Connect with us

Trade

Sharp Indonesia Bakal Ekspor Azan TV ke Malaysia

Published

on

PT Sharp Electronics Indonesia berencana akan mengekspor televisi pintar (smart tv) dengan fitur suara Azan atau Azan TV ke Malaysia.

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Sharp Electronics Indonesia berencana akan mengekspor televisi pintar (smart tv) dengan fitur suara Azan atau Azan TV ke Malaysia, selain mengincar pasar domestik.

“Sementara ini Azan TV di (pasarkan) Indonesia dulu, lihat bagaimana penjualan di sini dulu,” kata CEO PT Sharp Electronics Indonesia (SEID) Tadashi Ohyama di Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Namun dalam rencana pengembangan Azan TV yang diproduksi di Karawang, Jawa Barat itu, pihaknya akan ekspansi ekspor ke Malaysia yang penduduk muslimnya juga mayoritas seperti Indonesia.

Sebelumnya untuk meningkatkan penjualan Sharp Indonesia juga memproduksi dan memasarkan mesin cuci tabung hijab dan lemari es halal, yang menurut Senior GM Penjualan Domestik SEID Andry Adi Utomo, telah mampu mendongkrak penjualan lemari es di Indonesia.

“Penjualan lemari es tumbuh 20 persen dibanding tahun lalu. Bila tidak ada `trigger` lemari es halal, paling tumbuh 5-10 persen,” katanya.

Keberhasilan lemari es halal mendongkrak penjualan itu, ingin diulangi Sharp Indonesia melalui Azan TV. “Tahun ini kami menargetkan bisa memiliki pangsa pasar sebesar 20,2 persen dari total pasar televisi di Indonesia, dan tahun 2019 mencapai 25 persen pangsa pasar,” ujar Andry.

Pasar televisi di Indonesia pada 2018 diperkirakan sekitar tiga juta unit. Sebuah angka, yang menurut Ohyama, masih menunjukkan tingkat kepemilikan televisi yang rendah dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 220 juta jiwa.

“Potensi pasar televisi di Indonesia masih sangat besar, karena penetrasinya masih rendah,” ujarnya.

Sharp Indonesia memiliki basis produksi televisi di Karawang, Jawa Barat, dan pada Agustus 2018 ini telah memproduksi televisi LED ke-4 juta unit, terhitung sejak perusahaan elektronik asal Jepang itu mulai produksi televisi layar datar pada 2010.

Pada 2014 Sharp Indonesia menghentikan produksi televisi tabung (CRT TV) dan fokus memasarkan televisi layar datar LCD/LED. Sejak 1971 sampai 2014, Sharp telah memproduksi 17,8 juta televisi tabung.

Ke depan kami akan terus mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal, terlepas dari apapun perkembangan ekonomi dunia,? kata Eksekutif Managing Officer Sharp Corp Yoshihiro Hashimoto. (ris)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Trade

Cawapres Sandiaga : BUMN Harus Dikelola dengan Baik

Published

on

Calon Wakil Presiden, Sandiaga Salahuddin Uno.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dikelola dangan baik karena menjadi benteng ekonomi negara.

“BUMN bukan milik pemerintah yang berkuasa, BUMN tidak boleh diganggu dengan kepentingan politik,” kata Sandiaga dalam diskusi Rabu Biru bertajuk “Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional” di Jakarta, Rabu (12/12/2018).

BACA JUGA : Mantan Menteri Jokowi : Prabowo-Sandi Ingin BUMN untuk Seluruh Rakyat Indonesia

Hal tersebut akan menjadi dampak buruk ke depannya karena hanya mementingkan segelintir golongan saja, katanya. “Kita harus pastikan BUMN itu adalah benteng ekonomi nasional kita. BUMN ini adalah alat tentunya tadi benar ini milik negara, bukan pemerintah atau kekuasaan,” kata mantan Wagub DKI Jakarta.

Hal ini harus dipisahkan secara best practice governance harus betul-betul dikelola dengan terbaik dan dengan profesionalisme, katanya.

Dia mengatakan, seharusnya BUMN menjadi alat kesejahteraan masyarakat bukan justru malah menjadi beban. Hal tersebut karena tidak terlepas dari kepentingan politik yang selama ini mengintervensi BUMN.

“Rabu Biru ada singkatan baru: Rakyat Butuh Pemimpin Baru. Jangan ada alasan-alasan BUMN dikelola dan diintervensi kepentingan politik,” kata Sandiaga.

Menurut dia, BUMN bisa menjadi alat negara untuk memastikan kesejahteraan rakyat jika tidak diintervensi kepentingan politik bisa membangun infrastrukutur yang terprogram, menjaga best practice dan corporate governance baik.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon yakni nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. (sus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Menteri Darmin Pastikan BP Batam Tidak Bubar

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam) tidak dibubarkan.

“Nanti tetap akan ada BP Batam, aneh kalau ada yang membayangkan jadi tidak ada, berarti tidak ada lagi FTZ, siapa yang akan menjalankan?,” kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Rabu malam (12/12/2018).

Darmin mengakui saat ini terdapat dualisme kewenangan dalam pengelolaan kawasan industri di Batam sehingga kerja BP Batam tidak begitu efektif.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pemerintah memutuskan bahwa jabatan Kepala BP Batam nantinya akan dirangkap oleh Walikota Batam.

“Namanya dualisme, cara satu-satunya paling efektif dibuat satu. BP Batam masih tetap ada, tapi dirangkap oleh Wali Kota,” ujarnya.

Darmin belum mau mengungkapkan teknis kewenangan Wali Kota Batam meski isyarat pengalihan pengelolaan BP Batam kepada pemerintah daerah itu sudah terlihat jelas.

“Supaya tidak ada dualisme, sehingga satu kepala, sederhana saja,” ujarnya. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Inkindo Mendesak Keluarnya Undang-Undang Jasa Konsultansi

Published

on

Ketua Umun Dewan Pimpinan Nasional Inkindo, Peter Frans.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) mendesak kepada pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk segera menerbitkan undang-undang jasa konsultansi.

“Undang-undang ini penting sebagai landasan bagi anggota kami yang bukan dari konstruksi agar mendapat dasar hukum yang lebih kuat,” kata Ketua Umun Dewan Pimpinan Nasional Inkindo, Peter Frans di Jakarta, Selasa (11/12/2018), setelah sebelumnya memimpin rapat kerja organisasi ini.

Frans menjelaskan kehadiran undang-undang ini sangat penting, sehingga dimasukan ke dalam salah satu roadmap “Menuju Inkindo Emas 2030” yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota Inkindo.

Menurut dia, untuk konsultan di sektor konstruksi selama ini sudah memiliki payung hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang di dalamnya mengatur kewajiban bagi penyelenggara jasa konsultansi untuk memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Keahlian (SKA). Maka hal serupa juga dituntut juga bagi konsultansi di sektor non konstruksi.

“Sementara ini, kebijakan penyelenggara jasa konsultan non konstruksi masih menginduk ke Bappenas, namun ke depannya segera diterbitkannya UU jasa Konsultansi sebagai payung hukumnya,” jelas dia.

Peter mengatakan, peluang jasa konsultansi non konstruksi sangat besar. Bahkan melebihi jasa konsultansi konstruksi. Hampir seluruh kementerian/ lembaga pemerintah baik di pusat maupun daerah memerlukan layanan jasa konsultansi non konstruksi meliputi bidang pengembangan pertanian dan perdesaan, transportasi, telematika, kepariwisataan, perindustrian, perdagangan, pertambangan, energi, keuangan, pendidikan, kesehatan, kependudukan, serta rekayasa industri.

“Coba bandingkan dengan jasa konsultansi konstruksi yang lebih banyak terkonsentrasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan. Dalam beberapa proyek, nilai paket jasa konsultansi non konstruksi bahkan bisa jauh lebih besar dibanding jasa konsultansi konstruksi,” katanya.

Peter menambahkan sementara menunggu proses terbitnya undang-undang jasa konsultansi yang memang memerlukan waktu panjang, perlu diterbitkan peraturan presiden yang mengatur Billing Rate Konsultan non kontruksi yang mengacu pada Standar Billing Rate minimal Inkindo.

Dalam pekerjaan pemberdayaan masyarakat, misalnya, nilai kontraknya bisa mencapai lebih dari Rp100 miliar dan bersifat tahun jamak (multi-years). Ini adalah nilai kontrak yang sangat jarang ditemui untuk proyek-proyek jasa konsultansi konstruksi pada umumnya. Meskipun peluang pasarnya sangat besar, namun belum memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-undang yang mengaturnya belum ada. Akibatnya, banyak pekerjaan diambil oleh konsultan asing.

Belum adanya payung hukum juga menimbulkan beberapa ekses dalam proses pengadaan jasa konsultansi non konstruksi. Di antaranya tidak memenuhi norma-norma pekerjaan jasa konsultansi profesional, jelas Direktur Eksekutif Inkindo, Yudi Setiabudi.

Contohnya jelas dia, ada proyek pemberdayaan masyarakat yang dibiayai oleh Bank Dunia. Awalnya merupakan pekerjaan konsultansi namun dalam perkembangannya menjadi pekerjaan non consulting services (NCS).

Dalam skema NCS, fungsi konsultan dimarjinalkan, hanya sebagai “juru bayar” karena tenaga ahli direkrut langsung oleh pengguna jasa. Kerap adanya banting bantingan harga sehingga membuat proyek NCS rawan gagal, karena “management fee” yang diberikan tidak layak, ungkap Yudi. (gan)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending