Connect with us

Finansial

Upaya BI Kendalikan Inflasi Melalui Klaster Produksi

Published

on

Kepala BI Perwakilan Sulut, Soekowardojo.

Zonaekonomi.com, Manado – Menjelang berakhirnya tahun 2018 yang kurang dari dua bulan ini, kondisi Sulawesi Utara (Sulut) menghadapi tantangan untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, tahun 2017 perekonomian Sulut mencatat kinerja yang positif. Hal tersebut juga ditandai dengan berhasilnya daerah ini menjadi provinsi dengan angka inflasi terendah di Sulawesi secara tahunan.

Kepala BI Perwakilan Sulut Soekowardojo menjelaskan tercatat inflasi Sulut pada 2017 sebesar 2,44 persen (yoy), lebih rendah dari inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,61 persen (yoy).

Hal itu tentunya merupakan buah dari kerja sama dan koordinasi yang solid antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah (pemda) di Provinsi Sulawesi Utara dan Pemda Kabupaten/Kota, termasuk PemKab Minahasa.

Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi Sulut hingga Triwulan III 2018 belum mampu mengejar pertumbuhan tahun 2017.

Sementara itu, katanya, dalam lima bulan pertama perekonomian Sulut menghadapi tekanan inflasi. Laju inflasi selanjutnya menurun bahkan deflasi pada pertengahan tahun 2018, namun pada Oktober 2018 Sulut kembali mencatat inflasi sebesar 0.08 persen (mtm) setelah dalam tiga bulan berturut-turut mencatat deflasi. Adapun inflasi tahunan Sulut sebesar 1,59 persen (yoy).

Tekanan inflasi pada Oktober terutama disebabkan oleh inflasi pada kelompok bahan makanan yang terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas tomat sayur.

Ia menjelaskannya pada kegiatan Peresmian Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Rumah Pengering Bawang Merah (in house drying), beserta fasilitas pendukungnya.

Salah satu perwujudan kerja sama erat antara Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dan Dinas terkait serta pemangku kepentingan lainnya dalam kerangka pengembangan ekonomi daerah dan menjaga stabilitas harga khususnya untuk komoditas volatile foods atau harga bahan pangan yang bergejolak.

Pihaknya juga mengapresiasi dukungan erat dan kerjasama yang baik serta kepedulian tinggi Pemda Kabupaten Minahasa terhadap sektor Pertanian, penyumbang Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) terbesar di Sulawesi Utara, khususnya melalui kegiatan Minahasa Menanam, yang sangat relevan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi bahan pangan.

Soekowardojo menjelaskan dalam melaksanakan tugas menjaga inflasi tetap terkendali, Bank Indonesia terus menyempurnakan instrumen atau alat untuk pengendalian inflasi.

Fokus upaya dilakukan dengan menjaga ketahanan pangan, khususnya volatile food mengingat secara historis, komoditas volatile food (khususnya Barito) merupakan penyumbang utama inflasi.

Tekanan pergerakan harga pada kelompok volatile food lebih dipicu oleh supply shocks (kendala pasokan) yang juga terkait erat dengan perkembangan musim.

Mempertimbangkan karakter pergerakan harga komoditas penyumbang inflasi Sulut tersebut, katanya, Bank Indonesia telah menginisiasi beberapa program yang ditujukan untuk mendukung pengendalian inflasi.

Salah satunya adalah dalam rangka mengontrol inflasi yang bersumber dari volatile food, Bank Indonesia memiliki dan menjalankan Program Pengendalian Inflasi guna menjaga ketahanan pangan melalui pengembangan komoditas tertentu dalam bentuk klaster.

Berbagai kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia dalam mengembangkan klaster meliputi fasilitasi dan bantuan teknis, serta inisiatif terobosan dan percontohan yang dapat mendorong peningkatan produktivitas komoditas penyumbang inflasi.

Inisiatif dan upaya yang dilakukan Bank Indonesia meliputi antara lain penyediaan benih dan pupuk sampai dengan akses pemasaran hasil panen dengan pengayaan berupa penyediaan informasi harga serta digitalisasi dan elektronifikasi untuk transaksi pada setiap rantai nilai.

Bank Indonesia juga memberikan berbagai pelatihan dan fasilitasi yang dapat mendorong pengembangan komoditas oleh kelompok petani maupun peningkatan kapasitas anggota kelompok, seperti teknik pengembangan komoditas yang telah terstandarisasi, pelatihan keuangan, dan fasilitasi akses permodalan.

Penguatan peran klaster, katanya, diharapkan akan mampu mendukung ketersediaan pasokan komoditas di daerah. Dengan adanya peningkatan pasokan, kestabilan harga komoditas tersebut akan terjaga sehingga pada jangka panjang diharapkan sumbangan inflasi dari komoditas volatile food dapat lebih terkendali.

Dalam empat tahun terakhir, KPw Bank Indonesia Provinsi Sulut telah turut mengambil bagian dalam mendukung program ketahanan pangan di Sulut.

Salah satu bentuk kerja sama yang telah terjalin yaitu dengan telah ditandatanganinya MoU dengan Pemkab Minahasa pada tahun 2014 terkait pengembangan klaster ketahanan pangan komoditas cabai rawit Minahasa yang telah memasuki tahap penyapihan (phasing out) pada tahun 2017.

Selain komoditas cabai, katanya, Bank Indonesia bersama Pemda Minahasa juga telah melakukan kerja sama dalam pembentukan klaster ketahanan pangan untuk komoditas bawang merah pada tahun 2017 dan tomat sayur pada tahun 2018 yang juga cukup sering menjadi komoditas pemicu inflasi di Sulut.

Dalam mendorong pengembangan klaster-klaster tersebut, Bank Indonesia KPw Provinsi Sulut telah melakukan penelitian, pelatihan/bantuan teknis peningkatan SDM, bantuan teknis alat penguatan ketahanan pangan serta memfasilitasi beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan produktivitas dan produk olahan serta fasilitasi dalam rangka peningkatan akses kepada sumber pembiayaan.

Disamping itu, katanya, untuk klaster cabai rawit telah terbangun mekanisme pemasaran antara klaster cabai rawit Minahasa dengan pasar lelang komoditas yang bekerja sama dengan Disperindag dan pasar modern Multimart dan Freshmart.

Klaster Bawang

Deputi BI Sulut M H A Ridhwan mengatakan pada tahun 2018 ini, BI melakukan program upaya mendorong peningkatan produktivitas klaster bawang merah binaan melalui program penanganan bawang pascapanen.

Program tersebut direalisasikan melalui pemberian bantuan berupa Rumah Pengering Bawang Merah (in house drying) dengan ukuran 7m x 10m yang mampu mengeringkan sekitar 6 ton bawang merah.

Keberadaan rumah pengering bawang ini diharapkan akan membantu petani dalam melakukan pengolahan pasca panen melalui percepatan penurunan kadar air dalam bawang merah, sehingga kualitas panen akan meningkat.

Pengeringan secara tradisional membutuhkan waktu sekitar 5-7 hari untuk 500 kg bawang merah, sementara dengan rumah pengering ini, petani dapat menghemat waktu menjadi 1-2 hari untuk proses pengeringan bawang merah tersebut.

Tentunya hal tersebut akan mendorong peningkatan produktivitas bagi petani dan memberikan nilai tambah atas hasil produksinya.

Tidak berhenti hingga disitu, katanya, selain program ini, pihaknya juga akan memfasilitasi kelompok tani untuk naik kelas dan membentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP) di kemudian hari apabila petani sudah siap.

Dengan adanya Badan Usaha Milik Petani tersebut akan dapat memotong mata rantai panjang antara petani ke konsumen, sehingga disparitas harga produksi tidak tidak terlalu tinggi dan kestabilan harga pada akhirnya dapat terjaga. Untuk merealisasikan hal tersebut, tentunya diperlukan dukungan dan kerjasama erat dengan Pemda Minahasa, Dinas dan Pihak Terkait lainnya.

“Semoga bantuan PSBI 2018 dalam bentuk Rumah Pengering Bawang Merah (in house drying) untuk klaster petani bawang merah Minahasa yang akan kami resmikan bersama dengan Bupati Minahasa atau yang mewakili, dapat bermanfaat bagi petani bawang merah Minahasa,” katanya.

Dia juga mengharapkan agar prasarana ini dapat dimanfaatkan, dikelola dan dirawat dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan selama mungkin guna menunjang produktivitas dan kualitas bawang merah Minahasa.

BI juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Minahasa yang telah berkenan hadir untuk bersama-sama dengan BI meresmikan PSBI untuk Klaster Bawang Minahasa tahun 2018. (jer/nlt)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Finansial

Menkeu Inginkan Peningkatan Pelayanan dalam Fasilitas Kawasan Berikat

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan adanya peningkatan pelayanan dalam fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk mendorong kegiatan ekspor nasional.

“Kita terus berusaha untuk menyeimbangkan kegiatan ekonomi untuk memperbaiki kinerja ekspor dan investasi,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (18/2/2019).

Pernyataan tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam menanggapi hasil survei manfaat ekonomi dari KB dan KITE yang merupakan hasil kerja sama antara institusi bea dan cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).

Survei ini merupakan survei kedua yang dilakukan Bea Cukai untuk memastikan dampak ekonomi dari penyediaan fasilitas kepabeanan tetap positif bagi pelaku usaha dan bertujuan juga untuk perumusan dari formulasi kebijakan selanjutnya.

Dalam survei ini, sebagian besar pelaku usaha puas terhadap pemberian fasilitas KB dan KITE karena dapat mengurangi biaya pengeluaran dan menciptakan efisiensi produksi, mengurangi pajak atau bea masuk dan mempermudah prosedur ekspor maupun impor.

Meski demikian, sebanyak 27,59 persen responden menginginkan adanya percepatan dan perbaikan birokrasi, 21,88 persen menginginkan adanya perbaikan sistem aplikasi kepabeanan CEISA, PEB dan PDE serta 3,23 persen mengharapkan adanya pengurangan pajak dan bea masuk.

Sri Mulyani mengatakan area percepatan dan perbaikan birokrasi serta pembenahan sistem aplikasi CEISA, PEB dan PDE merupakan hal yang dapat diperbaiki oleh institusi bea dan cukai sehingga seharusnya dalam survei selanjutnya tidak ada keluhan lagi terkait dua sektor pelayanan tersebut.

“Sebagian besar ingin memperbaiki aplikasi CEISA, PEB dan PDE serta mempercepat birokrasi, ini merupakan area yang bisa diperbaiki dan dikendalikan oleh kita. Tidak ada alasan bea cukai tidak bisa memperbaiki dua hal ini,” katanya.

Terkait pengurangan pajak atau bea masuk, Sri Mulyani akan melihat kembali pembenahan yang telah diberikan, apalagi insentif yang telah diberikan untuk fasilitas KB dan KITE telah memadai untuk meningkatkan kegiatan ekspor.

“Kita sudah mengurangi beban pajak secara maksimal, tapi masih ada sebanyak tiga persen, yang belum puas. Masalah lainnya seperti restitusi juga sudah diupayakan untuk mengurangi beban. Jadi seharusnya kedepan bisa nol persen,” ujarnya.

Ia memastikan upaya pembenahan maupun perbaikan regulasi terus diupayakan agar pengusaha benar-benar mendapatkan manfaat dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan mampu meningkatkan daya saing di tingkat global.

Dalam survei terlihat bahwa total fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor yang diberikan pemerintah sepanjang 2017 mencapai Rp57,28 triliun dengan kontribusi ekspor mencapai Rp780,83 triliun atau setara 34,37 persen nilai ekspor nasional.

Dengan penghitungan itu, maka nilai tambah pemberian fasilitas terhadap perekonomian mencapai Rp402,5 triliun serta penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang, yang sebanyak 97 persen diantaranya merupakan pekerja lokal.

Fasilitas ini juga memberikan nilai penerimaan dari pajak pusat mencapai Rp85,49 triliun dan pajak daerah Rp5,11 triliun dengan nilai investasi yang dihasilkan mencapai Rp178,17 triliun dari total perusahaan yang memanfaatkan mencapai 1.606.

Sebanyak 90,35 persen perusahaan yang menggunakan fasilitas kemudahan ekspor ini berada di pulau Jawa dengan sebanyak 705 perusahaan atau sekitar 43,9 persen berada di kawasan Jawa Barat.

Sedangkan, aktivitas ekonomi tidak langsung yang dihasilkan antara lain tumbuhnya 95.251 jaringan usaha langsung dan 268.509 usaha tidak langsung yang meliputi usaha akomodasi, perdagangan, makanan dan transportasi.

Rasio ekspor terhadap impor yang menggunakan instrumen ini tercatat mencapai 2,4, yang berarti setiap nilai satu dolar AS bahan baku yang diimpor dengan kedua fasilitas tersebut telah menghasilkan nilai 2,4 dolar AS produk yang telah diekspor. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

BI Dorong Perluasan Investasi Melalui Penguatan Kantor di Luar Negeri

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mendorong perluasan investasi melalui penguatan peran Kantor Perwakilan BI (KPw BI) di luar negeri.

“Untuk itu, Kepala KPw BI di luar negeri diharapkan dapat menjalin relasi yang baik dengan investor di wilayah kerja setempat, dan diharapkan dapat semakin mendukung keberadaan dan peran KPw BI luar negeri,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo seperti dikutip keterangan tertulis BI di Jakarta, Rabu (13/2/2019)

Perry mengatakan hal tersebut dalam serah terima jabatan (sertijab) kepada Kepala Perwakilan BI New York yang baru, Dwityapoetra Soeyasa Besar, menggantikan M. Noor Nugroho pada 12 Februari 2019 di New York.

Dalam kesempatan sertijab tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan tentang penguatan peran KPw BI luar negeri, yakni pertama, reformasi organisasi dan sumber daya manusia.

BI, katanya, melalui KPw BI luar negeri akan melakukan analisis secara lebih mendalam terhadap kondisi perekonomian global melalui asesmen isu-isu internasional, khususnya kondisi perekonomian di wilayah kerja setempat.

Kedua, peran KPw BI luar negeri dalam mendorong investasi perdagangan dan pariwisata Indonesia, serta bekerja sama dan berkoordinasi dengan kedutaan, konsulat, investor, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan.

Ketiga, menjangkau kebutuhan pemangku kepentingan dengan menata hubungan diplomasi dan kerja sama internasional dengan pemangku kepentingan. KPw BI di luar negeri senantiasa memberikan informasi mengenai peran dan tugas BI kepada mereka.

Keempat, peran dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan devisa. Peran ini merupakan bentuk reformasi yang diperkenalkan sebagai peran baru dari KPw BI luar negeri dalam mendukung perluasan investasi.

Perry juga mengatakan, pergantian kepemimpinan di BI merupakan hal yang lazim sebagai bagian dalam memperkuat efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas bank sentral Indonesia. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

BI Catat Penjualan Eceran pada Desember 2018 Meningkat

Published

on

Penjualan eceran meningkat pada Desember 2018 yang terindikasi dari indeks penjualan riil (IPR) yang tumbuh 7,7 persen.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank Indonesia mencatat penjualan eceran meningkat pada Desember 2018 yang terindikasi dari indeks penjualan riil (IPR) yang tumbuh 7,7 persen atau lebih tinggi dari 3,4 persen pada November 2018.

Laporan Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) soal hasil Survei Penjualan Eceran BI pada Desember 2018 yang dikutip di Jakarta, Senin (11/2/2019), menyebutkan penjualan eceran diprakirakan tetap tumbuh positif pada Januari 2019.

Dijelaskan, kenaikan penjualan eceran pada Desember 2018 ditopang oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, barang budaya dan rekreasi, perlengkapan rumah tangga Lainnya, dan suku cadang aksesoris.

Secara keseluruhan 2018, penjualan eceran menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan 2017.

Ini tercermin dari rata-rata pertumbuhan IPR sepanjang 2018 sebesar 3,7 persen (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pada 2017 yang sebesar 2,9 persen (yoy).

Menurut BI, penjualan eceran diperkirakan tetap tumbuh positif pada Januari 2019 yang terindikasi dari IPR Januari 2019 yang tumbuh 4,8 persen (yoy), karena ditopang oleh penjualan kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, barang budaya dan rekreasi, dan subkelompok sandang.

Namun, pertumbuhan tersebut tertahan dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya, sesuai dengan pola historis pada awal tahun.

Hasil survei juga mengindikasikan penurunan tekanan harga di tingkat pedagang eceran dalam tiga bulan mendatang pada Maret 2019.

Indikasi tersebut tercermin dari indeks ekspektasi harga umum (IEH) tiga bulan yang akan datang sebesar 156,9 atau lebih rendah dibandingkan dengan 160,1 pada bulan sebelumnya. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending