Connect with us

Metropolitan

Pegawai Pajak Yang Terkena OTT Pasti Diberhentikan Sementara

Published

on

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto memastikan oknum pegawai pajak yang Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkena pemberhentian sementara setelah ditetapkan sebagai tersangka.

“Dari KPK sudah jelas menjadi tersangka, jadi kita proses administrasi, terkena pemberhentian sementara sebagai PNS,” kata Hadiyanto di Jakarta, Kamis (5/10/2018).

Hadiyanto mengatakan proses pemberhentian sementara ini dilakukan agar tersangka bisa fokus dalam menghadapi proses hukum.

Namun, apabila sudah terdapat keputusan mengikat dari pengadilan, maka Kementerian Keuangan memutuskan untuk memberhentikan pegawai tersebut dengan tidak hormat.

Untuk menghindari peristiwa serupa terjadi di kemudian hari, tambah Hadiyanto, Kementerian Keuangan memutuskan terus menjalankan program integritas guna mendorong budaya organisasi yang
efisien.

“Kita kecolongan dengan kejadian ini, tapi komitmen pimpinan dan program integritas terus kita jalankan. Kita tidak pernah lengah dalam mengabaikan integritas, termasuk efisiensi dalam penyerapan anggaran,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tiga tersangka suap terkait transaksi untuk mengurangi pembayaran pajak perorangan tahun anggaran 2016 di Ambon.

Tiga tersangka itu adalah pemilik CV AT Anthony Liando (AL), Kepala KPP Pratama Ambon La Masikamba (LMB) dan supervisor atau pemeriksa pajak KPP Pratama Ambon Sulimin Ratmin (SR).

“Setelah pemeriksaan, melakukan gelar perkara dalam waktu 1 x 24 jam, kemudian menyimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) Pratama Ambon terkait dengan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2016 di KPP Pratama Ambon,” kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Metropolitan

KPK Panggil Dirjen PSLB3 Kasus PLTU Riau-1

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Vivien Ratnawati.

Rosa dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (IM) dalam penyidikan kasus suap terkait kesepakatan kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Vivien Ratnawati sebagai saksi untuk tersangka IM,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (17/12/2018).

Selain itu, KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Idrus, yakni Diah Aprilianingrum yang merupakan staf dari mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Rosa pada 28 September 2018 juga sebagai saksi untuk tersangka Idrus. Saat itu, KPK mengkonfirmasi yang bersangkutan terkait pengetahuannya tentang dugaan aliran dana dalam kasus tersebut.

Selain itu, juga dikonfirmasi tentang perizinan pengelolaan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3).

Dalam kasus itu, Idrus diduga menerima janji untuk mendapat bagian yang sama besar dari mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih sebesar 1,5 juta dolar AS yang dijanjikan Johannes Budisutrisno Kotjo bila PPA (purchase power agreement) proyek PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan Johannes dan kawan-kawan.

Idrus diduga bersama-sama dengan Eni yang diduga telah menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blakgold Natural Resources Limited terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait penerimaan uang dari Eni dari Johanes, yaitu pada November-Desember 2017 Eni menerima Rp4 miliar sedangkan pada Maret dan Juni 2018 Eni menerima Rp2,25 miliar. (ben)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Metropolitan

INKA Gandeng Kejaksaan, Antisipasi Permasalahan Hukum

Published

on

Penandatanganan nota kesepahaman antara PT Inka dengan Datun Kejaksaan RI.

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Industri Kereta Api (INKA) menggandeng Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI untuk mengantisipasi berbagai permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Keterangan tertulis menyebutkan sinergi antardua instansi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktur Utama (Dirut) INKA Budi Noviantoro dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Loeke Larasati, di Jakarta, Senin (17/12/2018).

Kesepakatan bersama tersebut merupakan wujud nyata dukungan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Korps Adhyaksa terhadap upaya pemerintah menjalankan sektor industri kereta api nasional yang bertujuan akhir pemerataan pembangunan nasional.

“Pemberian jasa hukum di bidang perdata dan tata usaha negara kepada instansi Pemerintah, di mana di dalamnya termasuk pula Badan Usaha Milik Negara, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Hal ini bertujuan mengawal jalannya roda pembangunan dengan mengedepankan pencegahan, mengurangi pelanggaran, dan meningkatkan kepatuhan,” kata Loeke.

Bidang Datun Kejaksaan RI diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), dan Audit Hukum (Legal Audit).

Pertimbangan Hukum dimaksud bersifat preventif dan antisipatif sehingga diharapkan mencegah terjadinya pelanggaran yang berujung pada tindak pidana.

Selain itu, Bidang Datun Kejaksaan RI juga dapat memberikan Bantuan Hukum (nonlitigasi dan litigasi) dan Tindakan Hukum Lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara.

Sejalan dengan itu, INKA memiliki peran yang sangat strategis yang ditunjukkan dengan meningkatnya eskalasi proyek pengadaan kereta api. Saat ini, misalnya, INKA sedang menyelesaikan beberapa kontrak tahun jamak pesanan kereta baik dari dalam maupun luar negeri, antara lain 438 unit Kereta Penumpang Stainless Steel dan 31 rangkaian kereta LRT (Light Rail Transit) Jabodebek pesanan PT KAI (Persero), 250 kereta penumpang pesanan Bangladesh Railway, enam Diesel Multiple Unit (DMU), 3 lokomotif dan 15 kereta penumpang pesanan Philippines National Railway (PNR).

Mengingat begitu pesatnya persaingan dan tantangan dunia usaha, pengelolaan perusahaan oleh Direksi INKA harus didasarkan pada sifat kehati-hatian (prudent) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, di sisi lain potensi permasalahan hukum yang muncul pun semakin kompleks.

“Dengan semakin berkembangnya PT INKA, pesanan semakin banyak baik itu pesanan dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan adanya kesepakatan ini, kami menjalin kerja sama agar bisnis yang sedang kita jalankan ini pada track sesuai peraturan hukum,” kata Dirut INKA Budi Noviantoro.

Karena itu, sinergi dengan Bidang Datun dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen manajemen INKA untuk dapat menjaga legalitas proses bisnis perusahaan serta mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Metropolitan

KPK Usahakan Penganganan Kasus Korporasi Diselesaikan Secepatnya

Published

on

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusahakan penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi dapat diselesaikan secepatnya walaupun belum ada aturan tertulis yang mengatur hal tersebut.

“Untuk sekarang kita belum memiliki aturan yang tertulis tentang seberapa lama suatu perusahaan itu agar cepat selesai tetapi secara prinsip kami sudah bilang kepada penyelidik, penyidik, penuntut bahwa kalau yg ditersangkakan itu adalah korporasi sebaiknya secepatnya,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Hal tersebut dikatakannya dalam acara Dialog Kanal KPK dengan tema “Menjerat Korporasi” di gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Menurut dia, diharapkan dalam jangka waktu di bawah satu tahun penanganan kasus korporasi tersebut bisa diselesaikan.

“Kami selalu berharap harus di bawah satu tahun. Kalau bisa enam bulan, Alhamdulillah tetapi perlu juga diketahui oleh masyarakat bahwa pidana korporasi itu biasanya jauh lebih “njelimet” dibandingkan perorangan,” ungkap Syarif.

Ia pun juga menyatakan bahwa penanganan kasus korporasi itu harus diselesaikan secepatnya agar memberikan kepastian bagi para pemilik saham pada korporasi itu.

“Agar jelas bagi para pemilik saham, bagi yang punya kontrak dengan perusahaan-perusahan itu dan sebagainta, kami upayakan. KPK tidak pernah punya niatan untuk merusak korporasi. Kami ingin agar korporasi di Indonesia itu betul-betul bersaing bekerja secara profesional,” tuturnya.

Ia pun menyatakan bahwa sampai saat ini KPK telah menetapkan empat korporasi sebagai tersangka.

“Dan hari adalah hari pertama kami akan membacakan tuntutan terhadap PT DGI yang berubah jadi PT NKE. Ini hari bersejarah karena barusan KPK membacakan tuntutannya dan mudah-mudahan Pengadilan Jakarta Pusat berpihak kepada kebenaran dan sesuai dengan harapan KPK,” tuturnya. (ben)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending