Connect with us

UKM & Koperasi

OECD Rekomendasikan 10 Kebijakan Pengembangan UKM di Indonesia

Published

on

Peluncuran OECD-Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship Review 2018 di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).

Zonaekonomi.com, Nusa Dua – Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pengembangan (OECD) merekomendasikan 10 kebijakan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia.

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria saat peluncuran OECD-Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship Review 2018 dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018), memaparkan usaha kecil yang mempekerjakan kurang dari 20 tenaga kerja jumlahnya mencapai tiga perempat seluruh penyedia lapangan kerja secara nasional di Indonesia.

“Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan negara OECD lainnya,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, diperlukan kebijakan untuk mendorong pemberdayaan UKM, yang direkomendasikan menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Indonesia.

OECD merekomendasikan 10 kebijakan bagi Pemerintah Indonesia agar UKM di Tanah Air bisa didorong pertumbuhannya.

“Beberapa poin penting rekomendasi OECD bagi Pemerintah Indonesia sesuai dengan hasil review (tinjauan) kebijakan antara lain menyusun database UKM Indonesia dengan menggunakan kriteria tenaga kerja sebagai basis identifikasi UKM agar data UKM dapat disandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara anggota OECD,” katanya.

Rekomendasi kedua yakni menyusun strategi nasional UKM yang memuat tujuan, sasaran, dan langkah-langkah program serta pengaturan mengenai pembagian tanggung jawab dan tugas kementerian/lembaga dalam pengembangan UKM.

Rekomendasi ketiga yakni melakukan integrasi dan penggabungan antarprogram-program UKM yang serupa dalam rangka penyederhanaan kebijakan misalnya penggabungan sejumlah sistem layanan BDS dengan sistem PLUT.

Selanjutnya, rekomendasi keempat yaitu meningkatkan dukungan dalam hal pengembangan produktivitas UKM, contohnya pengembangan inovasi, internasionalisasi, dan pelatihan manajerial serta tenaga kerja, melalui peningkatan belanja pemerintah terkait peningkatan produktivitas UKM.

Kemudian, rekomendasi kelima yakni meningkatan optimalisasi program KUR dengan sasaran khususnya bagi first-time borrowers atau pelaku UKM di daerah tertinggal, maupun UKM di sektor yang sulit mendapatkan akses pembiayaan.

Rekomendasi keenam OECD yakni melakukan monitoring terhadap pinjaman kredit UKM yang dilakukan melalui bank maupun lembaga keuangan lainnya, untuk menghindari adanya risiko non-performing loan serta terjadinya penurunan daya saing di sektor perbankan.

Lalu rekomendasi yang diajukan berikutnya yakni menjalin kerja sama antara lembaga inkubator bisnis dengan sektor swasta, lembaga BDS, perguruan tinggi, lembaga riset, maupun lembaga keuangan.

“Kami juga merekomendasikan penyusunan kebijakan untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital bagi UKM, selain e-commerce, terutama dalam penggunaan software program yang mendukung profesionalisme dan kinerja UKM,” kata Gurria.

OECD pun merekomendasikan perkuatan dan peningkatan partisipasi UKM dalam global value chains melalui kerja sama yang dilakukan antara UKM dengan perusahaan multinasional yang diberi insentif pajak.

Rekomendasi terakhir yang disampaikan organisasi itu yakni melakukan amendemen UU Nomor 23/2014 terutama pada aturan mengenai pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan UKM, mengingat sulitnya implementasi dari aturan ini serta berisiko terjadinya ketimpangan antardaerah maju dengan daerah tertinggal.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menyambut baik rekomendasi tersebut.

“Indonesia menyambut baik rekomendasi ini sebagai pijakan untuk menyusun kebijakan ke depan,” katanya. (han)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

UKM & Koperasi

Kadin : Hanya 16.000 Unit Bisnis Tergolong Usaha Menengah

Published

on

Rapat Kerja Wilayah Tengah Bidang UMKMKop Jawa-Bali dengan tema "Peningkatan Daya Saing UMKM Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0" di Solo, Minggu (25/11/2018).

Zonaekonomi.com, Solo – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan meningkatkan jumlah unit usaha skala menengah yang ada di dalam negeri.

“Saat ini dari sekitar 59 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 16.000 di antaranya yang termasuk di kelompok unit usaha menengah,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM Muhammad Lutfi pada Rapat Kerja Wilayah Tengah Bidang UMKMKop Jawa-Bali dengan tema “Peningkatan Daya Saing UMKM Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0” di Solo, Minggu (25/11/2018).

Melihat masih rendahnya jumlah unit usaha menengah, dikatakannya, dalam kurun waktu lima tahun mendatang Kadin akan menambah jumlah tersebut menjadi 32.000 unit usaha.

Terkait hal itu, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah, mulai dari mengupayakan kemudahan perizinan kepada UMKM hingga memudahkan akses pendanaan.

“Mengenai perizinan ini UMKM harus punya perizinan yang pasti dan jelas, salah satunya dengan OSS (online single submission),” katanya.

Ia mengakui OSS tersebut sejauh ini belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, Kadin akan membantu memberikan masukan kepada pemerintah agar perizinan untuk UMKM menjadi mudah, jelas, dan transparan.

“Yang utama adalah memudahkan UMKM bisa tumbuh dari skala mikro ke kecil dan skala kecil ke menengah,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan kepada para pelaku usaha agar mengikuti aturan standarisasi, seperti misalnya untuk industri makanan dan minuman maka harus ada izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM.

“Sedangkan untuk industri kecil dan menengah harus ada SNI yang menjadi syarat mutlak kompetensi di skala global,” katanya.

Sementara itu mengenai pendanaan, dikatakannya, merupakan hal yang sangat penting mengingat banyaknya tantangan di zaman yang serba baru.

“Di zaman baru maka harus diselesaikan dengan hal yang baru juga. Untuk memudahkan akses pendanaan UMKM, kami melihat teknologi finansial cukup berpotensi melakukannya,” katanya.

Ia mengakui teknologi finansial menerapkan bunga yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain.

“Terkait hal ini kami terbuka oleh terobosan-terobosan. Pada dasarnya kami ingin bunga semurah mungkin dan akses semudah mungkin. Meski demikian, untuk memperoleh tambahan modal, pelaku usaha cenderung memilih yang mudah dapat uang meski bunga tinggi daripada dikatakan bahwa bunga rendah tetapi aksesnya sulit,” katanya. (ris)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Pemerintah Bantah UMKM Diserahkan ke Asing

Published

on

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika.

Zonaekonomi.com, Padang – Pemerintah membantah bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dibuka untuk pengusaha asing terkait revisi daftar negatif investasi sebagai upaya lanjutan pelonggaran kepemilikan 54 bidang UMKM.

“Tidak benar itu, tak mungkin penanaman modal asing bisa masuk ke sektor UMKM. Sebab dalam undang-undang investasi asing masuk ke Indonesia minimal Rp 10 miliar,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika usai memberikan kuliah umum di Universitas Andalas Padang, Kamis (22/11/2018).

Ia mengatakan daftar negatif investasi lebih kepada konteks memberikan perizinan yang tidak berbelit kepada pelaku UMKM untuk memudahkan usahanya masuk ke sektor tersebut.

“Tidak mungkin pemerintah menyulitkan UMKM, justru membantu dalam perizinan dan pengurangan pajak. Karena di lapangan pengusaha membutuhkan kemudahan ini,” katanya.

Ia mencontohkan pengupasan kulit umbi yang dikeluarkan dari daftar negatif investasi bukan untuk memberikan keleluasaan kepada asing, namun untuk mempermudah perizinan.

“Dengan dikeluarkan dari daftar negatif investasi maka dia (pengusaha UMKM) tidak perlu minta izin BKPM,” tuturnya.

Namun Ahmad Erani mengungkapkan untuk sektor tertentu memang dibuka untuk asing karena ke-54 bidang usaha tersebut bisa dibagi dalam lima kelompok, sesuai alasannya dikeluarkan dari daftar negatif investasi.?

“Misalnya tekstil sampai saat ini pengusaha domsetik tidak ada yang berminat, dengan modal awal diatas Rp100 miliar, daripada kita mengimpor lebih baik ada produksi, menyerap tenaga kerja dan ada upah yang diterima dari penanam modal asing tadi,” jelasnya.

Ia menjelaskan daftar negatif investasi ini hanya untuk mengevaluasi beberapa poin kebijakan paket tahun 2016 yang tidak memiliki progres.

“Daftar negatif investasi pada PKE XVI merupakan langkah optimalisasi terhadap relaksasi daftar negatif investasi yang sudah dilakukan dua kali, yaitu pada 2014 dan 2016,” katanya.

Ia menyebutkan relaksasi keterbukaan bidang usaha pada daftar negatif investasi 2016 dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016.

Ia mengatakan dari 101 bidang usaha yang dibuka untuk penanaman modal asing pada tahun itu, 51 di antaranya tidak diminati sama sekali.

Relaksasi daftar negatif investasi ini akan dilakukan melalui penerbitan perpres yang ditargetkan selesai pada minggu terakhir November 2018.

Berikut 54 bidang usaha yang dihapus dari daftar negatif investasi:

1. Industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian
2. Industri percetakan kain?
3. Industri kain rajut khususnya renda?
4. Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet?
5. Warung Internet
6. Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2.000 m3/tahun
7. Industri kayu veneer
8. Industri kayu lapis
9 Industri kayu laminated veneer lumber (LVL)
10. Industri kayu industri serpih kayu (wood chip)
11. Industri pelet kayu (wood pellet)
12. Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan, dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan
13. Budidaya koral/karang hias
14. Jasa konstruksi migas: platform
15. Jasa survei panas bumi
16. Jasa pemboran migas di laut
17. Jasa pemboran panas bumi
18. Jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi
19. Pembangkit listrik di atas 10 MW
20. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi?
21. Industri rokok kretek
22. Industri rokok putih?
23. Industri rokok lainnya
24. Industri bubur kertas pulp
25. Industri siklamat dan sakarin
26. Industri crumb rubber
27. Jasa survei terhadap objek-objek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan
28. Jasa survei dengan atau tanpa merusak objek
29. Jasa survei kuantitas
30. Jasa survei kualitas
31. Jasa survei pengawasan atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati?
32. Jasa survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar
33. Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya
34. Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan dan las listrik?
35. Galeri seni?
36. Gedung pertunjukan seni
37. Angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek: angkutan pariwisata dan angkutan tujuan tertentu?
38. Angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang
39. Jasa sistem komunikasi data
40. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap
41. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak
42. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi layanan content (ringtone, sms premium, dsb
43. Pusat layanan informasi dan jasa nilai tambah telpon lainnya
44. Jasa akses internet 45. Jasa internet telepon untuk keperluan publik
46. Jasa interkoneki internet (NAP) dan jasa multimedia lainnya
47. Pelatihan kerja?
48. Industri farmasi obat jadi
49. Fasilitas pelayanan akupuntur
50. Pelayanan pest control atau fumigasi
51. Industri alat kesehatan: kelas B
52. Industri alat kesehatan: kelas C
53. Industri alat kesehatan: kelas D
54. Bank dan laboratorium jaringan dan sel (msn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Kementerian Koperasi Dorong UKM Olah Serat Kelapa

Published

on

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Abdul Kadir Damanik, Senin (11/19/2018),

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mendorong UKM untuk mengolah sabut kelapa yang dinilai memilki potensi ekonomi yang besar namun belum dikembangkan.

“Kita melihat kelapa ini mempunyai potensi yang begitu besar, tapi dengan segala permasalahannya, menjadikan produksi yang sangat rendah, karena rendahnya ini jadi semakin menurun tingkat produksinya padahal kita penguasa produksi terbesar kelapa di dunia,” ujar Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Abdul Kadir Damanik, Senin, di Jakarta, Senin (19/11/2018).

“Kita nantinya ingin memberdayakan koperasi dan juga memberdayakan ekonomi masyarakat ukm dalm hal serabut kelapa ini,” tambah Abdul Kadir.

Terkait upaya meningkatkan produksi serabut kelapa ini PT Astra bersama dengan Kementerian Koperasi yang bermitra dengan Rekadaya untuk menumbuhkan tingkat produksi yang selama ini menurun, memberikan mesin untuk pengolahan serabut kelapa yang nantinya bisa menghaislkan peredam dalam mobil atau menjadikan peredam panas dalam rumah.

“Di Pangandaran sudah ada, tapi bukan pemerintah yang memberikan, disana ada satu mesin Tadinya udah masok suapaya kapasitas produksi menambah, kamudian ada satu lagi di Ciamis mungkin belum mulai beroperasi jadi nanti didampingi sementara,” katanya.

Dengan adanya pemberdayan masyarakat untuk ikut berkontribusi, sehingga bisa mendorong tingkat produksi yang ada dan juga sudah bisa menghasilkan produk yang bisa di ekspor ke laur negeri sepereti ke China.

“Sabut kelapa di Koperasi Pangandaran, itu sudah bisa ekspor ke China, sementara di China untuk bikin kasur juga, nah kenapa enggak kasurnya kita buat di sini saja, lagi nyari siapa yang mau produksi kasur tapi Rekadaya sudah mempromosikan ini kepada hotel jadi sudah ada pesanan dari mana kita mau beli 100 jadi mulai,”

Indonesia adalah negara dengan produksi kelapa terbesar di dunia, namun dalam keuntungan ini tidak menjadikan salah satu ketertarikan masyarakat untuk mengolah serabut kelapa menjadi salah satu penghasilan mereka. Indonesia sendiri pada 2016 mempunyiai lahan perkebunan kelapa sampai 3,57 juta ha dengan tingkat produksi hingga 2,89 juta ton, menurun dibandingkan, pada 2015 yang mencapai 3,86 juta ha dengan produksi mencapai 2,92 juta ton. (cha)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending