Connect with us

Trade

Televisi OLED 4K Bakal Jadi Tren

Published

on

Televisi OLED 4K.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita, semakin banyak masyarakat yang melek teknologi dan butuh perangkat elektronik yang canggih yang menunjang kenyamanan dan gaya hidup.

Salah satunya, televisi. Masyarakat kelas atas Indonesia diperkirakan akan semakin meminati televisi dengan gambar yang tajam, menghadirkan warna yang asli, serta fitur yang canggih.

“Pasar produk premium seperti televisi OLED (Organic Light Emitting Diode) ini terus tumbuh,” kata TV Product Marketing LG Electronics Indonesia (LGEI) Julius, di Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Bila pada kehadiran awalnya tahun 2013 permintaan televisi kelas atas ini hanya puluhan unit per bulan, kini sudah mencapai 200-300 unit per bulan.

Bahkan dengan strategi menghadirkan harga yang lebih terjangkau, permintaan OLED TV, menurut Julius, bisa menembus angka 500 unit per bulan.

“Kini harga OLED TV 55 inci hanya sekitar Rp25 juta per unit,” katanya pada peluncuran LG TV OLED seri 55B8. Sebelumnya harga televisi berlayar tipis ini dengan ukuran 55 inci di atas Rp30 juta per unit.

Menurut Julius, alasan konsumen kelas atas membeli televisi jenis ini tidak hanya soal teknologi, tapi kualitas gambar dan desain.

TV OLED 4K dilengkapi dengan teknologi reproduksi gambar High Dynamic Range (HDR) dengan kepadatan piksel empat kali lipat dari Full HD.

Selain itu juga disematkan dua teknologi Dolby Laboratories untuk visual dan audio yang menghadirkan suara surround yang menyebar.

Ketiadaan deret lampu LED untuk pencahayaan latar (backlight) membuat panel OLED menciptakan warna hitam pekat yang mampu meningkatkan akurasi gambar dan efek lebih dramatis pada tiap objek tertayang.

ketiadaan deret LED sebagai pencahayaan juga membuat dimensi TV OLED sangat tipis.

LG pun melengkapi TV OLED terjangkaunya ini dengan teknologi pemrosesan gambar High Frame Rates yang dapat memainkan konten hingga 120 frame per second (fps). Dengan semakin banyaknya frame dalam tiap detik, membuat gambar dapat dinikmati dalam detail halus meskipun pada adegan dengan dinamika pergerakan objek yang cepat.

“Harapannya keberadaan TV OLED yang lebih terjangkau ini akan membuat semakin banyak keluarga Indonesia merasakan teknologi terbaik televisi yang memberi pengalaman sinematik di dalam rumah,” ujar Julius. (ris)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Cawapres Sandiaga : BUMN Harus Dikelola dengan Baik

Published

on

Calon Wakil Presiden, Sandiaga Salahuddin Uno.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dikelola dangan baik karena menjadi benteng ekonomi negara.

“BUMN bukan milik pemerintah yang berkuasa, BUMN tidak boleh diganggu dengan kepentingan politik,” kata Sandiaga dalam diskusi Rabu Biru bertajuk “Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional” di Jakarta, Rabu (12/12/2018).

BACA JUGA : Mantan Menteri Jokowi : Prabowo-Sandi Ingin BUMN untuk Seluruh Rakyat Indonesia

Hal tersebut akan menjadi dampak buruk ke depannya karena hanya mementingkan segelintir golongan saja, katanya. “Kita harus pastikan BUMN itu adalah benteng ekonomi nasional kita. BUMN ini adalah alat tentunya tadi benar ini milik negara, bukan pemerintah atau kekuasaan,” kata mantan Wagub DKI Jakarta.

Hal ini harus dipisahkan secara best practice governance harus betul-betul dikelola dengan terbaik dan dengan profesionalisme, katanya.

Dia mengatakan, seharusnya BUMN menjadi alat kesejahteraan masyarakat bukan justru malah menjadi beban. Hal tersebut karena tidak terlepas dari kepentingan politik yang selama ini mengintervensi BUMN.

“Rabu Biru ada singkatan baru: Rakyat Butuh Pemimpin Baru. Jangan ada alasan-alasan BUMN dikelola dan diintervensi kepentingan politik,” kata Sandiaga.

Menurut dia, BUMN bisa menjadi alat negara untuk memastikan kesejahteraan rakyat jika tidak diintervensi kepentingan politik bisa membangun infrastrukutur yang terprogram, menjaga best practice dan corporate governance baik.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon yakni nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. (sus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Menteri Darmin Pastikan BP Batam Tidak Bubar

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam) tidak dibubarkan.

“Nanti tetap akan ada BP Batam, aneh kalau ada yang membayangkan jadi tidak ada, berarti tidak ada lagi FTZ, siapa yang akan menjalankan?,” kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Rabu malam (12/12/2018).

Darmin mengakui saat ini terdapat dualisme kewenangan dalam pengelolaan kawasan industri di Batam sehingga kerja BP Batam tidak begitu efektif.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pemerintah memutuskan bahwa jabatan Kepala BP Batam nantinya akan dirangkap oleh Walikota Batam.

“Namanya dualisme, cara satu-satunya paling efektif dibuat satu. BP Batam masih tetap ada, tapi dirangkap oleh Wali Kota,” ujarnya.

Darmin belum mau mengungkapkan teknis kewenangan Wali Kota Batam meski isyarat pengalihan pengelolaan BP Batam kepada pemerintah daerah itu sudah terlihat jelas.

“Supaya tidak ada dualisme, sehingga satu kepala, sederhana saja,” ujarnya. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Inkindo Mendesak Keluarnya Undang-Undang Jasa Konsultansi

Published

on

Ketua Umun Dewan Pimpinan Nasional Inkindo, Peter Frans.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) mendesak kepada pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk segera menerbitkan undang-undang jasa konsultansi.

“Undang-undang ini penting sebagai landasan bagi anggota kami yang bukan dari konstruksi agar mendapat dasar hukum yang lebih kuat,” kata Ketua Umun Dewan Pimpinan Nasional Inkindo, Peter Frans di Jakarta, Selasa (11/12/2018), setelah sebelumnya memimpin rapat kerja organisasi ini.

Frans menjelaskan kehadiran undang-undang ini sangat penting, sehingga dimasukan ke dalam salah satu roadmap “Menuju Inkindo Emas 2030” yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota Inkindo.

Menurut dia, untuk konsultan di sektor konstruksi selama ini sudah memiliki payung hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang di dalamnya mengatur kewajiban bagi penyelenggara jasa konsultansi untuk memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Keahlian (SKA). Maka hal serupa juga dituntut juga bagi konsultansi di sektor non konstruksi.

“Sementara ini, kebijakan penyelenggara jasa konsultan non konstruksi masih menginduk ke Bappenas, namun ke depannya segera diterbitkannya UU jasa Konsultansi sebagai payung hukumnya,” jelas dia.

Peter mengatakan, peluang jasa konsultansi non konstruksi sangat besar. Bahkan melebihi jasa konsultansi konstruksi. Hampir seluruh kementerian/ lembaga pemerintah baik di pusat maupun daerah memerlukan layanan jasa konsultansi non konstruksi meliputi bidang pengembangan pertanian dan perdesaan, transportasi, telematika, kepariwisataan, perindustrian, perdagangan, pertambangan, energi, keuangan, pendidikan, kesehatan, kependudukan, serta rekayasa industri.

“Coba bandingkan dengan jasa konsultansi konstruksi yang lebih banyak terkonsentrasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan. Dalam beberapa proyek, nilai paket jasa konsultansi non konstruksi bahkan bisa jauh lebih besar dibanding jasa konsultansi konstruksi,” katanya.

Peter menambahkan sementara menunggu proses terbitnya undang-undang jasa konsultansi yang memang memerlukan waktu panjang, perlu diterbitkan peraturan presiden yang mengatur Billing Rate Konsultan non kontruksi yang mengacu pada Standar Billing Rate minimal Inkindo.

Dalam pekerjaan pemberdayaan masyarakat, misalnya, nilai kontraknya bisa mencapai lebih dari Rp100 miliar dan bersifat tahun jamak (multi-years). Ini adalah nilai kontrak yang sangat jarang ditemui untuk proyek-proyek jasa konsultansi konstruksi pada umumnya. Meskipun peluang pasarnya sangat besar, namun belum memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-undang yang mengaturnya belum ada. Akibatnya, banyak pekerjaan diambil oleh konsultan asing.

Belum adanya payung hukum juga menimbulkan beberapa ekses dalam proses pengadaan jasa konsultansi non konstruksi. Di antaranya tidak memenuhi norma-norma pekerjaan jasa konsultansi profesional, jelas Direktur Eksekutif Inkindo, Yudi Setiabudi.

Contohnya jelas dia, ada proyek pemberdayaan masyarakat yang dibiayai oleh Bank Dunia. Awalnya merupakan pekerjaan konsultansi namun dalam perkembangannya menjadi pekerjaan non consulting services (NCS).

Dalam skema NCS, fungsi konsultan dimarjinalkan, hanya sebagai “juru bayar” karena tenaga ahli direkrut langsung oleh pengguna jasa. Kerap adanya banting bantingan harga sehingga membuat proyek NCS rawan gagal, karena “management fee” yang diberikan tidak layak, ungkap Yudi. (gan)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending