Connect with us

Metropolitan

Pegawai Pajak Yang Terkena OTT Pasti Diberhentikan Sementara

Published

on

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto memastikan oknum pegawai pajak yang Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkena pemberhentian sementara setelah ditetapkan sebagai tersangka.

“Dari KPK sudah jelas menjadi tersangka, jadi kita proses administrasi, terkena pemberhentian sementara sebagai PNS,” kata Hadiyanto di Jakarta, Kamis (5/10/2018).

Hadiyanto mengatakan proses pemberhentian sementara ini dilakukan agar tersangka bisa fokus dalam menghadapi proses hukum.

Namun, apabila sudah terdapat keputusan mengikat dari pengadilan, maka Kementerian Keuangan memutuskan untuk memberhentikan pegawai tersebut dengan tidak hormat.

Untuk menghindari peristiwa serupa terjadi di kemudian hari, tambah Hadiyanto, Kementerian Keuangan memutuskan terus menjalankan program integritas guna mendorong budaya organisasi yang
efisien.

“Kita kecolongan dengan kejadian ini, tapi komitmen pimpinan dan program integritas terus kita jalankan. Kita tidak pernah lengah dalam mengabaikan integritas, termasuk efisiensi dalam penyerapan anggaran,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tiga tersangka suap terkait transaksi untuk mengurangi pembayaran pajak perorangan tahun anggaran 2016 di Ambon.

Tiga tersangka itu adalah pemilik CV AT Anthony Liando (AL), Kepala KPP Pratama Ambon La Masikamba (LMB) dan supervisor atau pemeriksa pajak KPP Pratama Ambon Sulimin Ratmin (SR).

“Setelah pemeriksaan, melakukan gelar perkara dalam waktu 1 x 24 jam, kemudian menyimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) Pratama Ambon terkait dengan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2016 di KPP Pratama Ambon,” kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Metropolitan

Pemprov DKI Melepas Saham di Perusahaan Bir

Published

on

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melepas saham sebesar 26,25 persen di perusahaan bir

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melepas saham sebesar 26,25 persen di perusahaan bir, PT Delta Djakarta yang sudah dimiliki selama 45 tahun.

“Rata-rata deviden yang didapatkan Pemprov itu sekitar Rp38 miliar pertahun, kita berharap dan kita yakin bahwa penjualan saham 26,25 persen ini, kita akan mendapatkan tambahan pemasukan lebih dari Rp1 triliun. Jadi kalau kita mau mendapatkan Rp1 trilium dengan mempertahankan saham di Delta mungkin kita perlu 30 tahun lebih baru bisa dapat angka satu triliun dana itu,” kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Dilepasnya saham di PT Delta Djakarta merupakan komitmen Anies – Sandiaga kemudian juga akan memanfaatkan dana yang nanti didapat dari penjualan saham ini untuk pembangunan yang dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, katanya.

“Kita berharap bahwa proses pelepasan ini akan berjalan dengan lancar sekarang dalam proses penentuan untuk kepentingan konsultan yah untuk konsultan bagi penjualannya dan mudah-mudahan dalam waktu singkat ini bisa tuntas itu yang ingin kita sampaikan,” kata Anies

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan kebijakan melepas saham Pemprov di perusahaan bir sudah lama ditunggu dan tentunya mengacu kepada undang-undang pasar modal dan juga ketentuan yang berkaitan dengan segala proses regulator yang akan harus dijalani.

“Untuk memastikan penjualan ini, pertama, sesuai dengan seluruh koridor hukum baik di pasar modal maupun juga di perizinan yang diperlukan di wilayah Pemprov DKI, termasuk juga perizinan dari teman-teman di DPRD,” kata Sandiaga.

Kedua akan membuat dan memastikan proses ini transparan dan sangat kredibel dan akan menunjuk tentunya pihak-pihak yang kredibel, transparan untuk memastikan mendapatkan valuasi terbaik atas kepemilikan saham Pemprov DKI.

“Salah satu juga yang menjadi landasan dari keputusan untuk melepas adalah diskusi kita dengan mitra kita yang selama ini menyatakan bahwa mereka ingin ekspansi, tapi karena posisi Pemprov tidak bisa menambah investasinya di Delta Djakarta mereka belum bisa berkembang,” kata Sandiaga.

Dan mereka ingin berkembang tentunya harus juga mendapatkan opsi untuk bisa menambah modal dan ini bisa difasilitasi dengan keputusan Pemprov untuk melepaskan saham ini, katanya.

“Jadi dari segi aspek ekonomi, aspek bisnis, aspek hukum dan aspek keuangannya sudah terpenuhi. Teman-teman sudah memberikan kajian kepada kita dan hari ini tepat tadi sebelum memasuki 1 Ramadan kita mengakhiri lebih dari 45 tahun kepemilikan Pemprov DKI di PT Delta Djakarta,” kata Wagub. (sus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending