Connect with us

UKM & Koperasi

Pemerintah Kembangkan Jasa Konstruksi Kecil-Menengah

Published

on

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarief Burhanuddin.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah terus berupaya mengembangkan jasa konstruksi kecil dan menengah sehingga dapat berperan lebih besar dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

Saat ini pengerjaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur dinilai masih didominasi oleh jasa konstruksi besar.

“Padahal, kontraktor besar hanya sekitar satu persen dari sekitar 126.000 badan usaha jasa konstruksi,” kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarief Burhanuddin di Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Menurut dia, terkait dengan rantai pasok di dunia industri konstruksi nasional, seharusnya pemetaan terhadap pembangunan infrastruktur lebih banyak di wilayah yang terdapat banyak kontraktor kecil.

Ia mengingatkan bahwa secara komposisi, sekitar 85 persen adalah kontraktor kecil tetapi komponen yang ditawarkan terkait dengan pembangunan infrastruktur dinilai masih sangat kurang untuk mereka.

Selain itu, Syarief juga mengemukakan mengenai badan usaha jasa konstruksi asing, yang dari sekitar 636 jasa konstruksi asing tersebut, diperkirakan yang aktif hanya sekitar 196.

Hal tersebut, lanjutnya, karena mereka tidak pernah mendapatkan pekerjaan selama tiga tahun terakhir yang merupakan persyaratan bila perizinan usaha mereka mau diperpanjang.

Sebelumnya, Bank Indonesia memperkirakan sektor konstruksi di Bali tumbuh melambat pada triwulan ketiga 2018, karena telah selesainya beberapa proyek infrastruktur pemerintah-swasta menyambut Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia, Oktober 2018.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana di Denpasar, Minggu (9/9), mengatakan perlambatan pertumbuhan sektor konstruksi itu turut mempengaruhi kinerja investasi yang diperkirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

BI Bali dalam kajian ekonomi dan keuangan regional Agustus 2018 menyebutkan kinerja komponen investasi pada triwulan pertama tahun 2018 tumbuh 7,64 persen dan triwulan kedua tumbuh sebesar 6,88 persen. Melambatnya kinerja investasi per triwulan itu terutama didorong oleh melambatnya kinerja investasi bangunan.

Selain karena beberapa proyek infrastruktur pendukung pertemuan IMF dan Bank Dunia mulai rampung, perlambatan sektor konstruksi, lanjut Causa, juga didorong kenaikan suku bunga acuan BI yang berpotensi menaikan suku bunga kredit perbankan, termasuk suku bunga KPR.

Suku bunga acuan BI pada Agustus 2018 naik 0,25 basis poin menjadi 5,5 persen setelah naik 0,5 basis poin pada bulan Juni dari 4,75 persen. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

UKM & Koperasi

Kemenkop Terapkan Strategi Pemulihan UMKM Pasca-Bencana di NTB dan Sulteng

Published

on

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM menerapkan strategi pemulihan UMKM pasca-bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akibat gempa bumi dan di Sulawesi Tengah (Sulteng) akibat tsunami, likuifaksi, dan gempa bumi.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik, di Jakarta, Selasa (19/2/2019), mengatakan pihaknya menerapkan strategi berupa sinergi dengan banyak pemangku kepentingan untuk memulihkan UMKM pasca-bencana.

“Di NTB misalnya program sinergi diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan pemerintah masing-masing sebesar Rp4,5 juta kepada 150 pelaku usaha mikro san kecil,” katanya.

Selain itu pihaknya juga mendorong penerapan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini serta pelatihan vocational kepada 80 pelaku UMKM di Lombok Tengah. Ia juga menekankan, restrukturisasi usaha bagi pelaku koperasi dan UMKM sebagai hal yang penting untuk dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas kinerja koperasi dan UMKM.

Ia menjelaskan, restrukturisasi usaha tidak hanya dilakukan oleh koperasi dan UMKM yang mengalami penurunan usaha atau usaha yang terkena bencana alam.

“Namun restrukturisasi harus dilakukan terus-menerus agar kinerja koperasi dan UMKM lebih baik sehingga dapat meraih peluang dalam setiap persaingan,” ujarnya.

Dengan adanya sosialisasi restrukturisasi usaha di Lombok Tengah ini, diharapkan koperasi dan UMKM di wilayah itu dapat meningkatkan performa kinerja usahanya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Pihaknya melalui Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia juga ikut berperan aktif dalam memulihkan perekonomian masyarakat setempat dengan melaksanakan program Pelatihan Vocational Pengolahan Makanan Berbahan Dasar Buah-buahan Lokal.

Pelatihan diberikan dalam bentuk pembekalan keterampilan teknis dengan pemilihan jenis pelatihan sesuai dengan potensi atau sumberdaya lokal yang tersedia di daerah setempat.

“Jadi pelatihan kami harapkan aplikatif, masyarakat bisa mengolah bahan yang mudah didapat menjadi produk yang mempunyai nilai jual atau nilai tambah dan sekaligus selepas pelatihan, peserta dapat memanfaatkan ilmu ini sebagai modal keterampilan untuk membuka lapangan usaha atau peluang usaha baru,” katanya.

Sementara itu di Provinsi Sulteng, Program Bantuan Modal Usaha akan diberikan kepada sebanyak 150 pelaku usaha mikro dan kecil di tiga kabupaten/kota terdampak bencana terparah yakni di Palu, Sigi, dan Donggala sehingga masing-masing daerah akan mendapatkan 50 penerima bantuan modal dengan dana masing-masing senilai Rp5 juta.

Hingga 29 Januari 2019 data KUMKM yang terdampak bencana di provinsi Sulawesi Tengah mencapai 100.910 unit UMKM dengan plafon kredit sebesar Rp8.038,6 triliun dan jumlah outstanding sebesar Rp5.150,5 triliun yang bersumber dari 13 perbankan dan 1 lembaga keuangan.

Nilai restrukturisasi kredit yang telah dilakukan sebesar Rp3.498,5 triliun untuk 22.325 unit UMKM dengan jumlah plafon dan outstanding sebesar Rp2.672,6 triliun.

Abdul Kadir mengakui upaya penanggulangan dan pemulihan usaha bagi para pelaku koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdampak bencana yang terjadi di Indonesia belum optimal. Hal ini kata dia, disebabkan banyaknya jumlah bencana yang terjadi dan jumlah KUMKM yang terkena bencana dalam beberapa tahun terakhir. Di samping itu, lemahnya ketahanan bisnis Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam menghadapi bencana. (han)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Kemenkop Gandeng Bareskrim dan BIN Berantas Investasi Bodong Berkedok Koperasi

Published

on

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Bareskrim Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memberantas praktek investasi bodong berkedok koperasi.

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno di Jakarta, Rabu (6/2/2019), mengungkapkan banyak laporan dari masyarakat yang menyebutkan penipuan investasi berkedok koperasi.

“Saya pastikan itu bukan koperasi, hanya berkedok atau atas nama koperasi tapi tidak menjalankan prinsip-prinsip perkoperasian yang baik dan benar. Yang disasar mereka adalah masyarakat yang memiliki kebutuhan konsumtif dengan cara yang mudah dan cepat namun tanpa kontrol,” katanya.

Dalam pertemuan yang dihadiri unsur dari Badan Intelejen Negara (BIN) dan Bareskrim Mabes Polri, Suparno menyebut beberapa kasus penipuan berkedok koperasi dilakukan melalui fasilitas SMS.

Beberapa yang telah teridentifikasi diantaranya mencatut nama KSP Nasari, KSP Utama Karya, dan KSP Anugerah.

“Saya pastikan itu penipuan yang menggunakan nama koperasi. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat agar tidak terkena penipuan berkedok koperasi tersebut,” kata Suparno.

Suparno menegaskan, dengan kondisi yang ada itu pihaknya butuh langkah pencegahan dan penanganan agar kasus penipuan seperti itu tidak meluas di kalangan masyarakat.

“Bayangkan saja, ada sekitar KSP dan USP yang jumlahnya mencapai 79.543 unit atau 52,62 persen dari total jumlah koperasi di Indonesia. Suka atau tidak suka, koperasi yang bergerak di sektor simpan pinjam amat rawan untuk disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab,” kata Suparno.

Untuk itu, lanjut Suparno, pihaknya akan lebih meningkatkan kinerja dari Satgas Waspada Investasi yang ada di seluruh Indonesia.

Saat ini, sudah ada 13 Kementerian/Lembaga yang masuk dalam jajaran Satgas Waspada Investasi, termasuk Bareskrim Mabes Polri.

“Untuk mencegah praktek pencucian uang kita sudah bekerja sama dengan PPATK. Kita sudah mewajibkan koperasi untuk melapor bila menerima dana dalam jumlah besar yang diduga dalam transaksi mencurigakan. Kita juga sudah bekerja sama dengan BNPT (Badan nasional Penanggulangan Teroris) agar koperasi tidak dijadikan sebagai wadah pendanaan terorisme di Indonesia,” kata Suparno.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Analisa dan Forensik Siber (Deputi Intelejen Siber) BIN Linardi Utama menjelaskan, pihaknya bertugas mendeteksi awal kejahatan di bidang siber yang memiliki dampak berskala nasional.

“Jumlah koperasi di Indonesia sangat banyak dengan jumlah anggota sangat besar. Saya mengimbau pelaku koperasi dan UKM menyadari betapa pentingnya pengamanan data agar tidak disalahgunakan pelaku kejahatan siber,” kata Linardi.

Ia mengingatkan, lokasi pelaku kejahatan siber itu tidak hanya di dalam negeri saja, juga banyak tersebar di luar negeri.

“Kita harus waspada karena Indonesia itu urutan keempat dunia untuk masalah kejahatan siber,” ujarnya.

Linardi meyakini bahwa bisnis koperasi di Indonesia akan bertransformasi ke era digital ekonomi.

“Ketika kita masuk ke dunia ekonomi digital, kita juga harus sadar akan bahaya kejahatan siber yang mengancam di depan. Kita harus mampu membaca gejala seperti itu, agar kita segera mampu mengatasi dan mengantisipasi,” katanya.

Ia menambahkan, ada beberapa modus kejahatan siber yang bisa terjadi di seluruh dunia seperti penyebaran virus, spam, trojan, ransom, phising, hingga terkuat adalah hacking.

“Yang kerap banyak terjadi di Indonesia adalah modus phising, dimana pelaku kejahatan siber mencuri akun target. Biasanya mereka membuat website perusahaan palsu, biasanya website perbankan, untuk mengelabui si korban,” katanya.
Menurut dia, pelaku kejahatan siber biasanya amat terencana, bertahap mengincar calon korban, dan sistematis.

“Tidak heran jika mereka sulit dilacak keberadaannya. Oleh karena itu, kita harus menyadari dan tahu akan ancaman tersebut, harus tahu aset yang harus dilindungi, dan paham apa kelemahan kita,” katanya.

Sementara penyidik senior dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri AKBP Dam Wasiadi mengatakan, ketika kejahatan siber terjadi maka yang bisa menjadi korban Itu bisa koperasi atau masyarakat umum.

“Masyarakat harus waspada ada beberapa penipuan dan kejahatan bermodus siber, seperti lelang online, saham online, online banking, sms banking, pemasaran berjenjang online, kejahatan internet, dan sebagainya,” kata Dam.
Ia mengakui, untuk mengungkap kasus kejahatan siber bukan pekerjaan mudah sebab selain selalu menggunakan proxy, pelaku juga memakai hosting di luar negeri.

“Bagi Polri ini ibarat main petak umpet. Kita harus memiliki mitra dan jaringan dengan polisi di seluruh dunia. Tapi, walau pun mereka kerap menggunakan nama anonim, kami menangkap pelaku kejahatan siber diantaranya dalam kasus payment card fraud,” katanya. (han)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Modalku Salurkan Pinjaman Usaha Rp2,2 Triliun bagi UMKM Indonesia

Published

on

Co-Founder & CEO Modalku, Reynold Wijaya.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Platform pinjaman digital, Modalku, telah menyalurkan pinjaman usaha sebesar Rp2,2 triliun bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Hingga saat ini, Modalku telah mencapai total pendanaan sekitar Rp4 triliun di Asia Tenggara termasuk Singapura, Indonesia dan Malaysia. Dari angka ini, lebih dari Rp2,2 triliun sudah dicairkan bagi UMKM di Indonesia. Hal ini menunjukkan tingginya respons serta kebutuhan pasar Indonesia akan pinjaman UMKM.

“Sebenarnya fokus Modalku di tahun 2019 tetap konsisten dengan visi dan misi kami di tahun-tahun sebelumnya, yaitu menciptakan dampak positif bagi perekonomian Indonesia,” kata Co-Founder & CEO Modalku Reynold Wijaya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/1/2019).

Dia juga menjelaskan bahwa upaya menciptakan dampak positif itu melalui cara dengan menyediakan pinjaman UMKM untuk perkembangan bisnis usaha lokal. Hanya saja, pihaknya telah memperkuat pesannya untuk tahun ini.

“‘Semua UMKM layak mendapatkan akses ke pendanaan’ adalah intisari dari kepercayaan tim selama ini,’” kata Reynold.

Modalku akan menekankan pada tiga aspek yakni pertama, compliance atau kepatuhan terhadap hukum. Kedua yaitu e-commerce, dimana pada tahun ini pinjaman usaha bagi e-commerce akan diperluas dan terus diperbarui.

Ketiga, kecepatan yaitu kebutuhan utama UMKM saat mencari pinjaman, dengan tim Modalku akan semakin fokus mendukung kecepatan akses pendanaan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Modalku menyediakan layanan P2P lending, di mana UMKM peminjam dipertemukan dengan pemberi pinjaman (individu atau institusi yang mencari alternatif investasi) melalui pasar digital.

Dengan mendanai pinjaman UMKM, pemberi pinjaman mendapatkan alternatif investasi dengan tingkat return yang menarik, lebih tinggi dibandingkan deposito dan obligasi, sekaligus ikut serta memberdayakan usaha lokal. (aji)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending