Connect with us

UKM & Koperasi

OECD Rekomendasikan 10 Kebijakan Pengembangan UKM di Indonesia

Published

on

Peluncuran OECD-Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship Review 2018 di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).

Zonaekonomi.com, Nusa Dua – Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pengembangan (OECD) merekomendasikan 10 kebijakan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia.

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria saat peluncuran OECD-Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship Review 2018 dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018), memaparkan usaha kecil yang mempekerjakan kurang dari 20 tenaga kerja jumlahnya mencapai tiga perempat seluruh penyedia lapangan kerja secara nasional di Indonesia.

“Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan negara OECD lainnya,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, diperlukan kebijakan untuk mendorong pemberdayaan UKM, yang direkomendasikan menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Indonesia.

OECD merekomendasikan 10 kebijakan bagi Pemerintah Indonesia agar UKM di Tanah Air bisa didorong pertumbuhannya.

“Beberapa poin penting rekomendasi OECD bagi Pemerintah Indonesia sesuai dengan hasil review (tinjauan) kebijakan antara lain menyusun database UKM Indonesia dengan menggunakan kriteria tenaga kerja sebagai basis identifikasi UKM agar data UKM dapat disandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara anggota OECD,” katanya.

Rekomendasi kedua yakni menyusun strategi nasional UKM yang memuat tujuan, sasaran, dan langkah-langkah program serta pengaturan mengenai pembagian tanggung jawab dan tugas kementerian/lembaga dalam pengembangan UKM.

Rekomendasi ketiga yakni melakukan integrasi dan penggabungan antarprogram-program UKM yang serupa dalam rangka penyederhanaan kebijakan misalnya penggabungan sejumlah sistem layanan BDS dengan sistem PLUT.

Selanjutnya, rekomendasi keempat yaitu meningkatkan dukungan dalam hal pengembangan produktivitas UKM, contohnya pengembangan inovasi, internasionalisasi, dan pelatihan manajerial serta tenaga kerja, melalui peningkatan belanja pemerintah terkait peningkatan produktivitas UKM.

Kemudian, rekomendasi kelima yakni meningkatan optimalisasi program KUR dengan sasaran khususnya bagi first-time borrowers atau pelaku UKM di daerah tertinggal, maupun UKM di sektor yang sulit mendapatkan akses pembiayaan.

Rekomendasi keenam OECD yakni melakukan monitoring terhadap pinjaman kredit UKM yang dilakukan melalui bank maupun lembaga keuangan lainnya, untuk menghindari adanya risiko non-performing loan serta terjadinya penurunan daya saing di sektor perbankan.

Lalu rekomendasi yang diajukan berikutnya yakni menjalin kerja sama antara lembaga inkubator bisnis dengan sektor swasta, lembaga BDS, perguruan tinggi, lembaga riset, maupun lembaga keuangan.

“Kami juga merekomendasikan penyusunan kebijakan untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital bagi UKM, selain e-commerce, terutama dalam penggunaan software program yang mendukung profesionalisme dan kinerja UKM,” kata Gurria.

OECD pun merekomendasikan perkuatan dan peningkatan partisipasi UKM dalam global value chains melalui kerja sama yang dilakukan antara UKM dengan perusahaan multinasional yang diberi insentif pajak.

Rekomendasi terakhir yang disampaikan organisasi itu yakni melakukan amendemen UU Nomor 23/2014 terutama pada aturan mengenai pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan UKM, mengingat sulitnya implementasi dari aturan ini serta berisiko terjadinya ketimpangan antardaerah maju dengan daerah tertinggal.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menyambut baik rekomendasi tersebut.

“Indonesia menyambut baik rekomendasi ini sebagai pijakan untuk menyusun kebijakan ke depan,” katanya. (han)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

UKM & Koperasi

Kemenkop Terapkan Strategi Pemulihan UMKM Pasca-Bencana di NTB dan Sulteng

Published

on

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM menerapkan strategi pemulihan UMKM pasca-bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akibat gempa bumi dan di Sulawesi Tengah (Sulteng) akibat tsunami, likuifaksi, dan gempa bumi.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik, di Jakarta, Selasa (19/2/2019), mengatakan pihaknya menerapkan strategi berupa sinergi dengan banyak pemangku kepentingan untuk memulihkan UMKM pasca-bencana.

“Di NTB misalnya program sinergi diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan pemerintah masing-masing sebesar Rp4,5 juta kepada 150 pelaku usaha mikro san kecil,” katanya.

Selain itu pihaknya juga mendorong penerapan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini serta pelatihan vocational kepada 80 pelaku UMKM di Lombok Tengah. Ia juga menekankan, restrukturisasi usaha bagi pelaku koperasi dan UMKM sebagai hal yang penting untuk dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas kinerja koperasi dan UMKM.

Ia menjelaskan, restrukturisasi usaha tidak hanya dilakukan oleh koperasi dan UMKM yang mengalami penurunan usaha atau usaha yang terkena bencana alam.

“Namun restrukturisasi harus dilakukan terus-menerus agar kinerja koperasi dan UMKM lebih baik sehingga dapat meraih peluang dalam setiap persaingan,” ujarnya.

Dengan adanya sosialisasi restrukturisasi usaha di Lombok Tengah ini, diharapkan koperasi dan UMKM di wilayah itu dapat meningkatkan performa kinerja usahanya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Pihaknya melalui Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia juga ikut berperan aktif dalam memulihkan perekonomian masyarakat setempat dengan melaksanakan program Pelatihan Vocational Pengolahan Makanan Berbahan Dasar Buah-buahan Lokal.

Pelatihan diberikan dalam bentuk pembekalan keterampilan teknis dengan pemilihan jenis pelatihan sesuai dengan potensi atau sumberdaya lokal yang tersedia di daerah setempat.

“Jadi pelatihan kami harapkan aplikatif, masyarakat bisa mengolah bahan yang mudah didapat menjadi produk yang mempunyai nilai jual atau nilai tambah dan sekaligus selepas pelatihan, peserta dapat memanfaatkan ilmu ini sebagai modal keterampilan untuk membuka lapangan usaha atau peluang usaha baru,” katanya.

Sementara itu di Provinsi Sulteng, Program Bantuan Modal Usaha akan diberikan kepada sebanyak 150 pelaku usaha mikro dan kecil di tiga kabupaten/kota terdampak bencana terparah yakni di Palu, Sigi, dan Donggala sehingga masing-masing daerah akan mendapatkan 50 penerima bantuan modal dengan dana masing-masing senilai Rp5 juta.

Hingga 29 Januari 2019 data KUMKM yang terdampak bencana di provinsi Sulawesi Tengah mencapai 100.910 unit UMKM dengan plafon kredit sebesar Rp8.038,6 triliun dan jumlah outstanding sebesar Rp5.150,5 triliun yang bersumber dari 13 perbankan dan 1 lembaga keuangan.

Nilai restrukturisasi kredit yang telah dilakukan sebesar Rp3.498,5 triliun untuk 22.325 unit UMKM dengan jumlah plafon dan outstanding sebesar Rp2.672,6 triliun.

Abdul Kadir mengakui upaya penanggulangan dan pemulihan usaha bagi para pelaku koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdampak bencana yang terjadi di Indonesia belum optimal. Hal ini kata dia, disebabkan banyaknya jumlah bencana yang terjadi dan jumlah KUMKM yang terkena bencana dalam beberapa tahun terakhir. Di samping itu, lemahnya ketahanan bisnis Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam menghadapi bencana. (han)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Kemenkop Gandeng Bareskrim dan BIN Berantas Investasi Bodong Berkedok Koperasi

Published

on

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Bareskrim Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memberantas praktek investasi bodong berkedok koperasi.

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno di Jakarta, Rabu (6/2/2019), mengungkapkan banyak laporan dari masyarakat yang menyebutkan penipuan investasi berkedok koperasi.

“Saya pastikan itu bukan koperasi, hanya berkedok atau atas nama koperasi tapi tidak menjalankan prinsip-prinsip perkoperasian yang baik dan benar. Yang disasar mereka adalah masyarakat yang memiliki kebutuhan konsumtif dengan cara yang mudah dan cepat namun tanpa kontrol,” katanya.

Dalam pertemuan yang dihadiri unsur dari Badan Intelejen Negara (BIN) dan Bareskrim Mabes Polri, Suparno menyebut beberapa kasus penipuan berkedok koperasi dilakukan melalui fasilitas SMS.

Beberapa yang telah teridentifikasi diantaranya mencatut nama KSP Nasari, KSP Utama Karya, dan KSP Anugerah.

“Saya pastikan itu penipuan yang menggunakan nama koperasi. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat agar tidak terkena penipuan berkedok koperasi tersebut,” kata Suparno.

Suparno menegaskan, dengan kondisi yang ada itu pihaknya butuh langkah pencegahan dan penanganan agar kasus penipuan seperti itu tidak meluas di kalangan masyarakat.

“Bayangkan saja, ada sekitar KSP dan USP yang jumlahnya mencapai 79.543 unit atau 52,62 persen dari total jumlah koperasi di Indonesia. Suka atau tidak suka, koperasi yang bergerak di sektor simpan pinjam amat rawan untuk disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab,” kata Suparno.

Untuk itu, lanjut Suparno, pihaknya akan lebih meningkatkan kinerja dari Satgas Waspada Investasi yang ada di seluruh Indonesia.

Saat ini, sudah ada 13 Kementerian/Lembaga yang masuk dalam jajaran Satgas Waspada Investasi, termasuk Bareskrim Mabes Polri.

“Untuk mencegah praktek pencucian uang kita sudah bekerja sama dengan PPATK. Kita sudah mewajibkan koperasi untuk melapor bila menerima dana dalam jumlah besar yang diduga dalam transaksi mencurigakan. Kita juga sudah bekerja sama dengan BNPT (Badan nasional Penanggulangan Teroris) agar koperasi tidak dijadikan sebagai wadah pendanaan terorisme di Indonesia,” kata Suparno.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Analisa dan Forensik Siber (Deputi Intelejen Siber) BIN Linardi Utama menjelaskan, pihaknya bertugas mendeteksi awal kejahatan di bidang siber yang memiliki dampak berskala nasional.

“Jumlah koperasi di Indonesia sangat banyak dengan jumlah anggota sangat besar. Saya mengimbau pelaku koperasi dan UKM menyadari betapa pentingnya pengamanan data agar tidak disalahgunakan pelaku kejahatan siber,” kata Linardi.

Ia mengingatkan, lokasi pelaku kejahatan siber itu tidak hanya di dalam negeri saja, juga banyak tersebar di luar negeri.

“Kita harus waspada karena Indonesia itu urutan keempat dunia untuk masalah kejahatan siber,” ujarnya.

Linardi meyakini bahwa bisnis koperasi di Indonesia akan bertransformasi ke era digital ekonomi.

“Ketika kita masuk ke dunia ekonomi digital, kita juga harus sadar akan bahaya kejahatan siber yang mengancam di depan. Kita harus mampu membaca gejala seperti itu, agar kita segera mampu mengatasi dan mengantisipasi,” katanya.

Ia menambahkan, ada beberapa modus kejahatan siber yang bisa terjadi di seluruh dunia seperti penyebaran virus, spam, trojan, ransom, phising, hingga terkuat adalah hacking.

“Yang kerap banyak terjadi di Indonesia adalah modus phising, dimana pelaku kejahatan siber mencuri akun target. Biasanya mereka membuat website perusahaan palsu, biasanya website perbankan, untuk mengelabui si korban,” katanya.
Menurut dia, pelaku kejahatan siber biasanya amat terencana, bertahap mengincar calon korban, dan sistematis.

“Tidak heran jika mereka sulit dilacak keberadaannya. Oleh karena itu, kita harus menyadari dan tahu akan ancaman tersebut, harus tahu aset yang harus dilindungi, dan paham apa kelemahan kita,” katanya.

Sementara penyidik senior dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri AKBP Dam Wasiadi mengatakan, ketika kejahatan siber terjadi maka yang bisa menjadi korban Itu bisa koperasi atau masyarakat umum.

“Masyarakat harus waspada ada beberapa penipuan dan kejahatan bermodus siber, seperti lelang online, saham online, online banking, sms banking, pemasaran berjenjang online, kejahatan internet, dan sebagainya,” kata Dam.
Ia mengakui, untuk mengungkap kasus kejahatan siber bukan pekerjaan mudah sebab selain selalu menggunakan proxy, pelaku juga memakai hosting di luar negeri.

“Bagi Polri ini ibarat main petak umpet. Kita harus memiliki mitra dan jaringan dengan polisi di seluruh dunia. Tapi, walau pun mereka kerap menggunakan nama anonim, kami menangkap pelaku kejahatan siber diantaranya dalam kasus payment card fraud,” katanya. (han)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Modalku Salurkan Pinjaman Usaha Rp2,2 Triliun bagi UMKM Indonesia

Published

on

Co-Founder & CEO Modalku, Reynold Wijaya.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Platform pinjaman digital, Modalku, telah menyalurkan pinjaman usaha sebesar Rp2,2 triliun bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Hingga saat ini, Modalku telah mencapai total pendanaan sekitar Rp4 triliun di Asia Tenggara termasuk Singapura, Indonesia dan Malaysia. Dari angka ini, lebih dari Rp2,2 triliun sudah dicairkan bagi UMKM di Indonesia. Hal ini menunjukkan tingginya respons serta kebutuhan pasar Indonesia akan pinjaman UMKM.

“Sebenarnya fokus Modalku di tahun 2019 tetap konsisten dengan visi dan misi kami di tahun-tahun sebelumnya, yaitu menciptakan dampak positif bagi perekonomian Indonesia,” kata Co-Founder & CEO Modalku Reynold Wijaya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/1/2019).

Dia juga menjelaskan bahwa upaya menciptakan dampak positif itu melalui cara dengan menyediakan pinjaman UMKM untuk perkembangan bisnis usaha lokal. Hanya saja, pihaknya telah memperkuat pesannya untuk tahun ini.

“‘Semua UMKM layak mendapatkan akses ke pendanaan’ adalah intisari dari kepercayaan tim selama ini,’” kata Reynold.

Modalku akan menekankan pada tiga aspek yakni pertama, compliance atau kepatuhan terhadap hukum. Kedua yaitu e-commerce, dimana pada tahun ini pinjaman usaha bagi e-commerce akan diperluas dan terus diperbarui.

Ketiga, kecepatan yaitu kebutuhan utama UMKM saat mencari pinjaman, dengan tim Modalku akan semakin fokus mendukung kecepatan akses pendanaan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Modalku menyediakan layanan P2P lending, di mana UMKM peminjam dipertemukan dengan pemberi pinjaman (individu atau institusi yang mencari alternatif investasi) melalui pasar digital.

Dengan mendanai pinjaman UMKM, pemberi pinjaman mendapatkan alternatif investasi dengan tingkat return yang menarik, lebih tinggi dibandingkan deposito dan obligasi, sekaligus ikut serta memberdayakan usaha lokal. (aji)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending