News

Dampak Kasus Pembiayaan Palsu BPRS Khasanah Ummat: Potensi Kerugian Rp1,72 Miliar dan Proses Hukum Tersangka

Zona Ekonomi2 menit baca

Sampul editorial bertipografi judul Dirut Bank di Banyumas bikin kredit palsu
Ilustrasi sampul editorial kasus kredit palsu perbankan syariah di Banyumas oleh Zona Ekonomi.

Last Updated on November 23, 2026 by Zona Ekonomi

Sampul editorial bertipografi judul Dirut Bank di Banyumas bikin kredit palsu
Ilustrasi sampul editorial kasus kredit palsu perbankan syariah di Banyumas oleh Zona Ekonomi.

Dirut Bank di Banyumas Bikin Kredit Palsu ke 20 Nasabah Rp 1,72 M

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah. Peristiwa ini berdampak pada penyerahan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banyumas.

Kedua tersangka tersebut masing-masing adalah TR selaku Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat dan AHK sebagai pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS. Perkara ini bermula dari dugaan penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan.

Dugaan penyimpangan tersebut berlangsung pada periode Mei 2018 hingga September 2021. Kasus ini melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah, yang memicu potensi kerugian sekitar Rp1,72 miliar bagi pihak terkait.

Sebelum penyerahan tahap II tersebut, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara tahap I dan menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara sudah lengkap pada 11 November 2026. Penanganan perkara ini merupakan hasil dari rangkaian pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan oleh OJK.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait perbankan syariah. TR disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (4) huruf b. Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 atau Pasal 63 ayat (2) dari undang-undang yang sama.

Tinggalkan komentar