Connect with us

Infrastruktur

Pemerintah Terus Upayakan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Zonaekonomi.com, Tanjung Benoa – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah terus mengupayakan alternatif pembiayaan infrastruktur di luar APBN.

“Kita perlu terus menggali paradigma baru dalam pendanaan infrastruktur,” kata Darmin dalam acara Indonesia Investment Forum sebagai rangkaian acara Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 di Tanjung Benoa, Bali, Selasa (9/10/2018).

Hingga saat ini, pemerintah telah menerbitkan berbagai produk keuangan inovatif untuk infrastruktur, misalnya kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA), reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), dan Komodo Bond.

Pemerintah mendorong penerbitan instrumen pembiayaan infrastruktur alternatif lainnya, seperti dana investasi infrastruktur (dinfra) dan obligasi pemerintah daerah. Peraturan untuk skema konsesi terbatas (limited concession scheme/LCS) juga tengah dikembangkan.

Darmin melanjutkan bahwa pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan yang bertujuan meningkatkan kepercayaan bagi investor dengan menyediakan kemudahan dan berbagai alternatif transaksi lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupiah.

Beberapa contohnya adalah call spread options dan domestic non-deliverable forward (DNDF) yang baru diperkenalkan.

“Terlepas dari inisiatif-inisiatif tersebut, pemerintah menyadari bahwa kerja sama dengan dunia internasional juga masih diperlukan untuk terus mengembangkan skema pembiayaan infrastruktur yang inovatif,” ujar Darmin.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dijelaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur antara lain 1.800 kilometer jalan tol, 2.159 kilometer rel kereta api antarkota, 24 pelabuhan baru, 15 bandara baru, dan pembangkit 35.000 MW.

Pemerintah juga menetapkan proyek strategis nasional (PSN) terdiri dari 223 proyek dan tiga program dengan perkiraan total nilai investasi sebesar 307,4 miliar dolar AS.

Data per Juni 2018 menunjukkan bahwa 32 proyek telah selesai dan 44 PSN sedang dalam operasi parsial. Selain itu, pembangkit listrik yang telah beroperasi sebesar 2.278 MW dari target 35.000 MW.

Perkiraan total nilai investasi sebesar 307,4 miliar dolar AS untuk PSN diharapkan lebih dari 50 persen pendanaannya berasal dari sektor swasta.

“Salah satu fokus utama untuk menarik sektor swasta adalah dengan adanya skema public private partnership (PPP). Pemerintah terus mendukung dari aspek fiskal, regulasi, maupun kelembagaan,” kata Darmin.

Dari sisi fiskal, pemerintah telah menyiapkan dana dukungan tunai infrastruktur (viability gap fund), pembayaran secara berkala (availability payment), dan jaminan.

Kemudian dari aspek regulasi, pemerintah memiliki Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memandu proses PPP dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penggunaan aset negara untuk proyek PPP.

Sementara soal kelembagaan, pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk debottlenecking, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk mengeksekusi fasilitas pengembangan proyek, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk memberikan jaminan pemerintah. (vin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Infrastruktur

Pelindo III Siapkan Tarif Khusus “Handling” di Pelabuhan Tanjung Perak

Published

on

Direktur Utama Pelindo III, Doso Agung.

Zonaekonomi.com, Surabaya – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III berencana menyiapkan tarif khusus biaya handling atau penanganan transhipment (alih muat) peti kemas domestik di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, untuk menurunkan biaya logistik dari sisi biaya kepelabuhanan.

Direktur Utama Pelindo III Doso Agung di Surabaya, Rabu (9/1/2019), mengatakan, besaran tarif khusus tersebut saat ini masih dalam proses finalisasi dan akan segera diumumkan kepada para pengguna jasa.

“Pelabuhan Tanjung Perak memiliki letak strategis sebagai penghubung wilayah barat dan timur Indonesia. Oleh karenanya, pemberlakuan tarif khusus ini diharapkan mampu menurunkan biaya pengiriman barang dan daya saing logistik di wilayah timur Indonesia,” kata Doso, dalam keterangan persnya kepada wartawan.

Ia mengatakan, besaran tarif masih dirumuskan tim internal dan nantinya berlaku untuk penanganan antarterminal di Pelabuhan Tanjung Perak, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan pengguna jasa.

Doso mengatakan, saat ini Pelabuhan Tanjung Perak menangani 72 jalur pelayaran peti kemas domestik. Hal itu menunjukkan bahwa Pelabuhan Tanjung Perak memiliki peran yang sangat penting dalam distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia.

“Sekitar 75 persen layanan di Tanjung Perak menuju ke wilayah timur Indonesia, artinya biaya penanganan muatan di Pelabuhan Tanjung Perak sedikit banyak akan berpengaruh pada biaya logistik,” katanya.

Pakar maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Saut Gurning mengatakan, pemberlakukan tarif khusus itu merupakan langkah positif.

“Bagaikan udara segar bagi para pemilik barang serta operator pelayaran di tengah berbagai kesulitan pasar, serta tingginya beban usaha jasa angkutan peti kemas nasional selama ini,” katanya.

Menurutnya, kebijakan pemberlakukan tarif khusus ini dapat memberikan optimisme baru bagi pelaku usaha peti kemas untuk tetap eksis mendukung geliat logistik maritim nasional.

“Secara khusus, rencana efisiensi biaya penanganan kontainer tersebut jelas akan memberikan dampak menguatnya preferensi pemilik barang dan pelayaran terhadap sejumlah terminal kontainer di Tanjung Perak, sebagai opsi menarik untuk lokasi alih muat (transhipment) kontainer domestik Indonesia,” katanya. (ami)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Kepala BP Batam Dijabat Edy Putra Irawady

Published

on

Pelantikan Kepala BP Batam di Kemenko.

Zonaekonomi.com, Batam – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam dijabat Edi Putra Irawadi yang merupakan staf khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan Lukita Dinarsyah Tuwo.

Kasubdit Humas BP Batam, Taofan, di Batam, Senin (7/1/2019), mengatakan, seluruh pimpinan BP Batam diundang ke kantor Menko Perekonomian untuk rapat Dewan Kawasan.

“Di undangan hanya disebutkan untuk rapat bersama Dewan Kawasan, tapi memang tadi kita baru dapat informasi jika ada pelantikan Kepala BP Batam,” katanya.

Taofan menampik jika jabatan Kepala BP Batam yang baru hanya sampai akhir April 2019.

“Tidak ada Plt (Pelaksana Tugas),” ujarnya.

Kata Taofan, selain Lukita, Deputi Bidang Perencaaan dan Pengembangan BP Batam Yusmar Anggadita, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Mayjen TNI Eko Budi Seopriyanto dan Deputi Bidang Pelayanan Umum Irjen Pol Bambang Purwanto juga diberhentikan.

“Yang tetap itu Deputi I pak Purwanto dan Deputi III pak Dwianto Eko Winaryo,” ujarnya.

Sementara jabatan Deputi II Bidang Perencaaan dan Pengembangan BP Batam dirangkap oleh Deputi I.

Sedangkan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dirangkap Deputi III.

“Deputi V dirangkap Kepala BP Batam pak Edy,” katanya.

Sementara itu Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, saat ditanyai via telepon seluler mengaku kaget dengan pergantian tersebut.

“Pelantikan ini menimbulkan pertanyaan, kenapa sampai terjadi pergantian,” ujarnya.

Namun, kata dia, pergantian tersebut merupakan hak dari Menko perekonomian, Darmin Nasution.

Edy Putra Irawady lahir di Kualatungkal 5 Oktober 1957 dan pada 2012 beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) berdasarkan Keputusan RUPS Nomor SK-430/MBU/2012 tanggal 3 Desember 2012.

Edy menyelesaikan pendidikan sarjana srata satu bidang Hukum dari Universitas Indonesia pada 1981 dan meraih gelar Master of Arts in International Graduate Transaction dari George Mason University, Amerika Serikat.

Edy kemudian dipercaya menjabat sebagai Asisten Deputi Menko Ekuin Urusan Industri Olahan dari 2000-2001, Pelaksana Harian Asisten Deputi Menko Perekonomian Urusan Pemanfaatan SDA Pertanian dan Peternakan dari 2002 – 2004.

Lalu diangkat menjadi Asisten Deputi Menko Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan 2001 – 2005. Kemudian menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri. Terakhir Edy diketahui sebagai staf khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (mes)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

IPC Dorong Stakeholder Manfaatkan Platform Layanan Berbasis Digital

Published

on

Direktur Komersial IPC, Saptono R. Irianto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Pelabuhan Indonesia II Persero (IPC) terus mendorong para pemangku kepentingan yang ada dalam ekosistem kepelabuhanan untuk beradaptasi memanfaatkan semua platform layanan berbasis digital yang telah disiapkan. Adaptasi itu dibutuhkan, agar digitalisasi pelabuhan yang sedang diterapkan bisa dilakukan secara total dan menyeluruh.

“Kita harus berkolaborasi agar tercipta sistem logistik nasional yang semakin efisien dan berdaya saing tinggi,” kata Direktur Komersial IPC, Saptono R. Irianto, di hadapan para pemangku kepentingan kepelabuhanan, saat membuka acara Malam Apresiasi Nahkoda Last Call 2018 & First Call 2019.

Saptono mengatakan, memasuki tahun 2019, komitmen IPC melakukan transformasi mewujudkan pelabuhan kelas dunia semakin kuat. Tahun ini, IPC memasuki tahap Sustainable Superior Performance, di mana IPC memiliki target yang berfokus pada 3 hal, yakni strategi pertumbuhan, konektivitas nasional, dan ekspansi global.

“Terkait dengan strategi pertumbuhan itu, kami berharap IPC dan para pemangku kepentingan (stakeholder) bisa tumbuh bersama mencapai hasil yang optimal. Kita harus tumbuh dan menjadi bangsa yang memiliki daya saing tinggi di kancah global,” tegasnya.

Acara ‘Malam Apresiasi Nahkoda Last Call 2018 & First Call 2019’ diadakan oleh IPC Cabang Tanjung Priok. Kegiatan yang menandai pergantian tahun 2018 dan 2019 tersebut diisi dengan melepas kapal terakhir tahun 2018 dan menyambut kapal pertama 2019, yang bersandar di Tanjung Priok.

Kapal Uni-Angel yang dinahkodai Kapten Amazona Celso (berbendera Panama) tercatat sebagai kapal terakhir tahun 2018 yang dilepas dari Tanjung Priok. Sedangkan kapal pertama yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019 adalah Kapal Kanchana Naree, yang dinahkodai Kapten Rachen Watthanaphaet.

Pelepasan kapal terakhir 2018 dan penyambutan kapal pertama 2019 di Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan oleh Direktur Operasi IPC, Prasetyadi.

Selain seremoni pelepasan dan penyambutan kapal pertama 2019, PT Pelabuhan Tanjung Priok juga menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk para korban dan keluarga korban yang terdampak bencana Tsunami Selat Sunda. Bantuan diberikan dalam bentuk uang. (bvi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending