News

Asosiasi Pengusaha Minta Transisi Dini Jelang Pemberlakuan IEU-CEPA

Zona Ekonomi3 menit baca

Sampul editorial bertipografi IEU-CEPA Segera Berlaku dengan latar belakang minimalis
Ilustrasi sampul editorial IEU-CEPA Segera Berlaku oleh Zona Ekonomi.

Last Updated on November 23, 2026 by Zona Ekonomi

Sampul editorial bertipografi IEU-CEPA Segera Berlaku dengan latar belakang minimalis
Ilustrasi sampul editorial IEU-CEPA Segera Berlaku oleh Zona Ekonomi.

IEU-CEPA Segera Berlaku

Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa secara resmi telah menandatangani Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta Investment Protection Agreement (IPA). Penandatanganan perjanjian tersebut dilangsungkan di Brussels, Belgia, pada Sabtu, 21 November 2026, menyusul penyelesaian substantif perundingan di Bali pada 23 September 2025 yang melalui proses hampir satu dekade.

Menanggapi kesepakatan tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kepada pemerintah agar tahapan implementasi IEU-CEPA dapat dipersiapkan kepada para pelaku usaha sejak dini. Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyatakan bahwa keberhasilan dari perjanjian dagang ini diukur dari kesiapan implementasinya agar manfaat bisa dirasakan dunia usaha sejak hari pertama pemberlakuan.

Shinta menjelaskan bahwa pemerintah perlu memastikan kesiapan regulasi, prosedur kepabeanan, sistem administrasi, serta berbagai mekanisme teknis agar fasilitas perdagangan dalam perjanjian ini dapat dimanfaatkan secara efektif. Menurutnya, proses perundingan telah memakan waktu lebih dari sepuluh tahun, sehingga kerja keras tersebut harus mampu memberikan manfaat nyata yang sederhana bagi dunia usaha.

Dalam keterangannya pada Minggu, 22 November 2026, Shinta juga menekankan pentingnya pemanfaatan sistem dan prosedur administratif yang sudah berjalan selama tetap mematuhi ketentuan perjanjian. Apabila ada perubahan regulasi, pemerintah diharapkan dapat mengomunikasikannya sejak awal, menyediakan panduan teknis yang terintegrasi, serta memberikan masa transisi yang memadai. Langkah ini dinilai penting agar perusahaan mempunyai waktu untuk menyesuaikan proses bisnis, sistem internal, dan kewajiban kepatuhan.

Selain kesiapan administratif, kalangan pengusaha mengingatkan bahwa penghapusan tarif perdagangan harus dibarengi dengan fasilitasi pemenuhan persyaratan ekspor. Hal ini mencakup aturan asal barang atau rules of origin, standar produk, sertifikasi, prosedur kepabeanan, hingga ketentuan keberlanjutan. Tantangan ini menjadi sorotan mengingat survei Apindo pada tahun 2024 menunjukkan sebanyak 79% pelaku usaha di Indonesia belum pernah memanfaatkan fasilitas perjanjian perdagangan bebas atau FTA maupun CEPA.

Keterbatasan informasi, kesiapan administratif, serta kapasitas teknis masih menjadi tantangan nyata yang perlu dijawab melalui pendampingan, sosialisasi, dan penguatan kapasitas secara terarah. Langkah ini terutama ditujukan bagi UMKM serta perusahaan yang baru mulai memasuki pasar ekspor. Sebagai bentuk tindak lanjut, Apindo telah membentuk Task Force on FTA/CEPA Implementation untuk mengawal kesiapan pelaksanaan berbagai perjanjian perdagangan, berkoordinasi dengan pemerintah, asosiasi sektoral, dan mitra internasional.

Berdasarkan isi kesepakatan IEU-CEPA, sebanyak 90,4% pos tarif Uni Eropa akan langsung diturunkan menjadi 0% begitu perjanjian mulai berlaku, sementara 7,92% pos tarif lainnya dihapus secara bertahap dalam kurun waktu 3 hingga 15 tahun. Secara keseluruhan, liberalisasi dan kemudahan tarif tersebut mencakup sekitar 98,35% pos tarif Uni Eropa. Sejumlah sektor unggulan Indonesia yang berpotensi besar mendulang manfaat dari kesepakatan ini meliputi produk kelapa sawit, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, karet, perikanan, furnitur, serta berbagai produk manufaktur lainnya.

Tinggalkan komentar