenis mesin yang bisa digunakan oleh IKM.

“Selain itu kami juga akan menginformasikan soal produsen mesin di dalam negeri maupun yang impor. Nah, kemarin di Solo dicari datanya, mereka butuh mesin apa, itu nanti kita data,” kata Gati. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

BUMN dan UMKM Dikerahkan Percepat Rekonstruksi Lombok

Published

on

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah mengerahkan sejumlah BUMN dan berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan, termasuk rumah masyarakat, pascagempa Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“Kami gerakkan BUMN dan UMKM untuk percepatan. Target produksi panel Risha untuk delapan unit rumah per harinya. Satu rumah itu sekitar 138 panel, sehingga satu hari bisa produksi sekitar 800 panel. Itu baru PT Waskita, belum di PT WIKA. UMKM juga kita gerakan dengan harga jual yang sama dengan BUMN,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam rilis, Senin (22/10/2018).

Basuki Hadimuljono memaparkan, saat ini juga telah terbentuk 563 kelompok masyarakat (pokmas) yang dibentuk di tingkat kecamatan dan tersebar pada tujuh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pembentukan Pokmas merupakan bagian dari pelibatan masyarakat untuk menjamin akuntabilitas bahwa penerima bantuan tepat sasaran, yaitu korban bencana yang rumahnya rusak berat.

Masyarakat secara gotong royong atau yang dikenal dengan metode Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman berbasis Komunitas) akan membangun rumah dengan teknologi rumah tahan gempa didampingi tim beranggotakan sembilan orang terdiri dari Tim Balitbang PUPR, TNI/Polri, fasilitator, relawan, dan mahasiswa KKN Tematik.

“Untuk progres pembangunan rumah yang tengah dibangun di NTB, yakni sebanyak 99 RISHA, 14 Rumah Instan Kayu (RIKA), dan 97 Rumah Instan Konvensional (RIKO). Selain itu Kementerian PUPR juga membangun 43 unit percontohan dengan konstruksi RISHA, 20 unit diantaranya sudah selesai dan 23 unit sedang dikerjakan,” urainya.

Ia menyatakan, rumah tahan gempa yang dibangun masyarakat tidak harus menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), namun bisa teknologi lainnya.

“RISHA itu salah satu metode yang sudah teruji tahan gempanya, tetapi kalau masyarakat menghendaki RIKA atau rumah konvensional silakan, tetap akan didampingi oleh tim Kementerian PUPR yang terlatih,” kata Menteri PUPR.

Selain itu, ujar dia, untuk mempercepat penyaluran bantuan, Pemerintah telah menyederhanakan format pencairan dana perbaikan rumah dari 17 formulir menjadi satu formulir saja.

Sedangkan untuk dukungan percepatan pembangunan Risha, telah dibuka workshop panel RISHA untuk memproduksi panel beton dalam skala besar di lima tempat yang dilakukan BUMN Karya dan UMKM.

Dari lima workshop panel RISHA tersebut, tiga diantaranya merupakan dukungan dari BUMN Karya oleh PT Waskita Karya di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, PT Wijaya Karya di Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok Barat, dan PT Hutama Karya di Kabupaten Lombok Barat.

Dua workshop lainnya merupakan produksi UMKM yakni aplikator Purwoko di Kabupaten Lombok Barat dan aplikator Iskandar di Kabupaten Lombok Timur. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending