Connect with us

Maritim

Tanjung Emas Jadi Proyek Percontohan Pelabuhan Steril

Published

on

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyiapkan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menjadi pelabuhan percontohan yang steril layaknya bandar udara.

“Jadi, semua orang yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang harus memiliki kartu identitas dan bagi calon penumpang akan mendapatkan ‘boarding pass’ untuk bisa naik ke kapal seperti layaknya Bandara,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo di Jakarta, Senin (8/10/2018)

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa sterilisasi pelabuhan di Indonesia sudah seharusnya dilakukan mengingat perlunya peningkatan keamanan untuk kenyamanan para calon penumpang kapal di pelabuhan.

“Sterilisasi pelabuhan sudah seharusnya dilakukan untuk meningkatkan keamanan yang tentunya kenyamanan penumpang kapal juga semakin baik. Ini menjadi concern kami bagaimana pelayanan dan kenyamanan di pelabuhan bisa sebaik pelayanan dan kenyamanan di Bandara atau stasiun kereta,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa Indonesia telah meratifikasi “Safety of Life at Sea” (SOLAS) yang di dalamnya terdapat kode keamanan untuk kapal, pelabuhan dan fasilitas pelabuhan (International Ship and Port Facilities Security Code – ISPS Code).

Adapun Pemerintah telah meratifikasi ISPS Code tersebut melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan sebagai acuan kerja bagi semua pemangku kepentingan.

“Dengan begitu, semestinya pelabuhan harus terbebas dari orang-orang yang tidak berkepentingan, dan hanya mereka yang memiliki kartu identitas, tiket dan kegiatan saja yang diberikan akses masuk di wilayah yang ditentukan,” ujarnya.

Untuk Pelabuhan Tanjung Emas, saat ini untuk pemesanan tiket menggunakan sistem tiket elektronik, sehingga hanya orang-orang yang memiliki tiket dan kartu identitas resmi yang bisa keluar masuk.

“E-tiket sangat bagus sekali diberlakukan sehingga memberikan kepastian kepada pengguna jasa atau penumpang agar tidak menumpuk di pelabuhan karena adanya kepastian waktu,” katanya.

Selain menerapkan tiket elektronik, juga akan dilengkapi dengan X-ray untuk dapat mendeteksi orang dan barang yang keluar masuk pelabuhan.

“Setiap barang bawaan penumpang nantinya harus melalui ‘x-ray’ sehingga jika ada barang-barang yang masuk kategori barang berbahaya, barang-barang yang over dan sebagainya bisa terdeteksi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang Ahmad Wahid mengaku sudah berkoordinasi dengan seluruh operator pelabuhan dan kapal, terkait dengan rencana sterilisasi pelabuhan Tanjung Emas.

“Kami rencanakan segera memberlakukan sterilisasi. Sosialisasi sudah kami lakukan sejak 2015, operator pelabuhan menyambut baik rencana sterilisasi ini,” ujarnya.

Menurut Wahid, ke depan baik penumpang maupun barangnya akan melalui tahap menggunakan “boarding pass”. Untuk sampai di tahap itu maka sarana dan prasaranya harus siap, seperti metal detector, timbangan dan anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

Lebih lanjut dia memaparkan truk yang dimuat di kapal roro pun harus siap dengan sistem ini.Truk harus memiliki kargo manifest dan surat pernyataan tidak memuat barang berbahaya dari operator kapal.

“Hal ini perlu untuk mencegah kejadian kecelakaan kapal yang disebabkan oleh tidak dilengkapinya prasyarat jenis muatan truk yang naik ke kapal roro. Sistem ini juga memuat tentang berat kendaraan yang dimuat di atas kapal, agar stabilitas kapal bisa dipenuhi,” katanya.

Adapun beberapa waktu yang lalu, telah dilaksanakan juga Penandatanganan Komitmen Bersama Penerapan Sistem Pelayanan Barang dan Penumpang Angkutan Laut Berbasis Boarding Pass di Pelabuhan Tanjung Emas oleh 25 pemangku kepentingan baik dari instansi Pemerintah, TNI/Polri, swasta maupun asosiasi yang saat itu disaksikan langsung oleh Dirjen Perhubungan Laut. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

Program Tol Laut akan Terus Dilanjutkan

Published

on

Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi antarwilayah di Indonesia sebagaimana cita-cita dari tol laut.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah akan terus menjalankan program pemerataan ekonomi tol laut dengan terus menambah dan mengoperasikan kapal-kapal yang pada tahun terdahulu belum dioperasikan, memasuki pelabuhan-pelabuhan mulai tingkat terkecil pengumpan lokal, pengumpan regional, pengumpul hingga pelabuhan utama.

“Dari sejak konsep tol laut digagas oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo, Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi antarwilayah di Indonesia sebagaimana cita-cita dari tol laut. Jadi tidak benar kalau program tol laut ditinggalkan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan di Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Pada 2019 ini, pemerintah terus mengoptimalkan semua elemen armada tol laut kewajiban pelayanan publik meliputi Armada PSO kapal penumpang Kelas Ekonomi 26 unit Kapal Perintis, 113 Kapal Tol Laut angkutan barang, 19 kapal (empat kapal induk + 15 feeder), enam unit kapal ternak, 20 unit kapal erde.

Dari segi pencapaian total kinerja muatan yang diangkut dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan kenaikan. Misalnya armada tol laut angkutan barang pada tahun 2016 sebanyak, 81.404 MT, pada tahun 2017 meningkat menjadi 233.139 MT dan dan pada 2018 kembali meningkat menjadi 239.875 MT.

Sementara itu armada kapal perintis yang turut menjadi bagian dari program tol laut, juga mengalami kenaikan muatan. Pada 2016 sebanyak 67.306 MT.

Pada 2017 meningkat menjadi 80.080 MT dan 2018 kembali meningkat menjadi 97.242 MT. Begitupun kapal ternak, yang pada tahun 2016 berhasil mengangkut 1.998 MT, pada tahun 2017 meningkat menjadi 2.101 MT dan 2018 meningkat menjadi 8.534 MT.

Jumlah pelabuhan yang disinggahi juga terus bertambah, pada tahun 2016 untuk angkutan perintis, menyinggahi sebanyak 413 pelabuhan, tahun 2017 menjadi 486 pelabuhan dan 2018 meningkat menjadi 540 pelabuhan.

Sementara itu untuk angkutan barang pada tahun 2016 menyinggahi hingga 31 pelabuhan, pada 2017, 43 pelabuhan dan pada 2018 meningkat menjadi 61 pelabuhan.

Pemerintah menyadari bahwa capaian ini masih harus terus ditingkatkan. Untuk itu, Kemenhub terus meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan Kementerian Lembaga terkait.

Seperti Kementerian Perdagangan dalam menjaga distribusi dan harga logistik di seluruh wilayah tetap terjamin melalui program rumah kita dan gerai maritim.

Pada 2019 ini pemerintah melalui program rumah kita dan gerai maritim akan mengembangkan gudang-gudang distribusi baru bersama BUMN: Pelindo I hingga IV, Semen Indonesia, Bulog, PPI, RNI, PELNI, ASDP, Djakarta Lloyd untuk menjamin pasokan logistik tersedia dan disparitas harga terus ditekan.

Sementara itu guna ekspansi ke wilayah-wilayah terpencil program tol laut akan terus berusaha menembus titik-titik pelabuhan yang lebih jauh sehingga usaha pemerintah pusat memenuhi hak masyarakat terhadap kebutuhan pokok terus ditingkatkan meskipun dengan keterbatasan anggaran tetapi efisiensi selalu dilakukan.

“Untuk itu, Kemenhub telah mendorong pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan, Pertanian, Pelni, Djakarta Lloyd, Pelindo I hingga IV untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan muatan balik tol laut,” kata Hengki. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

Menteri Susi Sebut Ironi, Konsumsi Ikan Masyarakat Jambi Rendah

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyerukan agar masyarakat Jambi meningkatkan konsumsi ikan karena konsumsinya masih berada di bawah rata-rata angka konsumsi ikan nasional.

“Angka konsumsi ikan per kapita masyarakat Jambi masih sangat rendah, jauh di bawah angka konsumsi ikan nasional yang mencapai 50,69 kg per kapita pada tahun 2018 lalu,” kata Menteri Susi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Ia menyatakan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam kegiatan bertajuk “Ayo Makan Ikan untuk Mencegah Stunting” di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, 11 Februari 2019, yang dimeriahkan dengan demo memasak menu makanan ikan dan makan ikan bersama sekitar 200 anak sekolah.

Menurut Susi, angka konsumsi ikan yang masih sangat rendah merupakan ironi mengingat Jambi khususnya masyarakat Kerinci memiliki Danau Kerinci seluas 4,6 km persegi yang kaya dengan hasil perikanan.

Ia menilai persoalan ini harus segera ditanggulangi guna mencegah masyarakat sekitar tumbuh tidak optimal atau mengalami stunting.

Menteri Susi juga mengatakan bahwa ikan mengandung banyak nutrisi seperti protein, omega 3, kalsium, dan fosfor yang baik bagi tumbuh kembang tubuh dan otak manusia.

“Bukan cuma laut, danau ada, sungai juga ada, lubuk ada, rawa juga ada, dan semua wilayah air itu berpotensi untuk menghasilkan (komoditas perikanan dengan kandungan) protein sangat tinggi,” paparnya.

Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan konsumsi ikan sehari-hari guna mendorong kegiatan budi daya masyarakat.

Menurut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menyediakan bantuan mesin-mesin pembuat pakan mandiri melalui program Gerpari atau Gerakan Pakan Mandiri, untuk mengurangi ongkos yang harus dikeluarkan pembudi daya untuk membeli pakan dari pabrik yang dijual dengan harga tinggi.

Menteri Susi juga mengimbau masyarakat untuk melakukan swasembada pangan sehingga berbagai bahan makanan dapat diproduksi di daerah sendiri, tak perlu disuplai dari luar, utamanya hasil-hasil pertanian dan perikanan.

Agar kebutuhan pangan khususnya hasil perikanan dapat terpenuhi, ia mengimbau masyarakat menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan, salah satunya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan menghindari eksploitasi berlebihan.

Susi juga berpesan agar Pemda setempat memperhatikan daya dukung danau terhadap budi daya Keramba Jaring Apung (KJA). Ia meminta masyarakat tidak memaksa menambah jumlah KJA jika memang sudah mencapai limit.

Menurut dia, warga Kerinci masih memiliki alternatif lahan budi daya ikan lain, yaitu banyaknya lubuk-lubuk besar yang dapat dibangun menjadi embung tempat memelihara ikan ketimbang memaksakan KJA di danau yang sudah mencapai batas.

Susi menilai Danau Kerinci juga sangat berpotensi dijadikan daerah pariwisata dengan kondisi alam yang indah. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

KKP Kembali Tangkap Kapal Perikanan Ilegal Berbendera Malaysia

Published

on

Direktur Jenderal PSDKP, Nilanto Perbowo.

Zoanekonomi.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali berhasil menangkap kapal ikan asing (KIA) berbendera Malaysia yang diduga sedang menangkap ikan secara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

“Setelah berhasil menangkap dua KIA ilegal berbendera Malaysia pada tanggal 2 Februari 2019, kali ini KKP berhasil menangkap satu KIA yang juga berbendera Malaysia di laut teritorial Selat Malaka, 11 Februari,” kata Plt. Direktur Jenderal PSDKP, Nilanto Perbowo, di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Selanjutnya, Nilanto mengungkapkan penangkapan satu KIA Malaysia dengan nama KM. PKFB 217 (49,71 GT) dengan Nakhoda dan empat orang Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Myanmar.

Penangkapan tersebut dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh KP. Hiu Macan Tutul 002.

Kapal tersebut ditangkap saat sedang melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI tanpa dilengkapi dengan dokumen perijinan yang sah dari Pemerintah RI serta menggunakan alat tangkap yang dilarang (trawl), serta ditemukan adanya hasil tangkapan berupa ikan berbagai jenis sekitar 2.000 kilogram.

Kapal diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

Selanjutnya, kapal dikawal menuju Pangkalan PSDKP Batam, dan diperkirakan tiba pada Kamis (14/02) untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending