News

Latar Belakang Pengusutan Kredit Palsu PT BPRS Khasanah Ummat oleh OJK

Zona Ekonomi2 menit baca

Sampul artikel editorial tentang kasus kredit fiktif Dirut Bank di Banyumas
Ilustrasi sampul editorial kasus kredit palsu perbankan syariah di Banyumas oleh Zona Ekonomi.

Last Updated on November 23, 2026 by Zona Ekonomi

Sampul artikel editorial tentang kasus kredit fiktif Dirut Bank di Banyumas
Ilustrasi sampul editorial kasus kredit palsu perbankan syariah di Banyumas oleh Zona Ekonomi.

Dirut Bank di Banyumas Bikin Kredit Palsu ke 20 Nasabah Rp 1,72 M Baca artikel CNBC Indonesia “Dirut Bank di Banyumas Bikin Kredit Palsu ke 20 Nasabah Rp 1,72 M

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merampungkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah. Penanganan perkara ini bermula dari proses pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan oleh OJK.

Penyimpangan tersebut terjadi pada periode Mei 2018 hingga September 2021. Pengusutan menunjukkan adanya dugaan penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberiannya, yang melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah.

Potensi kerugian dari tindakan tersebut mencapai sekitar Rp1,72 miliar. OJK menetapkan dua tersangka, yaitu TR selaku Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat dan AHK selaku pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS.

Penyidik OJK menyerahkan berkas perkara atau Tahap I kepada Jaksa Penuntut Umum dan menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara telah lengkap atau P-21 pada 11 November 2026. Kedua tersangka beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis, 12 November.

Penyidik menyangkakan TR melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (4) huruf b dalam perubahan undang-undang tersebut. Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, atau Pasal 63 ayat (2) dalam perubahan undang-undang tersebut.

Tinggalkan komentar