News

OJK Tuntaskan Penyidikan Kredit Palsu PT BPRS Khasanah Ummat Banyumas Senilai Rp 1,72 Miliar

Zona Ekonomi2 menit baca

Sampul editorial bertajuk Dirut Bank di Banyumas Bikin Kredit Palsu ke 20 Nasabah Rp 1,72 M Baca artikel CNBC Indonesia
Dirut Bank di Banyumas Bikin Kredit Palsu ke 20 Nasabah Rp 1,72 M Baca artikel CNBC Indonesia "Dirut Bank di Banyumas Bikin Kredit Palsu ke 20 Nasabah Rp 1,72

Last Updated on November 23, 2026 by Zona Ekonomi

Sampul editorial bertajuk Dirut Bank di Banyumas Bikin Kredit Palsu ke 20 Nasabah Rp 1,72 M Baca artikel CNBC Indonesia
Dirut Bank di Banyumas Bikin Kredit Palsu ke 20 Nasabah Rp 1,72 M Baca artikel CNBC Indonesia "Dirut Bank di Banyumas Bikin Kredit Palsu ke 20 Nasabah Rp 1,72

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelesaikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah. Proses hukum ini ditandai dengan penyerahan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis, 12 November 2026.

Dua tersangka yang diserahkan masing-masing berinisial TR selaku Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat dan AHK selaku pihak terafiliasi yang berperan sebagai konsultan bisnis BPRS. Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan.

Penyimpangan tersebut dilaporkan terjadi pada periode Mei 2018 hingga September 2021. Kasus ini melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah dengan estimasi kerugian mencapai sekitar Rp1,72 miliar.

Sebelum penyerahan Tahap II, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara pada tahap pertama dan menerima pemberitahuan bahwa berkas tersebut telah lengkap atau P-21 pada 11 November 2026. Penanganan perkara ini merupakan hasil dari rangkaian pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan oleh OJK.

Atas tindakan tersebut, tersangka TR disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sementara itu, tersangka AHK juga dijerat dengan pasal undang-undang perbankan syariah yang berlaku dengan penyesuaian pidana terkait.

OJK menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan. Langkah ini dilakukan guna memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan konsisten, tegas, dan profesional.

Tinggalkan komentar