Connect with us

Digital

Kemenhub Minta Aplikator Patuhi Ketentuan Tarif Taksi Daring

Published

on

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan meminta apliaktor untuk mematuhi ketentuan tarif batas atas dan bawa taksi daring yang tertuang dalam Peraturan Menteri yang baru.

“Saya minta kepada aplikator untuk mengikuti aturan itu,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi di Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Dia menyebutkan tarif batas bawah adalah Rp3.500 dan batas atas Rp6.500.

“Jadi kalau mau bermain atau kemudian saat ‘peak hour’ atau ‘peak season’ jangan keluar dari Rp3.500 atau naik dari Rp6.500, bermain di sini saja,” katanya.

Budi menjelaskan apabila masih melakukan pelanggaran, yang merugi adalah para pengemudi sendiri karena akan menimbulkan persaingan tidak sehat dengan sesama pengemudi taksi daring lainnya.

Dia mengatakan terkait tarif sendiri sudah dibahas dan sudah diserahkan kajiannya ke masing-masing gubernur.

Namun, lanjut dia, kendali tarif tetap di pemerintah pusat dan nantinya akan ditentukan perbedaan tarif untuk zona Barat, yakni Sumatera dan sekitarnya serta Zona Timur untuk di Sulawesi dan sekitarnya.

Sementara itu, Budi menuturkan, untuk kuota dimungkinan dilakukan revisi karena adanya perubahan serta masukan dari gubernur masing-masing provinsi.

“Sudah cukup lama kita lakukan peninjauan, ada kemunginan kuota yang dibuat gubernur kita berikan masukan apakah ditambah atau dikurangi tergantung hasil kajian kita bagaimana ‘supply dan demand’ di masing-masing daerah,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Digital

Asosiasi Fintech Klaim Telah Proaktif Lakukan Perlindungan Konsumen

Published

on

Wakil Ketua Umum AFPI, Sunu Widyatmoko.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengklaim telah banyak melakukan kegiatan proaktif dan preventif dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

AFPI juga mengapresiasi upaya bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kepada masyarakat yang mengaku telah menjadi korban pinjaman online dan berharap LBH juga dapat menjadi bagian penting dalam upaya edukasi dan perlindungan konsumen fintech lending di Tanah Air.

“Secara preventif, kami telah menetapkan kode etik operasional fintech yang banyak melindungi konsumen, seperti di antaranya, larangan mengakses kontak dan juga penetapan biaya maksimal pinjaman. Secara proaktif bersama OJK, kami juga aktif mengundang rekan-rekan dari LBH yang menerima laporan dari masyarakat untuk melakukan sosialisasi terkait hal ini,” kata Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyatmoko dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Terkait informasi yang disampaikan oleh LBH Jakarta di berbagai media, lanjut Sunu, pada beberapa waktu lalu, yakni 14 dan 23 November 2018, AFPI bersama dengan OJK, telah mengundang LBH Jakarta, beberapa LBH lainnya, termasuk Kemenkominfo, Google Indonesia, Bareskrim, Satgas Waspada Investasi, untuk membahas hal-hal penanganan isu korban pinjaman online.

“AFPI memandang perlindungan konsumen fintech lending sebagai hal yang sangat serius, sehingga perlu mendapat informasi secara langsung dari pihak-pihak terkait secara lugas dan transparan, agar kami dapat mengambil tindakan administratif secara tegas, apabila terbukti telah terjadi pelanggaran,” ujar Sunu.

Tindakan administratif atas pelanggaran perlindungan konsumen, dapat dalam bentuk peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, sampai dengan pencabutan atau pembatalan tanda terdaftar. Kedua pertemuan pada 14 dan 23 November 2018 tersebut dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memberi kontribusi pemikiran dan masukan terbaik bagi upaya edukasi dan perlindungan konsumen.

“Sangat disayangkan, dalam dua kali undangan dimaksud, hanya LBH Jakarta yang secara konsisten tidak bisa hadir, namun di sisi media secara konsisten menyampaikan opininya mengenai korban pinjaman online, fintech, dan bahkan OJK secara umum,” ujarnya.

AFPI juga mengapresiasi pihak LBH yang menampung sejumlah keluhan dari konsumen fintech dan siap membantu pihak LBH dan pihak berwajib dalam menyelesaikan kasus yang dialami para konsumen ini.

AFPI tetap membuka ruang diskusi dan tetap akan mengundang pihak-pihak terkait yang memang benar-benar secara tulus dan ikhlas berniat untuk memberi sumbangan pemikiran terbaik, secara khusus dalam rangka perlindungan konsumen di Tanah Air.

“Peran pihak-pihak terkait dalam berbagi data dan informasi akan sangat berguna bagi kami dalam upaya mewujudkan industri fintech lending yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujar Sunu.

