Last Updated on October 15, 2026 by Zona Ekonomi

Nafas Sombong Pemerintahan Prabowo: Ketika Asap Membakar Kredibilitas Bangsa

Pada pertengahan Oktober 2026, langit Indonesia, dan sebagian Asia Tenggara, kembali diselimuti selimut kelabu. Bukan kabut pagi yang menyegarkan, melainkan asap pekat dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang tak kunjung padam. Krisis ini, yang telah berlangsung lebih dari 2,5 bulan, bukan hanya menjadi tragedi lingkungan dan kemanusiaan, tetapi juga cermin dari apa yang banyak pihak sebut sebagai Nafas Sombong Pemerintahan Prabowo. Sebuah mentalitas yang, ironisnya, justru membakar habis kredibilitas bangsa di mata dunia dan mengancam stabilitas ekonomi regional.

Bagi para dosen, mahasiswa, dan pemerhati ekonomi, fenomena ini bukan sekadar berita lingkungan. Ini adalah studi kasus nyata tentang kegagalan tata kelola, implikasi ekonomi transnasional, dan degradasi diplomasi yang berpotensi memiliki biaya jangka panjang tak terhingga. Bagaimana bisa sebuah negara dengan kekayaan alam melimpah, yang konon memiliki kapasitas untuk mengatasi masalahnya sendiri, justru terhuyung-huyung di tengah bencana yang berulang?

Ketika Api Melahap Empati: Respon Pemerintah dan Realita di Lapangan

Krisis Karhutla 2026 adalah pukulan telak bagi narasi kemandirian dan keseriusan pemerintah. Dampaknya meluas, tidak hanya mencekik paru-paru warga lokal di Kalimantan dan Sumatera, tetapi juga mengirimkan asap lintas batas ke Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan Filipina. Bayangkan, negara-negara tetangga yang seharusnya menjadi mitra strategis, kini harus merasakan langsung akibat dari kelalaian penanganan di wilayah kita.

Namun, yang lebih mengiris hati adalah respons dari beberapa pejabat pemerintah. Di tengah derita masyarakat yang kesulitan bernapas, ada saja pernyataan yang terkesan tidak sensitif, bahkan cenderung bercanda. Ini bukan hanya masalah etika komunikasi, tetapi juga indikasi dangkalnya pemahaman akan skala krisis dan dampaknya terhadap rakyat. Psikologi konsumen mengajarkan kita bahwa kepercayaan publik adalah modal sosial yang paling berharga. Ketika pemerintah gagal menunjukkan empati, apalagi meremehkan penderitaan, jurang ketidakpercayaan akan semakin lebar. Bagaimana mungkin kita bisa bicara tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi jika dasar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara sudah terkikis?

Relawan Lokal, Pahlawan Tanpa Helikopter

Di lapangan, realitas jauh berbeda dari narasi yang mungkin dibangun di meja-meja rapat ber-AC. Kelompok-kelompok seperti The Power of Mama di Kalimantan Barat, para relawan lokal yang tak memiliki sumber daya memadai, berjuang memadamkan api dengan peralatan seadanya. Mereka adalah wajah sejati bangsa ini: gigih, pantang menyerah, dan penuh kepedulian. Kontras yang mencolok ini menimbulkan pertanyaan fundamental: kemana perginya sumber daya negara, dan mengapa bantuan dari luar negeri, seperti helikopter militer dari Jepang, sempat dihentikan dengan dalih “mampu menangani sendiri”?

Keputusan untuk menolak bantuan asing, meskipun relawan di lapangan masih kewalahan, bisa diinterpretasikan sebagai manifestasi dari “nafas sombong” itu sendiri. Ada upaya untuk mempertahankan citra bahwa Indonesia adalah negara besar yang tidak membutuhkan uluran tangan, padahal di saat yang sama, rakyatnya sendiri sedang berjuang sendirian. Ini bukan hanya merugikan upaya pemadaman, tetapi juga mengirimkan sinyal negatif ke komunitas internasional tentang keseriusan dan transparansi penanganan krisis.

Jebakan Hukum Internasional dan Ancaman Ekonomi

Krisis Karhutla bukan lagi masalah domestik semata. Indonesia terikat pada ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, sebuah perjanjian yang mewajibkan negara anggota untuk mencegah polusi lintas batas. Pasal 3 perjanjian ini secara eksplisit menyatakan tanggung jawab negara untuk memastikan aktivitas di wilayahnya tidak merusak lingkungan atau kesehatan negara lain. Ini adalah landasan hukum yang kuat, namun sayangnya, mekanisme penegakannya, seperti denda otomatis, masih sangat terbatas dalam kerangka kerja ASEAN.

Singapura, yang sering menjadi korban asap, telah mencoba mengambil langkah hukum melalui Transboundary Haze Pollution Act (2014). Undang-undang ini memungkinkan denda bagi perusahaan yang berkontribusi pada polusi. Namun, pembuktian hukum lintas negara terbukti sangat kompleks, dan hingga kini, belum ada denda signifikan yang berhasil dijatuhkan. Ini menunjukkan celah dalam sistem hukum internasional yang seringkali gagal menjangkau aktor-aktor di balik kerusakan lingkungan.

Gugatan Rakyat dan Kredibilitas yang Terbakar

Di dalam negeri, masyarakat sipil mulai bergerak. Gugatan hukum terhadap pejabat pemerintah atas dugaan kelalaian penanganan adalah manifestasi dari ketidakpuasan dan tuntutan akuntabilitas. Ini adalah sinyal bahwa rakyat tidak lagi pasif, dan mereka menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita.

Ironi terbesar dari situasi ini adalah posisi Indonesia sebagai tuan rumah sekretariat pusat koordinasi penanganan asap ASEAN. Bagaimana bisa sebuah negara yang memimpin upaya regional dalam mengatasi asap, justru menjadi episentrum masalahnya? Krisis ini secara serius mengancam kredibilitas dan posisi diplomasi Indonesia di tingkat regional. Investor yang melihat bagaimana pemerintah gagal mengelola krisis fundamental seperti ini mungkin akan berpikir dua kali sebelum menanamkan modalnya. Dampak ekonomi tidak hanya terbatas pada sektor pariwisata atau kesehatan, tetapi juga pada citra investasi jangka panjang.

Apakah kita akan terus mengulang siklus ini? Apakah kita akan terus membiarkan “nafas sombong” menutupi realitas pahit di lapangan? Ini adalah pertanyaan krusial yang harus dijawab oleh para pembuat kebijakan. Analisis ekonomi lingkungan menunjukkan bahwa biaya kerugian akibat Karhutla jauh melampaui biaya pencegahan. Kegagalan untuk bertindak tegas dan transparan bukan hanya merugikan lingkungan, tetapi juga merampas potensi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dampak Jangka Panjang dan Panggilan untuk Akuntabilitas

Krisis Karhutla yang berulang ini bukan hanya masalah asap sesaat. Ini adalah masalah struktural yang berkaitan dengan tata kelola lahan, penegakan hukum, dan komitmen politik. Bagi dosen dan mahasiswa ekonomi, ini adalah studi kasus tentang kegagalan pasar, eksternalitas negatif, dan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur sumber daya alam secara berkelanjutan. Bagi masyarakat umum, ini adalah panggilan untuk menuntut akuntabilitas dari para pemimpin.

Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang mendengarkan, mengakui kekurangan, dan bertindak cepat. Jika “nafas sombong” terus dipertahankan, yang akan terbakar bukan hanya hutan, tetapi juga kepercayaan publik, reputasi bangsa, dan pada akhirnya, masa depan ekonomi kita.

Mungkin sudah saatnya kita berhenti dengan retorika besar dan mulai dengan tindakan nyata. Mungkin sudah saatnya kita mengakui bahwa “mampu menangani sendiri” tidak berarti harus mengorbankan nyawa dan masa depan rakyat. Krisis ini adalah pengingat pahit bahwa kesombongan adalah kemewahan yang tidak bisa kita bayar.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Mengapa penanganan Karhutla di Indonesia selalu berulang dan terkesan tidak tuntas?
  Penanganan Karhutla seringkali terhambat oleh kompleksitas masalahnya, mulai dari lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi pembakar lahan, kurangnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan anggaran dan sumber daya di lapangan, hingga faktor cuaca ekstrem yang diperparah oleh perubahan iklim. Selain itu, ada dugaan kuat bahwa kepentingan ekonomi jangka pendek seringkali mengalahkan upaya konservasi dan pencegahan.
• Apa dampak Karhutla terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan?
  Dampak ekonomi Karhutla sangat multidimensional. Ini mencakup kerugian langsung dari kerusakan hutan dan lahan pertanian, biaya kesehatan akibat polusi udara (ISPA), penurunan produktivitas kerja, gangguan sektor transportasi (penerbangan), penurunan kunjungan pariwisata, hingga kerugian reputasi di mata investor dan mitra dagang internasional. Secara makro, ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketimpangan.
• Bagaimana peran masyarakat sipil dan kelompok relawan seperti The Power of Mama dapat diperkuat dalam mengatasi Karhutla?
  Masyarakat sipil dan relawan adalah garda terdepan dalam penanganan Karhutla. Peran mereka dapat diperkuat melalui dukungan finansial dan logistik yang memadai dari pemerintah dan swasta, pelatihan keterampilan pemadaman dan pencegahan, serta pemberdayaan dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas ilegal. Kemitraan yang solid antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk penanganan yang efektif dan berkelanjutan.