AFPI juga menyadari bahwa untuk menerapkan kode etik operasional memang banyak tantangannya, karena dalam proses operasional penagihan misalnya, akan melibatkan unsur manusia. Menurutnya, sebagai mahluk sosial dan emosional, manusia juga memiliki keterbatasan. Untuk itulah, secara rutin para pelaku fintech terus memperbaiki proses operasional termasuk penagihannya.

AFPI kini memiliki 75 anggota perusahaan fintech yang seluruhnya telah terdaftar di OJK.

“Kami hadir untuk menjaga agar industri fintech ini dapat berperan positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil melalui inklusi keuangan yang lebih menyeluruh, dan dalam praktiknya selalu menjunjung kode etik yang melindungi hak-hak konsumen,” kata Sunu. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

BKPM Fasilitasi Perusahaan “Start Up” Manfaatkan Dana CSR

Published

on

BKPM memfasilitasi perusahaan teknologi rintisan atau "start up companies" untuk memanfaatkan pembiayaan bersumber dari dana CSR.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memfasilitasi perusahaan teknologi rintisan atau “start up companies” untuk memanfaatkan pembiayaan bersumber dari dana corporate social responsibility (CSR).

Hal itu dilakukan BKPM dengan menggelar forum yang mempertemukan langsung perusahaan start up (start up companies/SuC) dengan sejumlah perusahaan dan modal ventura.

Isu permodalan merupakan aspek krusial yang banyak disuarakan oleh para pelaku SuC dalam pengembangan kawasan sains dan teknologi (KST) di Indonesia.

Pemerintah menargetkan membangun 100 KST di seluruh Indonesia, yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

“KST memiliki peran utama sebagai katalisator pembangunan ekonomi regional, sebagai inkubator unit-unit usaha baru yang berteknologi tinggi, dan sebagai penyedia layanan teknologi di daerah,” kata Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Ikmal Lukman melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Ada pun forum ini dihadiri oleh sekitar 90 peserta dari puluhan SuC yang bergerak di sektor digital, energi, pertanian, produk herbal, serta makanan dan minuman.

Sebagai narasumber, hadir Direktur Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi BPPT Iwan Sudrajat, Direktur Keuangan dan Investasi Asuransi Jasindo Didit Mehta Priadi, Dirut PT Mandiri Capital Indonesia Mardianto E Danusaputro dan perwakilan Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia.

Ikmal menjelaskan dalam proses inkubasi yang dilakukan KST, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh start up adalah pendanaan dan skema bisnis yang membuat bisnis mereka lebih berkembang dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BKPM berupaya memfasilitasi para perusahaan start up untuk mendapatkan informasi mengenai best practices dan bantuan permodalan dari dana CSR, dana ventura, ataupun sumber dana lainnya.

Menurut Direktur BPPT Iwan Sudrajat, konsep KST atau technopark pada dasarnya adalah melakukan hilirisasi hasil pengembangan teknologi yang ada menjadi produk-produk yang komersial.

Oleh karena itu, dalam pengembangan perusahaan start-up, para pelaku perlu didukung oleh berbagai jenis pembiayaan, seperti pinjaman kemitraan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta penyertaan saham dari angel investors, modal ventura, dan equity crowdfunding.

“Di Indonesia, dana CSR belum banyak dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan perusahaan strat-up,” kata Iwan.

Ada pun Presiden Joko Widodo telah menerbitkan regulasi Peraturan Presiden (Perpres) No 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (KST).

Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Nawacita keenam untuk membangun sejumlah KST di berbagai daerah melalui pembangunan sarana dan prasarana teknologi terkini. Hal ini diselaraskan dengan RPJMN 2015-2019 yang menargetkan pengembangan 100 KST di seluruh Indonesia yang juga merupakan bagian dari proyek strategis nasional.

Hingga saat ini, 44 KST terbangun dan diharapkan menjadi inkubator pengembangan perusahaan-perusahaan pemula untuk mempercepat mereka melakukan spin-off dan komersialisasi produk. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Bekraf Ingin Semakin Banyak Startup Masuk Pasar Modal

Published

on

Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Fadjar Hutomo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Fadjar Hutomo ingin mendorong startup berani masuk ke lantai bursa. Dari data yang ada, saat ini belum banyak starup yang masuk ke lantai bursa.

Dari hal itu, Bekraf membuat Go Startup Indonesia. Platform yang dilahirkan pada September lalu itu ingin menyempurnakan ekosistem startup yang ada. Diharapkan startup yang ada bisa bermuara pada pasar modal.

Fadjar menjelaskan, platform tersebut mensinergikan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem startup dan mempertemukan pihak yang terlibat seperti pemerintah, ahli teknologi, pegiat starup hingga para investor. Sinergi ini diharapakan bisa mendorong startup mencapai Initial Public Offering (IPO). Demikian, seperit dilansir Republika.co.id. (rep)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending